This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

Minggu, 17 April 2011

*Audiensi IPJI Sumut
Harus Jujur dan Amanah Jalankan Kegiatan JurnalistikTeks Foto:Pengurus IPJI Sumut dengan Ir Sutan Batoegana, MM, Ketua IPJI Sumut, Darwinsyah Purba,S.Sos, Wakil Ketua I, Agus Utama, S.Sos, Bendahara, Leni Lidiawati,S.Sos dan Ketua Panitia Pelantikan, Syamsul Fikrie Pohan, ST. Didampingi juga unsur Dewan Penasehat, Agus Niwar saat diabadikan di Hotel JW Marriot, Medan, Minggu (17/4).

Medan - Dewan Pimpinan Wilayah Pengurus Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Sumatera Utara terus melakukan audiensi dan silahturahmi dengan tokoh-tokoh dan elemen pemerintahan. Termasuk ke seorang Anggota Komisi VII DPR RI , Ir Sutan Bhatoegana, MM, di Hotel JW Marriott Medan Minggu (17/4) pagi tadi.
Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh Dewan Penasehat, Agus Niwar, Ketua IPJI Sumut, Darwinsyah Purba,S.Sos, Wakil Ketua I, Agus Utama, S.Sos, Bendahara, Leni Lidiawati,S.Sos dan Ketua Panitia Pelantikan, Syamsul Fikrie Pohan, ST.
Sutan Bathoegana menyambut baik kehadiran IPJI di Sumut sebagai wadah organisasi ini merupakan organisasi pers yang akan dapat membangun provinsi Sumut menjadi lebih baik.
"Pers dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik harus jujur dan amanah dalam menjalankan tugas mulianya sebagai seorang wartawan dalam pemberitaannya, harus coverbothside dan melakukan cek and ricek agar pemberitaan di baca memiliki nilai-nilai positif bagi masyarakat luas," paparnya.
Dia menambahkan, wartawan memiliki kekuatan yang sangat besar siapa yang menguasai informasi dan seorang wartawan idealisme penting namun tetap harus dapat memilah-milahnya agar diri tidak terjebak di lingkaran kemunafikan. "Orang-orang yang jujur selalu mendapatkan lindunga tuhan SWT di dalam kehidupannya," tambahnya.
Dia mengatakan, seorang wartawan selain menjalankan fungsi pers di dalam kehidupan bermasyarakat harus memiliki moralitas yang tinggi dalam menjunjung tinggi kejujuran seperti perekrutan pekerja di Jepang harus memiliki 3 kritteria yaitu attitude (moral) 90%, skill (kemampuan) 5% dan knowledge (pengetahuan) 5%. Di mana moralitas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan di bidang apapun dan jika, menjadi seorang wartawan wajib memiliki moral yang baik dalam kegiatan jurnalistik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua IPJI Sumut, Darwinsyah Purba, S.Sos kegiatan audiensi ini dalam rangka untuk mensinergikan program kerja dan langkah kedepannya dalam mengembangkan IPJI di Sumut. IPJI sebelumnya belum dikenal di Sumut padahal sejak tahun 2007 kiprah sudah ada.
"Berjalan seiringnya waktu bersama-sama rekan se-profesi penulis dan wartawan dengan motto 'Mari membangun kebersamaan dalam rangka membangun Sumut yang lebih baik' kita hadir sebagai organisasi kontrol sosial dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, golongan dan RAS yang ada," ungkapnya.
Dia menjelaskan dengan paradigma baru ini IPJI Sumut dapat bangkit sebagai wadah penulis dan jurnalis tanpa harus membeda-bedakan satu sama lainnya. Dan, berkarya sesuai dengan fungsi persnya yaitu to educate (pendidikan), social control (kontrol sosial) dan sebagai lembaga yang independen tanpa ada rekayasa serta kepentingan kelompok mana pun dalam membangun bangsa ini.
"IPJI Sumut adalah sebuah organisasi yang menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluarga serta berlandasan pancasila. Dengan semangat inilah kita akan tumbuh sebagai wadah kewartawanan yang mematuhi supremasi hukum dan membangun citra wartawan yang lebih profesional," paparnya.
Akhirnya, Ir Sutan Bhatoegana yang bersedia menjadi Anggota Dewan Kehormatan DPW IPJI Sumut mengharapkan, agar insan pers menjunjung tinggi asas-asas moral yang berbudi sebagai penyebar berita kepada masyarakat guna menjalankan fungsinya sebagai Social Control.

IPJI Sumut Diharapkan Menjadi Angin Sejuk Bagi Insan Pers

Medan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Sumatera Utara terus melakukan audiensi dan silahturahmi ke sejumlah tokoh-tokoh masyarakat di Kota Medan dalam rangka untuk mensinergikan program kerja dan langkah kedepannya dalam mengembangkan IPJI di Sumut.
Demikian dikatakan Ketua IPJI Sumut, Darwinsyah Purba, S.Sos didampingi Wakil Ketua I, Mhd Agus Utama, S.Sos kepada wartawan Sabtu (7/5), dalam pertemuan dengan Anggota Dewan Penasehat IPJI Sumut di Hitel Darma Deli Medan. Darwinsyah menjelaskan Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia menyadari kepentingan bangsa yang diwujudkan dengan keragaman sosial, norma adat dan norma agama dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perananya.
“Dengan kepengurusan baru ini, IPJI Sumut akan bangkit sebagai wadah penulis dan jurnalis tanpa harus membeda-bedakan satu sama lainnya. Berkarya sesuai dengan fungsi persnya yaitu to educate (pendidikan), social control (kontrol sosial) dan sebagai lembaga yang independen tanpa ada rekayasa serta kepentingan kelompok mana pun dalam membangun bangsa ini.
Berkarya sesuai dengan fungsi persnya yaitu to educate (pendidikan), social control (kontrol sosial) dan sebagai lembaga yang independen tanpa ada rekayasa serta kepentingan kelompok mana pun dalam membangun Sumut yang lebih baik.
"Dengan Paradigma baru IPJI Sumut sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluarga serta berlandasan pancasila. Dengan semangat inilah kita akan tumbuh sebagai wadah kewartawan yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan supremasi hukum untuk membangun citra wartawan yang lebih profesional," paparnya.
Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia mempunyai Hak dan kewajiban untuk tetap menghormati Hak Asasi setiap orang, oleh sebab itu IPJI dituntut lebih objektif dan mandiri terbuka terbuka untuk semua golongan dalam mengontrol maupun dikontrol oleh masyarakaat.
Untuk menjamin dalam memberikan dan menerima Informasi kepada masyarakat luas yang akurat, tajam, dan terpercaya, Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia memerlukan landasan moral dan etika sebagai Organisasi profesi untuk dijadikan pedoman operasional dalam menciptakan kepercayaan publik, meneggakan integritas dan profesionalisme.
Anggota Dewan Penasehat IPJI Sumut, Edwar Silaen, ST mengutarakan, lembaga pers yang memiliki fungsi sebagai kontrol sosial dalam menjalankannya baik bagi pemerintah maupun dalam kehidupan bermasyarakat, harus memiliki etika yang baik pula. Sehingga harus dituntut porfesional dan memegang teguh kode etik jurnalistik. Kuncinya konfirmasi, karena seorang wartawan hanya memberikan sebuah informasi kepada masyarakat.
Dalam konteksnya, sambung Edward, IPJI Sumut harus berada pada level menengah keatas, dalam arti lebih bertanggungjawab. Wadah ini jangan semata-mata hanya untuk gagah-gagahan, ataupun menakut-nakuti. Tetapi lebih kepada membangun komunikasi timbal balik.
IPJI Sumut harus menjunjung tinggi etika moral, berwawasan luas dan fleksibel dalam menanggapi permasalahan. "Apapun yang menjadi sorotan nantinya, hendaknya dikupas dengan lebih santun dan beretika, sehingga pihak-pihak terkait di dalamnya tidak merasa dicemarkan nama baiknya," jelasnya.
"Kita mengharapkan kehadiran IPJI Sumut yang akan dikukuhkan dalam waktu dekat, bisa menjadi angin sejuk bagi insan pers, para penulis, kiranya dapat mengembangkan komunikasi antar lembaga dalam masyarakat serta selalu menyauarakan kebenaran. Setidaknya kesejukan yang akan tercipta dari citra positif IPJI Sumut sebagai lembaga kontrol sosial," papar Edward lagi.
IPJI Sumut adalah sebuah organisasi yang yang merupakan wadah bagi para penulis dan sekaligus jurnalis yang menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluarga serta berlandasan Pancasila. Dengan semangat inilah IPJI diharapkan tumbuh sebagai wadah penulis dan kewartawan yang mematuhi supremasi hukum dan membangun citra jurnalis yang lebih profesional.
IPJI Sumut akan bersama-sama dengan organisasi kewartawanan lainnya akan bersinergi untuk membangun paradigma baru dalam membangun Sumut menuju perubahan yang lebih baik. Oleh sebab itu, IPJI Sumut akan segera mengukuhkan susunan kepengurusan yang baru dan semangat baru agar dapat bersama-sama dapat membangun citra Sumut menjadi lebih baik, sesuai cita-cita seluruh masyarakat.
Dalam pertemuan itu, dihadiri oleh Anggota Dewan Penasehat IPJI Sumut, Edwar Silaen, ST dan kepengurusan IPJI Sumut, Darwinsyah S.Sos sebagai Ketua, Wakil Ketua I, Mhd Agus Utama, Wakil Ketua Haslan Tambunan dan Bendahara Leni Lediawati, S.Sos.

Minggu, 10 April 2011



Pembangunan Hermes Palace Polonia Sarat Penyimpangan

Medan Pasca banjir besar yang terjadi sekira pukul 04.00 WIB dinihari Jumat (1/3) yang lalu hampir menenggelamkan Kelurahan Medan Polonia terutama di Jalan Mongonsidi sekitarnya. Walikota Medan akan segera memeriksa dan mengevaluasi pembangunan Hermes Palace Hotel yang diduga sarat penyimpangan. Hal tersebut dikatakan, Walikota Medan, Drs Rahudman Harahap di Balaikota Medan tadi pagi.
Dia mengatakan, akan segera mengevaluasi perizinan hotel tersebut nantinya dari pemeriksaan berkas itu akan diambil langkah-langkahnya. Pihaknya, saat ini akan memeriksa dulu berkas-berkas setelah itu baru dapat menyimpulkan tindakan apa yang akan diberikan kepada pemiliknya.
"Sejauh ini, belum mengetahui jika mereka melakukan perubahan arus air sungai. Kami, belum melihat jadi belum bisa kami pastikan apakah mereka melakukan perubahan arus atau menimbun sungai. Nanti, akan akan ditinjau langsung apabila terbukti akan ada tindakan," tegasnya.
Dia mengungkapkan, bangunan Hermes Palace Polonia dinilai sarat penyimpangan karena berdiri di atas aliran kanal (anak sungai) sehingga mempersempit aliran air.
Pantauan dilapangan bahwa telah terjadi penyimpangan pembangunan Hermes Palace Polonia karena telah mendirikan bangunan di atas kanal di duga hal ini yang mengakibatkan alur air di Jalan Karya Bersama, Karya Sehati, Karya Utama terutama di gang. D, gang. A dan gang.B terkena dampak banjir cukup besar. Dan, informasi yang dikumpulkan dilapangan selama 30 tahun sebelum adanya pembangunan ini tidak pernah terjadi banjir besar seperti ini.

