Kasus Hotel Kesawan

Dewan Tampik Tudingan ‘Perdamaian’

MEDANtoday Resah dengan pemberitaan di salah satu media terbitan Medan yang menyatakan penyelesaian masalah Hotel Kesawan selesai di Restoran Tip Top. Komisi D DPRD Medan menampik tudingan adanya ‘perdamaian’ yang terjadi dengan manajemen Hotel Kesawan. Kunjungan kerja mereka, murni untuk meninjau langsung hotel bermasalah di Jalan Ahmad Yani, Medan.

Tudingan ini sendiri muncul setelah Komisi D DPRD Medan mengunjungi Hotel Kesawan, Kamis kemarin. Kunjungan tersebut diikuti hampir seluruh anggota Komisi D itu sendiri lahir usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) yang mengakui bahwa hotel bintang dua itu menyalahi izin bangunan yang diberikan.

Selanjutnya hasil RDP tersebut, diekspos secara luas oleh sejumlah media massa terbitan Medan. Disebutkan DPRD meminta ketegasan Dinas TRTB untuk mencabut izin bangunan Hotel Kesawan jika terbukti menyalahi peraturan. Nah, Kamis kemarin, sejumlah anggota Komisi D antara lain Hendra DS, Sabar Sitepu, CP Nainggolan, Yasni Rahma, Jansen Sibarani, Marudut Nadapdap, Danil Pinem, Tahi Sinambela dan Adi Munasip pun meluncur ke lokasi tanpa menyertakan wartawan.

Dari kunjungan itu akhirnya diketahui bahwa pengusaha Hotel Kesawan melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota Komisi D di restoran Tiptop yang letakknya tepat berada di depan hotel itu. Saat wartawan menanyakan persoalan hotel pada manajemen, pihak pengusaha mengatakan bahwa tidak ada masalah lagi dan sudah diselesaikan karena sudah bertemu dengan anggota DPRD di Restoran Tiptop. “Sudah selesai, tidak ada masalah, izinnya sedang dalam proses pengurusan. Tadi sudah ketemu dengan DPRD,” ujar manajemen hotel pada seorang rekan wartawan.

Pernyataan pihak manajemen ini, tentu saja mengindikasikan adanya penyelesaian oleh Komisi D. Padahal saat RDP, Komisi D secara tegas meminta Pemko Medan mencabut izin hotel tersebut. Namun penyelesaian kasus Hotel Kesawan ini dibantah oleh Wakil Ketua Komisi D CP Nainggolan. Menurut dia, pihaknya memang meninjau hotel tersebut bersama Dinas TRTB Kota Medan.

“Kami meninjau langsung ke sana. Kami pun masuk ke seluruh bagian hotel tersebut, untuk melihat sarana dan prasarananya. Dari situ kami dapatkan hotel itu tidak memiliki ventilasi yang baik, sarana parkir dan instalasi pengendalian limbah yang baik. Nah, temuan ini akan kami bawa dalam rapat untuk memberikan rekomendasi yang tegas pada hotel menyalah ini,” ujarnya.

CP mengaku usai melakukan kunjungan itu, karena posisi hotel itu berhadapan dengan restoran Tiptop, mereka bertemu dengan Manajer Hotel Kesawan bernama Arman, kebetulan berada di restoran Tiptop. “Saya garansi tidak ada penyelesaian apapun terhadap Hotel Kesawan, karena ini menyangkut peraturan. Bahkan, kalau benar ada pernyataan pihak pengusaha yang menyatakan sudah selesai, ini jelas mencederai DPRD. Dan tentu saja mereka sudah menambah masalah,” tukasnya.

Read More

Hentikan Kekerasan, Pengiriman TKI Harus Dievaluasi

MEDANtoday Pasca penghentian pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri, yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia disambut baik sejumlah politisi. Di mana dengan penghentian pengiriman TKI sementara keluar negeri ini bisa menjadikan evaluasi bagi para tenaga kerja yang akan dikirim nanti keluar negeri.

Terlebih lagi terhadap kondisi tenaga kerja yang sangat menyedihkan, dimana hampir setiap tahunnya para pekerja yang diberangkatkan keluar negeri mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikannya.

Begitu juga, kita sangat menyambut baik kebijakan pemerintah Indonesia untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia untuk jenis pekerjaan pembantu rumah tangga dan pekerja di pabrik kelapa sawit, ini dikatakan Anggota DPD RI, Parlindungan Purba SH, Sabtu (27/6) di Medan.

