ONH plus kecewakan jemaah!

Kamar hotel sekelas melati
MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Sejumlah anggota jemaah haji ONH plus asal Sumatera Utara yang diberangkatkan PT Azizi Kencana, setiba di tanah air Kamis malam (12/12), mengeluhkan pelayanan selama ibadah haji di tanah suci dari dua perusahaan itu sangat buruk dan mengecewakan.

H Idun Siagian, (74) penduduk Jln Merdeka, No.16 Sipirok, Tapanuli Selatan, mengaku, walau telah membayar ONH plus sebesar Rp75 juta, pengalaman berhajinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan perusahaan biro perjalanan itu.

Mulai dari jam makan yang tidak teratur, kemudian penginapan yang dijanjikan hotel bintang empat ternyata hotel dengan pelayanan kelas melati, sementara penginapan yang sebelumnya dijanjikan berada dekat tempat ibadah seperti Masjidil Haram ternyata berjarak kiloan meter.

Transportasi dengan armada dan pelayanan juga buruk sehingga pernah pada satu kesempatan ketika menuju perjalanan pulang dari Mina menuju Mekkah mereka harus berjalan sejauh empat kilometer karena mobil yang ditumpangi rusak, ungkap dia.

Hj Asni Lubis (66) lain lagi, warga Jln Imam Bonjol, Kota Padang Sidempuan ini mengaku sempat jatuh pingsan tidak diberi makan selama 17 jam, disamping juga karena keletihan melakukan ibadah serta minimnya layanan kesehatan.

"Jam makan kami tidak teratur dan pernah suatu hari kami tidak makan mulai dari jam 12 malam hingga jam lima sore sehingga saya pingsan," katanya.

Meski kondisi pelayanan buruk, para haji ini mengaku dan mengucap syukur bisa menunaikan rukun haji selama berada di Arab Saudi.

Namun bagi anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, H Razman Arif Nasution, yang juga menjadi salah seorang jemaah ONH plus, pelayanan haji plus sama sekali tidak memiliki nilai plus karena hanya jadwal penerbangan yang tepat, lainnya tidak.

"Rombongan jemaah ONH plus kami ada 54 orang, masing-masing dua orang dari Jakarta, tiga orang dari Batam, 20 orang dari Kalimantan dan selebihnya dari Sumut. Tapi sebagian besar dari mereka mengeluhkan pelayanan haji plus karena lebih buruk dari pelayanan haji reguler yang dikelola pemerintah," ujarnya.

Dia meminta pemerintah bersikap perihal pengalaman buruk para jemaah haji ONH plus itu, jika perlu menutup PT Azizi Kencana Wisata Tour and Travel, apalagi dia menduga ada "permainan" dengan Departemen Agama.

Read More

Mangkubumi update: RM Tabona tidak terbakar!

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Kebakaran yang terjadi kemarin malam pada pukul 20.10 WIB Rabu, (09/12) di Jln Mangkubumi simpang Jln Kol. Sugiono. Ternyata banyak media yang salah memberitakan peristiwa tersebut.

Rumah Makan Tabona di Jln Kolonel Sugiono, Kelurahan Aur, Medan Maimoon, yang diberitakan beberapa di Medan terbakar, ternyata salah informasi. Menurut pemilik rumah makan itu, Frederic,48, peristiwa kebakaran itu tidak sempat menjalar ke tempat usahanya.

“Api tidak sempat menjalar ke rumah makan kami, hanya sampai rumah warga di sebelah rumah kami yang berlantai empat. Rumah kami tidak sempat terbakar, dengan memperlihatkan foto-foto rumah yang tidak ada tanda-tanda terbakar.” katanya.

Dia mengaku terkejut ketika membaca pemberitaan disejumlah media. “Kami mengetahui pemberitaan itu dari keluarga yang membaca koran. Kami terkejut ketika membacanya dengan pernyataan beberapa media dan masyarakat menyatakan RM Tabona terbakar.

menjelaskan, yang terbakar Bengkel Indako dan dua rumah di sebelah bengkel itu. Dia mengungkapkan, sempat kerepotan karena banyak mendapat pertanyaan tentang kebenaran pemberitaan itu baik dari keluarga maupun pelanggan rumah makannya yang sehari-hari berkunjung ke rumah makan kami.

Diakuinya, ada juga media lain yang memberitakan seperti itu. “Kami bukan mau apa-apa, hanya saja dengan pemberitaan itu kami jadi kurang tenang,” tamabahnya.