IPJI Sumut Desak Walikota Medan Segera Evaluasi Izin Hermes Palace Polonia

Medan Pasca banjir besar yang terjadi sekira pukul 04.00 WIB dinihari Jumat (1/3) yang lalu di mana telah melanda Medan Polonia terutama Jalan Mongonsidi yang disinyalir disebabkan pembangunan Hermes Palace Polonia karena sarat malakukan penyimpangan.
Menurut, Ketua IPJI (Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia) Sumut, Darwinsyah Purba, S.Sos didampingi Wakil Ketua I, Agus Utama, S.Sos mengatakan, selama 30 tahun di kawasan ini apabila terjadi hujan lebat sekalipun tidak akan terjadi banjir sebesar kemarin. Namun, Jumat (1/4) dinihari hal tersebut terjadi dan hal ini harus menjadi perhatian bagi Walikota Medan untuk segera melakukan evaluasi terhadap pembangunan pusat perbelanjaan dan sarana rekreasi, Hermes Palace Polonia di Jalan Mongonsidi.
"Pembangunan Hermes Palace Polonia sarat penyimpangan di mana bangunan berdiri telah menutup kanal air untuk menyeberangi jalan Mongonsidi ke arah perumahan Jalan Mas Dullhak yang di duga salah penyebab banjir tersebut. Oleh sebab itu, segera evaluasi SIMB dan bila perlu cabut izinya," ungkapnya.
Dia menambahkan, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi ini di mana begitu banyak kerugian yang ditanggung warga setempat terhadap dampak yang diakibatkan dari banjir tersebut. "Seharusnya Pemko Medan dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Dinas TRTB sebelum memberikan SIMB itu harus melakukan survei dan penelitian terlebihi dahulu ke lapangan agar penyimpangan seperti ini tidak terjadi?," paparnya.
Dia menambahkan, jika terjadi kesalahan dalam proses pembangunannya Walikota Medan harus dapat memberikan sanksi kepada pihak pengembang dan dapat menidak tegas berdasarkan prosedur yang berlaku agar tatanan kota Medan dapat tertata lebih baik lagi.
"Kami minta segera Walikota Medan melakukan investigasi dan meninjau langsung ke lokasi pembangunan Hermes Palace Polonia agar kejadian yang merugikan rakyat ini tidak terulang lagi. Dan, memberikan mampu memberikan teguran maupun sanksi atas kelalaian mereka tersebut," tegasnya.
Hasil investigasi IPJI Sumut dari kejadian banjir pasca banjir besar dilapangan pembangunan Hermes Palace Polonia ini ternyata mendirikan bangunan di atas kanal (anak sungai) di mana tempat air yang mengalir menyeberangi jalan Mongonsidi ke arah perumahan Jalan Mas Dullhak tertutup sehingga terjadi penyempitan lalu-lintas air sehingga air tidak dapat mengalir sebagaimana mestinya. Disinyalir banjir yang terjadi diakibatkan dari penutupan kanal dan hingga berita diterbitkan pembangunan terus berlanjut siang dan malam tanpa ada pengawasan dari pihak Pemko Medan.
Dia menegaskan lagi, untuk itu pihak Pemko Medan harus membentuk tim atau pansus untuk melakukan penyelidikkan ke lokasi pembangunan Hermes Palace Polonia dalam mencari kebenaran apakah berdirinya bangunan ini menyimpang dari ketentuan SIMB-nya karena pembangunan saat ini sudah mencapai 30 persen. Jadi, kepada Walikota Medan untuk tegas dan bijaksana dalam mencari solusinya.
"Kalau memang bermasalah tolong dihentikan pembangunnanya dan segera dicabut izinnya. Jika, tidak maka Walikota kota Medan segera mencarikan solusi agar dalam hal ini tidak ada yang dirugikan," tambahnya.

Hermes Palace Polonia Penyebab Banjir di Mongonsidi

Medan Banjir besar yang terjadi sekira pukul 04.00 WIB dinihari Jumat (1/3) yang lalu di kawasan Medan Polonia seperti di Jalan Karya Bersama, Karya Sehati, Karya Utama terutama di Simpang Mongonsidi disebabkan pembangunan Hermes Palace Polonia Medan yang telah menutup kanal (anak sungai) aliran sungai kecil itu lurus menyeberangi jalan Mongonsidi ke arah perumahan Jalan Mas Dullhak tersebut.
Akibat banjir besar ini kerugian masyarakat mencapai ratusan juta rupiah di mana infarstruktur seperti aspal yang rusak, rumah-rumah penduduk sebagian besar banyak yang rusak, peralatan dan perabotannya habis terendam serta lalu lintas sempat lumpuh seharian ternyata dikarenakan pembangunan Hermes Palace Hotel di mana aliran parit besar di gang.A ditutup karena pembangunan tersebut.
Ainun salah seorang warga gang. D lingkungan I Kelurahan Medan Polonia daerah yang paling parah terkena dampak banjir dan bersebelahan dengan pembangunan Hermes Palace Hotel mengatakan, saat air merendam daerahnya di mana air mencapai dada orang dewasa dan kita sekeluarga sempat mengungsi seharian ke tempat keluarga.
"Biasa apabila hujan sederas apapun daerah kami tidak pernah terkena dampak banjir sehebat ini. Warga setempat menduga karena parit besar ditutup oleh Hermes Palace Hotel yang berada di gang.A tersebut," katanya.
Hal senada dikatakan, Parno salah seorang penduduk lainnya menegaskan memang pasca pembangunan hotel tersebut warga merasa resah dan sangat berisik di mana pengerjaan pembangunannya berlangsung hingga larut malam.
"Selama saya tinggal di sini, mau hujan badai dan kota Medan di mana-mana banjir di kawasan ini tidak pernah terendam banjir sebesar ini. Hal ini, diduga penutupan kanal pembangunan Hermes Palace Polonia. Disinyalir merekalah penyebabnya karena telah menutup aliran sungai kecil itu lurus menyeberangi jalan Mongonsidi ke arah perumahan Jalan Mas Dullhak sehingga terjadi penyempitan alur air," ungkapnya.
Dia menambahkan, atas nama warga meminta kepada Walikota Medan untuk menindak tegas dan menindaklanjuti konsep pembangunan Hermes Palace Polonia yang memang sarat penyimpangan. Dan, melakukan evaluasi dengan meneliti lebih teliti pembanguannya karena dikemudian hari mungkin banjir lebih besar lagi menghamtam kawasan ini.
"Segera tindak tegas pengembang pembangunan Hermes Palace Polonia jangan sampai warga setempat bertindak atas nama rakyat. Kalau bisa cabut izinnya jika memang disinyalir penyebab banjir besar kemarin. Kita sangat was-was akan terjadi banjir yang lebih besar dalam hal ini siapa yang dirugikan? kan warga setempat?," cetusnya.

DPRD Medan Desak Cabut Izin Hermes Palace Polonia

Medan Pasca banjir besar yang terjadi sekira pukul 04.00 WIB dinihari Jumat (1/3) yang lalu di kawasan Kelurahan Medan Polonia terutama di kawasan Mongonsidi yang diduga karena pembangunan di mana bangunan ini berdiri di atas kanal (anak sungai) Hermes Palace Polonia Medan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan, CP Nainggolan mengatakan, untuk itu unsur pimpinan komisi D mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan mencabut izin pembangunan pusat perbelanjaan dan sarana rekreasi yang ada di Jalan Mongonsidi tersebut. Penutupan sungai kecil di bawah bangunan Hermes Palace Polonia disinyalir menjadi salah satu penyebab banjir di Medan terutama di Kelurahan Medan Polonia.
Berdasarkan pantauan pengembangan Hermes Palace Polonia di mana mereka telah mengalihkan aliran sungai kecil ke sungai besar yang ada diujung jalan Mongonsidi."Dan, ketika kita tinjau ke lokasi memang ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengembang dengan menutup kanal yang mempersempit air," tegasnya.
Dia mengungkapkan, dirinya menyayangkan sikap pengembang yang memanfaatkan badan sungai sebagai bagian lahan usaha dan bisnis. Dan, pihaknya mempertanyakan atas dasar apa dilakukan penutupan kanal tersebut.
"Harusnya aliran sungai kecil itu lurus menyeberangi jalan Mongonsidi ke arah perumahan Jalan Mas Dullhak tapi saat kita tinjau aliran anak sungai ini sudah ditutupi dengan main hole 1x1 meter dan sudah dialihkan langsung ke sungai besar. Jadi, aliran sungai yang lama terputus," paparnya.
Dia menduga penyempitan penampungan sungai inilah disinyalir penyebab genangan air di jalan Mongonsidi. Sebab, selama ini jalan Mongonsidi tidak pernah banjir meskipun hujan lebat mengguyur dan banjir melanda kota Medan.
"Oleh sebab itu, kita minta Walikota Medan, Bapak Drs Rahudman Harahap Siregar untuk meninjau langsung pembangunan pembangunan Hermes Palace Polonia agar tahu kondisi yang sebenarnya," tegasnya.
Dia menambahkan, yang masih menjadi pertanyaan bagi dirinya atas dasar apa pengembang mengalihkan anak sungai tersebut? Dan, apabila ada rekomendasi dari instansi terkait mungkin tidak begini model pembangunan Hermes Palace Polonia yang sangat sarat dengan penyimpangan dalam mendirikan bangunannya.

*Soal Hermes Palace Polonia
TRTB: SIMB atas Rekomendasi Dinas Bina Marga Kota Medan

Medan Pasca banjir besar yang terjadi sekira pukul 04.00 WIB dinihari Jumat (1/3) yang lalu di kawasan Kelurahan Medan Polonia terutama di kawasan Mongonsidi yang diduga karena pembangunan di mana bangunan ini berdiri di atas kanal (anak sungai) Hermes Palace Polonia Medan ditanggapi oleh Kepala Dinas Tata Ruang & Tata Bangunan (TRTB) Medan, Sampurno Pohan membenarkan ada penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) untuk Hermes Palace Polonia Medan tersebut.
Dia mengatakan, pemberian izin SIMB Hermes Palace Polonia Medan berdasarkan rekomendasi Dinas Bina Marga Kota Medan terkait pelurusan sungai dan parit.Jika, Hermes Palace Polonia Medan sudah melengkapi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
"Artinya persyaratan secara teknik sudah harus lengkap dan sejauh ini belum kita temukan penyimpangan dari pembanguan Hermes Palace Polonia Medan," ungkapnya.
Dia menambahkan, izin Hermes Palace Polonia Medan itu untuk jenis bangunan executive club, pagar, restoran dan fitness centre yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 2010 yang lalu. Kemudian izin kedua pada tanggal 20 Januari 2011 untuk jenis bangunan pertokoan dan perdagangan.
Pantauan dilapangan bangunan yang didirikan di atas lahan seluas ±2 hektar ini ternyata melanggar aturan AMDAL di mana mendirikan bangunan di atas kanal di mana disinyalir hal ini yang menyebabkan penyempitan alur air sungai yang berdampak terjadinya banjir besar di Kawasan Mongonsidi karena pengembang di mana aliran sungai kecil itu lurus menyeberangi jalan Mongonsidi ke arah perumahan Jalan Mas Dullhak ditutup sehingga salah satu penyebab terjadinya banjir besar pada Jumat (1/4) yang lalu.