Selain itu, bentuk kekejaman yang dialami oleh para tenaga kerja Indonesia untuk jenis pekerjaan Pembantu Rumah Tangga (PRT) kerap terjadi, bahkan terakhir kalinya dialami oleh Siti Hajar yang bekerja di Malaysia sebagai PRT.

Tentunya, pada saat ini bertetapan dengan MoU evaluasi kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia tentang kesepakatan tenaga kerja, ini bisa meningkatkan bergening Indonesia terhadap Malaysia.

Sekaligus memberikan jaminan kepada para tenaga kerja Indonesia yang berada diluar negeri. Ini tentunya berangkat dari pengalaman sebelumnya, seorang pembantu rumah tangga yang berangkat kerja keluar negeri tanpa ada jaminan.

Contohnya, ketika para tenaga kerja berangkat keluar negeri sering dimanfaatkan oleh pihak agensi dengan memberikan uang kepada keluarga sekitar Rp2 atau Rp3 juta, namun tanpa disadari para pekerja tersebut mendapatkan pemotongan upah yang sangat tidak manusiawi.

Parlindungan juga menuturkan, sisi lain yang harus diperhatikan dalam pengiriman TKI keluar negeri hendaknya dilatih secara terampil, sebab para majikan yang merekrut pembantu dari Indonesia umumnya mengeluarkan biaya yang cukup besar, akan tetapi setelah pembantu tersebut bekerja di tempatnya tidak mempunyai keahlian yang akhirnya terjadinya tindakan kekerasan.

Begitu juga, pada saat penghentian sementara pengiriman TKI keluar negeri dengan Negara tujuan ke Malaysia, bukan berarti tindakan kekerasan bisa terjadi. Dimana para TKI illegal yang berangkat secara perorangan ini pun harus diwaspadai.

Terlebih lagi kita mengetahui, bahwa keberangkatan tenaga kerja secara illegal ini memanfaatkan jasa pelayaran dari Kota Tanjungbalai, sehingga untuk itulah kepada pihak kepolisian dan imigrasi untuk melakukan penyeleksian terhadap orang-orang yang akan berangkat keluar negeri.

Selain itu juga melakukan pengawasan dikawasan perairan terhadap kapal jenis tongkang yang selama ini disinyalir sebagai transportasi untuk menyeludupkan para TKI ke Malaysia.

Read More

Formulir SMNPTN di Unimed Habis

MEDANtoday Memasuki hari terakhir penutupan pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2009 di Unimed, sampai Jumat (26/6) seluruh formulir untuk IPS, IPA dan IPC habis terjual. Data dari Panitia Lokal SNMPTN Unimed menyebutkan sebanyak 21.000 formulir yang disiapkan, sudah diambil para calon mahasiswa.

"Pada hari penutupan ini kita memang bersyukur akhirnya bisa melayani para calon mahasiswa yang mengambil formulir di Unimed. Melihat antusiasme yang begitu tinggi, kita bersyukur karena ini menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada Unimed yang semakin besar," kata Drs Binner Ambarita MPd, Sekretaris Panitia Lokal SMNPTN Unimed tahun 2009 kepada wartawan , tadi siang.

Menurut Binner hingga hari terakhir tersebut pengambilan formulir SMNPTN, untuk IPS,IPA dan IPC sudah terdistribusi IPS sebanyak 8.550, IPA 5.150 dan IPC 7.300.

Sementara itu, jumlah formulir yang sudah dikembalikan ke oleh para calon mahasiswa hingga kemarin berjumlah 18.474, jumlah ini terdiri dari IPA 7.024, IPC 4.025 dan IPA 6.025. Binner memperkirakan pada hari terakhir pengembalian formulir SMNPTN, pada Sabtu (27/6) sore ini, Unimed akan menerima sisa formulir yangbelum dikembalikan atau sekitar dua ribuan formulir yang telah diisi oleh para calon mahasiswa.

"Berapa jumlah pastinya masih didata Panitia. Kita harapkan ini semua bisa selesai sampai sore hari ini, dimana para calon mahasiswa sudah mengembalikan formulir SMNPTN," ujar Binner.

Mengenai lokasi ujian SMNPTN tahun 2009, Unimed telah menyiapkan 30 lokasi ujian yang tersebar di beberapa tempat antara lain: Kampus Unimed, Kampus UMSU, Kampus STBA PIA Medan, Kampus Universitas Dharmawangsa, Kampus Uham, dan Kampus UMA. Beberapa sekolah seperti SMAN III Medan, SMP Negeri 35 Medan juga menjadi tempat lokasi ujian SMNPTN.