Menurut Puji Latuperissa, Lurah Kampung Aur, yang terbakar hanya bengkel sepeda motor tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu dan pihaknya belum bisa memastikan sebab terjadinya kebakaran. Sedangkan kerugian, ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. tegasnya.

Read More

Pekerja sebagai "Objek Eksploitasi"

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Pekerja di Indonesia merupakan suatu polemik yang tiada habisnya untuk dibicarakan oleh masyarakat dan pemerintahan. Masalahnya terus bergulir seperti bola salju, yang makin hari semakin pelik untuk diselesaikan.

Para pekerja baik karayawan swasta dan karyawan pabrik, selama ini masih dianggap sebagai "objek eksploitasi" dalam dunia usaha, diberi upah sekedarnya agar bisa bertahan hidup supaya tenaganya tetap terus dimanfaatkan oleh pengusahan-pengusaha yang tidak bertannggung jawab.

Drs. Irfan Simatupang, MSi di Medan, Dosen Ilmu Sosial Universitas Sumatera Utara (USU), tadi pagi. Pengupahan belum sampai tahap untuk mensejahterakan buruh tetapi hanya agar pekerja tetap hidup. tegasnya.

Dia menambahkan kesan eksploitasi tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya standar gaji yang tercantum dalam upah minimum regional (UMR). Jumlah gaji yang didapatkan pekerja masih sangat rendah dan tidak sesuai sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari.

Menurut Ketua Umum SBSI Sumut Pahala Napitulu dimeja kerjanya, kepada Waspada Online siang tadi, mengatakan pengupahan yang dilakukan juga tidak dimaksudkan agar para pekerja dapat hidup sejahtera, minimal mampu meningkatkan taraf kesejahteraan mereka. Pengupahan hanya dimaksudkan agar pekerja tetap hidup guna dapat terus dieksploitasi.

Dia menambahkan, "penderitaan pekerja dan buruh semakin bertambah dengan tidak adanya "resistensi" terhadap fluktuasi moneter yang mempengaruhi perekonomian. Ketika perekonomian melemah dengan hilangnya penguasaan pasar yang menyebabkan harga beli barang menjadi tinggi, pekerja yang merupakan rakyat kecil menderita karena tidak mampu membeli kebutuhan pokoknya sehari-hari" katanya.

"Namun ketika perekonomian menguat dengan mampunya penguasaan pasar yang menyebabkan harga melemah, pekerja juga menderita karena banyak mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) disebabkan pengusaha merasa merugi.

"Para pengusaha sangat jarang memikirkan kepentingan dan kesejahteraan pekerja karena terlalu memegang prinsip ekonomi yang selalu "mendewakan" keuntungan semata. Padahal, kondisi perekonomian sendiri dapat terganggu akibat kerusuhan yang dilakukan rakyat yang sedang lapar," tambahnya.

Read More

Peringatan anti-korupsi ditanggapi “cool” di Medan

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Peringatan hari anti-korupsi se-dunia yang setiap tahunnya jatuh pada tanggal 9 Desember ditanggapi “dingin” oleh masyarakat di Kota Medan.

Pemantauan Waspasa Online di Kota Medan, mulai kemarin hingga hari ini mulai dari ruas sejumlah jalan protokol, tempat-tempat yang biasanya dijadikan titik kumpul pengunjukrasa dan lokasi yang biasanya dijadikan tempat penyampaian aspirasi belum terlihat adanya tanda-tanda perigatan hari anti-korupsi itu.

Biasanya dalam setiap peringatan hari-hari bersejarah sejumlah tempat seperti Lapangan Merdeka Medan kemudian Bundaran Majestik Medan dan beberapa lokasi lain dijadikan sebagai titik kumpul sebelum bergerak ke kantor Kejati Sumut, DPRD Sumut dan kantor Gubernur Sumut untuk penyampaian aspirasi.

Kurangnya animo masyarakat ataupun kelompok mahasiswa di Medan dalam mendukung gerakan pemerintah pusat dalam memberantas gerakan anti korupsi memang masih menjadi pertanyaan.

Karena berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu Sumatera Utara masih menjadi provinsi terkorup ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Sedikitnya terdapat sejumlah nama pejabat dari provinsi itu yang sedang menjalani proses hukum dari tindak pidana korupsi baik yang ditangani pusat maupun daerah seperti kasus korupsi Walikota dan Wakil Walikota Medan yang ditangani KPK.

Kemudian kasus korupsi Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Taroni Hia yang masih proses sidang di Pengadilan Negeri Medan dan sejumlah dugaan kasus korupsi kepala daerah dan pejabat di Sumut yang belum tertangani secara maksimal oleh aparat penegak hukum.

