[wins@/HARI INI]
Selasa, 24 Maret 2009
Bangunan Bersamalah di Kota Medan
Kunjungan Kerja Komisi D
*Penataan Reklame dan Cantumkan Masa Izin Berlaku
HARIAN SORE 'HARI INI'
(10.10 WIB) Komisi D DPRD
Ketua Komisi Hendra DS saat melakukan kunjungan kerja komisi ke Dinas Pertamanan Kota Medan, kemarin di kantor Dinas tersebut. Rombongan komisi D yang juga diikuti Wakil ketua CP Nainggolan, sekretaris Adi Munasip dan anggota Rahim Siregar, Mufli Simanullang, Jansen Sibarani, Tahi Sinambela, Yasni Rahma dan Azwar Manday. Sedangkan kunker komisi D ini diterima kadis Pertamanan Kota Medan H M Idham SH dan beberapa stafnya.
Menurutnya, dengan mencantumkan masa berlaku izin pada reklame yang terpasang dapat mempermudah masyarakat mengawasi reklame maupun spanduk soal izin yang kadaluarsa. Bahkan, dengan tercantumnnya masa berlaku tersebut , dugaan kolusi antara pemilik reklame dengan oknum pejabat dinas Pertamanan mudah diawasi sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi reklame dapat ditingkatkan.
Dia menyarankan kepada Kadis Pertamanan yang baru 1 minggu menjabat segera melakukan penataan reklame di
reklame di
Dia mengharapkan, agar berbuat maksimal menyelesaikan 3 hal yang dianggap krusial di
Menananggapi hal itu, Kadis Pertamanan Kota Medan H M Idham SH mengatakan, pihaknya tetap membutuhkan masukan dan dukungan dari DPRD Medan khusunya penataan reklame di
Pihaknya akan melakukan penghijauan diseluruh
DPRD Medan: Tolak Kadis Impor, Pemko Medan Buruk
*Banyak Lurah yang Definitif
HARIAN SORE 'HARI INI'
(MEDAN 10.31 WIB) DPRD Kota Medan (Dewan Perwakilan Rakyat) secara tegas menolak rencana pengangkatan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Medan yang berasal dari luar Kota Medan. Pasalnya pengangkatan pejabat baru yang bukan dari Kota Medan tersebut tidak mendidik dan menilai Birokrasi Pemko Medan Buruk.
Ketua DPRD Medan Syahdah Syah Putra kepada HARI INI di ruang kerja tadi pagi, menolak pejabat impor itu disampaikan tentang adanya rencana pengangkatan pejabat baru dari luar kota Medan untuk menduduki jabatan Kadis PU Medan.
“Sangat tidak mendidik jika Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan mengangkat pejabat yang bukan berasal dari Pemko Medan sendiri, untuk mendidik jabatan Kadis PU Medan, jika pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Medan sudah diangkat menjadi pejabat provinsi, maka untuk mengisi kekokosongan jabataan di Medan tersebut, harus diangkatpejabat yang berada dibawahnya,” ujarnya.
Artinya harus ada proses naik kelas dari pejabat yang dibawahnya menjadi pimpinan SKPD , bukan harus mengambil pejabat lain yang bukan dari Pemko Medan sendiri, Baperjakat harus mempertimbangkan karier PNS sebagai fungsional harus didik. “Jika pimpinannya mendapatkan promosi ke Pemprovsu, maka bawahannya harus mendapatkan promosi dan itu harus dipertimbangkan Baperjakat. Jika pejabatnya didatangkan dari atas itu tidak mendidik,” tambahya.
Dia menambahkan, hal itu tidak tepat dikarenakan pejabat impor belum tentu tahu situasi Kota Medan dari segala aspek yang ada. Syahdan meyakini PJ walikota Medan sependapat dengan DPRD Medan dalam pengangkatan pejabat dijajaran Pemko Medan, dengan mempertimbangkan karier dari setia fungsional SKPD.
