Jadwal KA Putri Hijau keberangkatan terganggu

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Tergelincirnya 2 Gerbong milik PT Musim Mas dan PT Smart di Kawasan Jln Salak simpang Jln Pandu tadi siang mengganggu jadwal keberangkatan beberapa kereta api lainnya. Salah satunya kereta api penumpang Putri Hijau jurusan Medan-Tanjungbalai.

KA Putri Hijau, yang berangkat dari Stasiun Besar Kereta api Medan sekitar pukul 13.00. Namun hingga pukul 13.30 WIB, belum juga berangkat dari stasiun.

Hendro Budi Santoso, Humas PT KAI Divre I Sumatera Utara menjelaskan, waktu yang dibutuhkan petugas perbaikan dan perawatan sedikitnya satu jam untuk membersihkan jalur.

"Muadah-mudahan pukul 15.00 WIB jalur tersebut sudah bisa dilalui. Dengan begitu, angkutan menyambut Tahun Baru tidak akan terganggu," jelasnya.

Dia menambahkan, KA Dolok Martimbang Jurusan Pematangsiantar dengan jam keberangkatan pukul 17.00 WIB nanti, tidak mengalami kendala.tegasnya.

Pantauan Waspada Online, peristiwa anjloknya gerbong kereta api adalah yang kedua pada Bulan Desember tahun 2008. Sebelumnya (22/12) KA Puteri Deli Jurusan Tanjungbalai-Medan anjlok menyebabkan tiga gerbongnya terbalik dan dua orang penumpang terluka.

Read More

2 gerbong minyak KA yang tergelincir sudah dievakuasi

MHD DARWINSYAH PURBA & FAJAR ADESTYA
WASPADA ONLINE

MEDAN - 2 gerbong minyak milik PT Musim Mas dan PT Smart tergelincir sekitar pukul 12.07 WIB di kawasan Jln Salak, Simpang Jln Pandu Medan, mengakibat dua dari 14 gerbong yang dibawanya keluar dari jalur lintasan. Pukul 14.20 WIB sudah dievakuasi oleh pihak PT KAI Sumut.

Saksi mata di lokasi kejadian, Tia Gultom,58, mengatakan, "Saya terkejut dan panik ketika 2 gerbong tergelicir dan menabrak becak milik Siregar, syukur saja anak-anak dan warga lain tidak berada dipinggir rel kereta api, saya takut sekali karena gerbong yang tergelincir membawa bahan bakar minyak." katanya.

Pantuan Waspada Online dilokasi peristiwa ini tidak ada korban jiwa dalam, namun sebuah becak dan sepeda milik Siregar,51, mengalami kerusakan tertabrak gerbong yang tergelincir kurang lebih 50 meter.

"Saya tidak dapat bekerja kalau becak saya kerana becak tersebut adalah mata pencarian saya satu-satunya, saya minta pihak PT KAI Sumut untuk menggantinya kalau tidak bagaimana saya mencari nafkah untuk keluarga saya." cetusnya.

yang juga pemilik becak yang tertabrak gerbong KA naas itu, mengatakan, keluarnya gerbong KA dari lintasan sempat membuat warga yang bermukim di daerah pinggir rel sempat panik. Mereka takut karena mengira gerbong yang tergelincir membawa bahan bakar minyak.

Budiman, 49, penjaga pos menjelaskan, "Dua gerbong yang terlepas 14 gerbong lainnya karena gesekkan yang terjadi di antara gerbong lainnya sehingga hal tersebut di luar kendali artinya hal tersebut adalah kecelakaan," tegasnya.

Menurut Humas PT KAI Sumut,Suhendro Budi Santoso, proses evakuasi dua gerbong yang tergelincir akan memakan waktu sekitar satu sampai dua jam. Sementara sebanyak 12 gerbong kereta api lainnya sudah dibawa kembali ke stasiun kereta api Medan sesaat setelah kecelakaan terjadi.

Kereta api naas tersebut membawa sebanyak 14 gerbong pengangkut bahan bakar minyak dari Medan menuju Rantauprapat. Namun saat itu gerbong dalam keadaaan kosong.

Credit foto: WOL/MHD DARWINSYAH PURBA

Read More

AP II optimis Bandara Kualanamu siap tahun 2009

YUSRIZAL, MHD DARWINSYAH PURBA & LINDA Y HASIBUAN
WASPADA ONLINE

MEDAN - Secara matematis, di atas kertas bandara baru di Kualanamu dipastikan sudah dapat digunakan akhir tahun 2009 nanti. "Pada saat itu pembangunan tahap 1 diperkirakan selesai 78 persen, dan sudah dapat beroperasi menggantikan Bandara Polonia Medan," kata Ir Joko Waskito, MSc, Pimpinan proyek (pimpro) pembangunan sisi darat Bandara Kualanamu yang ditemui Waspada Online di kantornya di desa Pasar Sore Araskabu Deli Serdang, tadi siang.

Dia menjelaskan pembangunan tahap I terdiri dari 2 fase yang keseluruhannya akan selesai pada tahun 2010. Fase 1 dari tahap pertama ini hanya meliputi pembangunan landas pacu dengan panjang 3000 m dan lebar 60 m, Taxi way, apron tempat parkir pesawat seluas 200 ribu m2 yang mampu menampung 18 pesawat dan bangunan terminal seluas 86.160 m2.

"Fase 1 dari tahap pertama inilah yang kami kalkulasikan akan dapat selesai pada akhir tahun 2009. Dengan kondisi yang hanya 78% tersebut sudah mampu menampung hingga 8 juta orang per tahun. Itu sudah melebihi kepadatan penumpang di Polonia tahun ini yang mencapai 5 juta orang pertahun," katanya.

Walau saat ini pembangunan fisik Bandara Kualanamu baru 7,6 persen, bukan berarti target selesai 78 persen tidak akan tercapai. "Sejauh ini progress pembangunan masih sesuai dengan perhitungan kami," kata Joko. Dia juga mengatakan pembangunan fase I tahap pertama pada tahun 2009 itu bila dilihat secara kwartal, maka kwartal pertama ditargetkan selesai 20.86%, kwartal kedua 54.65%, kwartal ketiga 84.6%.

"Sisanya sekitar 20% bisa kita selesaikan pada kwartal keempat sekitar bulan November atau Desember 2009," kata Joko.

Joko berharap peran semua pihak yang terkait dengan pembangunan Bandara Kualanamu ini bisa mengeliminir faktor-faktor penghambat kelancaran proyek ini. "ini penting agar target waktu penyelesaian fase pertama tahap pertama ini bisa dipenuhi," kata Joko lagi.

Sementara itu menurut Kasi Keuangan dan Pelaporan PT Angkasa Pura II, Suparlan SIP yang hadir dalam pertemuan dengan Waspada Online, mengatakan pembangunan keseluruhan Kualanamu dibagi menjadi 3 tahap pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan penerbangan dan pendanaan perawatan yang ada.

"Jadi tidak akan mubazir, bayangkan kalau bandara dipaksakan selesai dibangun untuk kapasitas 22 juta penumpang pesawat per tahun, tetapi tingkat kepadatan pada tahun tersebut baru mencapai 8 juta penumpang saja pertahun, maka pendapatan bandara tidak akan mencukupi untuk biaya perawatan," jelas Suparlan.

Read More

Dampak negatif mulai dirasakan masyarakat sekitar Kualanamu

Meutya Hafid: Masyarakat harus diberi pengertian

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Dampak negatif dari pembangunan bandara Kualanamu mulai dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tersebut. Akibat banyaknya truk penyalur bahan material yang berlalu lalang menuju Kualanamu, kini banyak diantara badan jalan yang menjadi rusak dan gersang.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa telah terjadi sebuah kesalahan koordinasi dari tim kontraktor pembangunan bandara yang tidak mempertimbangkan keadaan lingkungan di sekitar Kualanamu. Pantauan tim Waspada Online ketika berkunjung ke daerah tempat pembangunan bandara, Minggu (28/12), terlihat bahwa jalanan yang mengarah dari dan menuju Kualanamu terlihat rusak parah, gersang dan berdebu.

Beberapa penduduk setempat yang dimintai keterangan, juga membenarkan keadaan tersebut. Kebanyakan dari mereka merasa bahwa pihak kontraktor sama sekali tidak memperhatikan keadaan lingkungan sekitar Kualanamu yang menyebabkan badan-badan jalan menjadi rusak sehingga masyarakat sekitar yang menjadi korban.

"Mereka seperti tidak peduli dengan keadaan masyarakat disini. Dengan keadaan seperti yang sekarang, kesehatan warga daerah disini tentu terganggu dengan banyaknya debu yang beterbangan, belum lagi aktifitas harian warga juga menjadi terganggu," ungkap Gunawan, salah seorang warga Pantai Labu ketika dimintai komentarnya.

Berkaitan dengan hal ini, pemerhati sosial yang juga calon legislator dari Partai Golkar daerah pemilihan Sumatera Utara I, Meutya Hafid, mengungkapkan kalau semenjak awal seharusnya pihak-pihak yang punya kepentingan dalam pembangunan bandara di Kualanamu juga memperhatikan kepentingan masyarakat dimana bandara tersebut dibangun.

"Sebaiknya ada saling pengertian dari kedua belah pihak. Para kontraktor tetap menjalankan tugasnya, namun tetap memperhatikan keadaan masyarakat di sekitarnya. Sementara itu, masyarakat juga harus diberi pengertian, bahwa pembangunan ini nantinya juga akan menguntungkan mereka, dan memerlukan proses yang cukup lama. Dengan begitu, pihak pembangun bandara dan masyarakat menjadi saling terkait dan mendukung pembangunan bandara ini," ujar Meutya kepada Waspada Online, tadi sore.

Semenjak pembangunannya sendiri, yang dimulai pada 2006, bandara Kualanamu telah mengundang banyak kritik, karena lambatnya pengerjaan yang menyebabkan rencana awal kalau bandara ini akan diresmikan pada akhir 2009, diundur menjadi tahun 2010.

Read More

PPP: Keputusan MK bersifat "trial and error"

MHD DARWINSYAH PURBA & FAJAR ADESTYA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 214 UU No 10/ 2008 dan menetapkan suara terbanyak sebagai sistem penentuan caleg terpilih dinilai dapat mengganggu internal parpol.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai PPP Sumut Fadly Nurzal tadi sore menyatakan, walaupun secara umum keputusan tersebut tidak ada masalah dan tetap akan diikuti, secara internal pasti akan mengganggu. Sebab, partai politik (parpol) yang sebelumnya tetap mengikuti Undang Undang (UU) 10/ 2008 dengan mekanisme nomor urut harus mengganti strategi pemenangan.

"Pasti ada sedikit persoalan di internal partai yang sedikit mengganggu jika harus mengubah sistem nomor urut ke suara terbanyak, ketika PPP tetap berpedoman pada nomor urut, tentu parpol punya strategi tersendiri dalam penempatan caleg di setiap daerah pemilihan (dapil)," katanya.

Penempatan tersebut umumnya tidak berpedoman pada penempatan kader yang memiliki hubungan emosional kedaerahan, tapi pada kualitas dan kecakapan caleg. Dengan perubahan sistem suara terbanyak, kader putra daerah akan lebih menonjol dan berpeluang untuk terpilih karena memiliki hubungan emosional yang erat dengan dapilnya.

"Kami segera mengubah strategi," Fadly memastikan.

Ada persoalan mengganjal, lanjutnya, ketika sistem suara terbanyak ditetapkan dalam sistem pemilu yang proporsional terbuka. Sebab, mekanisme suara terbanyak berarti murni menggunakan sistem distrik yang mengarah pada sistem negara federal. Sementara itu, Indonesia secara tegas menolak sistem federal dan tetap pada negara kesatuan.

"Ini namanya perubahan sistem pemilu yang mengarah pada perubahan sistem ketatanegaraan. Dia berharap keputusan MK tersebut murni merupakan ketetapan hukum, tidak masuk dalam ranah politik," tuturnya.

Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PBB Sumut Bustinursyah Sinulingga menyatakan, keputusan MK tersebut membuktikan bahwa kebijakan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah bersifat trial and error. "Jadi,wajar kalau kemarin ditetapkan besoknya sudah dibatalkan, menilai perubahan keputusan MK akan semakin membingungkan sistem pemilu. Masyarakat akan semakin jenuh dengan perubahan tersebut, jelasnya.

"Peraturan belum diterapkan secara operasional malah sudah berubah dan diganti," tandas caleg nomor urut 1 untuk DPRD Sumut Dapil Sumut I. Menurut dia, dengan sistem suara terbanyak, dikhawatirkan muncul persaingan politik yang tidak sehat. Bukan lagi kepentingan parpol yang diutamakan, tapi sudah pada kepentingan pribadi caleg. Serangan fajar dan money politics akan semakin gencar. Itu efek negatif ketika suara terbanyak dijadikan pedoman penetapan caleg terpilih," pungkasnya.

Read More

Natal sore, kota Medan hujan

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Cuaca di kota Medan di pagi dan siang hari terlihat mendung, namun menjelang sore sekira pukul 16.50 WIB. Natal sore kota Medan diguyur hujan hingga berita ini diturunkan.

Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) hari ini, kota Medan diguyur hujan ringan. Situs resmi BMG menyebutkan Medan dan sejumlah kota-kota besar di Pulau Sumatera akan dilanda hujan.

Di Medan, BMG memperkirakan akan terjadi hujan ringan dengan kelembaban 62-94%. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar 24 -31°C.