"Semuanya sudah kita koordinasikan dan siap menggelar ujian. Saat ini juga kita sedang melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas ujian sehingga nantinya tidak ada kendala," kata Binner lagi.

Binner juga menghimbau agar para calon mahasiswa bisa memeriksa lokasi ujian pada tanggal 30 Juni atau sehari sebelum ujian SMNPTN dilakukan. Ini menurut dia penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahan lokasi ujian.

Sementara pantauan Medantoday di Gedung H Anif tempat pengembalian formulir SNMPTN hari terakhir, tadi siang, seorang calon peserta ada yang sakit sehingga terpaksa pihak panitia menjemput berkas-berkas formulir langsung ke rumah sakit dimana calon peserta sedang dirawat.

“Ya.., ada calon peserta SNMPTN kita yang sedang sakit, tapi tak ada masalah. Panitia sudah mengambilnya berkas formulir ke rumah sakit tempatnya dirawat,” ungkap salah seorang petugas panitia.

Read More

JPIPPD Medan Unjukrasa Minta Pilpres Damai

MEDANtoday Sebanyak 50 orang yang tergabung dalam Jaringan Pemuda Islam Peduli Pilpres Damai (JPIPPD) Kota Medan, melakukan aksi unjukrasa damai di depan bundaran air mancur, Jalan Gatot Subroto Medan, Sabtu (27/6).

Para pengunjukrasa, meminta kepada elit politik agar tetap menjaga suasana kondisi alam demokrasi yang ada pada saat ini, nantinya jangan sampai ternodai dengan isu-isu fitnah yang dijadikan sebuah senjata dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendiskreditkan kelompok dan golongan tertentu, dengan mendapatkan kemenangan dan simpatik rakyat.

Dimana, kita juga mengetahui bahwa, fitnah lebih kejam dari pembunuhan dan pembunuhan tidak dibenarkan dalam agama apapun. Fitnah adalah cara-cara keji yang dilakukan colonial untuk memecah belah bangsa, bisa jadi cara itu digunakan kembali untuk menghancurkan bangsa kita yang sudah mulai kondusif, kata Koodinator aksi Jaringan Pemuda Islam Peduli Pilpres Damai, Kota Medan, Ali Mubarok dalam orasinya.

Dalam orasinya dirinya, para pengunjukrasa menginginkan dalam kampanye Pilpres damai dan tidak ada fitnah, maupun black campaingn. Selain itu juga seperti adanya kejadian penyebaran selebaran gelap pada saat kampanye salah satu calon Presiden di Medan, di mana ini belum tahu kebenaran dari isi selebaran gelap, sehingga akhirnya membuat masyarakat menjadi resah.

Begitu juga para pengunjukrasa juga menuntut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara agar berperan aktif untuk menjernihkan persoalan tersebut, dimana persoalan tersebut tidak hanya menjadi isu lokal akan tetapi juga sudah menjadi isu nasional.

Untuk itulah kepada pelaku intelektual, yang berada dibalik penyebaran brosur selebaran gelap yang bernuansa sara tersebut, agar bertanggung jawab. Akibat perbuatannya bisa memicu terjadinya komplik sara di Sumatera Utara, yang selama ini sudah berjalan kondusif.

Terkait dalam kasus tersebut diminta Panwaslu dan Poltabes Medan, untuk pro aktif memproses siapa pelaku yang dengan sengaja menyebarkan selebaran gelap, pada saat pelaksanaan kampanye salah satu calon presiden yang ketika itu dilaksanakan di Asrama Haji Medan.

Read More

Buruknya Kondisi Medan, Akibat ‘Premanisme Bikokrasi’

MEDANtoday Keprihatinan melihat kondisi Kota Medan tercermin dari apa yang dikatakan Wakil Ketua DPRD Medan Surianda Lubis saat berbincang dengan Medantoday Jumat (12/6) di ruang kerjanya.

Ia menuturkan, kondisi Kota Medan yang tidak menentu, di antaranya pelayanan publik dan infrastruktur. Surianda yang dikenal politikus santun ini mengatakan jika permasalahan yang ada di Kota Medan sekarang ini dikarenakan adanya ‘premanisme birokrasi’. “Salah satu yang mengkaibatkan kondisi Medan buruk dikarenakan adanya premanisme birokrasi,” ungkapnya.