SATMA PP Usut Penggelapan Pajak Reklame PT SUMO Internusa

Medan Kelompok yang menamakan dirinya SATMA Pemuda Pancasila Sumatera Utara meminta upaya kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) menuntaskan pemeriksaan penyidikan serta pemberantasan dugaan tindakan pidana korupsi yang belum maksimal saat ini. Hal tersebut dikatakan Koordinator lapangan Bahren Rambe di depan kantor Kejatisu Rabu (13/4) tadi pagi.
Dalam orasinya Bahren mengatakan adapun landasan penyataan kami karena lamban Kejatisu dalam menyelesaikan dugaan penggelapan pajak reklame atas nama PT HM Sampoerna Dji Sam Soe via PT Sumo Internusa Indonesia. Dan, pemalsuan pajak reklame serta tidak dibayarnya pajak reklame tersebut pada tahun 2008. selain itu, JPO PT Sumo di Jalan Putri Hijau yang tidak memiliki izin atau liar.
"Di sisi lain, auditor yakni Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumut telah bekerja keras dengan memberikan hasil pemeriksaannya untuk disikapi dan ditindaklajuti dengan tegas tidak memandang buluh besar kecilnya uang negara yang terindikasi dikorupsi," paparnya.
Dia menegaskan, kami meminta kesedian dan keseriusan Kejatisu khususnya Tindak Pidana Khusus dengan memanggil dan memeriksa pimpinan PT Sum Internusa Indonesoa dan Pimpinan Wilayah PT HM Sampoerna Sumut. Dan, menuntaskan hasil pemeriksaam dengan tegas dengan mendudukkan posisi hukum dari hasil audit BPK RI yakni apapbila terindikasi Tindaak Pidanan (pemalsuan).
"Dapat segera menetapkan pelakunya dan mengumumkan kepada masyarakat dengan menegakkan supremasi hukum," jelasnya.

SERAK Sumut Demo, Kejatisu dan PT HM Sampoerna
*Dugaan Korupsi di Dinas Pertamanan Medan Rp18,4 M
Medan Ratusan pendemo dari Serikat Rakyat Anti Korupsi (SERAK) Sumatera Utara mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumut dengan membawa pocong untuk meminta Kejatisu mengusut tuntas penggelapan, pemalsuan tanda, pemalsuan dukumen, pungutan liar dan papan reklame di Dinas Pertamanan Kota Medan.
Dalam orasinya Koordinator, Dede Pratama di kantor Kejatisu Jumat (16/) tadi pagi mengatakan, pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum wajib terus dilaksanakan bahwa BPK RI Perwakilan Sumut pada 2009 telah melakukan audit pajak reklame yang ditangani Dinas Pertamanan Kota Medan. Di mana hasil audit kerugian negara Rp18,4 miliar yang dilaksanakan tahun 2009.
"Kita meminta Kejatisu melakukan pemeriksaan dan usut tuntas penggelapan, pemalsuan tanda, pemalsuan dukumen, pungutan liar dan papan reklame di Dinas Pertamanan Kota Medan. Jangan ditutup-tutupi lagi kasus ini," katanya.
Dia mengatakan, di mana adanya pemalsuan dokumen pajak reklame disebut objek pajak PT HM Sampoerna oleh pihak ketiga yakni biro jasa periklanan PT Sumo Internusa Indonesia sebesar Rp22.552.00. Pemalsuan tandatangan Bendahara Penerimaan Dinas Pertamanan untuk pajak reklame PT HM Sampoerna melalui pihak ketiga sebesar Rp109.870.000.
"Pungutan liar atau calo izin reklame pada Dinas Pertamanan Kota Medan oleh PNS dan pejabat Dinas Pertamanan di tahun 2009," ungkapnya.
Dia menegaskan, papan reklame yang tidak memiliki izin masih ditemukan di kota medan dan sudah dibongkar tidak diwajibkan membayar tunggakkannya (hasil temuan BPK) seperti juga di jembatan penyeberangan orang di Jalan Putri Hijau yang tidak memiliki izin hanya berdasarkan perjanjian kerja sama dengan mantan Walikota Medan, Abdillah periode 2005-2009.
Setelah ditemui oleh pihak Kasi Penkum (Humas) Kejatisu, Edi Irsan dan ratusan pendemo SERAK terus bergerak menuju kantor Perwakilan PT HM Sampoena di Jalan Pelita Kawasan Industri Star Tanjungmerawa-Medan dalam orasinya mereka mendesak periksa dan tangkap pelaku pemalsuan dokumen, penggelapan dan pemalsuan serta calo pajak reklame khususnya pada Dinas Pertamanan Medan.
"PT HM Sampoerna harus selektif menggunakan jasa pihak ketiga atau perusahaan periklanan dengan bersih dan tidak terkait dalam temua BPK RI serta mereka harus menggunakan jasa periklanan dan perjanjian kerja sama seperti di jembatan penyeberangan di Jalan Putri Hijau yang digunakan jadi papan reklame iklan," tegasnya.
Menurut laporan BPK RI pada 2009 laporan penerimaan dan keterangan tertulis Bendahara Penerimaan bahwa uang tersebut tidak diterima Berndahara dan bukti setoran maupun tanda tangan si penerima bukan bendahara Penerima Dinas Pertamanan Pemko Medan Medan alias palsu sehingga terdapat pengelapan pajak sebesar Rp109.870.000. Selain itu terdapat pemungutan uang di luar ketentuan sebesar berdasarkan hasil wawancara kepada 10 orang petugas reklame di lingkungan Dinas Pertamanan Kota Medan di antara kelima orang tersebut mengatakan secara tertulis bahwa izin reklame memungut uang dari pengusaha. Pengelolahan uang tersebut melalui Kepala Sub. Dinas Pertamanan kemudian diserahkan kepada Kepada Kepala Dinas Pertamanan Saudara EF bagian Kepala Sub.Dinas Pertamanan.
Besaran tarif yang dipungut dari para biro reklame selama tahun 2008 bervariasi yakni tarif pengurusan izin baru setiap unit berupa reklame baliho sebesar Rp3.000.000, billboard besar Rp8.000.000. Bando Rp10.000.000 dan mini billboard Rp500.000. dan tarif perpanjangan izin setiap unit berupa reklame baliho sebesar Rp1.500.000, billboard besar Rp3.000.000, bando besar sebesar Rp5.000.000 dan mini billboar Rp250.000. Di mana pada 2008 uang distribusi yang dipungut seluruh sebesar Rp665.400.000 terdiri dari yang dipungut dan digunakan lansung secara pribadi oleh Saudara Ars RpRp43.500.000 dan saudara Rm Rp21.900.000 atau seluruhnya dengan total Rp65.400.000. Sementara yang dipungut para petugas reklame (diantaranya Saudara EF sebesar Rp38.000.000 cari perusahaan Jati Jaya) dan dihimpun oleh Kepala Sub. Dinas Reklame Kota Medan sebesar Rp562.000.000 kemudian seluruhnya sebesar Rp600.000.000 disetorkan kepada Kepada Dinas Pertamanan. Hal tersebut tidak sesuai
dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2004 tentang pajak reklame dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 21 Tahun 2002 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.

IPJI Sumut Minta Kejatisu Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Dinas Pertamanan Medan

Medan Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Sumatera Utara mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumut untuk meminta upaya kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) menuntaskan pemeriksaan penyidikan serta pemberantasan dugaan tindakan pidana korupsi yang belum maksimal saat ini terutama pengolahan dan pemakaian kekayaan daerah di wilayah kota Medan yang melanggar ketentuan sehingga merugikan daerah minimal sebesar Rp18.423.712,405 miliar. Hal tersebut dikatakan Ketua IPJI Sumut, Darwinsyah Purba, S.Sos di dampingi oleh Wakil Ketua I, Mhd Agus Utama, S.Sos dalam siaran persnya hari ini.
"Kententuan yang dilanggar oleh mereka berupa tunggakkan pajak reklame yang melibatkan beberapa pengusaha papan reklame di kota Medan, pemalsuan, pengelapan dan kutipan liar kepada pihak pengusaha," katanya.
Dia menagatakan, berdasarkan data yang dikumpulkan IPJI Sumut dari hasil temukan BPK RI Perwakilan Sumut melalui LKPD Kota Medan TA.2008 di mana PT HM Sampoerna Dji Sam Soe telah membayar pajak reklame kepada Bendahara penerima Dinas Pertamanan melalui pihak ketiga dengan total nilai sebesar Rp109.870.000 terdiri dari saudari SKD tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp73.000.000, saudara Wagiran tanggal 1 Mei 2009 sebesar Rp2.920.000 dan kepada saudara Ysn tanggal 9 Juni 2009 sebesar Rp5.480.00 dan sebesar Rp28.470.000.
Menurut laporan penerimaan dan keterangan tertulis Bendahara Penerimaan bahwa uang tersebut tidak diterima Berndahara dan bukti setoran maupun tanda tangan si penerima bukan bendahara Penerima Dinas Pertamanan Pemko Medan Medan alias palsu sehingga terdapat pengelapan pajak sebesar Rp109.870.000.
Selain itu terdapat pemungutan uang di luar ketentuan sebesar berdasarkan hasil wawancara kepada 10 orang petugas reklame di lingkungan Dinas Pertamanan Kota Medan di antara kelima orang tersebut mengatakan secara tertulis bahwa izin reklame memungut uang dari pengusaha. Pengelolahan uang tersebut melalui Kepala Sub. Dinas Pertamanan kemudian diserahkan kepada Kepada Kepala Dinas Pertamanan Saudara EF bagian Kepala Sub.Dinas Pertamanan.
Besaran tarif yang dipungut dari para biro reklame selama tahun 2008 bervariasi yakni tarif pengurusan izin baru setiap unit berupa reklame baliho sebesar Rp3.000.000, billboard besar Rp8.000.000. Bando Rp10.000.000 dan mini billboard Rp500.000. dan tarif perpanjangan izin setiap unit berupa reklame baliho sebesar Rp1.500.000, billboard besar Rp3.000.000, bando besar sebesar Rp5.000.000 dan mini billboar Rp250.000. Di mana pada 2008 uang distribusi yang dipungut seluruh sebesar Rp665.400.000 terdiri dari yang dipungut dan digunakan lansung secara pribadi oleh Saudara Ars RpRp43.500.000 dan saudara Rm Rp21.900.000 atau seluruhnya dengan total Rp65.400.000. Sementara yang dipungut para petugas reklame (diantaranya Saudara EF sebesar Rp38.000.000 cari perusahaan Jati Jaya) dan dihimpun oleh Kepala Sub. Dinas Reklame Kota Medan sebesar Rp562.000.000 kemudian seluruhnya sebesar Rp600.000.000 disetorkan kepada Kepada Dinas Pertamanan.
Menurut Ketua IPJI Sumut, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2004 tentang pajak reklame dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 21 Tahun 2002 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.
"Kita meminta kepada Kejatisu serius dan tegas menindaklanjuti dugaan korupsi di Dinas Pertamanan Kota Medan yang disinyalir banyak sekali menlanggar ketentuan peraturan dan pelanggar hukum. Meminta segera dengan bijaksana menyelidiki data-data dari BPK RI Perwakilan Sumut tersebut demi menjunjung tinggi supremasi hukum yang berlaku di Indonesia," tambahnya.
Dia menambahkan, pihak Kejatisu dalam hal ini tidak tebang pilih terhadap pelaku dugaan korupsi ini karena para pelaku sudah sangat merugikan negara dengan jumlah yang relatif besar. Kejatisu harus mampu menyelidiki dengan tidak memandang buluh di mana sistem pengendalian intern atas pengolahan reklame di wilayah kota Medan terlihat secara fisik banyak melanggar ketentuan yang berlaku.
"Dengan segera Kejatisu menyeret pelaku-pelakunya ke mata pengadilan agar hukum di mata rakyat memiliki nilai dan jadi disegani sehingga payung hukum di atas pertiwi ini dapat kembali dipercaya masyarakat dan berkibar atas nama kebenaran yang hakiki," tambahnya.