Read More

Caleg Sumut dukung MK

Panda Nababan: Caleg PDIP bukan karbitan
Meutya Hafid: Ini kemenangan bagi masyarakat

MHD DARWINSYAH PURBA & FAJAR ADESTYA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan tentang penentuan anggota legislatif terpilih berdasarkan 30% bilangan pembagi pemilih (BPP) dan nomor urut. Membatalkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu dan memberikan peluang bagi calon anggota legislatif (caleg) terpilih harus meraih suara terbanyak mendapat sambutan baik dari sejumlah tokoh di Sumut.

Dengan demikian, partai politik harus menggunakan suara terbanyak untuk menentukan anggota legislatif. Maka penentuan calon terpilih harus didasarkan pada calon legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Idham yang juga caleg DPR RI dari Dapil II Sumut mengatakan "Hal ini merupakan keputusan revolusioner dan hal yang menarik serta perlu diapresiasi positif," katanya.

Dia menambahkan, “keputusan MK itu akan membuat para caleg tak bisa berleha-leha lagi dan hanya mengandal nomor urut. Karena mereka yang berada diurutan teratas tak bisa lolos ke Senayan bila tidak mendapat suara terbanyak,” katanya lagi.

Sementara itu mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumut , Jumiran Abdi menjelaskan, "Keputusan ini akan memicu para caleg untuk bersaing secara sehat. Ini akan justru membangun demokrasi yang sehat. Kita akan lihat para caleg akan berjuang untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya suara,” jelasnya.

"Dengan keputusan ini para caleg akan bisa langsung turun ke konstituen untuk mendapatkan dukungan. Jadi tidak ada lagi ganjalan soal 30 persen. Semua sudah clear sekarang,” tambahnya.

Ketua DPD PDIP Sumut, Panda Nababan kepada Waspada Online tadi pagi mengatakan tidak khawatir keputusan MK itu. Meskipun selama ini PDIP adalah salah satu Parpol yang berpegang teguh pada ketentuan UU Pemilu No.10/2008 yang mengatur penggunaan sistem nomor urut.

“Sebenarnya sama saja. Karena Caleg yang ditempatkan PDIP pada nomor urut kecil memang kader-kader berkualitas dan dikenal masyarakat. Bukannya kader karbitan,” tegasnya.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua MPW PKS Sumut, Sigit Pramono Asri juga mengatakan PKS sangat siap menghadapi Pemilu 2009 baik itu dengan sistim suara terbanyak maupun nomor urut. Karena seluruh Caleg yang diusung partai tersebut memang dihasilkan berdasarkan proses penyaringan internal yang ketat.

“Jadi tidak ada bedanya antara caleg nomor urut satu dengan caleg nomor urut 11 misalnya. Semuanya sama saja. Karena tujuan para caleg PKS bukan untuk menang, tetapi adalah untuk memenangkan tujuan partai,” katanya.

Dia menjelaskan, meskipun sebelumnya mereka mengikuti aturan UU No.10/2008 yang menggunakan sistem nomor urut, namun sebenarnya PKS salah satu partai yang mengusulkan penggunaan suara terbanyak pada saat UU tersebut digodok di DPR RI.

Menurut pengamat politik Dosen politik FISIP USU, Warjio menjelaskan, penggunaan sistem suara terbanyak dalam Pemilu 2009 telah mematahkan dominasi elit Parpol yang selama ini terkesan membodoh-bodohi rakyat. Sebab, penetapan caleg berdasarkan sistem nomor urut menyebabkan hanya para elit Parpol yang akhirnya terpilih di legislatif.

Dia menjelaskan, "Dengan adanya keputusan MK itu para calon legislatif yang punya kemampuan dan memang dikenal luas masyarakat akan semakin berpeluang untuk menang mewakili konstituennya," jelasnya.

“Kalau ada parpol atau caleg yang tidak menerima keputusan MK itu, berarti dia melawan arus dari proses demokrasi yang diinginkan masyarakat selama ini. KPU harus segera mengeluarkan keputusan baru untuk mengakomodir keputusan MK itu dalam Pemilu 2009. Menurutnya, kekuatan hukum keputusan itu sudah cukup kuat. Sehingga KPU tidak perlu menunggu DPR merevisi UU No.10/2008 tentang Pemilu,” jelasnya..

Sementara itu, Meutya Hafid, calon anggota DPR RI Partai Golkar menilai keputusan itu merupakan kemenangan bagi kaum muda dan perempuan yang biasanya termarginalkan dalam urusan nomor urut. "Artinya sekarang ini untuk mendapatkan kursi itu betul-betul tergantung dari kompetensi dan kepercayaan publik, bukan lagi senioritas di partai.

"Dan ini juga kemenangan bagi masyarakat karena bisa memilih calonnya secara langsung dan transparan," kata Meutya menutup pembicaraan dengan Waspada Online, tadi pagi.

Read More

Natal di Medan, Mall ramai

Plaza Yuki Simp. Raya sepi

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Hari Natal dan menjelang Tahun Baru di Medan beberapa pusat perbelanjaan diserbu masyarakat sehubungan dengan liburan sekolah.

Pantauan Waspada Online dilapangan mulai pagi hari hingga malam ini, para pengunjung baik dalam dan luar kota datang untuk menikmati liburan atau mudik merayakan Natal dan Tahun Baru 2009 di Medan. Antusias masyarakat untuk mengunjungi berbagai tempat-tempat hiburan begitu tampak dengan aktifitas mereka berada di mall-mall yang ada di kota ini.

Devi,21, seorang mahasiswa dari Yogyakarta, salah satu pengunjung Thamrin Plaza. ”Saya kemari untuk shopping sekalian bertemu dengan teman-teman lama yang sudah lama tidak bertemu,” katanya.

Sementara itu Tulus,20, seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Trisakti Jakarta, yang juga datang ke Grand Palladium mengaku, "Pulang ke Medan untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Kerana keluarga saya banyak yang berdomisili di Medan," jelasnya.

Untuk memeriahkan Natal dan Tahun Baru serta upaya memikat pengunjung, beberapa pusat perbelanjaan di Medan seperti Grand Palladium, Thamrin, Deli Plaza, Medan Plaza, Sun Plaza, Deli Plaza, Suzuya, Ramayana, Carefoure dengan mengelar menggelar diskon dan pernak-pernik Natal menghiasi sudut-sudut gedung. namun beberapa tempat hiburan sepi seperti Taman Dirgantara bisa dihitung dengan jari dan Plaza Yuki Simpang Raya.

Menurut Yanti,23, seorang Pramuniaga di Plaza Yuki Simpang Raya, Medan mengatakan, "Pengunjung sepi, mungkin karena libur panjang sampai Minggu, jadi banyak yang berlibur ke luar kota, termasuk umat Kristen yang langsung pergi berwisata sepulang dari gereja pagi harinya," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Perkantoran Sumut (AP4SU), Herry Zulkarnain, menyebutkan, sejak krisis global, omset plaza di Medan turun hingga 20 persen, meskipun jumlah kunjungan terlihat trend menaik.

Kapoltabes Medan, AKBP Aton Suhartono, menjelaskan telah menurunkan 1.800 personilnya untuk pengamanan di berbagai lokasi di Kota Medan dan sekitarnya mulai sebelum dan hari Natal serta malam tahun baru 2009.

"Pengamanan ketat khusus dilakukan di rumah ibadah dan tempat umum, termasuk plaza. Tujuannya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan," tegasnya.

Read More

Pemudik masih terus padati Bandara Polonia

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Pemudik menjelang Natal & Tahun Baru 2009 dari berbagai Kota di Indonesia mulai berdatangan di Bandara Polonia diangkut berbagai pesawat dari Jakarta, Pekan Baru, Batam dan Padang. Hingga malam ini tingkat isian pesawat dari Jakarta sudah padat terus sehingga para penumpang dari Jakarta menuju Medan harus membeli tiket antara Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta.

Kedatangan para penumpang mudik itu sebenarnya sudah mulai terlihat sejak tiga hari lalu yang tiba di terminal kedatangan dalam negeri Bandara Polonia diangkut pesawat dari Bandara Sukarno-Hatta seperti Garuda Indonesia, BataviaAir, LionAir, SriwijayaAir, AirAsia dan KartikaAirlines. Dari data manifest penumpang terlihat ada pesawat yang berisi 100 penumpang hingga 170 penumpang.

Umumnya para pemudik itu mudah dikenali seperti datang secara rombongan keluarga, suami isteri beserta anak-anak dan para penumpang itu membawa bagasi yang lebih banyak dan kotak-kotak yang diduga tempat oleh-oleh untuk dibawa ke kampung halamannya.

Gultom, Ali dan Elisa mengatakan, harga tiket pesawat yang mereka beli untuk bisa datang ke Medan Rp1,3 juta. Bahkan teman-temannya perantau yang membeli tiket go show karena mendadak dari Jakarta ada membayar dengan tarif Rp1,5 juta.

Poltak Silalahi dari PT Erick Travel mengatakan, untuk booking-an seat rute Jakarta-Medan, untuk booking-an seat seluruh penerbangan sudah menjual tiket kelas Yengki hingga Rp1,7 juta terutama menjelang hari "H" Natal.

Dia menambahkan, "Sedangkan untuk keberangkatan dari Medan menurut mereka masih normal. Karena menurut Poltak, penumpang yang membludak saat ini adalah yang dari Jakarta dan kota lainnya datang menuju Medan. pemudik umumnya para perantau dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Sulawesi, Batam dan Pekan Baru dan lain-lain datang ke Sumut. Kalau dari Medan mudik ke daerah lain sedikit," kata Silalahi.

Pantuan Waspada Online dari manifest penumpang di terminal kedatangan domestik terlihat LionAir yang melayani 8 kali penerbangan dalam sehari dengan pesawat berbadan besar jumlah penumpangnya sejak Sabtu (20/12) hingga Senin (22/12) antara 210 hingga 240 orang dalam satu pesawat.
Pesawat Batavia, Mandala dan Sriwijaya pun jumlah penumpangnya antara 120 hingga 160 penumpang setiap pesawat atau hampir mendekati 100 persen dari kapasitas bervariasi antara 130 hingga 160 kursi per pesawat.

Kepala Divisi Operasi Darat PT AP II Youhanes Gafar SE, saat dihubungi wartawan mengatakan, pihaknya mengoperasikan Posko Pantauan Angkutan Natal & Tahun Baru 2008 terhitung mulai 22 Desember 2008 atau H+3 hingga 5 Januari 2009 atau H+4. Disinggung soal tidak adanya hiasan-hiasan suasana Natal, Youhannes mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan hal itu.

Read More

3 korban KA "Putri Deli" masih dirawat di RS Mandiri

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Tiga dari enam orang yang menjadi korban kecelakaan KA yang terguling, Senin sekitar pukul 17.00 WIB, yakni Ransen Panggabean,48; Halimatun Syakdiah,26, dan Kurnia Deliana,23, hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mandiri.

Nita Yuslina seorang perawat RS Mandiri. "Dari kemarin, mereka sudah menjalani perawatan, umumnya para korban kecelakaan ini mengalami luka akibat benturan. Di antara ketiga para korban ini, Ransen yang mengalami luka yang parah. Dia mengalami pergeseran tulang klavikula (tulang dada). Halimatun mengalami luka di bagian lengan dan Kurnia terluka di kepalanya," jelasnya.

Kondisi ketiganya juga cenderung membaik. Sejumlah kerabat korban yang ditemui di Rumah Sakit Mandiri mengatakan, ketiganya berangsur-angsur pulih. Ransen yang dirawat di Ruang Kelas II A terlihat berbaring sembari memegang dadanya yang sakit. Menurut cerita para kerabat, Ransen yang bekerja di Dinas Sosial dan menetap di Jln Gaperta itu bermaksud pulang ke Medan dengan menumpangi KA "Putri Deli", setelah mengantarkan putrinya menemui sang suami di Kisaran.

Dokter jaga RS Mandiri, Anggia Mulya mengatakan, pada umumnya para korban mengalami luka benturan akibat dari gerbong yang ditumpangi terguling hingga membuat posisi para korban saling terbentur satu sama lain.Kebanyakan korban mengalami pusing, keseleo dan trauma.

"Korban dirawat sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan PT Jasa Raharja," ujarnya.

Read More

Malam Natal, Medan hujan ringan

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Sejak pagi hingga siang Kota Medan mendung, namun menjelang sore sekira pukul 17.12 WIB Kota Medan diguyur hujan. hingga saat ini hujan masih membasahi sudut-sudut kota di malam Natal kali ini.

Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) melalui wedsite-nya memperkirakan Rabu malam ini, Kota Medan akan diguyur hujan ringan. Situs resmi BMG menyebutkan Medan dan sejumlah kota-kota besar di Pulau Sumatera akan dilanda hujan.

BMG memperkirakan akan terjadi hujan ringan dengan kelembaban 62 hingga 94 persen. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar 24-31 derajat celcius.

Cuaca di kota-kota seperti Padang, Jambi dan Palembang juga diperkirakan akah hujan ringan dan sedang.

Read More

Hukum di diobok-obok, kata Presiden UISU

Tan Kamelo: legalitas UISU terancam!

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Presiden Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) menemui Ketua DPR RI Agung Laksono di Gedung DPR/MPR Jakarta, untuk menindaklanjuti keputusan hukum tetap (incraacht) PTUN Jakarta yang membatalkan pengangkatan Rektor UISU.

Presiden Mahasiswa UISU Irwansyah Putra Nasution kepada Waspada Online setelah pertemuan dengan Agung Laksono menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan surat mengenai desakan pergantian Rektor UISU kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Desember 2008 lalu.

