This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

Sabtu, 21 Februari 2009

Bahdin: UU BHP Babak Baru Pengelolaan Pendidikan di Indonesia

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), H.Bahdin Nur Tanjung,SE,MM mengemukakan, kehadiran Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) merupakan babak baru pengelolaan pendidikan di Indonesia.

“Sembilan prinsip dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang tercantum dalam BHP antara lain tentang otonomi, akuntabilitas,transparasi, mutu dan lain-lain sejalan dengan pola dan sistem yang berlaku dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah karena merupakan bagian dari prinsip-prinsip pengelolaan yang berlaku dalam Perguruan Tinggi ini,” katanya kepada antarasumut.com, Sabtu pagi.

Hanya saja menurutnya, dalam hal tertentu seperti terlalu rincinya pengaturan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam BHP agak berbeda dari proses pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi yang selama ini dikenal dengan BPH atau Badan Pelaksana Harian.

Untuk itu diharapkan pemerintah dalam hal ini Mendiknas dapat memberikan ketentuan khusus bagi Muhammadiyah dan beberapa Yayasan yang merupakan organisasi kemasyarakatan seperti Taman Siswa, PGRI, dan Yayasan Pendidikan Maarif dan lain-lain mengenai unsur yang terdapat dalam BHPnya disesuaikan dengan ketentuan yang telah berlaku selama ini.

Calon Anggota DPD-RI dari Provinsi Sumatera Utara ini lebih jauh menjelaskan bahwa perlakuan seperti itu wajar diberikan kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang telah banyak berjasa membangun kecerdasan bangsa Indonesia dan telah memiliki pengalaman matang dalam mengelola pendidikan di tanah air bahkan sejak negeri ini belum merdeka.

Menurut Bahdin, bagi Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah hendaknya segera menyesuaikan diri dan mengatur langkah-langkah strategis agar kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Peruruan Tinggi yang dikelolanya sesuai dengan spirit undang-undang BHP dimaksud.

Adapun mengenai pembiayaan pendidikan yang dimaksud dalam undang-undang BHP seperti yang selalu mendapat protes baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat sebenarnya tidaklah seperti yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan, karena tanggung jawab Pemerintah pastilah tidak akan lepas begitu saja.

“Didalamnya ada peluang beasiswa dan khusus bagi kalangan tidak mampu dari sisi ekonomi banyak cara terbuka untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Yang penting mahasiswanya benar-benar mau kuliah dengan benar dan berprestasi,” kata Bahdin yang juga Ketua Aptisi Sumut ini.

Persentase Golput

Persentase Golput pun terbilang fenomenal, karena untuk mencapai angka 5% saja dalam Pemilu bagi sebuah parpol sudah sangat berat. Sementara kita bisa lihat, angka Golput selalu berkisar pada angka di atas 6% dari total jumlah pemilih. Bahkan Golput katika pemilu 1999 meraih ‘suara’ lebih dari 10.40% pemilih. Hal ini berarti jauh di atas Electoral threshold (ET) yang cuma 2%, dan jauh di atas suara partai besar seperti PAN, PBB, dan PK (sekarang PK Sejahtera) saat itu. Artinya apa, jika Golput ini kita lembagakan maka menurut UU dia otomatis akan lolos dalam pemilu 2004 ini sebagai salah satu alternatif pilihan masyarakat.

Kamis, 19 Februari 2009

BT/BS Bantu Siswa Hadapi UN

(Medan. 10.50) - Ujian Nasional tahun pelajaran 2008/2009 yang akan dilaksanakan pada 11 Mei 2009 mendatang. Di mana kehadiran BT/BS (bimbingan tes/bimbingan studi) sangat membantu para siswa dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi UN tersebut.

Kepala SMUN 1 Medan, Rebeca Girsang dimeja kerjanya, Jumat, (20/02) tadi pagi menjelaskan, BT/BS selama ini sangat banyak membantu pihak sekolah dan murid-murid dalam menghadapi UN.

