APBDP 2008 Kadaluwarsa

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Pemerintah Kota (Pemko) Medan akhirnya menyampaikan nota keuangan APBDP 2008 ke DPRD Medan. Nota yang kadaluwarsa ini (seharusnya disampaikan Oktober), pun disebutkan untuk membayar gaji dan minyak yang sudah dipakai.

Penjabat Walikota Medan Afifuddin Lubis mengatakan rancangan APBDP 2008 ini disampaikan untuk penyesuaian target-target pencapaian proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan pembiayaan. “Kami memerlukan ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dalam tahun berjalan,” katanya di Gedung Dewan, kemarin.

Berdasarkan KUAPPAS yang disepakati, maka pendapatan daerah berubah dari Rp1,74 triliun menjadi Rp1,76 triliun atau meningkat 0,93%. Sedangkan untuk belanja daerah dari Rp1,87 triliun menjadi Rp1,88 triliun atau naik 0,56%. “Alokasi belanja daerah ini diperlukan untuk membayar bahan bakar minyak (BBM) yang naik, penyesuaian upah pegawai harian lepas dan pergeseran antar
kegiatan,” tukasnya.

Dia menambahkan, hanya Rp20 miliar yang efektif digunakan dalam RAPBDP 2008. Sebab ada kenaikan gaji fungsional yang sebelumnya tidak terprediksi dan kenaikan harga BBM, makanya disampaikan melalui forum perubahan ini. “Memang penyampaian ini terlambat, makanya tidak ada yang proyek. Ini hanya untuk yang rutin-rutin saja,” katanya.

Ketua Fraksi PKS Ikrimah Hamidy menambahkan APBDP ini dilakukan karena ada kegiatan yang penting tapi belum dianggarkan. Kemudian presisi dana bantuan yang didapatkan begitu juga dengan pendapatan dan belanja. “Sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan anggaran,” sebutnya.

Berdasarkan penilaian mereka, RAPBDP 2008 yang diajukan ini tidak signifikan. Sebab belanja langsung perubahannya sangat sedikit karena tidak mungkin dikejar oleh eksekutif. “Seperti program PNPM di Dinas Perkim sebesar Rp5 miliar, dipastikan tidak bisa dikerjakan, Mengingat waktu yang ada tinggal beberapa hari lagi. Atas dasar ini yang berubah hanya belanja tidak langsung,” ucapnya.

Dia menegaskan,keterlambatan ini memang melanggar peraturan yang ada. Tapi karena tidak ada sanksi yang tegas, maka tidak ada masalah.

Selanjutnya hari ini Jum'at (19/12) pukul 14.00 WIB akan dilangsungkan pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian RAPBDP 2008 ini. Artinya, pembahasan Dewan hanya dilakukan kurang dari 24 jam, setelah mereka menerima nota pengantar keuangan tersebut dan kemudian menyampaikan pandangannya.

Read More

seleksi CPNS amburadul , DPRDSU akan panggil UI dan 3 daerah

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Tim yang diterjunkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menemukan beberapa kejanggalan dalam proses pendistribusian materi soal dan LJK (Lembar Jawaban Komputer) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Batubara. Selain tidak dilengkapi berita acara serah terima, juga sempat ditemukan berkas soal yang tertinggal di salah satu hotel di Medan.

Dari informasi yang diperoleh tim, kata Mungkur, naskah soal dan LJK untuk Batubara ini diserahterimakan di Lapangan Hotel Asean Medan tanggal 15 Desember 2008, dari Puskom Universitas Indonesia (UI) kepada panitia seleksi CPNS Batubara yang didampingi anggota Polsek Lima Puluh. Namun penyerahan naskah soal dan LJK sebanyak 12 kardus tersebut tidak dilengkapi dengan berita acara serah terima.

Dari situ, panitia bersama polisi dan 2 orang Puskom UI membawa ke-12 kardus tersebut menuju Limapuluh Batubara. Tetapi sesampainya di Lubukpakam Deliserdang, tiba-tiba muncul telefon dari petugas Puskom UI yang berada di Medan menginformasikan bahwa masih ada 6 kardus soal dan LJK lainnya tertinggal di Medan. Rombongan panitia ini akhirnya berhenti di Pakam dan menunggu soal dan LJK tersebut diantar. “Setelah diterima tambahan itu, jadi 18 karduslah yang dibawa ke Batubara,” katanya.