“Kami mohon dukungan ketegasan terhadap penerapan keputusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap dan jika keputusan PTUN tidak segera dilaksanakan dikhawatirkan penyelesaian konflik internal di UISU akan tertunda lagi," jelasnya.

Dia menambahkan, "Hingga kini masih belum ada kemajuan yang berarti dalam kasus ini, setelah bertemu dengan ketua DPR RI tersebut. Seperti hukum di negeri yang sudah diobok-obok oleh pihak yang memiliki kekuasaan sehingga sirkulasinya tidak dapat berdiri dengan tegak. Kopertis, Poldasu dan Kejaksaan merupakan pihak yang juga turut juga mengawal putusan PTUN tersebut," tegasnya.

"Agar tidak terjadi benturan-benturan lagi. Bank Syariah Mandiri (BSM) agar segera mengembalikan uang deposito UISU kepada pihak UISU yang dinyatakan sah yakni UISU pimpinan Usman, hal tersebut dapat mengganggu manajemen keuangan UISU," tegasnya.

Pakar hukum Prof. DR. Tan Kamelo,SH,MS menjelaskan, "Agar mahasiswa tidak bingung dan khawatir, sebab UISU yang sah adalah UISU yang dipimpin rektor H. Usman, SE sesuai putusan PTUN Jakarta yang sudah berkekuatan hukum tetap. Disebutkannya, jika ada pihak-pihak tertentu yang menghalangi mahasiswa yang sebelumnya dipimpin Djanius Djamin ingin bergabung ke UISU yang dipimpin rektor UISU, H. Usman,SE,MSi, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat melaporkannya ke Kopertis," jelasnya.

"Kepada pihak yang terkait dalam kemelut dualisme UISU hendaknya mematuhi hukum yang berlaku agar masalah dapat selesai, karena legalitas UISU terancam dengan situasi dan kondisi konflik tersebut," tegasnya.

Pengamatan Waspada Online dari data-data dan fakta yang ada, pergantian itu terkait munculnya konflik dualisme internal di UISU. Pergantian Rektor UISU yang tidak sertamerta menghentikan konflik di perguruan tinggi tersebut karena Usman kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.

sesuai Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara hukum Surat Penugasan 1128/D/T/2007 tertanggal 18 Mei 2007 yang menugaskan Prof. Dr. Djanius Djamin,SH,MS, sebagai Pejabat Rektor Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) di Medan yang diterbitkan oleh Dirjen Dikti Depdiknas menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian Djanius Djamin tidak mempunyai hak dan wewenang yang berkekuatan hukum untuk bertindak dan beraktifitas sebagai Pejabat Rektor UISU.

Dengan demikian, pengangkatan Djanius Djamin sebagai Rektor UISU berdasarkan SK Dirjen Dikti dinilai tidak memiliki kekuatan hukum. Karena itu, DPRDSU meminta Dirjen Dikti segera menarik surat pengangkatan rektor tersebut.

Read More

KA "Putri Deli" bukan sabotase, kata Aton Suhartono

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - KA ekonomi "Putri Deli" jurusan Tanjungbalai-Medan, yang terguling akibat rel yang anjlok, Senin sekitar pukul 17.00 WIB. di Stasiun KA Medan. Menurut Kepala Polisi Kota Besar (Kapoltabes) Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Aton Suhartono menegaskan tidak ada unsur sabotase dalam peristiwa tergulingnya kereta api (KA) penumpang Putri Deli.

"Berdasarkan hasil penyelidikan, itu (tergulingnya KA) disebabkan kecelakaan. Kami sudah memeriksa dua operator kereta api. Kami juga akan melayangkan surat panggilan kepada masinis untuk dimintai keterangan sebagai saksi,"kata Aton kemarin. Operasional angkutan kereta api di Sumut kembali berjalan normal setelah tergulingnya kereta api penumpang kelas ekonomi Putri Deli jurusan Tanjungbalai-Medan, Senin (22/12).

"Mulai pagi tadi hingga sore ini (kemarin), KA penumpang dari Medan yang berangkat ke sejumlah daerah di Sumatera Utara sudah berjalan normal sesuai dengan jadwal," kata Kepala Stasiun Besar Kereta Api Medan Irwan.

Meski kegiatan kembali normal, untuk arus lalu lintas kereta barang dan penumpang yang melintasi Stasiun Besar Kereta Api Medan masih menggunakan satu spur, dari empat spur yang ada. Ini dikarenakan ketiga spur lainnya, yakni spur satu, dua dan tiga yang berada sekitar 150 meter dari stasiun kereta api masih dalam perbaikan setelah terjadinya insiden tersebut.

"Karena hanya satu spur yang bisa dioperasikan,membuat sejumlah kereta penumpang, CPO, dan kereta yang mengangkut BBM milik Pertamina berjalan dengan perlahan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk," jelasnya.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Bahdin Nur Tanjung juga menambahkan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2009, kecelakaan seperti ini harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, peningkatan kewaspadaan aparat keamanan perlu terus ditingkatkan.

Peristiwa kecelakaan tergulingnya KA "Puteri Deli" di Stasiun KA Medan akibat rel yang anjlok perlu menjadi bahan evaluasi dari pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam memberikan pelayanan bagi penggunanya.

Pantauan Waspada Online KA penumpang kelas ekonomi "Putri Deli" jurusan Tanjungbalai-Medan dengan rangkaian enam gerbong terguling ketika akan memasuki Stasiun Besar Kereta Api Medan. Lokomotif dengan nomor BB 30322 itu terguling dan keluar dari jalur di spur tiga.

Diikuti pula dua gerbong di belakangnya dengan nomor K3-07538 dan KMP 3-07504. Rel di bagian depan spur dua juga terlihat patah akibat hantaman lokomotif yang terguling itu dan enam penumpang mengalami lukaluka akibat insiden tersebut. Peristiwa itu membuat ratusan penumpang telantar karena keterlambatan KA yang akan membawa mereka ke sejumlah daerah.
(dia)

Read More

Masyarakat tak perlu khawatir mengenai persediaan BBM

MHD DARWINSYAH PURBA & AMIR SYARIF SIREGAR
WASPADA ONLINE

Maraknya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang banyak terjadi saat ini ternyata mendapat banyak tanggapan dari masyarakat. Banyak diantara mereka yang mengeluhkan kalau saat ini bahan bakar minyak, khususnya yang berjenis premium, seringkali susah ditemukan di pasaran semenjak pemerintah menurunkan harganya.

"Memang keputusan pemerintah kemarin baik. Walaupun sedikit, namun tetap saja penurunan harga tersebut dapat sedikit memberikan kelonggaran ekonomi. Namun sayangnya, semenjak penurunan harga tersebut, premium malah jarang bisa ditemukan di pasaran. Kalau ada pun, kita sebagai pelanggan harus mengantri di SPBU cukup lama," ujar Abdi, mahasiswa UNIMED, ketika dimintai komentarnya mengenai hal terkait.

Ketika dihubungi Waspada Online via seluler, Staf Humas PT Pertamina Unit Pemasaran Region I Medan, Rustam Aji mengungkapkan kalau sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir mengenai persediaan BBM di pasaran.

"Masalah stok BBM menjelang awal tahun 2009 aman. Kalaupun ada sedikit permasalahan, hal itu murni karena hambatan teknis di bagian pendistribusian. Karena butuh waktu yang tidak sedikit untuk menyalurkan premium ke setiap SPBU," jelasnya.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Irwan, seorang pemilik SPBU di jalan Pantai Labu, Lubuk Pakam. Ia menyatakan kalau persediaan premium di SPBU-nya menjelang liburan akhir tahun mencukupi.

"Persediaan premium di SPBU saya mencukupi hingga akhir tahun. Dan setahu saya, persediaan premium di beberapa SPBU lain juga aman. Kalau menyangkut persediaan di awal tahun, untuk sementara masih tergolong memadai. Banyak pengusaha SPBU yang masih memikirkan ulang untuk penambahan stock karena masih mengamati perkiraan harga minyak yang diperkirakan akan turun lagi awal tahun depan," jelas Irwan.

Read More

Polisi diminta tuntaskan kasus ujian CPNS

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN – Soal kekisruhan ujian PNS 2008 kemarin menjadi perhatian khusus publik di Sumatera Utara. Pemprovsu pun mencurigai sejumlah kabupaten/kota tidak melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri (PTN) dalam menyelenggarakan ujian CPNS 2008 baru-baru ini.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprovsu, Mangasing Mungkur menjelaskan, "disinyalir kuat sejumlah pemerintah kabupaten/kota hanya bekerja sama dengan oknum-oknum di PTN, bukan dengan lembaga resminya.Untuk memastikan kerja sama itu. menyurati Rektor Universitas Indonesia (UI),Universitas Gajah Mada (UGM), dan Universitas 11 Maret Solo," jelasnya.

“memberitahu kepada mereka, kalau di Sumut ada delapan kabupaten/kota yang bekerja sama dengan UI, UGM, dan Universitas 11 Maret,” papar Ketua BKD Sumut . Langkah tersebut dilakukannya karena adanya keraguan sejumlah pihak atas kebenaran kerja sama yang dirajut delapan kabupaten/kota tersebut. Apalagi, ujian CPNS di Batubara, Simalungun, dan Binjai sempat bermasalah. Bahkan di Kabupaten Batubara sempat diulang", tegasnya.

“Kami memang sudah perkirakan sejak awal, pasti ada pihak yang meragukan apakah ada kerja sama dengan UI, UGM, dan Universitas 11 Maret.Dan apakah ketiga rektor mengetahui adanya kerja sama itu. Itulah keraguan kami. Maka, kami surati Rektor UI, UGM, dan Universitas 11 Maret.Tujuannya untuk mencari kejelasan apakah benar ada kerja sama atau tidaknya,” tandasnya.

Dia menambahkan, "jika setelah disurati benar ketiga universitas itu menjalin kerja sama, harapannya agar proses seleksi benar-benar dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan. “Kami hanya ingin minta kejelasan saja karena masalah CPNS di Sumut ini sangat rawan. Itulah sebabnya kami surati rektornya,” katanya. Dia menambahkan, surat yang dikirim sepekan lalu itu hingga kemarin belum dibalas yang bersangkutan," tegasnya.

Dia sendiri sangat mendukung langkah Komisi A DPRD Sumut yang akan mengundang tiga kabupaten/kota yang memilih bekerja sama dengan UI. Ketiga daerah itu adalah Binjai, Simalungun dan Batubara.

Komisi A DPRD Sumut, Abdul Hakim Siagian menegaskan, "pihak kepolisian di Sumatera Utara diminta agar memprioritaskan penuntasan kasus ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) bermasalah di Kota Binjai, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batubara," tegasnya.

“Kita minta persoalan ujian CPNS itu dijadikan sebagai prioritas untuk segera dituntaskan. Kasus ini memiliki tingkat kepekaan yang tinggi bagi masyarakat, karena melibatkan banyak masyarakat, banyak harapan dan banyak isu ‘permainan’,” ujarnya.

Dia menambahkan, selain karena tingkat kepekaannya yang tinggi, pihak kepolisian juga harus segera mengusut tuntas kasus itu karena waktunya yang sangat singkat. “Sebab sesuai jadwal hasil seleksi CPNS itu segera akan segera diumumkan,” katanya.

Read More

Kegagalan CPNS, Gubsu harus tindak tegas!

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Gubsu Syamsul Arifin harus menindak tegas Pj Bupati Batubara terkait gagalnya pelaksanaan ujian CPNS untuk strata-I tersebut menjadi isu nasional yang harus diusut tuntas hingga selesai.

Wakil Ketua KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Sumut Jasrul Lubis mengatakan “Gubsu harus membentuk tim khusus pencari fakta mengusut kasus itu, kegagalan itu merupakan bentuk kelalaian Pj Bupati yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada orang lain baik moril maupun materil. Bahkan di balik itu, tidak tertutup pula adanya kemungkinan semacam permainan untuk meluluskan CPNS tertentu, dengan menukangi lembaran negara berupa soal ujian," katanya.

Dia menambahkan, "kegagalan ujian itu juga telah merusak citra baik Pemprovsu yang telah dibangun selama ini di mata masyarakat dan daerah lain. KNPI Sumut juga mendesak pihak berwenang mengusut tuntas kegagalan pelaksanaan ujian itu, guna membongkar tuntas siapa sebenarnya aktor yang berada di belakang itu semua. Pengusutan kasus tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari terlebih dahulu proses dan tata cara baku pendistribusian soal ujian," tambahnya.

Menurut Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Edison Sianturi, masalah proses seleksi merupakan masalah nasional. Kemarin mereka telah membuat surat pemanggilan pihak UI untuk menjelaskan kerja sama dengan sejumlah kabupaten/kota dalam ujian penyaringan CPNS.

“Ini sudah menjadi masalah nasional, kami akan menanggapi ini dengan proaktif. Kami juga mengimbau Poldasu untuk proaktif, tak perlu menunggu pengaduan dari masyarakat ada atau tidak pelanggaran pidana, Komisi A DPRD terbuka menerima laporan masyarakat yang merasa dirugikan dalam seleksi CPNS. Mereka akan segera memproses jika ada laporan," jelasnya.

“Masyarakat jangan sungkan atau malas melaporkan pelanggaran.Sebab, kita semua dirugikan karena kecurangan. Delapan daerah yang tidak mau bekerja sama dengan USU tersebut adalah Pemkab Toba Samosir dengan Universitas 11 Maret Solo, Tapanuli Tengah dengan UGM. Berikutnya, Pemko Binjai, Sibolga, Pemkab Simalungun, Batubara dan Pakpak Bharat memilih kerja sama dengan UI," ungkapnya.