Namun begitu, Surianda juga mengatakan, ke depan Pemko Medan membutuhkan tokoh yang mempunyai gagasan dan mampu mengeksekusi gagasannya tersebut, ujarnya. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, pemimpin Kota Medan ke depan haruslah orang yang mampu menolak intervensi, dan tidak terlalu khawatir dengan intervensi kelompok lain, serta punya kemampuan mensinergisasi team work-nya.

Namun ketika disinggung soal kepemimpinan Afifuddin Lubis sebagai Pj Walikota Medan, ia megatakan, jika poisisi sebagai penjabat berbeda dengan menduduki Walikota yang melalui proses pilkada yang dipilih langsung masyarakat. “Kalau Penjabat, selalu ada kemungkinan perasaan membalas dari kebaikan diri orang yang memilihnya dan mengeluarkan SKnya,” pungkas Surianda.

Ia juga mengatakan, hal itulah yang menyulitkan kewenangan yang ia miliki. “Kepala daerah jangan merasa terhutang atas pihak yang mengangkatnya, agar bisa independent,” pungkasnya lagi.

Read More

Pedagang Pasar Petisah Keberatan dengan PK5

MEDANtoday Sejumlah pedagang di Pasar Petisah, tepatnya pedagang di Lantai I keberatan dengan para pedagang kaki lima (PK5) yang berada di kawasan pasar tersebut, baik di dalam dan di luar areal Pasar Petisah.

Hal ini dikatakan salah seorang pedagang Pasar Petisah, Tommy (50) kepada Medantoday Jumat (12/6), ketika ditanya soal kondisi pengelolaan Pasar Petisah oleh PT Gunung Karya Kencana Sentosa (GKKS).

“Kami sudah mengadukan hal ini ke Pemko Medan dan kepada perusahaan bersangkutan, sejak 2007 lalu,” ungkap Tommy, sembari menyodorkan surat keberatan dengan penempatan pedagang PKL yang diduga ada kerja sama dengan PT GKKS.

Dalam surat keberatan yang disampaikannya sejumlah pedagang formal yang resmi memiliki maupun menyewa kios/toko di lantai I tahap II pasar Petisah, mereka menyatakan keberadaan PKL 5 tersebut sangat meresahkan dan mengganggu pedagang formal kembali.

Terkait hal ini, pedagang juga menganggap jika PT GKKS tidak mengindahkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemko dengan PT GKKS tertanggal 23 Februari 1999 Addendum III no: 511.2/2863. Bahkan dengan pelanggaran tersebut, para pedagang akan mempermasalahkan hal ini kepihak yang berwajib.

Sejumlah pedagang di Pasar Petisah, menganggap PT GKKS tidak lagi professional dalam menjalankan MoU dengan Pemko Medan, untuk itu pedagang meminta Pemko Medan melakukan revisi dan meninjau ulang MoU antara PT GKKS dan Pemko Medan, karena dinilai tidak lagi berpihak kepada pedagang.

Read More

Tutup d'News Cafe karna Sajikan Tarian Seronok,

MEDANtoday Seperti diketahui, Ketua Komisi C DPRD Medan, Jamhur Abdullah menyebutkan, Komisi C sudah menyepakati dan mendesak agar Dinas Pariwisata Budaya (Disparbud) Medan menutup d'News. Pihaknya juga menyesalkan pemberian izin oleh Disparbud dikeluarkan tanpa melakukan kajian.

Dimana pembangunananya berdekatan dengan rumah ibadah dan pemukiman. Sehingga keberadaanya mengganggu dan meresahkan masyarakat.

Terkait surat Disbudpar yang ditolak, Jamhur menilai Disparbud tidak tegas. Sebab, surat itu tak harus diterima atau tidak, masukkan saja surat pemberitahuan. Kemudian tutup. "Masukkan surat, buat tembusan, tutup," katanya.

Sebelumnya dalam pertemuan di gedung dewan, dibahas keberadaan d'News. Bahkan komisi sudah melihat bukti praktik tari setengah telanjang dalam bentuk foto dan rekaman video.

Hingga kini, d'News masih beropeasi seperti biasanya. tidak ada penindakan sebagaimana dijanjikan Disparbud.