Birokrasi Pemko Medan Buruk
Menanggapi hal itu, anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota (DPRD) Medan, H.Ahmad, dia menilai, birokrasi di Kota Medan sangat buruk, banyak lurah yang tidak devinitif, padahal Medan merupakan barometer kabupeten/kota di Sumatera Utara.
Penilaian ini disampaikanya saat rapat dengra pendapat (RDP) antar Komisi A DPRD Medan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota (Pemko) Medan di gedung DPRD. “Hingga kini masih banyak lurah yang definitif dan rangkap jabatan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal,” jelasnya.
Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tahun 2007, tentang struktur organisasi pemerintahan berjalan lambat, sehingga pengisian pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) banyak yang masih kosong. “Kita melihat kinerja monitoring BKD lemah dan tak profesional, sehingga banyak jabatan di antaranya SKPD dan lurah di Pemko Medan tidak ter-monitoring,” jelasnya lagi.
Sekretaris Komisi A DPRD Medan Parlindungan Nasution mengatakan, banyaknya SKPD yang rangkap jabatan, membuat proses penganggaran terganggu padahal proses penganggaran erat kaitannya dengan kinerja SKPD. Perlu adanya kajian dalam penempatan pejabat SKPD di Pemko Medan. “Dalam pengisian jabatan di SKPD perlu adanya kajian, dan jangan sampai dalam pengisian itu ada unsur apa-apa dibalik pengangkatan itu,” ungkapnya.(darwinsyah)
HARIAN SORE 'HARI INI'
(MEDAN 10.31 WIB) DPRD Kota Medan (Dewan Perwakilan Rakyat) secara tegas menolak rencana pengangkatan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Medan yang berasal dari luar Kota Medan. Pasalnya pengangkatan pejabat baru yang bukan dari Kota Medan tersebut tidak mendidik dan menilai Birokrasi Pemko Medan Buruk.Ketua DPRD Medan Syahdah Syah Putra kepada HARI INI di ruang kerja tadi pagi, menolak pejabat impor itu disampaikan tentang adanya rencana pengangkatan pejabat baru dari luar kota Medan untuk menduduki jabatan Kadis PU Medan.
“Sangat tidak mendidik jika Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan mengangkat pejabat yang bukan berasal dari Pemko Medan sendiri, untuk mendidik jabatan Kadis PU Medan, jika pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Medan sudah diangkat menjadi pejabat provinsi, maka untuk mengisi kekokosongan jabataan di Medan tersebut, harus diangkatpejabat yang berada dibawahnya,” ujarnya.
Artinya harus ada proses naik kelas dari pejabat yang dibawahnya menjadi pimpinan SKPD , bukan harus mengambil pejabat lain yang bukan dari Pemko Medan sendiri, Baperjakat harus mempertimbangkan karier PNS sebagai fungsional harus didik. “Jika pimpinannya mendapatkan promosi ke Pemprovsu, maka bawahannya harus mendapatkan promosi dan itu harus dipertimbangkan Baperjakat. Jika pejabatnya didatangkan dari atas itu tidak mendidik,” tambahya.
Dia menambahkan, hal itu tidak tepat dikarenakan pejabat impor belum tentu tahu situasi Kota Medan dari segala aspek yang ada. Syahdan meyakini PJ walikota Medan sependapat dengan DPRD Medan dalam pengangkatan pejabat dijajaran Pemko Medan, dengan mempertimbangkan karier dari setia fungsional SKPD.
Birokrasi Pemko Medan Buruk
Menanggapi hal itu, anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota (DPRD) Medan, H.Ahmad, dia menilai, birokrasi di Kota Medan sangat buruk, banyak lurah yang tidak devinitif, padahal Medan merupakan barometer kabupeten/kota di Sumatera Utara.