Read More

Pemprovsu kuasai saham tol MKT

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Pempropsu diberi izin menguasai saham terbesar dalam pembangunan dua ruas tol di Sumut yakni Medan-Binjai dan Medan-Kualanamu-Tebingtinggi (MKT). Peluang emas untuk membangun dua ruas tol yang membutuhkan dana Rp5,484 triliun dan biaya konstruksi Rp2,689 trilun itu dinyatakan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dalam rapat terpadu percepatan pembangunan jalan tol Sumut, di Istana Wapres Jakarta.

Pemprovsu nantinya mencari investor maupun melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) yang sahamnya milik Pemprovsu dan kabupaten/kota se-Sumut dengan masa konsesi maksimal 35 tahun dan tarif tol disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Dengan keterlibatan langsung daerah dalam pembangunan itu, selain menopang pembangunan daerah yang akan memberikan keuntungan berlipat kepada masyarakat secara luas, juga akan memberikan keuntungan kepada APBD Sumut dalam bentuk dana penerimaan pembiayaan yang merupakan modal atau cadangan dana daerah dari operasional jalan tol itu nantinya.

Rapat yang dihadiri Menneg Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menneg BUMN Sofyan A Djalil, Sekjen Depkeu Mulia Nasution, Staf Ahli Menko Perekonomian, Gubsu Syamsul Arifin dan Bupati Deliserdang Amri Tambunan. Gubsu juga didampingi Kepala Badan Infokom Sumut Eddy Syofian, Pj Kepala Bappeda Sumut Riadil Lubis dan Kepala Bappeda Deliserdang Irman Dj Oemardi.

Pertemuan itu, pemerintah pusat meminta Pemprovsu segera menyusun program. Jika ini berhasil, Sumut yang pertama dan menjadi model nasional. Namun apabila Sumut tidak mampu memanfaatkan kesempatan itu dalam waktu sesegera mungkin, pembangunan jalan tol dimaksud akan diambil alih pemerintah pusat dengan melibatkan Jasa Marga.

Gubsu menjelaskan “pada pembangunan tol ini apabila banyak melibatkan lahan PTPN, maka kompensasinya bukan dalam bentuk dana melainkan dalam bentuk penyertaan saham. Hal ini dimungkinkan karena ruas tol Medan-Binjai (15,8 km-red) sudah tiga kali ditenderkan. Pada Oktober 2005 tidak ada penawar, Januari 2006 tidak ada peminat dan September 2008 dari dua peserta prakualifikasi tidak ada lulus. Ruas Medan-Kualanamu-Tebingtinggi (60 km-red) ditender Januari 2006, hanya satu peserta prakualifikasi dan tidak lulus,” jelasnya.

“Bapak Wakil Presiden sangat konsen percepatan pembangunan tol ini dengan prinsip terintegrasi dan memberikan manfaat yang cepat kepada masyarakat, yang muaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumut,” ujarnya.

Dia menambahkan “Pembangunan Kualanamu ditunjang jalan tol akan memiliki efek luar biasa untuk mengangkat perekonomian masyarakat secara umum, investasi dan kepariwisataan. Pada saat pengerjaan fisiknya saja sudah banyak manfaatnya, khususnya penyerapan tenaga kerja, apalagi setelah operasional,” tambahnya.

Read More

"Traffic light" padam masalah besar di Medan

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Banyaknya traffic light atau lampu merah yang mati tentu membuat lalu lintas macet. Bahkan ada yang menilai persoalan ini memang menjadi masalah yang bukan prioritas pemerintah setempat, maka itu kemacatan terus memadati arus lalu lintas di Medan.

Berdasarkan informasi dari Traffic Management Center (TMC) Poldasu saat di hubungi Waspada Online, kerusakan lampu pengatur lalu lintas ini bukan karena putusnya aliran listrik. Ada beberapa titik lokasi lampu lalu lintas yang mengalami rusak dan perlu waktu lama untuk memperbaikinya.

Pantuan Waspada Online dilapangan, traffic light sering padam dikawasan persimpangan Jln HM Yamin-Irian Barat, Jln Polonia, Jln Juanda, persimpangan Jln Kejaksaan dengan Lapangan Benteng, lalu persimpangan Jln Setia Budi dan Jln Ngumban Surbakti. Hal serupa juga sering terjadi di persimpangan Jln Gajah Mada, persimpangan Jln Gatot Subroto dan beberapa titik utama lainnya di Kota Medan.

Putri, 21, seorang mahasiswa mengeluh, hampir di setiap persimpangan di Medan traffic light sering tidak berfungsi dengan baik. "Awalnya saya salut juga kepada Pemko yang berinisiatif mengganti traffic light lama dengan model yang lebih baru dengan tambahan countdown timer, tapi tetap saja tak berpengaruh," jelasnya.

"Tapi ya itu tadi, hampir kebanyakan dari traffic light tadi tidak berfungsi dengan baik, bahkan yang ada di inti kota, sepertinya traffic light tidak lebih dari hiasan di persimpangan jalan raya," kesalnya.

Agung, 35, pengguna jalan raya mengatakan, traffic light yang sering padam memuat lalu lintas menjadi macet, apalagi pada jam pergi dan pulang kantor. Selain itu, angkot yang berhenti sembarangan yang tak menghiraukan traffic light. "Tidak heran, kalau arus lalu lintas di Medan sering macet. Masalah Jalan yang terdiri dari dua jalur susah dilewati karena sejumlah pedagang berjualan sampai di badan jalan, bahkan sampai di tengah jalan seperti di Jln Sei Kambing," ujarnya.

Sementara itu, Avian E Tumengkol menilai, lancar atau tidaknya lampu merah tidak menjamin kemacetan lancar atau tidak. Pemimpin Redaksi Waspada Online itu menilai bahwa kelancaran disekitar lampu merah tergantung pada masing-masing pengemudi. "Kebanyakan pengendara di Medan tidak perduli dengan lampu merah. Bahkan polisi juga terkadang mengabaikan pelanggaran-pelanggaran lampu merah. Ini memang menjadi masalah yang tidak hanya bukan prioritas bagi Pemko, tapi juga mentalitas pengendara di kota ini masih kurang mendukung upaya untuk melancarkan arus lalu lintas," katanya.

"Kalau saja mayoritas pengendara bisa taat pada peraturan yang berlaku, saya yakin kemacetan akan berkurang," tegas Avian.

Read More

Mahasiswa Medan tolak BHP

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Sejumlah mahasiswa di Medan melakukan unjukrasa menolak Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dengan mengecat tubuh bertuliskan “Tolak UU BHP” di bundaran Majestik, tadi pagi.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Sumatera Utara (USU) dan Gema Pembebasan itu dilakukan pada waktu berbeda. HMI USU menggelar pukul 10.00 WIB. Aksi tersebut berjalan tertib dan damai.

Pimpinan aksi, Dayat mengatakan, unjukrasa yang mereka lakukan untuk mendapat dukungan dari masyarakat untuk ikut menolak UU BHP.

“Kalau kami mengecat badan dengan tulisan Tolak UU BHP, mayarakat yang lewat di daerah ini kan langsung melihat aksi yang kami lakukan, paling tidak masyarakat cari tahu apa itu UU BHP dengan tulisan di badan kami,” katanya.

Dia menambahkan, dengan disahkannya UU BHP dunia pendidikan di Indonesia akan menjadi ajang komersialiasi. “Orang miskin bakal sulit sekolah, kita lihat saja sistem pendidikan di negara ini, orang kaya lah yang dapat mengenyam pendidikan layak,” katanya.

”Padahal, dalam UU Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah.Tetapi dengan UU BHP, pemerintah memberikan tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam masyarakat itu sendiri ada struktur yang mana pasti kalangan terbawah akan menjadi dampak kebijakan ini,”bebernya.

Ketua HMI Fakultas Sastra USU, Rahmadsyah Putra mengatakan, dengan diberlakukannya UU BHP sekaligus juga membuktikan pemerintah dengan perlahan dan halus mulai melepas tanggung jawabnya dalam dunia pendidikan serta tidak lagi membiayainya, padahal pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. UU BHP memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan untuk mencari sendiri solusi dari pendanaannya.

Pihaknya menyatakan, aksi penolakan akan terus dilakukan mahasiswa jika kebijakan UU BHP tersebut tidak dihapuskan. Sebab, pihaknya menilai kebijakan itu akan membuat suram dunia pendidikan ke depan.

Aksi dengan mengecat tubuh yang dilakukan sekelompok mahasiswa menjadi pusat perhatian pengguna jalan di sekitar bundaran Majestik Medan.

Yanti salah seorang pengguna jalan mengatakan, turut simpati atas unjukrasa yang dilakukan mahasiswa tersebut. “Saya juga tidak sepenuhnya setuju kalau BHP diberlakukan,” katanya

Read More

Djanius Djamin harus 'legowo', kata Abdul Azis

Bank Syariah Mandiri segera kembalikan deposito UISU

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Konflik dualisme di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) meski keputusan PTUN Jakarta sudah menyatakan SK Dirjen Dikti tentang pengangkatannya sebagai Pj Rektor UISU Jalan sudah batal demi hukum dan dinyatakan tidak sah.

Pakar hukum Prof. DR. Tan Kamelo, SH, MS mengimbau agar mahasiswa tidak bingung dan khawatir, sebab UISU yang sah adalah UISU yang dipimpin rektor H. Usman, SE sesuai putusan PTUN Jakarta yang sudah berkekuatan hukum tetap. Disebutkannya, jika ada pihak-pihak tertentu yang menghalangi mahasiswa yang sebelumnya dipimpin Djanius Djamin ingin bergabung ke UISU yang dipimpin rektor UISU, H. Usman, SE, MSi, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat melaporkannya ke Kopertis.

"Sebab, dalam hal ini, Kopertis, Poldasu dan Kejaksaan merupakan pihak yang juga turut juga mengawal putusan PTUN tersebut, agar tidak terjadi benturan-benturan lagi. Bank Syariah Mandiri (BSM) agar segera mengembalikan uang deposito UISU kepada pihak UISU yang dinyatakan sah yakni UISU pimpinan Usman," tegasnya, tadi malam.

Terkait dengan konflik tersebut, ketua DPRD Sumut, Drs.H.Abdul Azis Angkat, MSP menegaskan, Prof.Djanius tidak mempunyai hak dan wewenang yang berkekuatan hukum untuk bertindak dan beraktifitas sebagai pjabat Rektor UISU. “Dia harus legowo," katanya.

Dia menegaskan, penyelenggaraan kegiatan akademika di UISU diserahkan kepada rektor UISU H. Usman. Penegasan itu dikemukakan dalam Surat Dinas DPRD Sumut yang dikirim ke Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 5616/18/Sekr, tertanggal 10 Desember 2008, terkait pencabutan surat Dirjen Dikti No.1128/D/T/2007 tertanggal 18 Mei 2007. Dan surat Dinas DPRD Sumut itu, juga ditembuskan kepada Menko Kesra, Mendiknas, Menpan, Kapolri, Gubernur Sumut, Pangdam I BB, Kejati Sumut, Kapolda Sumut dan Kopertis Wilayah I Sumut-NAD serta Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU Medan, Prof. Dr.H.Usman Pelly,MA.

Dalam surat itu disebutkan, sesuai hasil kesepakatan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA PLUS) Provinsi Sumatera Utara, yang juga dihadiri utusan resmi Dirjen Dikti Depdiknas RI dan Kopertis Wilayah I Sumut-NAD yang dilaksanakan di Kota Medan 2 Desember 2008, telah disepakati penyelesaian masalah UISU diselesaikan dengan merujuk ketentuan hukum yang berlaku dan kepada Dirjen Dikti Depdiknas RI dimintakan agar mematuhi isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No.79/G/2007/PTUN JKT tertanggal 14 November 2007 yang dikuatkan oleh keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta No.22/BDG/2008/PT.TUN-JKT, tanggal 9 April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracth) sejak 5 Agustus 2008.

Read More

Menjelang sore, Medan mendung!

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Sejak pagi cuaca di Kota Medan dan siang berawan, namun menjelang sore cuaca mengalami perubahan. Cuaca berubah menjadi mendung.

Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) memperkirakan cuaca di Kota Medan hari Minggu ini akan berawan. Menurut website resmi BMG,suhu di Kota Medan juga diperkirakan akan berkisar dari 23 derajat celcius hingga 32 derajat celcius dan kelembaban udara berkisar antara 57-93 %.

BMG juga melaporkan beberapa kota besar di Sumatera, sementara cuaca di Kota Banda Aceh, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi juga akan berawan pada hari ini. Namun disejumlah kota besar di Pulau Sumatera hujan masih akan mengguyur. Di Palembang dan Pangkal Pinang, BMG memperkirakan akan masih turun hujan ringan. Begitu pula dengan Kota Bandar Lampung.

Read More

Organda harus transparan, kata Jhon Tafbu

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Penumpang angkutan kota (angkot) nekat menurunkan sendiri tarif angkot di Medan. Pasalnya, pengguna jasa angkutan kota ini kesal tarifnya tidak juga turun, padahal pemerintah telah menurunkan harga BBM sejak 15 Desember lalu.

Menanggapi itu tadi pagi, dekan Fakultas Ekonomi USU, Jhon Tafbu Ritonga melalui via seluler kepada Waspada Online menilai, seharusnya organda ikut mendidik masyarakat untuk jujur dan terbuka. Kalau dulu BBM naik, selalu diiringi dengan naiknya tarif angkutan secara proporsional. Maka sekarang mereka juga harus berani untuk menurunkan tarif dengan kalkulasi yang benar.