Read More

Soal Ketidakmampuan Walikota

Seharusnya Tidak Perlu Disampaikan ke Publik

MEDANtoday Pj Walikota Medan Afifuddin memberikan pengakuan ketidakmampuan dalam memimpin kota Medan, belum lama ini kepada wartawan.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Medan Ikrimah Hamidy ST mengatakan, jika seorang pimpinan seperti Walikota Medan menyatakan ketidakmampuannya, ini merupakan upaya mengambil alih tanggungjawab bawahan.

Artinya kalau seorang walikota menyatakan ketidakmampuannya, ini sebagai bentuk pengambilalihan tanggunjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sebagai seorang pemimpin memang harus begitu, kata Ikrimah. Karena SKPD sebagai pelaksana teknis hanya bertanggungjawab kepada atasannya yakni kepala daerah dalam hal ini walikota, sementara yang bertanggungjawab ke publik adalah walikota itu sendiri, sehingga sikap Walikota Medan yang menyatakan ketidakmampuannya merupakan sikap terpuji.

Namun di sisi lain ini merupakan stetmen sesungguhnya tidak perlu disampaikan ke publik, sebab segmen ini mengandung multi tafsir, bahwa kata-kata tidak mampu menggambarkan ketidakberdayaannya sebagai seorang Walikota Medan terhadap masalah yang ada di masyarakat, yang muaranya ada kekuatan lain di balik ini.

"Sebagai politisi saya melihat ada tekanan dari pihak lain, sehingga dia tidak bisa berbuat sesuatu, bahkan jika dilihat dari sudut pandang negatif, pernyataan tidak mampu ini sama artinya dia ingin menunjukkan ke publik kalau dia tidak bisa bergerak, dampaknya masyarakat juga kurangnya semangat membatu pemerintah dalam membangun," katanya.

Untuk itu F-PKS DPRD Medan meminta kepada Walikota Medan agar bertindak tegas dengan menggunakan segala kewenangannya demi memperbaiki kota Medan, bukan bersembunyi di balik ketidakmampuannya. "Bangunlah kota Medan ini dengan segenap kewenangan yang ada," kata Ikrimah.

Read More

Pengakuan Walikota Tak Mampu, Pernyataan "Konyol dan Memalukan"

MEDANtoday Pj Walikota Medan Drs Afifuddin Lubis tak mampu kelola keuangan Pemko Medan adalah pernyataan sikap konyol dan memalukan. Pernyataan ini dinilai tidak realistis dan hanya mempermalukan rakyat Medan.

Hal ini ditegaskan sejumlah anggota DPRD Medan kepada wartawan di gedung dewan, Jumat (12/6) menanggapi pernyataan Walikota Medan Drs Afifuddin Lubis yang mengaku tidak mampu mengelola Kota Medan khususnya masalah keuangan dan penataan infrastruktur.

Anggota dewan Jusmar Effendi, menilai sikap Walikota sangat tidak terpuji dan pembodohan terhadap masyarakat. Padahal Afifuddin sebelum menjadi Pj Walikota sudah pernah menjabat Sekda Pemko Medan, Plt Walikota Medan dan selanjutnya Pj Walikota Medan.

"Sangat tidak etis Afifuddin membuat pernyataan tidak sanggup. Jangan jangan ada masalah lain di balik semua ini. Kenapa Afifuddin ngomong seperti itu saat akhir jabatannya dan kenapa tidak saat dia hendak diangkat", terang Jusmar berapiapi. Jusmar menegaskan, hal ini harus menjadi pelajaran berharga bagi Gubernur Sumut untuk mengangkat Pj Walikota Medan yang baru, dimana Afifuddin masa jabatannya akan berakhir 1 Agustus ini.

Untuk itu, kata Jusmar, Gubsu harus benar-benar memilih figur Pj Walikota Medan yang baru. Tidak dapat dipungkiri, untuk memimpin kota Medan dengan masyarakat yang heterogen dan persoalan yang kompleks harus memiliki pemimpin yang tegas dan bijak.

"Bukan seperti Walikota sekarang yang plin plan", bebernya. Bukan itu saja kata Jusmar, kinerja kabag keuangan Pemko Medan harus dievalusi.

Read More

Pemko dan Dewan Dukung Usaha Produk Lokal

MEDANtoday Koperasi Kota Medan Yus'ar meyampaikan, terhitung 31 Desember 2008 lalu sebanyak 1.984 koperasi di Medan. Sedangkan yang masih aktif 1.382 koperasi. Untuk jumlah annggota sekitar 1 juta lebih.