Penilaian ini disampaikanya saat rapat dengra pendapat (RDP) antar Komisi A DPRD Medan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota (Pemko) Medan di gedung DPRD. “Hingga kini masih banyak lurah yang definitif dan rangkap jabatan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal,” jelasnya.
Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tahun 2007, tentang struktur organisasi pemerintahan berjalan lambat, sehingga pengisian pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) banyak yang masih kosong. “Kita melihat kinerja monitoring BKD lemah dan tak profesional, sehingga banyak jabatan di antaranya SKPD dan lurah di Pemko Medan tidak ter-monitoring,” jelasnya lagi.
Sekretaris Komisi A DPRD Medan Parlindungan Nasution mengatakan, banyaknya SKPD yang rangkap jabatan, membuat proses penganggaran terganggu padahal proses penganggaran erat kaitannya dengan kinerja SKPD. Perlu adanya kajian dalam penempatan pejabat SKPD di Pemko Medan. “Dalam pengisian jabatan di SKPD perlu adanya kajian, dan jangan sampai dalam pengisian itu ada unsur apa-apa dibalik pengangkatan itu,” ungkapnya.(darwinsyah)
Minggu, 22 Maret 2009
Hari Gerakan Bulan K3
Menakertrans: Tingkat Kecelakaan Menurun tapi PHK Masih Tinggi
HARIAN SORE 'HARI INI'
Tema Hari Gerak Bulan K3 kali ini “Budayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja” menjadi tonggak bagaimana meningkatkan kesejahteraan pekerja dan terbangun sebuah hubungan industrial yang harmonis, demokratif dan kondusif. Mencoba membangun kompetensi tenaga kerja dan para pencari kerja karena di
Terkait dengan tingkat kecelakaan, Menakertrans menjelaskan dengan adanya Gerak Bulan K3 tingkat kecelakan tahun ini menurun dari 97 ribu menjadi 25 ribu kecelakaan yang terjadi. Namun, dia meminta kepada Gubernur Sumatara untuk segera menjalankan Gerak K3 dapat dilaksanakan dengan maksimal, dengan terbentuknya koperasi dan klinik K3 melalui Depnakernas agar seluruh perusahaan yang ada di Indonesia bersama-sama membangun dalam meningkatkan tenaga kerja karena K3 dapat menjadi dasar budaya bagi perusahaan dan pemerintah.
”Apa arti pekerja mendapat gaji tapi keselamatannya tidak terjamin, Jamsostek harus turun gunung dan berkerja sama,” katanya.
Dia menambakan. Jamsostek harus meningkatkan kinerjanya tidak hanya menumpulkan uang dan iuran semata. Namun, apa kontribusinya terhadap para pekarja dan manajemen perusahaan tersebut. Yang notabene mereka adalah owner (Penanam Saham) dari jamsostek itu sendiri. Oleh karena, Jamsostek segera mensosialisasikan program-program untuk tenaga kerja, agar jaminan, keselamatan, kesehatan, kematian dan hari tua karena ada 97 juta lebih orang tenaga kerja yang harus diperhatikan. oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 24 tahun 2006 untuk perlindungaan jaminan tenaga kerja informal agar tidak terjadi diskriminasi.