Dia menambahkan, turunnya BBM ini memang belum secara signifikan, tapi pihak organda seharusnya mampu melakukan analisis yang transparan kepada masyarakat Misalnya saja dengan melakukan penghitungan secara kasar. Jika tarif angkutan per estafet Rp3000, dengan elemen BBM sekitar 15% atau Rp450. Maka turunnya BBM saat ini sekitar 10%, juga dapat membuat tarif angkutan turun 10% atau sekitar Rp45 per estafet. Sehingga penurunan ini tidak menguntungkan masyarakat, tapi tetap harus dijelaskan pihak organda.

Dia mengungkapkan, yang disayangkan, selama ini setiap ada kenaikan BBM pemerintah atau organda tidak melakukan analisis yang tepat karena, karena jika BBM naik Rp1000 per liter, maka tarif juga bisa naik maksimal hingga Rp1000 per estafet. Padahal penghitungan seperti itu tidak tepat. Karena yang seharusnya dihitung itu adalah elemen BBM-nya bukan secara umum seperti selama ini.

Read More

Dirjen Dikti coreng supremasi hukum

Tan Kamelo: Mendiknas tidak tegas!

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Pakar hukum Prof. DR. Tan Kamelo, SH, MS menegaskan, jika Dirjen Dikti tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) maka seharusnya Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) memberhentikannya dari jabatan, karena dinilai tidak mampu menjalankan tugas.

"Dalam perkara ini, pihak yang kalah harus menjalankan isi putusan dengan iktikad baik. Sedangkan Dirjen Dikti harus memberi contoh kepada masyarakat, apalagi persoalan ini terjadi di lingkungan perguruan tinggi," ujarnya, tadi sore di TANAKA Science of Law Consultant.

Guru Besar Tetap Fakultas Hukum (FH) Universitas Sumatera Utara (USU) ini juga menuturkan, dalam yuridis formal, Mendiknas harus mematuhi dan mengambil sikap tegas terhadap Dirjen Dikti yang mengabaikan isi putusan tersebut.

Sebab, secara tidak langsung akan mengganggu proses belajar-mengajar di kampus dan dikhawatirkan akan terjadi kekacauan akademik.

"Ketidakpatuhan Dirjen Dikti itu, sama artinya mencoreng supremasi hukum di jajaran . Untuk itu, Mendiknas diminta bertindak tegas dengan memerintahkan Dirjen Dikti mencabut SK pengangkatan Djanius Djamin sebagai Pj Rektor UISU. Hal ini dipandang perlu, demi memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum apalagi putusan PTUN tersebut sudah berkekuatan hukum tetap," tegasnya.

Dia menambahkan, sesuai Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara hukum Surat Penugasan 1128/D/T/2007 tertanggal 18 Mei 2007 yang menugaskan Prof. Dr. Djanius Djamin,SH,MS, sebagai Pejabat Rektor Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) di Medan yang diterbitkan oleh Dirjen Dikti Depdiknas menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian Djanius Djamin tidak mempunyai hak dan wewenang yang berkekuatan hukum untuk bertindak dan beraktifitas sebagai Pejabat Rektor UISU.

Terkait itu, maka untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi mahasiswa UISU dalam mengikuti kegiatan akademika di UISU, maka DPRD Sumut juga mendesak Dirjen Dikti Depdiknas RI agar mengakhiri, menarik ataupun mencabut Surat Dirjen Dikti No.1128/D/T/2007 tertanggal 18 Mei 2007 yang menugaskan Prof.Dr.Djanius Djamin,SH,MS sebagai Pejabat Rektor UISU.

Read More

Pasca BBM turun, penumpang angkot paksa bayar tarif lama

Organda harus menganalisis

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Penumpang angkutan kota (angkot) nekat menurunkan sendiri tarif angkot di Medan. Pasalnya, pengguna jasa angkutan kota ini kesal tarifnya tidak juga turun, padahal pemerintah telah menurunkan harga BBM sejak Senin, 15 Desember lalu.

Said,30, penduduk kawasan Marelan ini, tadi siang kepada Waspada Online, mengaku membayar tarif sebesar Rp2.500 kepada sopir angkot. Padahal tarif saat ini yang belum diturunkan sebesar Rp3.000. “Mulai hari ini saya sengaja memberikan ongkos kepada supir angkot dengan tarif lama sebesar Rp2.500, habis saya kesal, tarif hingga detik ini masih belum turun, padahal minyak saja sudah turun,” kesalnya .

Tindakan nekat Said memang mendapat tentangan oleh sopir angkot. Tetapi dia tidak memedulikan, karena alasannya sopir dan pengusaha angkot tidak fair dalam tarif. “Sopir angkot tidak senang saya beri ongkos Rp2.500. Tapi biarkan saja, BBM saja dah turun, kok! ongkos tidak turun,” cetusnya.

Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Farid Wajdi, mengatakan, tindakan konsumen tersebut akan menimbulkan konflik. Tetapi apa yang dilakukan konsumen wajar, karena pengusaha angkutan kota serta para sopir tidak peduli dengan kondisi masyarakat akan kebutuhan jasa angkutan yang hingga kini belum ada kebijakan menurunkan tarif angkutan. “Setelah penurunan kembali harga BBM, tidak ada alasan pengusaha transportasi harus segera merevisi tarif yang berlaku selama ini,” katanya.

Dekan Fakultas Ekonomi USU, Jhon Tafbu Ritonga melalui via seluler kepda Waspada Online menyatakan seharusnya organda ikut mendidik masyarakat untuk jujur dan terbuka. Kalau dulu BBM naik, selalu diirigi dengan naiknya tarif angkutan secara profosional. Maka sekarang mereka juga harus berani untuk menurunkan tarif dengan kalkulasi yang benar. “Organda harus berani menunjukan kepada masyarakat, bahwa mereka tidak mengambil kesempatan dengan mendapatkan untung yang lebih besar saat ini,” terangnya.

Dia menambahkan, turunnya BBM ini memang belum secara signifikan, tapi pihak organda seharusnya mampu melakukan analisis yang transparan kepada masyarakat Misalnya saja dengan melakukan penghitungan secara kasar. Jika tarif angkutan per estafet Rp 3000, dengan elemen BBM sekitar 15% atau Rp450. Maka turunnya BBM saat ini sekitar 10%, juga dapat membuat tarif angkutan turun 10% atau sekitar Rp45 per estafet. Sehingga penurunan ini tidak menguntungkan masyarakat, tapi tetap harus dijelaskan pihak organda.

Dia mengungkapkan, yang disayangkan, selama ini setiap ada kenaikan BBM pemerintah atau organda tidak melakukan analisis yang tepat karena, karena jika BBM naik Rp1000 per liter, maka tarif juga bisa naik maksimal hingga Rp1000 per estafet. Padahal penghitungan seperti itu tidak tepat. Karena yang seharusnya dihitung itu adalah elemen BBM-nya bukan secara umum seperti selama ini.

Read More

APBDP 2008 Kadaluwarsa

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Pemerintah Kota (Pemko) Medan akhirnya menyampaikan nota keuangan APBDP 2008 ke DPRD Medan. Nota yang kadaluwarsa ini (seharusnya disampaikan Oktober), pun disebutkan untuk membayar gaji dan minyak yang sudah dipakai.

Penjabat Walikota Medan Afifuddin Lubis mengatakan rancangan APBDP 2008 ini disampaikan untuk penyesuaian target-target pencapaian proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan pembiayaan. “Kami memerlukan ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dalam tahun berjalan,” katanya di Gedung Dewan, kemarin.

Berdasarkan KUAPPAS yang disepakati, maka pendapatan daerah berubah dari Rp1,74 triliun menjadi Rp1,76 triliun atau meningkat 0,93%. Sedangkan untuk belanja daerah dari Rp1,87 triliun menjadi Rp1,88 triliun atau naik 0,56%. “Alokasi belanja daerah ini diperlukan untuk membayar bahan bakar minyak (BBM) yang naik, penyesuaian upah pegawai harian lepas dan pergeseran antar
kegiatan,” tukasnya.

Dia menambahkan, hanya Rp20 miliar yang efektif digunakan dalam RAPBDP 2008. Sebab ada kenaikan gaji fungsional yang sebelumnya tidak terprediksi dan kenaikan harga BBM, makanya disampaikan melalui forum perubahan ini. “Memang penyampaian ini terlambat, makanya tidak ada yang proyek. Ini hanya untuk yang rutin-rutin saja,” katanya.

Ketua Fraksi PKS Ikrimah Hamidy menambahkan APBDP ini dilakukan karena ada kegiatan yang penting tapi belum dianggarkan. Kemudian presisi dana bantuan yang didapatkan begitu juga dengan pendapatan dan belanja. “Sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan anggaran,” sebutnya.

Berdasarkan penilaian mereka, RAPBDP 2008 yang diajukan ini tidak signifikan. Sebab belanja langsung perubahannya sangat sedikit karena tidak mungkin dikejar oleh eksekutif. “Seperti program PNPM di Dinas Perkim sebesar Rp5 miliar, dipastikan tidak bisa dikerjakan, Mengingat waktu yang ada tinggal beberapa hari lagi. Atas dasar ini yang berubah hanya belanja tidak langsung,” ucapnya.

Dia menegaskan,keterlambatan ini memang melanggar peraturan yang ada. Tapi karena tidak ada sanksi yang tegas, maka tidak ada masalah.

Selanjutnya hari ini Jum'at (19/12) pukul 14.00 WIB akan dilangsungkan pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian RAPBDP 2008 ini. Artinya, pembahasan Dewan hanya dilakukan kurang dari 24 jam, setelah mereka menerima nota pengantar keuangan tersebut dan kemudian menyampaikan pandangannya.

Read More

seleksi CPNS amburadul , DPRDSU akan panggil UI dan 3 daerah

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Tim yang diterjunkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menemukan beberapa kejanggalan dalam proses pendistribusian materi soal dan LJK (Lembar Jawaban Komputer) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Batubara. Selain tidak dilengkapi berita acara serah terima, juga sempat ditemukan berkas soal yang tertinggal di salah satu hotel di Medan.

Dari informasi yang diperoleh tim, kata Mungkur, naskah soal dan LJK untuk Batubara ini diserahterimakan di Lapangan Hotel Asean Medan tanggal 15 Desember 2008, dari Puskom Universitas Indonesia (UI) kepada panitia seleksi CPNS Batubara yang didampingi anggota Polsek Lima Puluh. Namun penyerahan naskah soal dan LJK sebanyak 12 kardus tersebut tidak dilengkapi dengan berita acara serah terima.

Dari situ, panitia bersama polisi dan 2 orang Puskom UI membawa ke-12 kardus tersebut menuju Limapuluh Batubara. Tetapi sesampainya di Lubukpakam Deliserdang, tiba-tiba muncul telefon dari petugas Puskom UI yang berada di Medan menginformasikan bahwa masih ada 6 kardus soal dan LJK lainnya tertinggal di Medan. Rombongan panitia ini akhirnya berhenti di Pakam dan menunggu soal dan LJK tersebut diantar. “Setelah diterima tambahan itu, jadi 18 karduslah yang dibawa ke Batubara,” katanya.

Ternyata pada saat dilakukan pemilahan soal sesuai lokasi ujian pada 15 Desember malam, panitia mendapatkan kekurangan naskah soal untuk S-1. Dan pada pagi hari-H, terjadilah kericuhan karena peserta untuk S-1 gagal ikut ujian akibat kekurangan naskah soal tersebut.

Ditanya soal sikap Pemprovsu terkait permasalahan ini, dia mengatakan bahwa awalnya Pemprovsu dan seluruh bupati/walikota sudah menandatangani kesepakatan jadwal penyeleksian CPNS. Namun saat penandatanganan kerjasama dengan USU, terdapat 8 kabupaten/kota yang tidak ikut.

“Saya tidak tahu apakah ujian lanjutan di Batubara ini akan berjalan mulus karena dari keterangan yang diperoleh tim Pemprovsu banyak peserta yang menolak ujian lanjutan itu,” katanya

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provsu H Mangasing Mungkur SH tadi siang, menjelaskan, setelah menerima informasi terjadinya kekisruhan proses ujian CPNS di Batubara, Pemprovsu pada sore harinya langsung menerjunkan tim ke Batubara dipimpin Inspektorat Wilayah Provsu. Namun sayangnya tim ini tidak mendapat banyak informasi terkait kekisruhan proses ujian CPNS karena saat ke Batubara tidak berhasil bertemu dengan Kepala BKD dan Sekretaris Daerah Batubara.

Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Edison Sianturi mengatakan, "buntut amburadulnya pelaksanaan ujian CPNS di Batubara, Simalungun, dan Binjai,Komisi A DPRD Sumut akan memanggil Puskom UI dan ketiga kabupaten/kota tersebut. Dewan meminta ujian CPNS di ketiga kabupaten/kota itu diulang secara keseluruhan. ”Kami mencurigai ada permainan di sana,” ujarnya

Dia meminta agar pemkab/pemko yang bermasalah mengulang ujian untuk seluruh peserta, bukan hanya untuk peserta yang tidak kebagian soal.Sebab,pengulangan sebagian peserta dinilai rentan dengan permainan. Binjai dan Simalungun harus mengulang ujian karena ada peserta yang mendapat soal hasil fotokopi.

Pihaknya telah memprediksikan akan ada kekacauan jika bekerja sama dengan universitas dari Pulau Jawa. Karena itu, mereka merasa kecewa dengan enam pemkab/pemko yang tidak menghiraukan imbauan .