Ternyata pada saat dilakukan pemilahan soal sesuai lokasi ujian pada 15 Desember malam, panitia mendapatkan kekurangan naskah soal untuk S-1. Dan pada pagi hari-H, terjadilah kericuhan karena peserta untuk S-1 gagal ikut ujian akibat kekurangan naskah soal tersebut.

Ditanya soal sikap Pemprovsu terkait permasalahan ini, dia mengatakan bahwa awalnya Pemprovsu dan seluruh bupati/walikota sudah menandatangani kesepakatan jadwal penyeleksian CPNS. Namun saat penandatanganan kerjasama dengan USU, terdapat 8 kabupaten/kota yang tidak ikut.

“Saya tidak tahu apakah ujian lanjutan di Batubara ini akan berjalan mulus karena dari keterangan yang diperoleh tim Pemprovsu banyak peserta yang menolak ujian lanjutan itu,” katanya

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provsu H Mangasing Mungkur SH tadi siang, menjelaskan, setelah menerima informasi terjadinya kekisruhan proses ujian CPNS di Batubara, Pemprovsu pada sore harinya langsung menerjunkan tim ke Batubara dipimpin Inspektorat Wilayah Provsu. Namun sayangnya tim ini tidak mendapat banyak informasi terkait kekisruhan proses ujian CPNS karena saat ke Batubara tidak berhasil bertemu dengan Kepala BKD dan Sekretaris Daerah Batubara.

Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Edison Sianturi mengatakan, "buntut amburadulnya pelaksanaan ujian CPNS di Batubara, Simalungun, dan Binjai,Komisi A DPRD Sumut akan memanggil Puskom UI dan ketiga kabupaten/kota tersebut. Dewan meminta ujian CPNS di ketiga kabupaten/kota itu diulang secara keseluruhan. ”Kami mencurigai ada permainan di sana,” ujarnya

Dia meminta agar pemkab/pemko yang bermasalah mengulang ujian untuk seluruh peserta, bukan hanya untuk peserta yang tidak kebagian soal.Sebab,pengulangan sebagian peserta dinilai rentan dengan permainan. Binjai dan Simalungun harus mengulang ujian karena ada peserta yang mendapat soal hasil fotokopi.

Pihaknya telah memprediksikan akan ada kekacauan jika bekerja sama dengan universitas dari Pulau Jawa. Karena itu, mereka merasa kecewa dengan enam pemkab/pemko yang tidak menghiraukan imbauan .

Read More

Kemelut dualisme yayasan UISU ditangan hukum, bukan Gubsu

Komisi E DPRDSU tidak tahu apa-apa

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Kemelut Dualisme Yayasan UISU terus menjadi agenda besar baik di lingkungan DPRDSU, DPR RI dan Pemprovsu hingga sampai ke tingkat hukum. Konflik itu adalah dualisme ditubuh yayasan UISU dan Gubernur Sumut Syamsul Arifin seharusnya bisa menyelesaikan masalah, kata legislator Sumut.

Sekretaris Komisi E DPRDSU H. Sukran J Tanjung, berdasarkan Surat Penegasan Departemen Hukum dan HAM RI, Nomor C.HT.01.10-40 tanggal 28 Maret 2007, jelas menyatakan bahwa Hj Sariani Amiraden Siregar telah memenuhi kriteria Pasal 71 ayat (1) UU No. 28 tahun 2008 tentang perubahan atas UU No.16 tahun 2001 yayasan. "Sehingga tetap diakui sebagai badan hukum yang sah," kata Sukran.

Surat Penugasan 1128/D/T/2007 tertanggal 18 Mei 2007 yang menugaskan Prof. Dr. Djanius Djamin,SH,MS sebagai Rektor UISU di Medan yang ditertibkan oleh Dirjen Dikti Depdiknas menjadi kekuatan hukum.

"Dengan demikian, Prof. Dr. Djanius Djamin,SH, MS, tidak mempunyai hak dan wewenang yang berkekuatan hukum untuk bertindak dan berkreatifitas sebagai pejabat Rektor UISU.