”BT/BS memiliki peran dalam membentuk sikap dan perilaku siswa dengan membekali berbagai penegtahuan dan keterampilan agar mereka dapat mandiri dalam menhadapi UN. Oleh karena itu, BT/BS dapat mengembangkan perilaku-perilaku yang mengarah kepada pembentukan pribadi yang utuh dan berkualitas baik fisik jasmaninya maupun mental rohaninya anak didiknya” jelasnya.

Salah seorang siswa SMUN 3 Medan, Yuni,17, yang mengikuti BT/BS di GO (Ganesha Operation) di Jalan Bantam mengatakan kepada Hari Ini dengan mengikuti BT/BS kita memiliki bekal dalam menghadapi UN mendatang.

Dia Menambahkan, “Pihak BT/BS sering kuis-kuis soal, simulasi, pelatihan secara teknis pra-UN di tempat bimbingan, di mana, kami terbiasa untuk menghadapi soal-soal yang nanti diujikan oleh Panitia Pelaksanaan Ujian Nasional kepada kami” cetusnya.

Kasubdis PMU (Pendidikan Menengah Umum) Diknas Sumut, Hermansyur, mengatakan, Kehadiran BT/BS di tengah-tengah dunia pendidikan sangat membantu pemerintah dan orang tua dalam menghadapi proses belajar-mengajar. Kita sangat mendukung sekali kehadiran BT/BS.

“Pihak Dinas Pendidikan sangat mengharapkan kerja sama dari semua pihak agar UN kali ini dapat berjalan dengan lancar. Mari, kita bersama-sama dari orang tua, siswa, lembaga-lembaga pendidikan dan pemerintah berdiri bersama untuk menyukseskan UN tahun pelajaran 2008/2009 yang akan datang. Tambahnya.

Disdik Sumut Segera Laksanakan Pelatihan Penulisan Soal UASBN

•Soal UASBN 75% dari daerah

(Medan. 10.21) - Dinas Pendidikan Sumatera Utara segera melaksanakan pelatihan penulisan soal Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun Pelajaran 2008/2009 selama 8 hari di Medan, pada 28 Februari hingga 7 Maret 2008.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia Pelaksanaan Ujian Nasional dan UASBN se-Sumatera Utara HM. Hermansyur, Jumat, (20/01) tadi pagi, seputar persiapan pelaksanaan pembuatan soal UASBN untuk siswa Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB).

Hermansyur menyebutkan, berdasarkan surat tugas dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), pihaknya sudah membentuk tim pelatihan penulisan soal UASBN di tingkat provinsi dan menyiapkan tenaga guru yang berpengalaman dan sudah pernah mengikuti pelatihan penulisan soal yang dilaksanakan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) dari Dinas Pendidikan di kabupaten/kota di Sumut.

Peserta pelatihan terdiri dari Kadis Pendidikan Provinsi, 5 orang penyelenggara UASBN tingkat provinsi, Kepala Seksi TK/SD, MI dan SLB, 3 guru senior SD, MI dari setiap kabupaten/kota dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA, 3 orang dosen dari Perguruan Tinggi, 18 orang guru SDLB, 3 guru untuk review dan perakitan soal dan 5 orang untuk tim pengetikan naskah UASBN.

"Pelatihan penulisan soal UASBN tahun pelajaran 2008/2009 dijadwalkan akan dilaksanakan pada 28 Februari hingga 7 Maret 2008," ujarnya.

Soal UASBN 75% dari daerah
UASBN yang akan dilaksanakan pada Mei 2009 mendatang di tingkat pendidikan sekolah dasar seperti SD/MI/SDLB, 75 persen soalnya akan di buat oleh tim guru yang ada di daerah yang akan langsung dibuat dalam pelatihan penulisan soal tersebut. Sedangkan 25 persen lagi, soalnya dibuat oleh tim dari pusat.

Dia menjelaskan, tim itu nantinya akan dilatih sebelum membuat naskah soal USBN, sehingga dalam pembuatan soal tidak melenceng dari kisi-kisi yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri (Permen) No. 82 tahun 2008 tentang USBN, serta Petunjuk Operasional Sekolah (POS) No. 1514 tentang pedoman bagi guru-guru dalam menyusun naskah soal.