Semen Andalas Bagi-bagi Hadiah ke Mitra Setia

Medan PT Lafarge Cement Indonesia adalah salah satu produsen semen di Indonesia yang diresmikan pada tahun 1983. Dimiliki oleh Lafarge memiliki pabrik semen yang di Lhoknga, Banda Aceh dan 4 terminal di Belawan, Dumai, Batam dan Lhokseumawe memiliki Program Sahabat Andalas bagi-bagi hadiah kepada mitra setia.
Menurut Marketing Director PT LCI, Budi Dermawan mengatakan, PT Lafaage Cement Indonesia produsen semen Andalas melalui Program Sahabat Andalas membagikan hadiah pada mitra setia di wilayah Sumatera Utara melalui program pengumpulan point untuk setiap pembelian Semen Andalas. kepada wartawan
"Point yang nantinya dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah bervariasi mulai dari emas batangan, Blacberry, TV LCD dan voucher belanja Carrefour," katanya disela-sela penyerahan hadiah di kantor pusat PT Lafarge Cement Indonesia Selasa (12/4) tadi pagi.
Budi mengatakan, Program Sahabat Andalas adalah program yang diluncurkan oleh PT Lafarge Cement Indonesia sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen Semen Andalas dan mitra tokok-toko bangunan yang membantu meningkatkan penjualan Semen Andalas.Adapun adapun mekanismenya, mitra tokok-toko bangunan yang melakukan pembelian Semen Andalas selama periode November 2010 sampai dengan Februari 2011, mendapatkan poin untuk setiap sak semen yang dibeli yang kemudian dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah.
"Mulai awal Maret lalu, konsumen sudag dapat menukarkan poin yang mereka kumpulkan dengan berbagai hadiah yang sesuai dengan jumlah poin yang terkumpul," ungkapnya.
Dia mengungkapkan, Program Sahabat Andalas mendapat sambutan dan antusiasme yang besar dari konsumen. Hal ini terlihat dari penukaran poin oleh sejumlah toko wilayah Medan dan sekitarnya. Konsumen dapat menukarkan poin mereka malalui tim canvasser yang datang ke tokok-toko bangunan.
"Setelah sukses dengan Program Sahabat Andalas untuk periode bulan April 2011 sampai dengan Juli 2011 ini. PT Lafarge Cement Indonesia akan kembali mengadakan program untuk konsumen dan pembeli akhir Semen Andalas melalui kupon hadiah langsung yang dapat ditemukan di dalam kantong Semen Andalas," tambahnya.
Dia menegaskan, karena hal ini menunjukkan komitmen dengan memberikan apresiasi dan pihak mitra juga telah memberikan loyalitas terhadap Lafarge. Melalui program ini Sahabat Andalas di mana diikuti jumlah 620 ritel/panglong di Medan dan sekitarnya. Pihaknya terus melakukan inovasi
"Semuanya mendapatkan hadiah di mana ada dua pemilik ritel Pak Willian dan Ibu Acu mendapatkan hadiah emas batangan seberat 45 kilogram," tegasnya.
Dia menerangkan, penjualan di aceh di atas 70% di mana total di empat wilayah 4 terminal di Belawan, Dumai, Batam dan Lhokseumawe mencapai 35%. Target tahun 2011 sebesar 40% untuk wilayah ini memproduksi sebanyak 5,5 juta ton yang diserap oleh pembangunan disektor Sumbagut khususnya properti seperti Medan, Binjai. Dibeberapa daerah di Pekanbaru dalam pembangunan tenaga listrik dan di Aceh untuk pembanguan drenase.
"Di mana disesuaikan karakteristik daerah masing-masing dan kebutuhan daerah tersebut," tambahnya.

Program Sahabat Andalas
William: Semen Andalas Berkualitas Internasional, Andal dan Berkelas

Medan PT Lafarge Cement Indonesia adalah salah satu produsen semen di Indonesia yang diresmikan pada tahun 1983. Dimiliki oleh Lafarge memiliki pabrik semen yang di Lhoknga, Banda Aceh dan 4 terminal di Belawan, Dumai, Batam dan Lhokseumawe memiliki Program Sahabat Andalas bagi-bagi hadiah kepada mitra setia.
Menururt, William salah seorang pemilik panglong 78 Binjai yang mendapatkan emas batangan dan telah menjual produk Semen Andalas sejak 5 tahun yang lalu mengatakan, harga pasaran ukuran 40 kg 42 ribu di mana di daerah kami cukup besar di mana marketshare sebesar 60% di kawasan kota Binjai. Dan saat ini hampir 86% saat ini yang dipasarkan secara luas karena Semen Andalas berkualitas internasional, andal dan berkelas.
"Dengan kemasan baru Semen Andalas manjadi daya tarik tersendiri dan penggunaan sangat praktis serta ekonomis karena beberapa konsumen memakai Semen Andalas untuk mengejar waktu dalam mengerjakan pembangunannya," paparnya.
Dia menjelaskan, program ini merupakan salah satu wujud perhatian Semen Andalas kepada kami, toko bangunan dan konsumennya. Selain kami mendapatkan keuntungan margin dari penjualan juga mendapatkan bonus poin berupa emas batangan.
"Saya ucapkan terima kasih atas apresiasi PT Lafarge Cement Indonesia kepada kami dengan apresiasi ini kita akan lebih baik lagi penjualan kedepannya," tuturnya.
Hal senada dikatakan Ibu Acu Garuda Sakti Medan di Jalan Letda Sujono mengungkapkan, semoga kegiatan ini berkelanjutan karena selain menginformasikan keunggulan produknya. program promosi Semen Andalas banyak menarik minat pembeli yang memudahkan kami untuk menjual Semen.
"Semen Andalas menjadikan bangunan kokoh dan tahan lama serta menghasilkan hasil yang lebih halus. Semen Andalas adalah semen terbaik dengan berkualitas internasional andal dan berkelas," ungkapnya disela-sela penyerahan hadiah di kantor pusat PT Lafarge Cement Indonesia Selasa (12/4) tadi pagi..
Menanggapi hal tersebut, Sales Director PT LCI, Haryanto Chandra mengatakan, memang, Panglong 78 Binjai sangat dekat dengan konsumen dan penjualan yang cukup besar dalam penjualan. Dan, saat pihak telah menjejaki beberapa wilayah dalam mengembangkan penjualan saat ini.
"Kita lebih mengutamakan dan mendidik temen-teman seperti tukang untuk memahami pemakaian semen Andalas karena hal ini sangat penting saat ini," katanya.
Ketika ditanyakan soal keberadan semen yang hilang dari pasaran di Aceh Dia mengungkapkan, sesuai kapasitas Semen Andalas di mana di Pantai Barat sempat kekosongan semen dikarena bencana banjir. Untuk pulau Simelue pihak masih mengalami kendala pengapalan dalam mendistribusikan semen ke daerah tersebut.Dan, Porsi semen curah 20-25% di Indonesia di mana banyak dipakai di industri di mana untuk 4 wilayah memakai mencapai 10% untuk pembangunan infrastruktur.
"Sarana dan prasarana serta infrastruktur masih mengalami kendala dalam mendistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan semen Andalas. Faktor alam seperti hujan juga menjadi penghambat dalam menyalurkannya," ungkapnya.

Minggu, 03 April 2011

Banjir Besar Medan Polonia
Seorang nenek terjebak di dalam rumah di mana posisi rumah tepatnya bersebelah dengan sungai Babura. Jumat (1/4) pagi. Namun, sampai pukul 12.00 WIB siang TIM SAR belum juga datang untuk mengevakuasinya.
Medan Tercatat sebanyak 11 kecamatan di Kota Medan terendam banjir akibat meluapnya kedua sungai tersebut hingga membuat sejumlah wilayah di daerah itu, akses jalan kota termasuk kawasan pemukiman elit terendam. Beberapa Kecamatan tersebut yakni Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Polonia, Medan Baru, Medan Petisah, Medan Johor, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Maimun, Medan Labuhan, dan Medan Belawan.
Beberapa titik jalan raya pintu masuk Kota Medan yang tergenang air seperti Jalan Mongonsidi Medan, Jalan Adi Sucipto Polonia, Jalan Jamin Ginting, Jalan Pattimura, Jalan S Parman, Jalan Gajah Mada, Jalan Iskandar Muda dekat Pringgan.
Kemudian Jalan dr Mansyur, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Sriwijaya, Jalan Ngalengko, Jalan Sunggal Medan, Jalan TB Simatupang, Jalan Air Bersih hingga Jalan Titi Papan.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Medan, di Medan Tuntungan banjir merendam di Kelurahan Mangga sebanyak 11 lingkungan dengan jumlah 1.414 KK.Medan Barat Kelurahan Kesawan yang menimpa 330 KK, Medan Selayang Kelurahan Beringin 450 KK, Medan Sunggal Kelurahan Lalang, Kelurahan Sunggal dan Kelurahan Tanjung Rejo (356 KK). Setelah itu, Kecamatan Medan Polonia di 3 kelurahan yaitu Kelurahan Polonia, Kelurahan Sari Rejo dan Kelurahan Kampung Anggrung sekitar 400 KK, Kecamatan Medan Baru di 5 kelurahan yakni Kelurahan Petisah Hulu, Kelurahan Merdeka, Kelurahan Darat, Kelurahan Padang Bulan dan Kelurahan Titi Rante dengan jumlah 300 KK.
Selanjutnya, Kecamatan Medan Johor di Kelurahan Kwala Bekala, Kelurahan Pangkalan Mansyur dan Kelurahan Gedung Johor sebanyak 20 KK, Kecamatan Medan Helvetia di Kelurahan Tanjung Gusta dan Kelurahan Cinta Damai yang menimpa 1.116 KK, Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Sei Mati dengan jumlah 500 KK.
Kawasan Medan Utara juga terendam banjir antara lain Kecamatan Medan Labuhan tiga kelurahan yakni Kelurahan Martubung, Kelurahan Sei Mati, Kelurahan Pekan Labuhan dan Kelurahan Titi Papan sebanyak 350 KK serta Kecamatan Medan Belawan dan Kecamatan Medan Marelan yang digenangi air yang merendam rumah warga sekitar 300 KK.