Hal itu dikatakannya dalam rapat sosialisasi dan serap aspirasi terhadap ranperda Kota Medan tentang pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilaksanakan di ruangan Paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (9/6).

Dalam kesempatan itu, Walikota Medan Afifuddin Lubis saat membuka dilksanakannya rapat sosialisasi ranperda UMKM mengatakan, sangat menyambut baik dan mendukung pengembangan dunia usaha produk lokal.

Disampaikan, Pemko Medan tetap berupaya pemberdayaan tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan. Sedangkan usulan ranperda inisiatif dewan diharapkan memberikan nuansa baru membantu dan mengembangkan usaha kecil menengah.

Ketua DPRD Medan Syahdansyah Putra mengatakan, saat ini Pemko dan DPRD Medan berkonsentrasi menyusun program pengembangan UMKM di kota Medan. Dewan disebutkannya akan tetap memperjuangkan peraturan daerah yang berpihak terhadap pelaku usaha masyarakat. Untuk itu kata Syahdan, DPRD mengharapkan apresiasi yang positif dari seluruh pihak karena tujuannya membantu masyarakat kecil.

Read More

Indomaret Rugikan UKM

MEDANtoday Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan meminta pembatasan minimarket Indomaret khususnya di Kota Medan. Hal ini terungkap dalam rapat sosialisasi dan serap aspirasi terhadap Ranperda Kota Medan tentang pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilaksanakan di ruangan Paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (9/6).

“Kami minta Pemko Medan dan pihak terkait untuk menindaklanjuti keberadaan Indomaret di Kota Medan,” ungkap salah seorang peserta rapat sosialiasi ini. Peserta ini juga mengatakan, keberadaan Indomaret di Kota Medan dinilainnya sudah sangat memprihatinkan, dimana keberadaannya hanya 500 meter.

“Lihat saja, keberadaan Indomaret di Kota Medan sudah sangat memprihatinkan, dimana jarak antara satu dan yang lainnya hanya berjarak 500 meter,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, terkait hal ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengatakan akan melakukan penataan terhadap keberadaan mini market tersebut pada bulan juli besok, ia juga mengatakan. ‘Kita akan melakukan penataan kembali terkait hal ini,” ungkapnya.

Read More

Pelesiran Tirtanadi dan Wartawan FITRA: "Itu Upaya Suap"

MEDANtoday Terkait dengan pemberitaan di beberapa media cetak, pihak PDAM Tirtanadi telah membawa beberapa wartawan untuk lakukan studi banding yang notebene pelesiran ke Kota Bogor. Sekretaris Ekaekutif Forum Independen Transfaransi untuk Anggaran (FITRA), Elfenda Ananda menegaskan, bahwa apa yang dilakukan Tirtanadi tersebut ialah upaya suap.

"Apa yang dilakukan pihak Tirtanadi dengan membawa beberapa wartawan ke Kota Bogor beberapa waktu lalu ialah upaya suap untuk menepis pemberitaan miring menyangkut biaya administrasi yang dilakukan perusahaan milik Pemprovsu itu," tegas Elfenda, kepada wartawan, Selasa (9/6).

Namun demikian kata Elfenda, bukan berarti masyarakat diam saja dengan apa yang telah dilakukan Tirtanadi ini. Karena tetap saja semua komponen masyarakat harus menolak pemberlakuan biaya administrasi tersebut.

"Kita tidak yakin kawan-kawan jurnalistik akan tutup mulut. Karena apa yang dilakukan Tirtanadi ini, justru ini harus di blow-up sebagai bagian dari penyuapan, karena bukan kawan-kawan wartawan saja yang difasilitasi untuk pelesiran oleh Tirtanadi ini. Tetapi seperti yang kita baca di media bahwa anggota DPRD Sumut juga pernah difasilitasi untuk melakukan hal yang sama yaitu studi banding," sebutnya.

Pada kesempatan itu Elfenda juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar segera memeriksa manajemen keuangan PDAM Tirtanadi. Karena menurutnya, diduga banyak indikasi kebocoran-kebocoran keuangan yang dilakukan Tirtanadi.

"Seharusnya Tirtanadi itu tidak pernah rugi, karena Tirtanadi hanya mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang sudah ada. Air tidak beli kok malah rugi, inikan namanya pembodohan, ya kita minta kepada KPK untuk segera memeriksa manajemen di PDAM Tirtanadi ini," tandasnya.

Read More