"Soal harus sesuai dengan standar kompetensi lulusan, jadi bukan sesuka hati guru. Sedangkan dalam pelatihan nanti, kami hanya sebagai fasilitasi saja, karena yang memberikan penjelasan itu dari pusat," terangnya.

Kasubdis PMU (Pendidikan Menengah Umum) Diknas Sumut, mengatakan Mengenai standar kelulusan bagi siswa SD, MI maupun SDLB, Hermansyur mengatakan, untuk kelulusan USBN, ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing kabupaten/kota, tidak mengunakan standar penilaian nasional seperti Ujian Nasional. Masing-masing Disdik kabupaten/kota akan melakukan penilaian sendiri terhadap lembar jawaban UASBN, sehingga tidak perlu lagi dikirim ke Disdik provinsi atau pusat.

Rabu, 18 Februari 2009

168 Institusi di Dunia Pelajari Bahasa Indonesia

Lebih dari 168 lembaga pendidikan formal maupun non formal di beberapa negara, telah memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepada peserta didiknya.

Kepala Balai Bahasa Medan (BBM), Prof. Amrin Saragih, di Medan, mengatakan, Bahasa Indonesia yang juga merupakan sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional seperti halnya bahasa Spanyol, Inggris, China maupun Prancis.

“Dengan dipelajarinya bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan di beberapa negara di dunia, merupakan peluang emas bagi Bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional,” katanya.

Begitupun, kata dia, usaha menjadikan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa Internasional harus dimulai dari masyarakat Indonesia sendiri. Artinya masyarakat Indonesia harus lebih mencintai bahasanya sendiri dari pada bahasa asing.

“Yang ironisnya, justru dewasa ini kemurnian bahasa Indonesia banyak dirusak oleh masyarakat itu sendiri terutama kalangan muda dengan banyak menggunakan bahasa campuran. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin kita yang juga banyak menggunakan bahasa campuran baik dalam forum resmi maupun tidak,” katanya.

Sebenarnya, tambah dia, peluang bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa Internasional pernah terbuka pada tahun 60-an ketika Indonesia memprakarsai terbentuknya perkumpulan negara-negara di Asia tenggara yang juga disebut dengan Asean.

Saat itu negara-negara yang menjadi anggota Asean seperti Malaysia, Singapura dan Brunei adalah negara-negara yang banyak masyarakatnya menggunakan bahasa Melayu.

Namun peluang itu menjadi hilang seiring dengan semakin bertambahnya negara-negara anggota Asean yang lebih banyak masyarakatnya tidak menggunakan bahasa Melayu seperti Vietnam, Myanmar, Laos.

Pada bagian lain ia mengatakan, sistem pendidikan Indonesia, bahasa pengantar atau bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa saat ini sejumlah sekolah telah menyatakan diri mereka sebagai sekolah internasional dengan kebanggaan bahwa bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran adalah bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.

Keadaan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah mengalami krisis identitas, yang realisasinya adalah krisis dalam pemakaian Bahasa Indonesia dalam berbagai bidang.

Untuk menggalakkan kecintaan akan Bahasa Indonesia, kata dia, pihaknya dalam waktu dekat ini akan menggelar seminar internasional dan pertemuan Masyarakat Lingustik Utara VII.

Seminar yang digelar tanggal 2-3 Maret di Medan nanti, akan ikuti oleh tokoh-tokoh lingustik dari beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Brunai, dan Indonesai sendiri sebagai tuan rumah.

“Ada sekitar 30 pemakalah dari luar negeri yang akan menyampaikan materinya dan 20 dari Indonesai. Mereka semua merupakan pakar-pakar dalam bidang Bahasa melayu dan Bahsa Indonesai,” katanya.

Sementara Ketua panitia seminar, Dr.T Syafrina M Hum, mengatakan , seminar tersebut bertujuan mencari formula atau rumusan dan strategi dalam menyikapi perkembangan Bahasa Indonesia untuk pembangunan masyarakat dunia.

“Pemateri-pemateri yang berkelas internasional itu nantinya akan menyajikan makalah berupa analisis, kajian pustaka atau hasil penelitian dalam bidang linguistic dan kebahasaan,”katanya.