BNPB BANTU KORBAN BANJIR MEDAN Rp200 juta
Foto Sekolah Amal Salah Simalingkar Jumat (1/4) yang terendam banjir besar kemarin


Medan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan bantuan sebesar Rp200 juta untuk para korban bencana banjir di Kota Medan. Bantuan diserahkan Direktur Tanggap Darurat BNPB Tri Budiarto didampingi Staf Khusus Menko Kesra Leo Nababan dan Ketua Fraksi PPP DPR RI H Hasrul Azwar, ketika meninjau lokasi bencana alam itu di Medan.
Bantuan ini merupakan bentuk perhatian sekaligus keprihatinan BNPB terhadap bencana banjir yang melanda sebagian besar wilayah di Kota Medan, ujar Tri Budiarto.
Sementara itu, Staf Khusus Menko Kesra Leo Nababan meminta agar bantuan itu tidak dilihat dari jumlahnya. Lihatlah bantuan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada daerah, katanya.
Ia juga meminta BNPB memberi perhatian khusus terhadap proposal bantuan yang diajukan Pemerintah Kota Medan untuk penanggulangan bencana banjir di daerah itu.
Harapan kita, Kota Medan segera terbebas dari banjir, karena daerah ini merupakan pintu gerbang wilayah barat, katanya.
Walikota Medan,Rahudman Harahap, mengatakan sejauh ini Pemkot Medan masih mampu mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan bagi penanggulangan pasca banjir.
Ia hanya berharap pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap dua akses jalan yang terputus di daerah itu, masing-masing di Sari Rejo dan Labuhan. Ini yang kami harapkan jadi perhatian serius BNPB, katanya.
Rahudman juga menyampaikan kondisi masih banyaknya warga yang tinggal di daerah bantaran sungai serta kondisi pendangkalan yang terus terjadi. Perlu penghijauan di bantaran sungai disamping pengerukan, ujarnya.
Pada kesempatan itu ia juga mengutarakan kekecewaan karena pihaknya justru diminta mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan. “Kami disuruh buat proposal, baru bantuan turun, padahal bantuan itu sangat dibutuhkan dan harus langsung disalurkan, termasuk permintaan kami untuk pengadaan perahu karet dan tenda, katanya.
Pada bagian lain ia menyebutkan, banjir sudah mulai surut di sekitar 80 persen wilayah yang terkena musibah. Korban musibah banjir yang terjadi sejak Kamis (31/3) malam itu tercatat mencapai 12.224 kepala keluarga atau sebanyak 51.882 jiwa yang tersebar di 13 kecamatan dan tidak ada korban jiwa.
Ke-13 kecamatan yang dilanda musibah banjir kali ini masing-masing Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Sunggal, Medan Baru, Medan Johor, Medan Maimum, Medan Selayang, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Petisah, Medan Amplas, dan Kecamatan Marelan.
Kecamatan Medan Labuhan tercatat sebagai daerah terparah dilanda banjir kali ini. Di kecamatan itu, banjir antara lain melanda Kelurahan Martubung yang didiami 1.950 kepala Keluarga (KK) atau 9.636 jiwa, kemudian Kelurahan Pekan Labuhan (625 KK, 3.123 jiwa), dan Kelurahan Sungai Mati (400 KK, 1.532 jiwa) Sejauh ini Pemerintah Kota Medan telah menyalurkan bantuan berupa beras sebanyak 16 ton, 9.750 nasi bungkus, telur 13.360 butir, mi instan 2.273 dus, air mineral 675 dus, serta tenda sebanyak 15 unit.
"Dapur umum juga sudah didirikan di 65 titik di 13 kecamatan," katanya.
Banjir yang melanda Kota Medan kali ini merupakan yang kedua sepanjang tahun 2001. Pada Januari lalu banjir juga telah meluluhlantakan 16 dari 21 kecamatan di daerah berpenduduk 2,3 juta jiwa lebih itu.

Gedung Akbid Senior Medan di Pinggir Sungai Ambruk
Medan Sejumlah warga menyaksikan robohnya bangunan berlantai empat Akbid Senior yang berdiri di bantaran Sungai Babura kawasan Jamin Ginting Pasar I, Senin (4/4). Masyarakat lingkungan VII Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru merasa keberatan dengan adanya bangunan Akbid Senior Medan yang berada di pinggir sungai. Karena mereka menilai bangunan itu salah satu penyebab terjadinya banjir yang dampaknya terkena kepada warga setempat.
“Tadi pagi sebenarnya kami mau berunjuk rasa terkait berdirinya gedung Akbid Senior Medan di pinggir sungai, rupanya kemarin malam bangunan itu sudah runtuh, sehingga kami membatalkannya,” kata Mama Suriati mewakili warga lainnya saat dimintai tanggapan terkait bangunan Akbid Senior Medan yang sudah runtuh, Senin (4/4).
Pembangunan gedung itu juga lanjutnya disinyalir menyalahi Perda yang ada. Seharusnya pembangunan itu jaraknya berada 15 meter dari bibir sungai. Tapi bangunan Akbid Senior Medan itu malah mengambil separuh sungai sehingga sungai Babura menjadi sempit yang akhirnya menimbulkan banjir yang mengenai rumah-rumah warga setempat. Mama Suriati mengaku selama dirinya tinggal puluhan tahun di tempat ini, rumahnya tidak pernah kebanjiran. Setelah adanya gedung Akbid Senior Medan malah rumahnya kebanjiran.
“Ketika akan dibangun gedung itu kita sudah menegur pihak yang berkompeten. Tetapi mereka tak mengindahkannya, malah pembangunan itu terus berjalan,” tambah Hamidah. Warga meminta pemerintah Kota Medan supaya tidak mengizinkan lagi membangun Akbid Senior Medan yang runtuh itu di atas pinggir sungai, sehingga warga tidak menjadi korban lagi.

Tidak digubris
Lurah Titi Rantai Harry I Tarigan saat dikonfirmasi membenarkan ada laporan dari warganya yang merasa keberatan dengan berdirinya gedung Akbid Senior Medan di atas pinggir sungai. “Saya tidak bisa berbuat apa-apa saat itu, karena semenjak saya menjabat di sini bangunan itu sudah berdiri. Namun dirinya telah menyampaikan keluhan itu kepada pihak yayasan, tetapi mereka seolah-olah memiliki power. Ucapan saya tidak digubris,” tandasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Kepling Lingkungan VI Hamidah Hanum. Terkait pembangunan itu kami sudah empat kali mendatangi pihak yayasan, namun mereka tidak ambil peduli. “Padahal saat bangunan ini runtuh warga setempat juga yang membantu,” ucapnya.
Humas Akbid Senior Medan Hasudungan Siahaan saat dimintai tanggapan terkait runtuhnya bangunan itu mengatakan, mahasiswa yang sedang kuliah mereka arahkan ke kampus II di Marelan. Sedangkan yang praktek sedang menjalankan proses belajar di klinik dan rumah sakit.
Disebutkannya, dalam peristiwa runtuhnya bangunan itu tidak ada korban jiwa, karena sudah kita antisipasi sebelumnya tidak memaksimalkan mahasiswa berada di lokasi tersebut. “Begitu peristiwa itu terjadi, para mahasiwa sudah berada di tempat yang aman,” katanya sembari menambahkan pihak yayasan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang-barang mahasiswa yang rusak maupun hilang.
Mengenai bangunan yang rusak akan diperbaiki. Dan rencananya akan memperbesar gedung yang berada di kampus II Marelan. Kepada orangtua yang terkejut dan syok akibat peristiwa ini pihak yayasan mohon maaf. Tapi ini murni bencana yang tidak kita inginkan.
Sementara itu, Kapolsekta Medan Baru AKP Doni Alexander melalui Kanit Reskrim Iptu Endik Eko S ketika dikonfirmasi perihal ambruknya gedung tersebut mengaku belum ada memeriksa saksi-saksi karena harus mengevakuasi gedung terlebih dulu guna menghindari hal tidak dingini, mengingat masih labilnya bangunan yang ambruk tersebut. Mengenai korban jiwa maupun cedera Iptu Endik Eko S membantahnya.
“Tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam insiden tersebut. Para mahasiswa maupun mahasiswi yang tinggal di gedung itu berhasil menyelamatkan diri. Karena ada tengat waktu sekitar 15 menit antara kejadian dan sebelum kejadian, hingga memberi ruang dan waktu bagi anak didik untuk menyelamatkan jiwa mereka,” kata Iptu Endik Eko S melalui telepon selulernya.(sumber:analisadaily.com)

Pemko Medan akan Teliti Izin Gedung Akbid Senior

Medan Runtuhnya Gedung Kampus Akademi Kebidanan (Akbid) Senior Jalan Bahagia Gang Pelita Nomor 32,Padang Bulan, Medan, Minggu (3/4) malam, disebabkan pondasi yang keropos lantaran terkikis air Sungai Babura.
Pemerintah Kota (Pemko) Medan sedang meneliti apakah gedung berlantai empat yang berada persis di pinggir Sungai Babura ini memiliki izin. Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta) Medan Baru Komisaris Polisi (Kompol) Dony Alexander mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara mereka, abrasi menjadi penyebab runtuhnya bangunan pada sisi kiri Kampus Akbid Senior.
Banjir besar yang melanda Kota Medan, Jumat (1/4) lalu, menjadi faktor utama penyebab keroposnya pondasi bangunan. “Dugaan sementara, runtuhnya bangunan sisi kiri gedung disebabkan karena abrasi. Kanbeberapa hari lalu hujan lebat,jadi terjadi pengikisan,” bebernya kemarin. Peristiwa ini tidak merenggut korban jiwa. Meski demikian, mereka tetap memprosesnya dengan bentuk laporan. “Kejadian runtuhnya gedung, tetap akan kita laporkan,” paparnya. Hingga kemarin sore, garis polisi masih terpasang di lokasi runtuhnya gedung tersebut.
Seperti diberitakan, gedung yang ambruk terletak di bagian pojok belakang gedung berbentuk huruf U, berdekatan dengan Sungai Babura. Lantai empat gedung itu merupakan ruang bangsal asrama perempuan, sedangkan lantai tiga, ruang belajar mengajar mahasiswa. Di tempat terpisah,Humas Akbid Senior Medan Hasudungan Siahaan mengatakan, pihak yayasan masih mengevaluasi gedung yang ambruk untuk diperbaiki agar kembali dapat dipergunakan.
“Hingga saat ini pihak yayasan belum berencana untuk memindahkan lokasi yayasan,” ujarnya kepada wartawan kemarin. Pihak yayasan tidak mengizinkan siapa pun memasuki gedung pascaambruk. Sebab, kondisi dinding gedung yang retak dapat memicu runtuhan baru.Yayasan akan mengganti seluruh barang-barang mahasiswi kebidanan rusak. Aktivitas belajar mengajar tetap berjalan lancar kemarin.
Namun, pihak yayasan mengambil keputusan dengan mencari solusi kegiatan belajar mengajar mahasiswi.Sebagian mahasiswi terpaksa dipindahkan Kampus 2 yang berada di Marelan. Sementara itu, Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Pemerintah Kota (Pemko) Medan Sampurno Pohan mengatakan, belum bisa memastikan apakah Kampus Akbid Senior yang berada di bantaran Sungai Babura atau jalur hijau itu memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) atau tidak.Sebab,biasanya bangunan di daerah aliran sungai (DAS) tidak memiliki izin dan tidak dibenarkan sesuai peraturan.
Untuk memastikannya, mereka akan melakukan pengukuran ulang dan pengecekan berkas. “Biar lebih akurat,kami melakukan pengukuran, pengecekan peta apakah masuk daerah aliran sungai dan berkas permohonan izin.Berkasnya belum terlihat,”katanya kemarin. Menurut dia, jarak bangunan dengan kawasan jalur hijau minimal 10-15 meter.Bila tidak sampai,sudah dipastikan tidak memiliki izin.
“Izinnya tidak ada, tapi biar semua pasti, kalaupun ada kami akan kaji lagi apakah bisa dicabut izinnya dengan alasan kondisi saat ini. Bangunan di depan itu mungkin ada (izin), yang ambruk ini bangunan tambahan,” tandasnya.