Padahal data Bank Dunia menyebutkan, setiap tahunnya tercatat satu triliun dolar AS digunakan sebagai uang suap dan 80 miliar dolar AS kerugian negara akibat tindakan korupsi.

Read More

Masyarakat tak percaya terhadap USU

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Penolakan oleh sembilan dari 28 pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemko) di Sumut untuk bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2008, dinilai sebagai bukti adanya krisis kepercayaan terhadap perguruan tinggi negeri tertua di Sumut itu.

Salah seorang pengamat pendidikan, Sofyan Tan, berpendapat idealnya USU dilibatkan dalam ujian seleksi penerimaan CPNS di daerah ini karena sebagai universitas terkemuka dan terbesar di Sumatera, USU lebih mengenal kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan setiap kabupaten/kota. “USU lebih mengenal kultur yang dimiliki kabupaten/kota. Hal ini harusnya bisa jadi nilai lebih dan kekuatan USU untuk menilai CPNS yang layak dan berkualitas,” ujarnya kepada MedanBisnis, Selasa (9/12).

Namun, dia juga menilai, krisis kepercayaan masyarakat saat ini sangat besar sehingga kelebihan USU yang memiliki pemahaman dan kesamaan kultur dengan kabupaten/kota malah dianggap merupakan peluang bagi USU untuk melakukan penilaian secara tidak objektif.

“Mungkin, adanya penolakan terhadap USU sebagai penilai CPNS karena masyarakat beranggapan kalau USU yang menilai peluang adanya kecurangan semakin besar,” jelasnya.

Jadi, menurut Sofyan Tan, penolakan itu bukan karena ketidakmampuan USU. Sebab, jika dilihat dari kualitas akademisi yang ada di USU sebagai penilai juga tidak kalah bagusnya dengan universitas lainnya di Indonesia.

Koordinator Seleksi CPNS USU, Sukarya Sinulingga, menyatakan adanya penolakan dari kabupaten/kota terhadap USU merupakan hak masing-masing daerah, karena memang tidak ada keharusan USU dilibatkan. “Hak mereka menolak, karena urusan otonom masing-masing daerah mau menggunakan universitas mana. Tidak ada kewajiban daerah harus menggunakan USU, yang ada hanya bahwa tiap daerah harus mengunakan universitas terdekat untuk melakukan penilaian,” tegasnya.

Meski demikian, Sukarya menjanjikan, untuk penilaian CPNS mendatang pihaknya akan menjamin 100% penilaian dilakukan objektif berdasarkan kemampuan menyelesaikan soal. “Kalau ditemukan penilaian tidak objektif, kami berani dibawa ke pengadilan,” katanya.

Sukarya pun merasa perlu menjelaskan, dalam seleksi penerimaan CPNS mendatang USU tidak memiliki wewenang meluluskan peserta. USU hanya punya kewenangan membuat soal, memberi penilaian dan membuat rangking, sedangkan wewenang menentukan kelulusan langsung ada pada pemerintah kabupaten/kota. “Dalam penilaian nanti kami juga akan didampingi saksi dari pemerintah kabupaten/kota,” tandasnya.

Tidak ada alasan
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut Mangasing Mungkur menegaskan, tidak ada alasan pemkab/pemko menolak bekerja sama dengan USU baik dalam hal pengadaan soal, penggandaan, pelaksanaan ujian maupun pemeriksaan hasil ujian. “Tidak ada alasan bagi pemkab dan pemko menolak bekerja sama dengan USU,” ujar Mungkur kepada MedanBisnis di ruang kerjanya.

Dijelaskan Mungkur, selama ini dalam proses penerimaan CPNS bekerja sama dengan USU tidak pernah terjadi masalah mulai dari pengadaan dan penggandaan soal hingga pelaksanaan ujian dan pemeriksaan hasilnya. Kerja sama dengan USU, imbuhnya, terakhir kali dilaksanakan tahun 2007 dalam proses penerimaan CPNS, di mana ketika itu hampir seluruh kabupaten dan kota menjalin kerja sama dengan USU, kecuali Tapteng dan Simalungun.

“Jadi kita tidak tahu persis kenapa tahun ini banyak daerah yang tidak mau bekerja sama dengan USU. Padahal tahun lalu bagus. Mulai dari pengadaan dan penggandaan soal hingga pelaksanaan ujian dan pemeriksaan hasilnya dengan pengawasan yang ketat,” paparnya.

“Selebihnya saya tidak tahu. Namun berdasarkan informasi yang saya terima ada beberapa daerah yang sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar USU. Seperti Binjai, Nias, Pakpak Bharat, dan Sibolga, bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan Tobasa bekerja sama dengan Universitas Supersemar Solo,” ungkapnya.