Sekda Kota Medan: “Stop Proyek di RS Pirngadi!”


Manajemen RSU Pirngadi Medan harus bertanggung jawab dengan menghentikan proyek pembangunan rumah sakit rawat inap kelas III pasien yang telah melewati batas waktu.

Sekda Kota Medan Drs Dzulmi Eldi saat ditemui wartawan, Senin (12/1) di Medan mengatakan proyek itu harus distop (dihentikan). Soalnya telah melampaui satu tahun anggaran. Jadi, tegas Sekda, manajemen RS Pirngadi harus mengambil kebijakan untuk memberhentikan proyek pembangunan. "RSU Pirngadi sudah menyelesaikan tugasnya, pokoknya apapun namanya sudah ada batasannya. Jadi domainnya RSU Pirngadi Medan untuk memberhentikan proyeknya," tegasnya.


Dia menegaskan, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RS Pirngadi bertanggung jawab mengelola anggaran. "Bukan lagi penyerahannya ke Pemko Medan atau mana pun, RSU Pirngadi harus menunjukkan tanggung jawabnya," tegasnya.

Sekda juga mengharapkan RSU Pirngadi memiliki komitmen untuk menegaskan seluruh peraturan yang ada terkait penggunaan anggaran. "Bila masih dikerjakan juga, maka seluruh pelanggaran jadi tanggung jawab RSU Pirngadi," ucapnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bagian Keuangan Pemko Medan, Datuk Djohansyah mengatakan proyek di RSU Pirngadi Medan cukup beralasan untuk ditelusuri. Sebab, ada kesalahan pemberi pengerjaan dalam hal waktu yakni evakuasi pasien terlambat dilaksanakan. Seharusnya pekerjaan bisa dilaksanakan terhitung 1 Agustus, ternyata baru bisa dilaksanakan 19 September. "Ini alasan cukup kuat, jadi ini harus diperhitungkan lagi dan perlunya ada tim yang dibentuk untuk merumuskan permasalahan proyek pembangunan RSU Pirngadi," katanya.

Dia menambahkan sesuai pembayaran, pihaknya sudah membayar pada November 2008 sebesar 50% dari 95 persen total anggaran, atau 5% dari seluruh anggaran 100% dibuat sebagai jaminan menyosong penyerahan 100% bangunan.

"Tentunya ada pengembangan pengerjaan sekarang ini, maka kami siap membayar untuk tahun ini. Tapi, kalau pengerjaan tetap dilaksanakan tentunya melanggar Keppres No 80/2003," ucapnya.

Dia menerangkan adanya alasan kuat dari RSU Pirngadi ini. Dia menyarankan proyek ini bisa diluncurkan ke tahun 2009 dan dibuatlah anggaran yang tersisa ini menjadi Selisih Penggunaan Anggaran (SILPA) dan dianggarkan lagi pada APBD 2009.

“Kemungkinan ini masih tetap bisa dilakukan dengan catatan perusahaan tetap diberikan denda dan dikenakan black list dari seluruh proyek yang ada di Kota Medan,” ungkapnya

Jurnalis Ramaikan Pemilu Legislatif

(Medan, Hari Ini) – Pemilu legislatif 52 hari lagi, selain selebritis, seniman, pengusahan dan pansiunan jenderal, ternyata para jurnalis ikut berpartisipasi dalam pecaturan politik yang diajukan partai politik (Parpol) menjadi calon anggota legislatif (caleg).

Fenomena politik ini terus bergulir mewarnai dinamika politik ditanah air. sebelumnya jurnais dari Seputar Indonesia yang di bawah naungan RCTI, Putra Nababan juga diisukan menjadi caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Namun berita tersebut dibantah oleh Putra.