13 kecamatan di Medan Direndam Banjir Besar
Dinas Bina Marga Kota Medan Desak Kementerian PU Bangun Kanal Baru

Medan Pasca terjadinya banjir besar sekira pukul 04.04 WIB dinihari pada Jumat (1/4) dinihari tercatat 13 kecamatan di Medan dilanda musibah banjir akibat luapan debit air Sungai Babura, yaitu Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Sunggal, Medan Baru, Medan Johor, Medan Maimum, Medan Selayang, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Petisah, Medan Amplas, dan Kecamatan Marelan. Ini banjir terbesar dalam beberapa tahun terakhir, yang mengakibatkan 12.224 kepala keluarga atau 51.882 jiwa harus mengungsi, tapi kemarin sore sebagian besar kawasan sudah bebas dari banjir.
Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diketahui memberikan bantuan sebesar Rp200 juta untuk para korban bencana banjir di Kota Medan. Bantuan diserahkan Direktur Tanggap Darurat BNPB Tri Budiarto didampingi Staf Khusus Menko Kesra Leo Nababan dan Ketua Fraksi PPP DPR RI Hasrul Azwar kepada Walikota Medan Rahudman Harahap.
Menurut Kepala Dinas Bina Marga Kota Medan Gunawan Surya Lubis mengemukakan pula bahwa Pemko Medan mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Pusat untuk membangun kanal baru untuk membatasi debit air Sungai Babura yang mengalir dari kawasan dataran tinggi Medan Tuntungan atau Sibolangit Deliserdang. "Kita akan mintakan bangun kanal Sungai Babura baru di dataran tinggi. Karena debit air di sana tidak terkendali makanya mengalir secara besar ke Medan hingga terjadi banjir itu. Ini mendesak, karena debit air Babura sangat besar dan tidak pernah dibendung," katanya.
Gunawan menjelaskan, Sungai Babura jauh berbeda dengan Sungai Deli, karena Sungai Deli telah memiliki kanal banjir sehingga debit air yang mengalirinya bisa terkendali. Kanal Sungai Deli saat ini terletak di kawasan Mariendal Medan Medan Johor, dan banjir yang terjadi di Medan bukan berasal dari Sungai Deli.
Dia menuturkan, walau pembangunan kanal sungai membutuhkan anggaran besar dan butuh waktu lama maka usulan ini harus dilakukan mulai sekarang agar mulai terprogram dalam APBN di tahun mendatang. Untuk usulan itu, menurutnya, sudah disampaikan melalui surat yang dilayangkan Walikota Medan ke Kementerian PU.
Dia mengemukakan pula usaha mengatasi banjir dari Sungai Babura dengan melakukan pengerukan hanya untuk penanganan sesaat dan sementara. Sebab, pengerukan hanya bisa dilakukan maksimal 1 atau 2 meter kedalaman dasar sungai dan tujuannya untuk memperbesar daya tampung debit air di sungai agar tidak meluap ke dasar."Pengerukan memang bisa, tapi maksimal itu kan 1 atau 2 meter saja. Tidak bisa terlalu dalam, karena nanti malahan air laut yang masuk ke sungai karena terlalu dalam dasar sungai. Kanal Sungai Babura itu dapat dilakukan dengan membuka jalur sungai baru untuk pembuangan ke laut. Jadi, kita usulkan sekaligus kita mintakan langsung pada pertemuan nanti hari, Selasa (5/4), Bina Marga Medan, Balai Sungai dan Air dan Balai Jalan dan Jembatan Kementrian PU di Sumut untuk membahas masalah banjir di Medan ini," tegasnya.

Bantaran Sungai Harus Bebas dari Bangunan

Medan Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pudjonugroho mengatakan, banjir terparah yang melanda Kota Medan, Jumat (1/4) lalu, akibat berubahnya lahan di daerah aliran sungai (DAS) Sungai Babura dan Sungai Deli. “Memang terjadi perubahan lahan.Hampir seluruh bantaran Sungai Babura telah menjadi permukiman.
Walaupun faktor cuaca ekstrem ikut memengaruhi terjadinya banjir,”ujarnya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sumut di Kantor Gubernur Sumut,Medan,kemarin. Dia mengharapkan Wali Kota Medan Rahudman Harahap memberikan perhatian serius dalam membenahi drainase dan tata ruang kota.Apalagi, pemerintah pusat sudah menegaskan pentingnya perhatian terhadap masalah tata ruang.
“Kita minta komitmen semua pihak, terutama Pemerintah Kota Medan untuk menjaga keseimbangan lingkungan di bantaran Sungai Babura dan Sungai Deli,”tandasnya. Di sisi lain, Gatot berharap pemerintah pusat bersedia menampung anggaran normalisasi Sungai Deli dan Sungai Babura pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011.
Sebab, desain penanganan banjir pada dua sungai itu yang awalnya untuk siklus 15 tahunan kini menjadi 5 tahunan.Kedua sungai yang membelah Kota Medan itu kerap meluap dan membanjiri permukiman warga apabila hujan deras di hulu. “Kondisi existing(yang ada) di kedua sungai itu hanya mampu menampung debit banjir untuk siklus 5 tahunan sehingga untuk menormalisasinya butuh alokasi dana dari APBN-P 2011,”imbuh Gatot.
Wali Kota Medan Rahudman Harahap yang dikonfirmasi di sela-sela acara itu mengaku, apa yang diingatkan Pelaksana Tugas Gubernur Sumut sudah menjadi perhatian dan komitmen Pemko Medan. Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Medan sedang disusun sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD. “Mudahmudahan, dalam waktu dekat regulasi tersebut sudah rampung,” ujarnya. Sebagaimana diberitakan, banjir kiriman yang menerjang Kota Medan Jumat (1/4), telah merendam 12 dari 21 kecamatan dengan ketinggian air antara 1-2 meter.
Bahkan, banjir kiriman tersebut telah pula melumpuhkan kegiatan belajar mengajar di 60 lembaga pendidikan, dan mengganggu aktivitas warga. Ketua DPRD Medan Amiruddin mengatakan, persoalan banjir yang terjadi di Medan ini tidak terlepas dari kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah baik itu pemerintah pusat,Provinsi Sumut dan kabupaten/kota yang terkait dengan aliran sungai dari hulu ke hilir.
Kata dia,masalah banjir ini sudah berulangkali disarankan untuk ditangani bersamasama. Namun, memang belum ada tindaklanjut yang signifikan. Misalnya, soal penanganan aliran sungai di Medan yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I. “Saya kira pemerintah pusat dan provinsi harusnya sudah bertindak. Jangan waktu kejadian baru kita disibukkan untuk menanganinya.
Pemerintah Kota Medan juga kami minta untuk mengamankan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah ini sehingga tidak semakin sempit,”ungkapnya. Sekretaris Komisi D Muslim Maksum menambahkan,selain melakukan perbaikan DAS, penghijauan dan pengerukan sungai,PemkoMedanjugaharus memperbaiki drainase di Kota Medan. Cara yang paling tepat adalah dengan mendapatkan peta drainase buatan Belanda yang ada di Universitas Leiden. “Ini sudah sering kami dorong.
Dengan memiliki peta itu, Pemko Medan tahu mana drainase yang harus ditanganinya. Kalau tidak salah,Kota Yogyakarta sudah melakukan ini dan hasilnya sudah lebih baik untuk mereka,”pungkasnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Medan Syaiful Bahri berharap BWS dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melakukan pengerukan sungai.
Untuk sekolah dan puskesmasdi kawasanbantaransungai, sedang dilakukan pendataan berapa gedung sekolah dan puskesmas yang terendam banjir. Untuk pencegahan ke depan akan dilakukan revitalisasi. Mereka akan memikirkan apakah akan merelokasi puskesmas dan sekolah tersebut. Relokasi merupakan jalan terakhir untuk menyelamatkan bangunan itu.

Pemko Medan Inkonsisten
Direktur Lembaga Pengkajian Permukiman dan Pengembangan Kota Rafriandi Nasution menilai,banjir yang terjadi di Kota Medan disebabkan dua faktor,yakni adanya perubahan iklim,semestinya musim kemarau, tapi menjadi musim hujan dan ulah tangan manusia. “Manusia membangun,tapi tidak memikirkan keseimbangan dan lingkungan.Lahan yang mestinya dijadikan kawasan hijau dan cagar alam,dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman, pusat bisnis dan pertokoan,” katanya kepada SINDOkemarin.
Menurut dia, sikap tidak tegas dan inkonsistensi Pemko Medan dalam menegakkan peraturan juga memberi andil bencana banjir.Sebelumnya telah tegas dalam perda tataruang wilayah adanya kawasan-kawasan yang dijadikan kawasan hijau. Namun, dengan alasan pembangunan kawasan itu diubah. Seperti di kawasan Medan Selatan, kini sudah berdiri bangunan pertokoan,pusat bisnis dan permukiman.
Padahal, kawasan itu sebelumnya ditetapkan sebagai kawasan terbuka. Contoh terdekat, seperti Lapangan Merdeka Medan dan lahan di samping Kantor Wali Kota Medan yang kini di atasnya berdiri Palladium. “Kawasan itu masuk kawasan terbuka hijau,tapi lihat sekarang ini sudah berdiri bangunan. Begitu juga di daerah pinggiran sungai lainnya, seperti kawasan Jalan Multatuli dan sekitar Bandara Polonia Medan,”tukas Rafriandi.
Mantan anggota DPRD Sumut dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, pemerintah dan penentu kebijakan, terutama di Kota Medan seringkali tidak konsisten dengan kebijakan yang dibuat sebelumnya. Contoh lain soal batas kawasan daerah aliran sungai (DAS). Sesuai aturan 25 meter dari bibir sungai tidak boleh ada bangunan. Namun, kebijakan itu “ditukang-tukangi” menjadi 15 meter, hingga akhirnya delapan meter. “Pemerintah tidak pernah konsisten.
Akibatnya, hampir rata daerah kawasan hijau berdiri bangunan. Ini siapa yang salah ? Tentu pejabat yang memberi izin. Kalau pemerintah tegas, tidak mungkin bangunan bisa berdiri di kawasan hijau dan bantaran sungai,” sebutnya. Rafriandi menyarankan kepada pihak terkait, terutama panitia khusus (pansus) yang sedang menggodok Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Medan tidak memanipulasi kebijakan dan data yang ada sebelumnya.
Dalam menetapkan satu perda tentang Tata Ruang Wilayah Medan,haruslah didasarkan kajian akademis dan keilmuan. Hal lain yang harus dilakukan Pemko Medan dan pemerintah kabupaten lainnya di Sumut dalam menetapkan kebijakan harus saling bersinergi dengan daerah di sekitarnya. Sebab jika tidak,daerah yang berada di hilir akan terkena dampaknya.




*Kronologis Banjir Besar di Polonia
Banjir Terbesar dan Kerugian Capai Miliaran


Medan Banjir besar terjadi di Kecamatan Polonia, Kelurahan Medan Polonia selama kurun waktu 30 tahun merupakan banjir terbesar yang pernah terjadi di kawasan ini.
Berdasarkan yang dikumpulkan dari beberapa warga setempat pada 1956 dan pada tanggal 4 Mei 2001 banjir terjadi namum banjir terparah terjadi di kawasan jembatan Panigara air tidak sempat masuk ke rumah penduduk di Jalan Karya Utama, Karya Maduma, Karya Bersama, Karya Kasih, Karya Sehati, Karya Sejati di. Namun, banjir pada 2011 1 April sangat dasyat dan terparah selama 30 tahun ini. Di mana hampir satu Kecamatan Medan Polonia terendam air secara keseluruhan.
Menurut pak Parno salah seorang penjaga malam yang sudah di Kelurahan Medan Polonia gang.i mengatakan banjir memang kerap terjadi di daerah terutama di kawasan permukiman di sepanjang areal jembatan Panigara. Jika, hujan datang daerah tersebut paling pertama terkena dampak air sungai Babura.
Dia menjelaskan, peristiwa yang terjadi pada Jumat (1/4) kemarin pada pukul 4.00 WIB dinihari air sudah mulai naik ketika itu anak saya yang bertempat tinggal di Panigara menghubungi dan memberitahukan bahwa air sungai meluap. seketika itu saya langsung menuju rumah anak saya tersebut dan ternyata luapan air tersebut tidak seperti biasanya.
"Saya terkejut air datang begitu cepat di mana banyak terlihat batang kayu yang menghantam pohon bambu dan jembatan makanya saya langsung melarikan anak saya ke tempat yang lebih tinggi. Namun, tidak sampai disitu gemuruh suara air sungai terdengar berdatangan dan saya langsung memberitahukan kepada masyarakat setempat dengan memukul tiang listrik untuk membangun warga yang sedang tertidur untuk berjaga-jaga serta siaga karena banjir besar akan terjadi," ungkapnya kepada wartawan hari ini.
Dia menerangkan, beberapa kali memberi peringatkan dengan memukul seetiap tiang listrik yang saya lewati kejadian tersebut sekira pukul Jumat (1/4) 4.15 WIB dinihari agar para warga dapat menyelamatkan jiwa dan harta bendanya karena banjir kali jauh lebih dasyat akan merendam kawasan Medan Polonia dan sekitarnya.
"Sambil memukul tiang listrik saya sambil teriak banjir! banjir! banjir..!!! beberapa warga sempat terbangun dan banyak juga warga yang bangun untuk menyelamatkan diri," paparnya.
Menurutnya, selama kejadian banjir di daerah ini, banjir kali ini merupakan banjir terbesar selama 30 tahun. Bayangkan, debit air sejak pukul 04.30 WIB di kawasan Starban sudah masuk ke permukiman rumah penduduk ±30 centimenter lebih. Pada pukul 05.00 WIB kemudian air sudah air mulai memasuki kawasan Jalan Karya Bersama gang.i dan pada pukul 05.30 WIB air sudah merendam seluruh kawasan Medan Polonia.
"Pada pukul 07.00 WIB air sudah mencapai ±1 meter memasuki rumah-rumah warga dan terus bertambah setiap jamnya. Sementara, di Simpang Mongonsidi air sudah mencapai sepinggang orang dewasa yang melumpuhkan ruas jalan tersebut," tegasnya.
Dia menambahkan, pada pukul 10.00 WIB semua kawasan sudah terendam air dan debit air terus bertambah semakin meninggi disemua kawasan di sini.