Read More

Kemelut dualisme yayasan UISU ditangan hukum, bukan Gubsu

Komisi E DPRDSU tidak tahu apa-apa

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Kemelut Dualisme Yayasan UISU terus menjadi agenda besar baik di lingkungan DPRDSU, DPR RI dan Pemprovsu hingga sampai ke tingkat hukum. Konflik itu adalah dualisme ditubuh yayasan UISU dan Gubernur Sumut Syamsul Arifin seharusnya bisa menyelesaikan masalah, kata legislator Sumut.

Sekretaris Komisi E DPRDSU H. Sukran J Tanjung, berdasarkan Surat Penegasan Departemen Hukum dan HAM RI, Nomor C.HT.01.10-40 tanggal 28 Maret 2007, jelas menyatakan bahwa Hj Sariani Amiraden Siregar telah memenuhi kriteria Pasal 71 ayat (1) UU No. 28 tahun 2008 tentang perubahan atas UU No.16 tahun 2001 yayasan. "Sehingga tetap diakui sebagai badan hukum yang sah," kata Sukran.

Surat Penugasan 1128/D/T/2007 tertanggal 18 Mei 2007 yang menugaskan Prof. Dr. Djanius Djamin,SH,MS sebagai Rektor UISU di Medan yang ditertibkan oleh Dirjen Dikti Depdiknas menjadi kekuatan hukum.

"Dengan demikian, Prof. Dr. Djanius Djamin,SH, MS, tidak mempunyai hak dan wewenang yang berkekuatan hukum untuk bertindak dan berkreatifitas sebagai pejabat Rektor UISU.

Adli, salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum UISU semester VII berpendapat, masalah kemelut dualisme UISU bukanlah urusan Gubsu. "Masalah ini adalah masalah hukum, sudah jelas bahwa Hj Sariani Amiraden Siregar telah memenangkan secara hukum dan undang-undang yang ditetapkan," tegasnya.

"Komisi E DPRDSU tidak tahu apa-apa dan tidak menguasai masalah yang terjadi di antara Hj Sariani Amiraden Siregar dan Prof.Dr.Djanius Djamin,SH,MS.Ini masalah hukum yang tidak ada kaitannya dengan Gubsu," katanya.

Sementara itu, tadi siang Gubsu Syamsul Arifin meminta konflik UISU agar diselesaikan secara hukum dan Undang-undang yang berlaku.

Read More

Rahmat Shah: KPUD kekurangan dana cetak surat suara

MHD DARWINISYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Baru-baru ini KPUD Sumatera Utara dikritik karena menerima uang dari seorang pengusaha daerah. Uang Rp5,700,000 yang diberikan untuk membantu sosialisasi Pemilu akhirnya dikembalikan.

Rahmat Shah, saat dikonfirmasi melalui via seluler tadi sore mengaku, pemberian uang tersebut hanya sebatas membantu KPUD Sumut dalam mensosialisasikan pemilu dan tidak ada muatan politiknya. KPUD Sumut kekurangan dana untuk mencetak dan men-copy kertas suara yang harganya Rp150 per lembar, katanya.

"Hal ini sudah dibicarakan didepan anggota DPR RI dan mereka semua memberi aplaus dan bahkan mendukung agar masyarakat tidak terjebak golput kerena ketidaktahuannya dengan sistem Pemilu yang sekarang," kata Rahmat yang juga calon anggota DPD Sumut itu.

Dia pun mengakui sudah menerima pengembalian uang itu dari pihak KPUD Sumut. "Pemberian bantuan dana tersebut tidak ada unsur apapun, saya dengan ikhlas memberinya, semata-matanya hanya membantu," tegasnya.

Read More

Pasca BBM turun, tarif angkutan segera dievaluasi

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Pasca BBM turun resmi yang berlaku Senin (15/12) mulai pukul 00.00 WIB. Jajaran Pemprovsu didesak segera mengevaluasi tarif angkutan dan harga kebutuhan pokok di Sumut yang tetap tinggi saat ini meski harga BBM sudah turun.

Anggota Komisi C DPRD Sumut Rafriandi Nasution menyatakan, Pemprovsu harus segera menyurvei tarif angkutan dan harga kebutuhan pokok. Hal ini seiring penurunan harga BBM. Jika tidak, dia mengkhawatirkan pengusaha malah memanfaatkan penurunan harga BBM untuk keuntungan sendiri, tanpa bersedia menurunkan harga tarif angkutan dan harga jual kebutuhan pokok.

“Saya perhatikan sejak penurunan minyak tahap pertama 1 Desember lalu, tidak ada perubahan tarif angkutan dan harga bahan pokok. Karena itu, kami minta pemerintah mengevaluasinya agar tarif dan harga sembako saat ini disesuaikan dengan penurunan harga BBM itu,” ujarnya.

Dia menambahkan menilai pengusaha saat ini cenderung cengeng jika ada kebijakan yang mengurangi keuntungan usahanya. Sementara itu, jika ada kebijakan yang memberi peluang untuk memberikan keuntungan besar, pengusaha memilih diam tanpa mau berbagi dengan rakyat, misalnya menurunkan harga.

Salah satu perilaku pengusaha yang diamatinya saat kenaikan harga BBM pada April lalu. Saat itu, pengusaha langsung ribut dan protes pada pemerintah untuk segera menaikkan tarif angkutan. “Padahal, saat harga BBM belum naik saja, pengusaha sudah menaikkan tarif angkutan.

Setelah itu, mereka juga masih ribut-ribut. Sekarang, saat harga BBM sudah turun mereka malah diam-diam saja dan tak mau menurunkan tarif angkutan,”ujarnya. Hal yang sama dilakukan pengusaha kebutuhan bahan pokok. Bahkan, harga sembako sudah naik jauh sebelum harga BBM naik.

Sementara itu, sejak turunnya harga BBM pada 1 Desember lalu, belum ada harga sembako yang turun, kecuali minyak goreng yang memang sudah turun sejak dua bulan lalu. “Karena itu, kami berharap harga sembako sudah turun menjelang Natal dan Tahun Baru ini,” tuturnya.

Pemprovsu dinilai memiliki wewenang yang besar untuk menetapkan kebijakan penurunan harga, terutama tarif angkutan.Pemprovsu disarankan tidak perlu menunggu penurunan tarif angkutan di Pulau Jawa.

Sementara itu, Kepala Subdinas Angkutan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut Darwin Purba kepada Waspada Online menyatakan, mereka akan rapat dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumut, tadi siang.

Rencananya,tarif angkutan turun sekitar 4–5% saja. Darwin mengakui pada penurunan harga BBM 1 Desember lalu,mereka tidak mengeluarkan kebijakan menurunkan tarif angkutan. Alasannya, penurunan harga yang hanya Rp500 tidak signifikan memengaruhi penurunan tarif angkutan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan T Basyrul K Mahalli mengakui belum ada penurunan harga sembako karena pengaruh penurunan harga minyak dunia pada awal bulan ini. Namun, dia memperkirakan penurunan harga BBM kali ini menurunkan harga kebutuhan pokok di pasar.

“Kami akan memantau perkembangan harga sembako di pasar. Kemungkinan besar,harga akan turun secara otomatis dengan penurunan harga BBM kali ini,” tuturnya.

Read More

Pasca BBM turun, SPBU di Sumut rugi Rp1,75 M

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Penurunan harga premium sebesar Rp500 menjadi Rp5.000 per liter, yang berlaku sejak 15 Desember 2008, menyebabkan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Sumut terpaksa mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan pemilik SPBU masih menebus harga permium dengan harga yang lama. Karena itu, pemerintah didesak merealisasikan kompensasi yang dijanjikan.

Detmalem Ginting, Ketua Dewan Penasehat Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumut, memperkirakan kerugian SPBU mencapai Rp1,75 miliar. Perhitungan tersebut diperoleh dengan perhitungan, jumlah premium yang ditebus oleh anggotanya pada hari Jumat (12 Desember) sekitar 3.500 kiloliter. Jumlah ini dikalikan dengan selisih harga sebesar Rp500 per liter.

“Jumlahnya pasti lebih besar, mengingat data ini hanya berupa perkiraan kebutuhan per hari saja,” katanya, seraya menambahkan hitungan jumlah tersebut merupakan kebutuhan SPBU yang menjadi anggota Hiswana Migas sebanyak 200 SPBU. Jumlah ini, tentu bisa bertambah, mengingat berdasarkan data PT Pertamina Unit Pemasaran Region I, SPBU di Sumut saat ini mencapai 276 unit.

Meski demikian, lanjut Ginting, pihaknya tetap menyerukan kepada seluruh SPBU untuk mengamankan pasokan dan memperlancar distribusi BBM. Di sisi lain, pihaknya berharap pemerintah dan Pertamina bisa melihat dan membantu perjuangan pengusaha SPBU.

“Menjual rugi kan merupakan perjuangan. Satu hal lagi, penebusan Jumat lalu untuk kebutuhan sampai Senin masih normal. Karena, kami pun baru tau harga turun dari televisi,” lanjutnya. Setelah itu, tambahnya, pihaknya baru mendapatkan pemberitahuan resmi dari Pertamina.

Parlindungan Purba, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumut mengimbau pengusaha SPBU tetap menjaga distribusi BBM sebagaimana biasanya. Di sisi lain, dirinya juga mendesak Pertamina segera merealisasikan kompensasi yang dijanjikan. “Pertamina harus transparan terkait besaran kompensasi, jangan seperti sekarang memberikan janji tanpa menyebut besarannya,” tegasnya.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat dirinya akan melakukan diskusi dengan pemilik SPBU, terkait permasalahan yang mereka hadapi. Untuk selanjutnya, menyampaikan dan meminta solusi dari pihak-pihak terkait. “Saya akan tanyakan masalah ini dulu kepada pengusaha SPBU. Setelah itu, baru bisa dimintakan solusinya dari pemerintah maupun Pertamina,” tambahnya.

Asisten Customer Relation PT Pertamina Unit Pemasaran Region I, Rustam Aji mengatakan, pemberian kompensasi merupakan wewenang pusat. Di daerah sendiri, katanya, hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan di pusat.”Penebusan sebelum tanggal 15 Desember pun masih normal. Hal ini, mungkin dikarenakan pengumuman yang mendadak,” kata Rustam. Dia memaparkan, stok BBM relatif cukup, yakni premium sebanyak 16.000 kiloliter, dan solar 28.900 kiloliter.

Seperti diketahui, penurunan premium 1 Desember 2008 lalu, pemerintah memberikan kompensasi kepada SPBU sebesar Rp160 per liter. Penurunan kali ini pun, pemerintah menjajikan pemberian kompensasi. Sayangnya, tidak disebutkan nilainya.

Read More

PLN selamatkan Rp3,6 M selama 2 bulan

341 konsumen tertangkap basah mencuri listrik

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Realisasi operasi P2TL sadar wilayah Sumut yang digelar PT PLN (Persero) Selasa (18/11) hingga Jum'at (13/12), telah menangkap basah 241 konsumen. baik penguna liar (non-pelanggan) dan pelanggan.

Menurut Rutman Silaen, Kepala P2TL (Pengoperasian Penertiban Tenaga Listrik) pagi tadi, mengatakan tim yang terdiri dari 5 tim ini, 1 tim berjumlah 6 orang terdiri dari 2 dari pihak kepolisian dan 4 dari PLN telah mengumpulkan data operasi di bulan November s/d Desember dari Cabang Medan terdapat 213 penguna liar dan pelanggan 89. Sementara dari Cabang Lubukpakam 38 penguna liar dan 1 pelanggan berarti jumlah keseluruhan 241 baik penguna liar dan pelanggan mencuri secara ilegal arus listrik. Total keseluruhan adalah 341 konsumen baik dari industri, rumah tangga dan UKM-UKM menengah dan kecil.

"241konsumen berarti 53,978 kWh, apabila dirupiahkan negara di rugikan sebesar Rp3,6 Miliar selama 2 bulan terakhir, belum lagi masalah tunggakan yang dari data statistik tunggakan konsumen mencapai 1% dari pendapatan per tahun sebesar Rp4 triliun yang masih disubsidi 8 triliun dari pemerintah yaitu 40 miliar," jelasnya.

Dia menambahkan, "kecenderungan mencuri arus listrik ini berdampak kepada jaringan listrik seperti travo meledak, karena daya yang ditampungnya berlebihan kapasitas. Seringnya terjadi pemadaman-pemadaman disejumlah daerah, jadi siapa yang dirugikan? pasti masyarakat juga," katanya.

"Realisasi Operasi P2TL Sadar tahun 2008 Wilayah Sumut kali ini, tim melakukan investasi terjun langsung ke lapangan ke daerah kota karena daerah kota sangat rawan sekali pencurian, walaupun demikian pihak PT PLN melakukan dengan cara persuasif dan kooperatif agar tetap menjaga mutu pelayanan kami sebagai pelayanan di tengah-tengah masyarakat," jelasnya.

Terkait masalah itu, Ir Manerep Pasaribu, MM, General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumut di meja kerja kepada Waspada Online menegaskan, kami menindak tegas bagi siapa saja yang diketahui mencuri listrik ilegal. baik itu dari jajaran PT PLN, pemerintahan dan swasta, apabila dari salah satu pegawai PLN terlibat akan dikenakan sanksi yaitu pemecatan.

"mengaharapkan kepada lapisan masyarakat untuk tidak mencuri listrik ilegal, karena akan dikenakan sanksi tindak pidana, mulai dari sekarang marilah kita bersama-sama untuk memeranginya agar anak cucu kita dapat tidur nyenyak di rumah. Karena listrik untuk kehidupan yang lebih baik," pesannya.