Tentang sanksi terhadap daerah yang tidak beker jasama dengan USU dalam proses penerimaan CPNS, Mungkur menyatakan tidak ada. Imbauan untuk kerja sama dengan USU dalam penerimaan CPBS dilaksanakan untuk meminimalisir penyimpangan, karena USU dinilai sebagai perguruan tinggi yang berkualitas dan layak dipercaya di daerah ini, serta untuk mempermudah pengawasan.

Read More

Jelang Natal dan Tahun Baru, Poltabes Medan gelar ‘operasi citra’

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Menjelang Hari Raya Natal 25 Desember 2008 dan Tahun Baru 2009 Kepolisian Kota Besar Medan mulai hari ini, Rabu menggelar razia rutin dengan sandi “Operasi Citra” terdiri dari tim gabungan Satuan Lalulintas (Satlantas), Samapta Poltabes Medan, Dinas Perhubungan Medan dan pihak Kejaksaan.

Kapoltabes Medan AKBP Drs Aton Suhartono didampingi Kasat Samapta Kompol Iwan Setyawan SH SiK serta Kasat Lantas Kompol M Sabilul Alif SH SiK di Mako Sat Samapta Poltabes Medan, tadi sore.

“Operasi Citra dilakukan untuk menindak dan membuat efek jera terhadap pengendara yang tidak memiliki kelengkapan surat kenderaan seperti Surat Izin Mengendara (SIM), Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK) dan lain sebagainya,” kata Kapoltabes Medan.

Menurut Kapoltabes, personel yang terlibat langsung dalam operasi citra tersebut akan ditempatkan di objek yang dianggap rawan seperti pasar ‘tumpah’, di antaranya pasar Sukaramai, Aksara, Sei Sikambing dan Kampung Lalang Medan.

“Jika petugas menemukan pelanggaran Lalulintas yang dilakukan pengendara langsung ditindak dengan melakukan sidang ditempat. Untuk itu petugas Kejaksaan dan hakim tilang ikut dilibatkan dalam operasi citra tersebut,” tegasnya.

Menurut pantuan Waspada Online dilapangan, hingga sore ini jajaran Poltabes Medan masih menggelar 'operasi citra' di sejumlah jalan protokol di kota Medan seperti Jln Stasiun Kereta Api, Simp. Yuki dan Mongonsidi.

Read More

BMG update: Medan seharian mendung!

Hujan merata landa Sumut
MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Sejak tadi pagi cuaca di kota Medan diselimuti awan mendung hingga sore, menurut data Balai Meteorologi dan Geofisika Medan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-30 °C dan kelembaban mencapai 69-98%. Hingga kini Medan dan sekitarnya masih mendung.

Menurut Firman, Kepala Seksi Data dan Informasi BMG Stasiun Bandara Polonia-Medan, menyatakan hujan merata kembali melanda Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akibat mulai berakhirnya angin musim timur.

“Cuaca mendung disertai hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini merupakan fenomena memasuki menjelang berakhirnya angin musim timur,” katanya
Dia menjelaskan, akibat kondisi itu maka saat ini di perairan pantai timur Sumatera atau Selat Malaka terjadi gejala cuaca angin yang memutar sehingga terjadi pengumpulan awan yang memanjang ke Sumut.

Awan yang memanjang itu berpotensi menimbulkan hujan sewaktu-waktu sepanjang hari, karena pada saat yang bersamaan gangguan cuaca di Laut China Selatan telah mengirim uap air ke Selat Malaka.

Karena uap air yang cukup basah dari Laut China terus dikirim ke Selat Melaka yang mengarah ke Sumut menyebabkan terjadinya hujan yang terjadi secara regional dengan intensitas ringan hingga lebat.

“Akibatnya hujan dengan intensitas ringan dan lebat atau 20-50 milimeter lebih per hari akan terjadi dengan suhu minimal 24 °C,” ujar dia.

Meski demikian, karena pola arah angin itu dari Laut China Selatan tidak menentu, menyebabkan cuaca regional baik di Pulau Sumatera atau negara tetangga bersifat selang-seling.

“Model atau jenis cuaca seperti ini menimbulkan periode-periode cuaca, seperti lima hari hujan berturut-turut, kemudian kembali netral lagi. Lalu hujan lagi dan netral lagi hingga akhir Desember mendatang,” katanya.

Oleh karena itu potensi banjir pada sejumlah daerah di pantai timur Sumut dan potensi longsor di wilayah pantai barat.

Read More