Terkait fenomena tersebut, Partai Golkar telah menyerahkan daftar caleg sebanyak 675 orang kepada KPU pada tanggal 19 Agustus 2008. Nama-nama yang diajukan partai berlambang pohon beringin itu di antaranya Tantowi Yahya, Jeremy Thomas dan Nurul Arifin. Sementara, caleg termuda berusia 23 tahun adalah Jerry AK Sambuaga, putra ketua DPP Partai Golkar Theo Sambuaga. Namun terselip salah satu nama dari kalangan jurnalis yaitu Neutya Hafid,30, sebagai calon anggota DPR RI Dapil I Sumatera Utara urut dua di bawah nomor ketua DPP Partai Golkar Burhanuddin Abdullah.

Muetya Hafid seorang sarjana Manufacturing Engineering dari Universitas New South Wales, Sydney-Autralia mengatakan melalui via seluler, Senin (16/02) kepada Hari Ini “saya sudah non-aktif dan bisa kembali kapanpun, resmi sejak bulan September dari Metro TV”

Semula dia tidak tertarik walaupun tawaran itu datang dari politikus senior Golkar Sumut
Tapi, setelah mengetahui dapat restu dari Surya Paloh yang tidak adalah bosnya dan ketua penasehat Golkar.

Hermansyur: UN 2009, PR Semua Pihak!

HARI INI
Mhd Darwinsyah Purba


(Medan. 09.04) – Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2009 semakin dekat berbagai pihak mulai melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi UN yang akan dilaksanakan April mendatang. Baik pemerintah pusat, kabupaten/kota, sekolah dan para murid telah sibuk mempersiapkan diri.

Seperti persiapan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dari Februari hingga Maret akan melaksanakan Pelatihan Penulisan Soal UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) tahun pelajaran 2008/2009 guna mengumpulkan soal-soal yang objektif yang dikumpulkan dari berbagai provinsi seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau.

Pemerintah telah menetapakan nilai standar kelulusan nasional dari 5,25 menjadi 5,5. dari data yang dihimpun Hari Ini mengenai nilai kelulusan di Sumatera Utara tahun pelajaran 2008 tingkat ketidaklulusan untuk SMA mencapai 4% dan untuk SMP mencapai 6%.

Sementara apabila diurut per mata pelajaran, mata pelajaran Biologi nilai rata-rata mencapai 7,96, Fisika 7,11, Matematika dan Bahasa Inggris 7,02, nilai yang paling rendah dimata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu 6,51. Nilai rata-rata untuk jurusan, IPA mencapai 7,50, IPS 7,34 dan Bahasa dengan nilai rata-rata 6,41. Jadi, nilai rata-rata untuk SMA untuk negeri dan swasta mencapai 6,85 pada tahun pelajaran 2008 lalu.

Kepala SMUN 1 Medan, Rebeca Girsang dimeja kerjanya, Rabu, (18/02) tadi pagi menjelaskan, pihaknya telah banyak melaksanakan berbagai kegiatan untuk menghadapi UN mendatang dengan mengadakan simulasi-simulasi, try out, diskusi dan uji coba pra UN di sekolahnya.

“Kami mencoba melakukan yang terbaik untuk siswa-siswi kami dalam menghadapi UN mendatang, kami pihak sekolah tidak mau dari sekolah ini ada yang gagal satu pun” tegasnya.

Dewi,17, siswi kelas III dari SMUN 3 Medan terkait malasah UN, dia menjelaskan menyiapkan diri baik mental dan fisik karna hal ini juga menjadi salah faktor penghambat untuk mendapatkan hasil maksimal di UN nanti, selain itu harus sesering mungkin melatih diri menghadapi soal-soal yang didapat di sekolah maupun dibimbingan studi.

Kasubdis PMU Dinas Pendidikan Sumut, Hermansyur, Menanggapi adanaya tim sukses sekolah mengatakan, tim sukses dibenarkan asalkan objektif dan tidak menyalahi aturan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan, simulasi, bimbingan yang dapat membantu siswa-siswanya, bukan dengan berkerja sama dengan tim pengawas.

“kami akan menindak tegas tim sukses yang melanggar aturan dengan memberi sanksi hukum” tegasnya.

Dia menambahkan, “Mari kita bersama-sama menyukseskan UN 2009 ini kerena hal ini adalah PR dan tanggung jawab kita bersama-sama untuk menyiapkan putra-putri kita dalam menghadapi UN mendatang” jelasnya.