Adli, salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum UISU semester VII berpendapat, masalah kemelut dualisme UISU bukanlah urusan Gubsu. "Masalah ini adalah masalah hukum, sudah jelas bahwa Hj Sariani Amiraden Siregar telah memenangkan secara hukum dan undang-undang yang ditetapkan," tegasnya.

"Komisi E DPRDSU tidak tahu apa-apa dan tidak menguasai masalah yang terjadi di antara Hj Sariani Amiraden Siregar dan Prof.Dr.Djanius Djamin,SH,MS.Ini masalah hukum yang tidak ada kaitannya dengan Gubsu," katanya.

Sementara itu, tadi siang Gubsu Syamsul Arifin meminta konflik UISU agar diselesaikan secara hukum dan Undang-undang yang berlaku.

Read More

Rahmat Shah: KPUD kekurangan dana cetak surat suara

MHD DARWINISYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Baru-baru ini KPUD Sumatera Utara dikritik karena menerima uang dari seorang pengusaha daerah. Uang Rp5,700,000 yang diberikan untuk membantu sosialisasi Pemilu akhirnya dikembalikan.

Rahmat Shah, saat dikonfirmasi melalui via seluler tadi sore mengaku, pemberian uang tersebut hanya sebatas membantu KPUD Sumut dalam mensosialisasikan pemilu dan tidak ada muatan politiknya. KPUD Sumut kekurangan dana untuk mencetak dan men-copy kertas suara yang harganya Rp150 per lembar, katanya.

"Hal ini sudah dibicarakan didepan anggota DPR RI dan mereka semua memberi aplaus dan bahkan mendukung agar masyarakat tidak terjebak golput kerena ketidaktahuannya dengan sistem Pemilu yang sekarang," kata Rahmat yang juga calon anggota DPD Sumut itu.

Dia pun mengakui sudah menerima pengembalian uang itu dari pihak KPUD Sumut. "Pemberian bantuan dana tersebut tidak ada unsur apapun, saya dengan ikhlas memberinya, semata-matanya hanya membantu," tegasnya.

Read More

Pasca BBM turun, tarif angkutan segera dievaluasi

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Pasca BBM turun resmi yang berlaku Senin (15/12) mulai pukul 00.00 WIB. Jajaran Pemprovsu didesak segera mengevaluasi tarif angkutan dan harga kebutuhan pokok di Sumut yang tetap tinggi saat ini meski harga BBM sudah turun.

Anggota Komisi C DPRD Sumut Rafriandi Nasution menyatakan, Pemprovsu harus segera menyurvei tarif angkutan dan harga kebutuhan pokok. Hal ini seiring penurunan harga BBM. Jika tidak, dia mengkhawatirkan pengusaha malah memanfaatkan penurunan harga BBM untuk keuntungan sendiri, tanpa bersedia menurunkan harga tarif angkutan dan harga jual kebutuhan pokok.

“Saya perhatikan sejak penurunan minyak tahap pertama 1 Desember lalu, tidak ada perubahan tarif angkutan dan harga bahan pokok. Karena itu, kami minta pemerintah mengevaluasinya agar tarif dan harga sembako saat ini disesuaikan dengan penurunan harga BBM itu,” ujarnya.

Dia menambahkan menilai pengusaha saat ini cenderung cengeng jika ada kebijakan yang mengurangi keuntungan usahanya. Sementara itu, jika ada kebijakan yang memberi peluang untuk memberikan keuntungan besar, pengusaha memilih diam tanpa mau berbagi dengan rakyat, misalnya menurunkan harga.

Salah satu perilaku pengusaha yang diamatinya saat kenaikan harga BBM pada April lalu. Saat itu, pengusaha langsung ribut dan protes pada pemerintah untuk segera menaikkan tarif angkutan. “Padahal, saat harga BBM belum naik saja, pengusaha sudah menaikkan tarif angkutan.

Setelah itu, mereka juga masih ribut-ribut. Sekarang, saat harga BBM sudah turun mereka malah diam-diam saja dan tak mau menurunkan tarif angkutan,”ujarnya. Hal yang sama dilakukan pengusaha kebutuhan bahan pokok. Bahkan, harga sembako sudah naik jauh sebelum harga BBM naik.