Ketua YLKI Sumut, H Abu Bakar Sidiq yang juga hadir mengimbau, "Dengan tidak mencuri arus listrik berarti kita mengurangi pemadaman, mari kita bekerja sama untuk menanggulangi permasalahan ini agar tidak ada lagi pemadaman di daerah-daerah," tegasnya.

Read More

Tanpa Sebab Yang Jelas di Aniaya Paman Sendiri

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Tanpa sebab yang jelas, Irwansyah Panjaitan tega memukuli Epan Hasyim Siregar keponakannya sendiri di hadapan orang ramai. Peristiwaitu terjadi minggu (14/12) kemarin di depan lapak dagangan milik orang tua Epan dijalan AR Hakim Medan, simpang Pasar Sukaramai Medan.

Akibatnya korban menderita pecah bibir dan pipi bengkak. Sejurus kemudian korban langsung melaporkan tindakan premanisme pamannya itu ke Polsek Medan Area, dengan No Polisi STBL/1100/XII/2008/TBS/Area. Dari hasil visum yang dikeluarkan oleh rumah Sakit Bakti jalan HM Joni Medan, Epan mengalami robek di bibir sepanjang dua centimeter dan memar di pipi kirinya.

Diceritakan Epan, siang itu sekira pukul 13.00 WIB, usai dirinya menutup lapak dagangan milik ibunya, ia duduk santai disebuah meja lapak yang telah ditutup pemiliknya sambil memperhatikan kerumunan orang di Pasar Sukaramai. "Tiba-tiba dia datang dan bilang kalau aku mencuri helm dan uangnya. Setelah aku bantah, dia bilang aku sudah besar dan sudah jadi preman, lalu ditumbuknya aku tepat di bibirku, sampai aku terjengkang bang" ujar Epan.

Tanpa memandang korban adalah keponakannya sendiri, kata Epan, pamannya itu menjotosnya sampai dua kali dan menginjak perutnya. "Untung kuhalangi pakai lututku bang, kalau gak ancur aku," katanya.

Kata korban yang lulusan USU itu, pamannya itu memang arogan dan pemarah. "Mamaku juga pernah ditamparnya. Kalau adik-adikku agak nakal sikit aja langsung di pukulinya," paparnya.

Epan berharap polisi serius menangani kasus penganiayaannya tersebut. "Biar dia jera, selama ini kami ditindasnya, mentang-mentang keluarga kami berjualan didepan tokonya?," tambahnya.

Read More

BBM turun, tarif angkutan di Medan belum turun

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Penurunan harga BBM jenis premiun dan solar dinilai menjadi tidak bermakna jika tidak diikuiti dengan penurunan tarif angkutan umum.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Husna Zahir tadi pagi mengatakan, dengan penurunan harga BBM, yang diharapkan masyarakat secara umum adalah terjadinya penurunan tarif angkutan umum.

Jika tarif angkutan tidak juga diturunkan, menurut dia, maka penurunan BBM menjadi tidak bermakna, karena nantinya yang menikmati penurunan hanya orang yang membeli BBM padahal yang juga terkena dampak kenaikan BBM adalah orang-orang yang menggunakan angkutan umum.

"Kalau BBM turun ya mestinya kemudian tarif angkutan umum juga turun, karena itu baru akan bermakna buat masyarakat dan kalau tidak maka tidak akan bermakna apa-apa," tegasnya.

Pantuan Waspada Online di Medan tarif angkutan masih belum menurunkan tarifnya, seperti yang dikatakan salah seorang sopir metro mini Morina 81 trayek Ampas-Belawan, keberatan jika tarif angkutan diturunkan, karena kondisi saat ini masih belum memungkinkan, dimana harga suku cadang kendaraan masih mahal. Belum lagi, kata dia, setoran untuk pemilik kendaraan juga masih sama dan tidak diturunkan.

Menurutnya jika terpaksa harus dilakukan penurunan tarif, para sopir meminta tidak lebih dari dari Rp500. Pasalnya untuk operasional kendaraan menghabiskan solar sebanyak 20 liter.

Salah seorang sopir metro mini Hikma, Yanto juga merasa keberatan apabila tarif angkutan diturunkan. Namun, menurutnya, dengan diturunkannya harga solar dan bensin hari ini maka akan dilakukan penyesuaian tarif oleh Dinas Perhubungan Medan.

Read More

SPBU di buat tarif baru

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Medan, mulai tadi malam, telah memasang harga baru untuk premium dan solar sesuai keputusan pemerintah menurunkan harga jual kedua bahan bakar itu.

seorang petugas SPBU di kawasan Jln Abdul Haris Nasution, Medan. “Ada perintah harga premium dan solar diturunkan, makanya kami langsung pasang harga baru,” kata

Salah seorang petugas SPBU di Jln Krakatau, Budi,28, menyebutkan bahwa SPBU-nya langsung memasang daftar harga baru begitu memasuki pukul 00.00 WIB tengah malam tadi.

Rahmat mengaku dirinya mendapat instruksi untuk memasang tarif baru itu dari pemilik SPBU tempatnya bekerja. "Tidak ada perintah dari bos untuk menutup SPBU terkait turunnya harga premium dan solar. Saat turun harga dulu, kami juga tidak tutup. Tapi waktu itu premium habis jadi tidak bisa melayani pembeli".

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Minggu (14/12), mengumumkan keputusan pemerintah yang menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dari Rp5.500 menjadi Rp5.000 dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp.4.800 yang berlaku Senin mulai pukul 00.00 WIB.

Read More

BBM turun, konsumen masih antri

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Minggu kemarin, mengumumkan keputusan pemerintah yang menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dari Rp5.500 menjadi Rp5.000 dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp4.800. Keputusan ini mulai berlaku Senin mulai pukul 00.00 WIB.

Pasca harga BBM turun disejumlah SPBU di Medan m seperti di SPBU 14.202.0118 Jln HM Yamin Medan. T. Sembiring, salah seorang karyawan di SPBU itu mengatakan, mulai sejak tadi pagi konsumen antri untuk mendapatkan BBM untuk sepeda motornya, terutama premium.

Hal yang sama terjadi di SPBU 14.203.136 di Jln Letda Sujono. Sementara, SPBU di persimpangan kawasan Jln Aksara, SPBU di kawasan Jln Binjai Medan juga mengalami hal sama, di antaranya SPBU di Jln Medan Binjai Km 16 sibuk melayani konsumen dibantu oleg para security untuk menertibkan antrian .

Begitu pula SPBU di Jln SM Raja (depan Hotel Semarak) terlihat antrian panjang. Jln Yos Sudarso, Jln Krakatau, Jln Putri Hijau, Bridjend Katamso, A.R Hakim, S. Parman, Jln Patimura, AH. Nasution, Kayu putih dan Perintis Kemerdekaan, serta beberapa SPBU lainnya.

Pantauan Waspada Online dilapangan, memang sejak kemarin malam sejumlah SPBU di Medan terlihat para konsumen antri untuk mengisi BBM hingga sore hari ini. Konsumen masih banyak yang antri diberbagai SPBU di kota Medan.

Read More

Soal ONH plus: PT Azizi Kencana Wisata berkilah!

*MPR akan pertanyakan ke Menteri Agama

MHD DARWINSYAH PURBA & IBRAHIM JALIL
WASPADA ONLINE

MEDAN - Beragam komentar para jemaah haji asal Sumut bergulir setelah pulang dari ibadah haji, begitu banyak komentar buruk mengenai ONH plus sebagai pelayan Wisata Tour and Travel banyak tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Seperti kasus 54 orang rombongan jemaah ONH plus, masing-masing dua orang dari Jakarta, tiga orang dari Batam, 20 orang dari Kalimantan dan selebihnya dari Sumut. Tapi sebagian besar dari mereka mengeluhkan pelayanan haji plus karena lebih buruk dari pelayanan haji reguler yang dikelola pemerintah

Saat dikonfirmasi Waspada Online, pimpinan PT Azizi Kencana Wisata Tour and Travel, Hj. Nusla Lubis berkilah dengan mengatakan apa yang dialami para anggota jemaah haji adalah dampak dari kebijakan pemerintah Arab Saudi.

"Kami telah melayani perjalanan haji ONH plus sejak tahun 2002 dan apa yang mereka alami mulai dari bus, penginapan dan sebagainya itu adalah pelayanan yang diberikan pemerintah Arab Saudi," jelasnya.

Mendengar banyaknya keluhan dari jemaah haji ONH plus, Anggota DPD-MPR RI asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba, tadi pagi. Berjanji akan mempertanyakan masalah pelayanan haji ONH plus kepada Menteri Agama RI.

"Saya akan pertanyakan bagaimana pelayanan terhadap ONH Plus," tegas Parlindungan Purba saat menjemput rombongan jemaah haji kloter 1 Sumatera Utara di Bandara Polonia Medan.

Walaupun menurutnya, program ONH plus ini bukanlah program pemerintah melainkan program swasta, tetapi Menteri Agama tetap bertanggung jawab atas ketidaknyamanan para jemaah ONH plus, terkait masalah pelayanan terhadap mereka.

Sedangkan untuk pelayanan haji reguler, Parlindungan sependapat dengan Gubernur Sumatera Utara bahwa untuk tahun ini sudah dilaksanakan dengan sangat baik.
"Saya menilai sudah sangat bagus," katanya.

Dia juga berpesan agar komentar-komentar yang terkait permasalahan pelayanan terhadap jemaah haji ini tidak terlalu dihebohkan. "Haji ini adalah masalah ibadah dan kuncinya adalah ikhlas," katanya.

Read More

Sore, Medan hujan deras!

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN-Sejak pagi kota Medan diselimuti awan mendung hingga siang hari, namun menjelang sore medan diguyur hujan.

Hujan yang terjadi sekira pukul 15:05-15:45 WIB. Hujan yang mengguyur kota Medan selama 40 menit ini membuat sebagian sudut-sudut kota Medan tergenang air. seperti di seputar Jln Yos Sudarso air mencapai 1-2 cm tepatnya di pajak Pulo Brayan. Kawasan lainnya yang tergenang air adalah Simp. Mabar, Simp. Marelan, Simp. Kayu Putih, Simp. Labuhan, daerah pajak Sei Kambing, kawasan Kapten Muslim, kawasan Jln Dr. Mansyur, Jln Helvetia, Jln Bromo dan sekitarnya dan Jln Pancing.

Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) melalui website-nya menyatakan hari ini cuaca di kota Medan mengalami hujan sedang, dengan Suhu mencapai 23-31°C dan kelembaban mencapai 65-97%. Sementara perkiraan cuaca untuk esok hari Medan masih mengalami hujan ringan, dengan suhu mencapai 23-31°C dan kelembaban mencapai 63-96%.

Read More

Medan hujan rintik-rintik

Waspada! cuaca ekstrim di perairan Nias
MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Sejak Shubuh hujan rintik-rintik membasahi kota Medan sampai dengan pukul 11.00 WIB. Cuaca di siang hari cerah namun menjelang sore hari hingga malam ini kota Medan diselimuti awan mendung dengan suhu 23-31 °C dan kelembaban sekitar 65-97 %.

Menurut Balai Besar Meteorologi dan Geofisika (BBMG) Wilayah I Medan mengingatkan dunia pelayaran agar mewaspadai gelombang setinggi 3 meter yang dalam sepekan kedepan berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Nias, Sumut.

Terkait cuaca buruk yang berpotensi melanda sejumlah daerah di tanah air termasuk Sumut. saat ini hingga sepekan kedepan wilayah perairan pantai barat Sumut terutama di sekitar Kepulauan Nias terdapat gangguan udara bertekanan rendah dari Samudera Hindia yang berdampak pada tingginya permukaan laut.

Kondisi itu juga berpotensi menimbulkan terjadinya pembentukan pusaran air (water spot) yang bersifat lokal karena di daerah itu terjadi pembentukan awan Camulonimbus (CB).

"Untuk saat ini hingga sepekan kedepan memang cuaca ekstrim di laut berpotensi melanda perairan Nias dengan gelombang mencapai tiga meter dengan kecepatan angin sekitar 30 knot atau 60 kilometer per jam," tegas dia.

Sementara kondisi wilayah perairan pantai barat Sumbagut yang meliputi wilayah NAD, Sumut dan Sumbar masih relatif normal dengan ketinggian gelombang berkisar antara dua hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin 18-20 knot.

Kondisi laut yang bersahabat hingga sepekan ke depan juga terjadi di wilayah pantai timur Sumbagut dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 0,5-1 meter dengan kecepatan angin secara umum mencapai 20 knot atau 40 kilomter per jam.

Pimpinan PT Azizi Kencana Wisata Tour and Travel, Hj Nusla Lubis berkilah dengan mengatakan apa yang dialami para anggota jemaah haji adalah dampak dari kebijakan pemerintah Arab Saudi.

"Kami telah melayani perjalanan haji ONH plus sejak tahun 2002 dan apa yang mereka alami mulai dari bus, penginapan dan sebagainya itu adalah pelayanan yang diberikan pemerintah Arab Saudi," jelas dia.

Read More

ONH plus kecewakan jemaah!

Kamar hotel sekelas melati
MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Sejumlah anggota jemaah haji ONH plus asal Sumatera Utara yang diberangkatkan PT Azizi Kencana, setiba di tanah air Kamis malam (12/12), mengeluhkan pelayanan selama ibadah haji di tanah suci dari dua perusahaan itu sangat buruk dan mengecewakan.