Pasca Banjir Besar Infrastruktur di Medan Polonia Rusak
Medan Pasca banjir besar yang terjadi sekira pukul 04.00 WIB dinihari Jumat (1/3) kemarin sebagian infrastruktur di kawasan Medan Polonia seperti di Jalan Karya Bersama, Karya Sehati, Karya Utama mengalami kerusakan yang cukup parah.
Pantauan dilokasi pasca banjir Senin (5/4) tadi siang korban banjir masih banyak terlihat menjemur barang-barang yang terendam banjir. Untuk kerusakan rumah di mana puluhan rumah di kawasan jembatan Panigara rusak semuanya diterjang banjir dan jalan-jalan di gang.I, gang F, gang D, gang E aspal jalan terkelupas disebabkan banjir yang menghantamnya.
Namun, sejak kejadian ini pihak Pemko belum ada memberikan bantuan kepada korban banjir besar tersebut.Padahal, kerugian masyarakat mencapai miliar rupiah. Dan, sampah-sampah menumpuk dibeberapa lokasi banjir seperti dikawasan jalan pekong serta hampir diberbagai tempat sampah-sampah berserakan di mana-mana tapi bangtuan kebersihan dari Dinas Kebersihan Pemko Medan belum kelihatan batang hidungnya untuk membersihkan lokasi tersebut. Air PDAM hingga kini juga masih padam yang mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
Yuni salah seorang korban yang bermukim di sepanjang sungai Babura mengatakan, rumah mengalami kerusakan yang cukup parah artinya sudah tidak layaknya ditempati karena sebagian rumah hampir rubuh. Selain itu, peralatan dapur, peralatan rumah tangga dan peralatan elektronik seperti televisi, radio serta kulkas tidak lagi dapat digunakan karena tidak sempat diselamatkan.
Dia berharap, kepada Walikota Medan sudikira mengulurkan bantuannya karena dirinya sudah tidak lagi memiliki biaya untuk memperbaiki. Jangankan untuk memperbaiki rumah, untuk makan sehari-hari saja saat ini sudah sulit yang hanya mengharapkan bantuan dari dermawan.
"Kami semua atas nama warga korban banjir meminta kepada Walikota untuk dapat memberikan bantuan kepada kami di sini karena saat ini kami sangat membutuhkannya. Kami memohon agar sudikiranya para pejabat-pejabat dan anggota DPRD dapat meluangkan waktu dan perhatiannya kepada kami saat ini," ungkapnya.
Hal senada dikatakan, salah seorang korban lainnya Taryumi mengatakan, masyarakat di sini sangat kecewa terhadap Walikota Medan yang tidak sama sekali memberikan perhatian kepada warga korban banjir di sini. Padahal, hingga kini kami masih membutuhkan bantuan berupa makanan dan minuman tapi sampai detik ini tidak secuil pun bantuan dari Walikota menghampiri para korban banjir.
"Masyarakat Medan Polonia sangat kecewa diperlakukan seperti ini. Kami didiskriminasikan oleh Walikota Medan, sungguh tidak memiliki hati nurani tapi biarlah tuhan yang akan membalasnya," cetusnya.
Pantauan terakhir dilapangan sampai berita ini diterbitkan memang sejak banjir terjadi sampai dengan saat Walikota Medan belum memberikan perhatian dan sumbangannya kepada warga korban banjir. Padahal, bukan puluhan saja yang membutuhkan bantuan bahkan sampai ratusan warga setempat membutuhkan uluran tangan dermawan.

Sabtu, 02 April 2011

*Pasca Banjir Besar di Polonia
Warga Menjemur Barang-Barang yang Terendam Air

Medan Pasca Banjir Besar di Kota Medan terutama di Medan Polonia yang meliputi Jalan Karya Utama, Karya Maduma, Karya Bersama, Karya Kasih, Karya Sehati, Karya Sejati kini sebagian warga mulai membenahi rumah mereka masing-masing.

Pantuan wartawan Minggu (3/4) tadi pagi ribuan warga di Mongonsidi-Polonia Medan membersihkan rumah dan peralatan serta berkas-berkas yang terendam air yang diakibatkan banjir besar yang terjadi pada Jumat (1/4) dinihari. Warga korban banjir menjemur seluruh barang-barang seperti kasur, berkas-berkas, lemari, kareta, mobil, peralatan rumah tangga, peralatan elektronik dan berang-barang pecah belah yang dapat diselamatkan dari banjir besar tersebut. Memang cuaca saat ini sedang panas di mana dimanfaatkan oleh warga korban banjir untuk menjemur barang-barang yang terendam air.

Menurut Bahar salah seorang warga korban banjir di gang B, mengatakan warga korban banjir memanfaatkan cuaca yang panas terik ini untuk menjemur seluruh barang-barang mereka yang terendam oleh banjir besar kemarin. Kini, warga mencoba menjemur barang-barang yang selamat dari terpaan banjir tersebut.

"Kita dapat melihat di mana-mana warga Medan Polonia di sini menjemur seluruh barang-barang dari perabotan rumah tangga, elektronik sampai kendaraan yang terendam banjir kemarin pagi. Kalau diperkirakan kerugian masyarakat di Medan Polonia cukup besar. Namun, bantuan apapun dari Pemko Medan tidak ada sampai detik ini," paparnya.


Korban Banjir di Jembatan Panigara Paling Parah

Medan Pasca Banjir Besar di Kota Medan terutama di Medan Polonia yang meliputi Jalan Karya Utama, Karya Maduma, Karya Bersama, Karya Kasih, Karya Sehati, Karya Sejati di mana salah seorang korban yang tepatnya di pinggir sungai Babura bersebelahan dengan Jembatan Panigara ini mengalami kerusakan yang cukup parah akibat terjangan banjir besar yang terjadi pukul 4.00 WIB Jumat (1/4) dinihari kemarin.

Pantauan di permukiman di sepanjang jembatan Panigara kawasan tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. di mana puluhan rumah penduduk mengalami kerusakan yang cukup parah. Namun, sejak kemarin bantuan dari Pemko Medan tidak kunjung datang padahal kerugian mereka secara material mencapai puluhan juta untuk satu orang warga saja. Bayangkan kerusakan rumah mereka sangat cukup parah sehingga hampir sama sekali tidak dapat ditempati denga layak lagi.

Menurut salah seorang korban banjir, Tumin Ram salah seorang penduduk warga Jalan Karya Maduma Kelurahan Medan Polonia No.10 mengatakan kondisi rumah kini cukup parah di mana bagian dapur dinding jebol dihantam banjir.Kondisi rumah 50 persen tidak dapat digunakan lagi saat ini.

"Saya meminta Walikota Medan sudikiranya mengulurkan bantuan untuk memperbaiki rumah saya ini. Karena, kondisinya sangat parah dan di mana lagi kami akan tinggal jika kondisinya seperti ini," tegasnya.

Dia menjelaskan, banjir kali tergolong sangat dasyat dan cukup parah sepanjang 30 tahun terakhir ini. Memang, kawasan di sini rutin terkena dampak banjir tapi banjir kali ini selain merendam rumah namun menghancurkan bangunan rumah terutama bagian belakang rumah.

"Saya masih bersyukur meski tidak ada korban jiwa tapi kerugian atas banjir ini mencapai puluhan juta. Saya bingung untuk memperbaiki rumah karena tidak memiliki uang untuk memperbaikinya. Saya meminta Walikota Medan segera meninjau lokasi rumah dan dapat memberikan bantuan kepada kami," tembahnya.


Pipa PDAM di Jembatan Panigara Polonia Bocor dan Patah

Medan Pasca banjir yang terjadi sekira pukul 4.00 WIB Jumat (1/4) dinihari kemarin selain merusak rumah warga di Medan Polonia dan pipa air PDAM Tirtanadi tepatnya di bawah jembatan Panigara mengalami kebocoran dan beberapa pipa patah akibat banjir besar tersebut.

Pantauan di lokasi Minggu (3/4) tadi pagi pipa PDAM Tirtanadi Medan mengalami bukan mengalami kebocoran saja tetapi pipa utama patah akbit dihantam pohon besar yang di bawa arus air sungai Babura. Namun, sejak pipa ini mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga masyarakat di Medan Polonia tidak dapat mempergunakan air padahal masayarakan sekitar sangat membutuhkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari untuk masak dan mandi saat ini.

Ketika dihubungi pihak Public Relation PDAM, Delvriandi oleh wartawan melalui via seluler mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak lapangan agar segera memperbaiki pipa yang bocor tersebut.

"Kita baru saja dapat informasi dari warga ada pipa yang bocor di kawasan tersebut disebabkan sebatang pohon yang besar menhantam pipa milik PDAM Tirtanadi. Kita akan segera memperbaikinya dan saat ini pihak lapangan akan terjun langsung ke lapangan untuk memperbaikinya," ungkapanya.

Nurhayati salah seorang warga korban banjir di Jalan Karya Bersana gang i Kelurahan Medan Polonia mengatakan air PDAM mati sejak hari Jumat (1/4) siang kemarin hingga saat ini air tersebut masih mati. Hal, ini sangat menyulitkan masyakatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari padahal sebagian masyarakat sangat tergantung dengan air PDAM apalagi pasca banjir besar terjadi masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.

"Kita mandi saja harus menumpang ke rumah tetangg di mana air sumur juga di sini tidak dapat dimanfaatkan karena berlumpur. Jangankan untuk air minum, untuk mandi saja kita sudah sangat kesulitan. Kalau untuk minum kita harus membeli air mineral karena air PDAM tidak berfungsi sama sekali," ungkapnya.

Dilokasi rusaknya pipa air PDAM tersebut dimanfaatkan sejumlah warga setempat untuk mandi, mengambil air minum dan mencuci pakaian. Namun, hingga berita ini diterbitkan pihak PDAM masih belum terlihat untuk memperbaiki pipa meraka yang bocor dan patah ini.