Sementara itu, sejak turunnya harga BBM pada 1 Desember lalu, belum ada harga sembako yang turun, kecuali minyak goreng yang memang sudah turun sejak dua bulan lalu. “Karena itu, kami berharap harga sembako sudah turun menjelang Natal dan Tahun Baru ini,” tuturnya.

Pemprovsu dinilai memiliki wewenang yang besar untuk menetapkan kebijakan penurunan harga, terutama tarif angkutan.Pemprovsu disarankan tidak perlu menunggu penurunan tarif angkutan di Pulau Jawa.

Sementara itu, Kepala Subdinas Angkutan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut Darwin Purba kepada Waspada Online menyatakan, mereka akan rapat dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumut, tadi siang.

Rencananya,tarif angkutan turun sekitar 4–5% saja. Darwin mengakui pada penurunan harga BBM 1 Desember lalu,mereka tidak mengeluarkan kebijakan menurunkan tarif angkutan. Alasannya, penurunan harga yang hanya Rp500 tidak signifikan memengaruhi penurunan tarif angkutan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan T Basyrul K Mahalli mengakui belum ada penurunan harga sembako karena pengaruh penurunan harga minyak dunia pada awal bulan ini. Namun, dia memperkirakan penurunan harga BBM kali ini menurunkan harga kebutuhan pokok di pasar.

“Kami akan memantau perkembangan harga sembako di pasar. Kemungkinan besar,harga akan turun secara otomatis dengan penurunan harga BBM kali ini,” tuturnya.

Read More

Pasca BBM turun, SPBU di Sumut rugi Rp1,75 M

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Penurunan harga premium sebesar Rp500 menjadi Rp5.000 per liter, yang berlaku sejak 15 Desember 2008, menyebabkan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Sumut terpaksa mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan pemilik SPBU masih menebus harga permium dengan harga yang lama. Karena itu, pemerintah didesak merealisasikan kompensasi yang dijanjikan.

Detmalem Ginting, Ketua Dewan Penasehat Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumut, memperkirakan kerugian SPBU mencapai Rp1,75 miliar. Perhitungan tersebut diperoleh dengan perhitungan, jumlah premium yang ditebus oleh anggotanya pada hari Jumat (12 Desember) sekitar 3.500 kiloliter. Jumlah ini dikalikan dengan selisih harga sebesar Rp500 per liter.

“Jumlahnya pasti lebih besar, mengingat data ini hanya berupa perkiraan kebutuhan per hari saja,” katanya, seraya menambahkan hitungan jumlah tersebut merupakan kebutuhan SPBU yang menjadi anggota Hiswana Migas sebanyak 200 SPBU. Jumlah ini, tentu bisa bertambah, mengingat berdasarkan data PT Pertamina Unit Pemasaran Region I, SPBU di Sumut saat ini mencapai 276 unit.

Meski demikian, lanjut Ginting, pihaknya tetap menyerukan kepada seluruh SPBU untuk mengamankan pasokan dan memperlancar distribusi BBM. Di sisi lain, pihaknya berharap pemerintah dan Pertamina bisa melihat dan membantu perjuangan pengusaha SPBU.

“Menjual rugi kan merupakan perjuangan. Satu hal lagi, penebusan Jumat lalu untuk kebutuhan sampai Senin masih normal. Karena, kami pun baru tau harga turun dari televisi,” lanjutnya. Setelah itu, tambahnya, pihaknya baru mendapatkan pemberitahuan resmi dari Pertamina.

Parlindungan Purba, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumut mengimbau pengusaha SPBU tetap menjaga distribusi BBM sebagaimana biasanya. Di sisi lain, dirinya juga mendesak Pertamina segera merealisasikan kompensasi yang dijanjikan. “Pertamina harus transparan terkait besaran kompensasi, jangan seperti sekarang memberikan janji tanpa menyebut besarannya,” tegasnya.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat dirinya akan melakukan diskusi dengan pemilik SPBU, terkait permasalahan yang mereka hadapi. Untuk selanjutnya, menyampaikan dan meminta solusi dari pihak-pihak terkait. “Saya akan tanyakan masalah ini dulu kepada pengusaha SPBU. Setelah itu, baru bisa dimintakan solusinya dari pemerintah maupun Pertamina,” tambahnya.