H Idun Siagian, (74) penduduk Jln Merdeka, No.16 Sipirok, Tapanuli Selatan, mengaku, walau telah membayar ONH plus sebesar Rp75 juta, pengalaman berhajinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan perusahaan biro perjalanan itu.

Mulai dari jam makan yang tidak teratur, kemudian penginapan yang dijanjikan hotel bintang empat ternyata hotel dengan pelayanan kelas melati, sementara penginapan yang sebelumnya dijanjikan berada dekat tempat ibadah seperti Masjidil Haram ternyata berjarak kiloan meter.

Transportasi dengan armada dan pelayanan juga buruk sehingga pernah pada satu kesempatan ketika menuju perjalanan pulang dari Mina menuju Mekkah mereka harus berjalan sejauh empat kilometer karena mobil yang ditumpangi rusak, ungkap dia.

Hj Asni Lubis (66) lain lagi, warga Jln Imam Bonjol, Kota Padang Sidempuan ini mengaku sempat jatuh pingsan tidak diberi makan selama 17 jam, disamping juga karena keletihan melakukan ibadah serta minimnya layanan kesehatan.

"Jam makan kami tidak teratur dan pernah suatu hari kami tidak makan mulai dari jam 12 malam hingga jam lima sore sehingga saya pingsan," katanya.

Meski kondisi pelayanan buruk, para haji ini mengaku dan mengucap syukur bisa menunaikan rukun haji selama berada di Arab Saudi.

Namun bagi anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, H Razman Arif Nasution, yang juga menjadi salah seorang jemaah ONH plus, pelayanan haji plus sama sekali tidak memiliki nilai plus karena hanya jadwal penerbangan yang tepat, lainnya tidak.

"Rombongan jemaah ONH plus kami ada 54 orang, masing-masing dua orang dari Jakarta, tiga orang dari Batam, 20 orang dari Kalimantan dan selebihnya dari Sumut. Tapi sebagian besar dari mereka mengeluhkan pelayanan haji plus karena lebih buruk dari pelayanan haji reguler yang dikelola pemerintah," ujarnya.

Dia meminta pemerintah bersikap perihal pengalaman buruk para jemaah haji ONH plus itu, jika perlu menutup PT Azizi Kencana Wisata Tour and Travel, apalagi dia menduga ada "permainan" dengan Departemen Agama.

Read More

Mangkubumi update: RM Tabona tidak terbakar!

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Kebakaran yang terjadi kemarin malam pada pukul 20.10 WIB Rabu, (09/12) di Jln Mangkubumi simpang Jln Kol. Sugiono. Ternyata banyak media yang salah memberitakan peristiwa tersebut.

Rumah Makan Tabona di Jln Kolonel Sugiono, Kelurahan Aur, Medan Maimoon, yang diberitakan beberapa di Medan terbakar, ternyata salah informasi. Menurut pemilik rumah makan itu, Frederic,48, peristiwa kebakaran itu tidak sempat menjalar ke tempat usahanya.

“Api tidak sempat menjalar ke rumah makan kami, hanya sampai rumah warga di sebelah rumah kami yang berlantai empat. Rumah kami tidak sempat terbakar, dengan memperlihatkan foto-foto rumah yang tidak ada tanda-tanda terbakar.” katanya.

Dia mengaku terkejut ketika membaca pemberitaan disejumlah media. “Kami mengetahui pemberitaan itu dari keluarga yang membaca koran. Kami terkejut ketika membacanya dengan pernyataan beberapa media dan masyarakat menyatakan RM Tabona terbakar.

menjelaskan, yang terbakar Bengkel Indako dan dua rumah di sebelah bengkel itu. Dia mengungkapkan, sempat kerepotan karena banyak mendapat pertanyaan tentang kebenaran pemberitaan itu baik dari keluarga maupun pelanggan rumah makannya yang sehari-hari berkunjung ke rumah makan kami.

Diakuinya, ada juga media lain yang memberitakan seperti itu. “Kami bukan mau apa-apa, hanya saja dengan pemberitaan itu kami jadi kurang tenang,” tamabahnya.

Menurut Puji Latuperissa, Lurah Kampung Aur, yang terbakar hanya bengkel sepeda motor tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu dan pihaknya belum bisa memastikan sebab terjadinya kebakaran. Sedangkan kerugian, ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. tegasnya.

Read More

Pekerja sebagai "Objek Eksploitasi"

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Pekerja di Indonesia merupakan suatu polemik yang tiada habisnya untuk dibicarakan oleh masyarakat dan pemerintahan. Masalahnya terus bergulir seperti bola salju, yang makin hari semakin pelik untuk diselesaikan.

Para pekerja baik karayawan swasta dan karyawan pabrik, selama ini masih dianggap sebagai "objek eksploitasi" dalam dunia usaha, diberi upah sekedarnya agar bisa bertahan hidup supaya tenaganya tetap terus dimanfaatkan oleh pengusahan-pengusaha yang tidak bertannggung jawab.

Drs. Irfan Simatupang, MSi di Medan, Dosen Ilmu Sosial Universitas Sumatera Utara (USU), tadi pagi. Pengupahan belum sampai tahap untuk mensejahterakan buruh tetapi hanya agar pekerja tetap hidup. tegasnya.

Dia menambahkan kesan eksploitasi tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya standar gaji yang tercantum dalam upah minimum regional (UMR). Jumlah gaji yang didapatkan pekerja masih sangat rendah dan tidak sesuai sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari.

Menurut Ketua Umum SBSI Sumut Pahala Napitulu dimeja kerjanya, kepada Waspada Online siang tadi, mengatakan pengupahan yang dilakukan juga tidak dimaksudkan agar para pekerja dapat hidup sejahtera, minimal mampu meningkatkan taraf kesejahteraan mereka. Pengupahan hanya dimaksudkan agar pekerja tetap hidup guna dapat terus dieksploitasi.

Dia menambahkan, "penderitaan pekerja dan buruh semakin bertambah dengan tidak adanya "resistensi" terhadap fluktuasi moneter yang mempengaruhi perekonomian. Ketika perekonomian melemah dengan hilangnya penguasaan pasar yang menyebabkan harga beli barang menjadi tinggi, pekerja yang merupakan rakyat kecil menderita karena tidak mampu membeli kebutuhan pokoknya sehari-hari" katanya.

"Namun ketika perekonomian menguat dengan mampunya penguasaan pasar yang menyebabkan harga melemah, pekerja juga menderita karena banyak mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) disebabkan pengusaha merasa merugi.

"Para pengusaha sangat jarang memikirkan kepentingan dan kesejahteraan pekerja karena terlalu memegang prinsip ekonomi yang selalu "mendewakan" keuntungan semata. Padahal, kondisi perekonomian sendiri dapat terganggu akibat kerusuhan yang dilakukan rakyat yang sedang lapar," tambahnya.

Read More

Peringatan anti-korupsi ditanggapi “cool” di Medan

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Peringatan hari anti-korupsi se-dunia yang setiap tahunnya jatuh pada tanggal 9 Desember ditanggapi “dingin” oleh masyarakat di Kota Medan.

Pemantauan Waspasa Online di Kota Medan, mulai kemarin hingga hari ini mulai dari ruas sejumlah jalan protokol, tempat-tempat yang biasanya dijadikan titik kumpul pengunjukrasa dan lokasi yang biasanya dijadikan tempat penyampaian aspirasi belum terlihat adanya tanda-tanda perigatan hari anti-korupsi itu.

Biasanya dalam setiap peringatan hari-hari bersejarah sejumlah tempat seperti Lapangan Merdeka Medan kemudian Bundaran Majestik Medan dan beberapa lokasi lain dijadikan sebagai titik kumpul sebelum bergerak ke kantor Kejati Sumut, DPRD Sumut dan kantor Gubernur Sumut untuk penyampaian aspirasi.

Kurangnya animo masyarakat ataupun kelompok mahasiswa di Medan dalam mendukung gerakan pemerintah pusat dalam memberantas gerakan anti korupsi memang masih menjadi pertanyaan.

Karena berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu Sumatera Utara masih menjadi provinsi terkorup ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Sedikitnya terdapat sejumlah nama pejabat dari provinsi itu yang sedang menjalani proses hukum dari tindak pidana korupsi baik yang ditangani pusat maupun daerah seperti kasus korupsi Walikota dan Wakil Walikota Medan yang ditangani KPK.

Kemudian kasus korupsi Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Taroni Hia yang masih proses sidang di Pengadilan Negeri Medan dan sejumlah dugaan kasus korupsi kepala daerah dan pejabat di Sumut yang belum tertangani secara maksimal oleh aparat penegak hukum.

Padahal data Bank Dunia menyebutkan, setiap tahunnya tercatat satu triliun dolar AS digunakan sebagai uang suap dan 80 miliar dolar AS kerugian negara akibat tindakan korupsi.

Read More

Masyarakat tak percaya terhadap USU

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Penolakan oleh sembilan dari 28 pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemko) di Sumut untuk bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2008, dinilai sebagai bukti adanya krisis kepercayaan terhadap perguruan tinggi negeri tertua di Sumut itu.

Salah seorang pengamat pendidikan, Sofyan Tan, berpendapat idealnya USU dilibatkan dalam ujian seleksi penerimaan CPNS di daerah ini karena sebagai universitas terkemuka dan terbesar di Sumatera, USU lebih mengenal kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan setiap kabupaten/kota. “USU lebih mengenal kultur yang dimiliki kabupaten/kota. Hal ini harusnya bisa jadi nilai lebih dan kekuatan USU untuk menilai CPNS yang layak dan berkualitas,” ujarnya kepada MedanBisnis, Selasa (9/12).

Namun, dia juga menilai, krisis kepercayaan masyarakat saat ini sangat besar sehingga kelebihan USU yang memiliki pemahaman dan kesamaan kultur dengan kabupaten/kota malah dianggap merupakan peluang bagi USU untuk melakukan penilaian secara tidak objektif.

“Mungkin, adanya penolakan terhadap USU sebagai penilai CPNS karena masyarakat beranggapan kalau USU yang menilai peluang adanya kecurangan semakin besar,” jelasnya.

Jadi, menurut Sofyan Tan, penolakan itu bukan karena ketidakmampuan USU. Sebab, jika dilihat dari kualitas akademisi yang ada di USU sebagai penilai juga tidak kalah bagusnya dengan universitas lainnya di Indonesia.

Koordinator Seleksi CPNS USU, Sukarya Sinulingga, menyatakan adanya penolakan dari kabupaten/kota terhadap USU merupakan hak masing-masing daerah, karena memang tidak ada keharusan USU dilibatkan. “Hak mereka menolak, karena urusan otonom masing-masing daerah mau menggunakan universitas mana. Tidak ada kewajiban daerah harus menggunakan USU, yang ada hanya bahwa tiap daerah harus mengunakan universitas terdekat untuk melakukan penilaian,” tegasnya.

Meski demikian, Sukarya menjanjikan, untuk penilaian CPNS mendatang pihaknya akan menjamin 100% penilaian dilakukan objektif berdasarkan kemampuan menyelesaikan soal. “Kalau ditemukan penilaian tidak objektif, kami berani dibawa ke pengadilan,” katanya.

Sukarya pun merasa perlu menjelaskan, dalam seleksi penerimaan CPNS mendatang USU tidak memiliki wewenang meluluskan peserta. USU hanya punya kewenangan membuat soal, memberi penilaian dan membuat rangking, sedangkan wewenang menentukan kelulusan langsung ada pada pemerintah kabupaten/kota. “Dalam penilaian nanti kami juga akan didampingi saksi dari pemerintah kabupaten/kota,” tandasnya.

Tidak ada alasan
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut Mangasing Mungkur menegaskan, tidak ada alasan pemkab/pemko menolak bekerja sama dengan USU baik dalam hal pengadaan soal, penggandaan, pelaksanaan ujian maupun pemeriksaan hasil ujian. “Tidak ada alasan bagi pemkab dan pemko menolak bekerja sama dengan USU,” ujar Mungkur kepada MedanBisnis di ruang kerjanya.

Dijelaskan Mungkur, selama ini dalam proses penerimaan CPNS bekerja sama dengan USU tidak pernah terjadi masalah mulai dari pengadaan dan penggandaan soal hingga pelaksanaan ujian dan pemeriksaan hasilnya. Kerja sama dengan USU, imbuhnya, terakhir kali dilaksanakan tahun 2007 dalam proses penerimaan CPNS, di mana ketika itu hampir seluruh kabupaten dan kota menjalin kerja sama dengan USU, kecuali Tapteng dan Simalungun.

“Jadi kita tidak tahu persis kenapa tahun ini banyak daerah yang tidak mau bekerja sama dengan USU. Padahal tahun lalu bagus. Mulai dari pengadaan dan penggandaan soal hingga pelaksanaan ujian dan pemeriksaan hasilnya dengan pengawasan yang ketat,” paparnya.

“Selebihnya saya tidak tahu. Namun berdasarkan informasi yang saya terima ada beberapa daerah yang sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar USU. Seperti Binjai, Nias, Pakpak Bharat, dan Sibolga, bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan Tobasa bekerja sama dengan Universitas Supersemar Solo,” ungkapnya.

Tentang sanksi terhadap daerah yang tidak beker jasama dengan USU dalam proses penerimaan CPNS, Mungkur menyatakan tidak ada. Imbauan untuk kerja sama dengan USU dalam penerimaan CPBS dilaksanakan untuk meminimalisir penyimpangan, karena USU dinilai sebagai perguruan tinggi yang berkualitas dan layak dipercaya di daerah ini, serta untuk mempermudah pengawasan.

Read More