Ketika ditanyakan mengenai PHK tenaga kerja masih tinggi kepada HARI INI dia menyatakan akibat krisis global ini sekitar 39.700 ribu tenaga, 34.000 ribu masih dalam mediasi dengan perusahaan. Bagi perusahaan yang mem-PHK tenaga kerjanya kita akan terus melakukan mediasi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Apabila terdapat PHK sepihak oleh perusahan, pemerintah melalui Depnakernas akan memanggil perusahaan yang terkait untuk segera mengevaluasi ulang dan mencari solusi
Menanggapi keselamatan dan kesehatan kerja menurut Kepala BTN Cabang Medan, DR Hulmansyah MM, MSi, MA menjelaskan bersama Jamsotek Mitra Usaha cabang Belawan. Gerak bulan K3 menarik perhatian karena tingkat kecelakaan tenaga kerja masih tinggi makanya dengan ini kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan
Secara terpisah, Ketua DPRD Kota Medan, Syadansyah, menyatakan, dalam hal in, pihak Kota DPRD Medan hanya dapat memantau dan mengawasi kinerja perusahaan yang mem-PHK dan sejauhmana perusuhaan tersebut memberi jaminan keselamatan dan kesehatan kerja agar angka kecelakaan bisa menurun dan kesejahteraan buruh terjamin. jelasnya. [darwinsyah]
DPRD Medan: Data Penduduk Miskin Tidak Akurat
HARIAN SORE 'HARI INI'
(11.21 WIB) Kekecawaan sejumlah masyarakat atas tidak masuknya ke dalam kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM), yang berakibat tidak memperoleh jatah Besar Miskin (Raskin), seperti yang terjadi di Kelurahan Kampung Salam Belawan belakangan menjadi polemik.
Pasalnya mereka yang benar-benar miskin tidak mendapat apa yang mejadi haknya, ini menunjukkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akurat, untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan mempertanyakan proses pendataan yang dilakukan oleh BPS.
Seperti ungkap Anggota Komis B DPRD Medan Ir Yusran Amansyah Lubis yang mempertanyakan kepada BPS tentang data orang miskin di kota Medan ."Kita mempertanyakan proses pendataan yang dilakukan oleh BPS, karena sampai hari ini data penduduk miskin di kota Medan masih belum akurat," ujarnya kepada HARI INI di gedung dewan Senin pagi.
Politisi dari Partai Demokrat Kota Medan ini menyebutkan, sesuai informasi yang diperolehnya, masih terjadi simpang siur soal penduduk miskin yang berhak menerima Raskin, dimana ada yang tidak berhak menerima, tapi justeru terdaftar sebagai penerima, bahkan ada yang sudah meninggal dunia tapi masih juga terdata, ujar Yusran.
Ini menunjukkan lemahnya sistem pendataan terhadap penduduk miskin tersebut, inilah sesungguhnya yang harus disikapi oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan, sebab dikhawatirkan persoalan ini bisa menjadi polemik berkepanangan ditengah-tengah masyarakat, dengan asumsi terjadi pilih kasih dalam menentukan penduduk miskin di kota Medan, tegas Yusran.
Pendapat yang sama juga dikemukan oleh Ketua Komisi B DPRD Medan Drs HM Subandi BSc, bahkan Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, data rakyat miskin di kota Medan sudah tidak efektif, sebab kebanyakan masih mengunakan data tahun 2005, walaupun ada juga yang menggunakan data baru, tapi mungkin itu hanya sebagian.
Dia mengimbau, sebaiknya jangan lagi mengunakan data lama, sebab banyak masyarakat yang sudah berubah status, seperti pindah masuk, pindah keluar, bahkan ada diantara yang sudah meninggal dunia.
"Jadi diimbau kepada camat, lurah untuk proaktif, paling tidak melakukan pendataan ulang, camat dan lurah harus menggunakan data valit dalam penyaluran Raskin ini kepada masyarakat, sehingga Raskin ini benar-benar tepat sasaran, sebab sampai saat ini data yang diberikan pihak BPS masih tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan,"imbuhnya.
Kepada pemerintah dia berharap jangan terpaku dengan data BPS, pemerintah harus segera memperbaki data tersebut, sabab dalam kurun waktu tertentu ada yang pindah masuk ada pula yang pindah keluar, sehingga diharapkan semua masyarakat terakomodir.
Pemerintah atau pihak yang menangani persoalan ini harus menggunaan data akurat dan terbaru, sehingga tidak menjadi persoalan baru di tengah-tengah masyarakat.Semua pihak terkait harus proaktif, terutama menyangkut status sosial masyarakat.