Medan Polonia Dihantam Banjir Besar


Medan Hujan yang terjadi tadi malam Kamis (31/3) sampai dengan Jumat (1/4) pagi menyebabkan air sunga Babura meluap yang mengakibatkan warga Mongonsidi- Polonia Medan terutama di Jalan Karya Bersama dan Karya Utama tergenang air setinggi lutut orang dewasa.
Pantauan dilapangan air terus semakin meninggi menggenangi permukiman penduduk di mana sejak pukul 4.00 WIB dinihari air terus membenjiri permukiman warga. Dan, banjir kali merupakan banjir terparah yang sebelumnya pada 2002 pernah mengalami banjir seperti ini. Namun, banjir kali ini merupakan banjir terparah yang pernah terjadi.
Menurut salah seorang warga Gang I Medan Polonia, Monah mengatakan, air mulai menggenangi tempat tinggal warga sejak pukul 4.00 dinihari. Dan, dalam waktu 20 menit debit air terus memasuki rumah warga.
"Hujan yang terjadi lebat yang terjadi tadi malam dan banjir kiriman dari gunung membuat air sungai meluap," katanya.
Hingga berita ini diberitakan debit air terus bertambah tinggi. Permukiman disekitar sungai sudah tenggelam dan hingga saat ini TIM SAR dan bantuan dari Pemko Medan belum datang semntara warga setempat sangat membutuhkan seperti dapur umum dan evakuasi warga. Kini, beberapa mengungsi di Masjid Silahturahim dan ke tempat yang lebih tinggi.

Korban Banjir di Medan Terancam Kelaparan

Medan Hujan yang terjadi tadi malam Kamis (31/3) sampai dengan Jumat (1/4) pagi yang mengakibatkan banjir besar di Kota Medan di mana ribuan warga korban banjir terancam kelaparan dan penyakit.
Pantauan dilapangan Hingga berita ini diberitakan debit air terus bertambah tinggi. Permukiman disekitar sungai sudah tenggelam dan hingga saat ini TIM SAR dan bantuan dari Pemko Medan belum datang semntara warga setempat sangat membutuhkan seperti dapur umum dan evakuasi warga. Kini, beberapa mengungsi di Masjid Silahturahim dan ke tempat yang lebih tinggi di kawasan Starban, Jalan Karya Utama dan Karya Bersama.
Menurut salah seorang warga gang i, Suyit mengatakan peralatan masak di dapur ludes terendam air dan tidak sempat diselamatkan karena tidak mengira air semakin tinggi.
"Biasanya banjir tidak separah ini dan tidak masuk ke kawasan gang i dan sekitar namun banjir kali memang luar biasa sampai-sampai tidak sempat menyelamatkan apapun. Tapi, yang keluarga keluarga saya selamat semuanya," katanya.
Dia mengungkapkan, memang hingga saat ini korban penanganan banjir atau TIM SAR belum masuk ke permukiman karena berfokus di daerah Starban. Namun, kita semua terancam kelaparan jika Pemko Medan tidak cepat mendirikan tenda-tenda penampungan dan dapur umum bagi korban banjir.
"Kita mau buang air kecil dan buang air besar saja sulit karena air terus meninggi ntah sampai kapan. Tidak ada tanda-tanda debit air akan turun," ungkapany.
Sementara, pantauan dilapangan ternyata banjir ini bukan saja terjadi di Medan Polonia namun disejumlah tempat di kota Medan seperti Simalingkar, Jalan Nyiur dan Cengkeh terendam air. Dan, air kini sudah membanjiri jalan di Hotel Hermes Palace Medan Polonia.

Lalu lintas di Mongonsidi Lumpuh Total











Medan Hujan yang terjadi tadi malam Kamis (31/3) sampai dengan Jumat (1/4) pagi yang mengakibatkan banjir besar merendam beberapa kota Medan terutama ruas jalan simpang Mongonsidi di mana air mencapai perut orang dewasa ±1 meter.
Pantauan di lokasi banjir sejak tadi pagi debit air semakin tinggi di mana kini sudah mencapai 1 meter lebih dari permukaan tanah yang mengakibatkan ratusan kendaran terjebak di lokasi banjir dan mogok serta traffic light padam. Lokasi yang menjadi parah terkena dampak banjir seperti starban, Jalan karya Pembangun, Karya Utama, Karya Sejati, Karya Kasih dan sekitarnya. Menurut informasi dilapangan jembatan panigara dan Padang bulan putus terseret arus deras sungai.
Menurut salah seorang pengguna jalan Roni Lesmana yang ingin menjenguk korban banjir salah satu keluarganya di mana dirinya harus berjalan kaki dari simpang KFC Polonia ke lokasi gang C Mongonsidi. Dirinya, terpaksa menitipkan kereta warga yang berada di pinggir jalan karena jalur lalu lintas dari luar tidak dapat masuk ke dalam lokasi banjir.
"Kita kesulitan untuk masuk ke lokasi dengan menggunakan kendaraan karena ketinggian air terus bertambah. Saya sangat khawatir dengan keadaan keluarga saya yang sampai saat ini masih belum dievakuasi karena TIM SAR belum memberikan pertolongan ke lokasi Gang C di mana kawasan merupakan dataran rendah," ungkapnya.
Sementara, beberapa warga yang ingin menyelamatkan kendaraannya harus menunggu sampai air surut. Namun, sampai berita ini diterbitkan debit air terus meningkat sejak pukul 4.00 WIB pagi hingga 12.00 WIB siang ini. Dan, sejak kejadian banjir besar ini pihak Pemko Medan masih belum mengirimkan bantuan padahal masyarakat sangat membutuhkan berupa air bersih dan makanan karena perbekalan sehari-hari mereka sudah ludes terendam air.Namun, banjir besar ini tidak melumpuhkan lalu lintas penerbangan di Bandara Polonia Medan. Bandara ini tetap melakukan aktivitasnya.

Listrik di Medan Polonia Masih Padam Total
*Sejak Sore Korban Banjir Diguyur Hujan

Medan Pasca banjir besar di kota Medan yang merendam kawasan Medan Polonia sekitarnya seperti Mongonsidi yang meliputi jalan Starban, Karya Bersama, Karya Utama, Karya dan Karya Kasih di mana jaringan listrik padam sejak Jumat (1/4) pukul 3.00 WIB hingga Sabtu (2/4) hari ini. Dan, hujan terus menguyur kawasan ini sejak sore sehingga menyulitkan warga mencari bantuan.
Pantauan dilokasi banjir dari sejak sore kawasan tersebut debit air sudah surut namun dampak yang paling parah di simpang Mongonsidi yang sempat melumpuhkan arus lalu lintas yang menghubungkan Jalan Padangbulan, Sudirman dan Juanda kini debit air yang mencapai ±1 meter sudah surut sehingga sudah dapat dilewati oleh pengguna pengendaraan. Namun, tadi malam hujan dari pukul 18.00 s/d 23.45 WIB mengguyur kawasan ini sehingga sejumlah masyarakat resah akan ada banjir susulan dan listrik padam total di kawasan ini.
Menurut, Anto salah seorang warga Jalan Karya Bersama gang.i mengatakan, padamnya aliran listrik mempersulit warga dalam membersihkan rumah masing-masing di mana hujan terus mengguyur lokasi banjir. Dan, sejumlah warga siaga satu untuk mengantispasi akan terjadinya banjir susulan karena hujan terus turun sejak sore hari hingga malam.
"Kita sangat waspada! takut akan terjadi banir susulan kiriman dari gunung. Kita bersama-sama saling menjaga dan menginformasikan apabila terhadap banjir susulan tersbut," tegasnya.
Menyangkut jaringan listrik yang padam sejumlah warga tidak dapat melakukan komunikasi dengan pihak luar apabila sebelumnya jalan di simpang Mongonsidi yang merupakan jalur masuknya ke kawasan ini lumpuh total sehingga beberapa warga terpaksa berjalan kaki mencari bantuan ke luar. Dan, naifnya Pemko Medan hingga kini sedikit pun memberikan bantuan berupa makanan dan dapur umum bagi korban banjir di mana masyarakat secara bergerilya mencari atau membeli makanan ke luar untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
"Kami kecewa terhadap walikota Medan, pasca banjir besar melanda daerah kami secuil bantuan tidak ada masuk kemari. Kami mencari sendiri dan bekerja sendiri serta menyelamatkan diri sendiri tanpa ada sedikit uluran tangan dari mereka. Sungguh terlalu mereka! kami atas nama korban banjir di gang i ini sangat kecewa di diskriminasikan oleh Walikota Medan si Rahudman itu," ungkapnya sejumlah warga di gang.i.
Dia menegaskan, listrik padam, hujan terus mengguyur kawasan ini dan jalan lumpuh total serta Tim SAR datangnya telat dan tidak dapat berbuat apa-apa disini. Padahal bantuan dapat disalurkan dari tim SAR kepada korban di sini.
"Tim SAR hanya melihat-lihat saja seperti kesannya rekreasi. Apa mereka tidak melihat ratusan anak-anak dan orang tua di sini hampir kelaparan. Makanya, setiap warga di sini mencari makanan di luar sendiri tanpa harus menunggu bantuan dari Pemko Medan yang sampai saat ini tidak jelas," cetusnya.

Pemko Medan Diskriminasi Berikan Bantuan Korban Banjir
*Warga Minta Rahudman Harahap Mundur

Medan Pasca banjir besar yang merendam seluruh kawasan Medan Polonia yang mengakibatkan seharian jalur lalu lintas di simpang Mongonsidi lumpuh total karena ketinggian air mencapai ±1 lebih. Namun, peristiwa ini meninggalkan kesan buruk disejumlah warga yang menjadi korban banjir karena Pemko Medan mendiskriminasikan dalam memberikan bantuan.
Pantuan dilokasi banjir di Mongonsidi terutama di gang.i yang merupakan kawasan yang terabaikan dari bantuan pihak Pemko Medan. Hal ini, dapat kita lihat tidak adanya dapur umum dan bantuan makanan serta air bersih padahal ratusan warga yang menjadi korban sangat membutuhkan uluran tangan mereka. Namun, hingga saat ini bantuan itu tidak kunjung datang dan warga di sini merasa didiskriminasikan oleh Pemko Medan.
Menurut salah seorang warga Suyitno menegaskan, Pemko Medan seperti tebang pilih dalam memberikan bantuan terhadao korban banjir. Warga di sini, dari awal mencari bantuan sendiri untuk memenuhi kebutuhannya makan dan minum.
"Sungguh tidak memiliki nurani Walikota Medan yang mendiskrimasikan kami. Memang, kami bukan warganya apa? kami harus berjuang sendiri mencari makanan ke luar. Sementara, kendaraan tidak dapat melewati Simpang Mongonsidi dan bayangkan detik ini bantuan apapun tidak ada? pemimpin seperti apa mereka sampai hati membiarkan orang yang tertimpa musibah seperti ini," jelasnya.
Hal senada dikatakan, Tarigan salah seorang korban di mana dirinya merasa Pemko Medan memang tidak peduli dengan nasib warga disini. Bayangkan, dirinya harus bolak-balik mengarungi arus air untuk mendapatkan makanan dan minuman.
"Kita harus perjuang sendiri dari menyelamatkan diri, mencari makanan dan minuman bagi keluarga kami. Tidak sedikitpun Pemko Medan mengulurkan bantuan kepada kami sampai detik ini," ungkapnya.
Dia menambahkan, belum lagi jaringan listrik sejak Jumat (1/4) dinihari listrik padam di mana membuat komunikasi warga dengan pihak luar terputus karena batere handphone hampir semuanya lowbad. Belum lagi, hujan sejak sore terus mengguyur
"Kalau tidak mampu menjadi pemimpin turun saja dari jabatanmu. Jangan diskriminasikan kami! korban banjir di sini juga manusia pak!," cetusnya.