Asisten Customer Relation PT Pertamina Unit Pemasaran Region I, Rustam Aji mengatakan, pemberian kompensasi merupakan wewenang pusat. Di daerah sendiri, katanya, hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan di pusat.”Penebusan sebelum tanggal 15 Desember pun masih normal. Hal ini, mungkin dikarenakan pengumuman yang mendadak,” kata Rustam. Dia memaparkan, stok BBM relatif cukup, yakni premium sebanyak 16.000 kiloliter, dan solar 28.900 kiloliter.

Seperti diketahui, penurunan premium 1 Desember 2008 lalu, pemerintah memberikan kompensasi kepada SPBU sebesar Rp160 per liter. Penurunan kali ini pun, pemerintah menjajikan pemberian kompensasi. Sayangnya, tidak disebutkan nilainya.

Read More

PLN selamatkan Rp3,6 M selama 2 bulan

341 konsumen tertangkap basah mencuri listrik

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Realisasi operasi P2TL sadar wilayah Sumut yang digelar PT PLN (Persero) Selasa (18/11) hingga Jum'at (13/12), telah menangkap basah 241 konsumen. baik penguna liar (non-pelanggan) dan pelanggan.

Menurut Rutman Silaen, Kepala P2TL (Pengoperasian Penertiban Tenaga Listrik) pagi tadi, mengatakan tim yang terdiri dari 5 tim ini, 1 tim berjumlah 6 orang terdiri dari 2 dari pihak kepolisian dan 4 dari PLN telah mengumpulkan data operasi di bulan November s/d Desember dari Cabang Medan terdapat 213 penguna liar dan pelanggan 89. Sementara dari Cabang Lubukpakam 38 penguna liar dan 1 pelanggan berarti jumlah keseluruhan 241 baik penguna liar dan pelanggan mencuri secara ilegal arus listrik. Total keseluruhan adalah 341 konsumen baik dari industri, rumah tangga dan UKM-UKM menengah dan kecil.

"241konsumen berarti 53,978 kWh, apabila dirupiahkan negara di rugikan sebesar Rp3,6 Miliar selama 2 bulan terakhir, belum lagi masalah tunggakan yang dari data statistik tunggakan konsumen mencapai 1% dari pendapatan per tahun sebesar Rp4 triliun yang masih disubsidi 8 triliun dari pemerintah yaitu 40 miliar," jelasnya.

Dia menambahkan, "kecenderungan mencuri arus listrik ini berdampak kepada jaringan listrik seperti travo meledak, karena daya yang ditampungnya berlebihan kapasitas. Seringnya terjadi pemadaman-pemadaman disejumlah daerah, jadi siapa yang dirugikan? pasti masyarakat juga," katanya.

"Realisasi Operasi P2TL Sadar tahun 2008 Wilayah Sumut kali ini, tim melakukan investasi terjun langsung ke lapangan ke daerah kota karena daerah kota sangat rawan sekali pencurian, walaupun demikian pihak PT PLN melakukan dengan cara persuasif dan kooperatif agar tetap menjaga mutu pelayanan kami sebagai pelayanan di tengah-tengah masyarakat," jelasnya.

Terkait masalah itu, Ir Manerep Pasaribu, MM, General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumut di meja kerja kepada Waspada Online menegaskan, kami menindak tegas bagi siapa saja yang diketahui mencuri listrik ilegal. baik itu dari jajaran PT PLN, pemerintahan dan swasta, apabila dari salah satu pegawai PLN terlibat akan dikenakan sanksi yaitu pemecatan.

"mengaharapkan kepada lapisan masyarakat untuk tidak mencuri listrik ilegal, karena akan dikenakan sanksi tindak pidana, mulai dari sekarang marilah kita bersama-sama untuk memeranginya agar anak cucu kita dapat tidur nyenyak di rumah. Karena listrik untuk kehidupan yang lebih baik," pesannya.

Ketua YLKI Sumut, H Abu Bakar Sidiq yang juga hadir mengimbau, "Dengan tidak mencuri arus listrik berarti kita mengurangi pemadaman, mari kita bekerja sama untuk menanggulangi permasalahan ini agar tidak ada lagi pemadaman di daerah-daerah," tegasnya.

Read More