Datalah masyarakat itu sesuai kondisi rill, bukan berdasarkan data BPS, pemerintah harus melihat kondisi riil dilapangan bagaimana sesungguhnya persoalan pembagian raskin ini, sehingga persoalan ini tidak menjadi masalah baru, sebab bisa saja persoalan raskin ini menjadi konflik ditegah-tengah masyarakat, ungkapnya.[darwinsyah]
(11.21 WIB) Kekecawaan sejumlah masyarakat atas tidak masuknya ke dalam kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM), yang berakibat tidak memperoleh jatah Besar Miskin (Raskin), seperti yang terjadi di Kelurahan Kampung Salam Belawan belakangan menjadi polemik.
Pasalnya mereka yang benar-benar miskin tidak mendapat apa yang mejadi haknya, ini menunjukkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akurat, untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan mempertanyakan proses pendataan yang dilakukan oleh BPS.
Seperti ungkap Anggota Komis B DPRD Medan Ir Yusran Amansyah Lubis yang mempertanyakan kepada BPS tentang data orang miskin di kota Medan ."Kita mempertanyakan proses pendataan yang dilakukan oleh BPS, karena sampai hari ini data penduduk miskin di kota Medan masih belum akurat," ujarnya kepada HARI INI di gedung dewan Senin pagi.
Politisi dari Partai Demokrat Kota Medan ini menyebutkan, sesuai informasi yang diperolehnya, masih terjadi simpang siur soal penduduk miskin yang berhak menerima Raskin, dimana ada yang tidak berhak menerima, tapi justeru terdaftar sebagai penerima, bahkan ada yang sudah meninggal dunia tapi masih juga terdata, ujar Yusran.
Ini menunjukkan lemahnya sistem pendataan terhadap penduduk miskin tersebut, inilah sesungguhnya yang harus disikapi oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan, sebab dikhawatirkan persoalan ini bisa menjadi polemik berkepanangan ditengah-tengah masyarakat, dengan asumsi terjadi pilih kasih dalam menentukan penduduk miskin di kota Medan, tegas Yusran.
Pendapat yang sama juga dikemukan oleh Ketua Komisi B DPRD Medan Drs HM Subandi BSc, bahkan Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, data rakyat miskin di kota Medan sudah tidak efektif, sebab kebanyakan masih mengunakan data tahun 2005, walaupun ada juga yang menggunakan data baru, tapi mungkin itu hanya sebagian.
Dia mengimbau, sebaiknya jangan lagi mengunakan data lama, sebab banyak masyarakat yang sudah berubah status, seperti pindah masuk, pindah keluar, bahkan ada diantara yang sudah meninggal dunia.
"Jadi diimbau kepada camat, lurah untuk proaktif, paling tidak melakukan pendataan ulang, camat dan lurah harus menggunakan data valit dalam penyaluran Raskin ini kepada masyarakat, sehingga Raskin ini benar-benar tepat sasaran, sebab sampai saat ini data yang diberikan pihak BPS masih tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan,"imbuhnya.
Kepada pemerintah dia berharap jangan terpaku dengan data BPS, pemerintah harus segera memperbaki data tersebut, sabab dalam kurun waktu tertentu ada yang pindah masuk ada pula yang pindah keluar, sehingga diharapkan semua masyarakat terakomodir.
Pemerintah atau pihak yang menangani persoalan ini harus menggunaan data akurat dan terbaru, sehingga tidak menjadi persoalan baru di tengah-tengah masyarakat.Semua pihak terkait harus proaktif, terutama menyangkut status sosial masyarakat.
Datalah masyarakat itu sesuai kondisi rill, bukan berdasarkan data BPS, pemerintah harus melihat kondisi riil dilapangan bagaimana sesungguhnya persoalan pembagian raskin ini, sehingga persoalan ini tidak menjadi masalah baru, sebab bisa saja persoalan raskin ini menjadi konflik ditegah-tengah masyarakat, ungkapnya.[darwinsyah]
Surat Suara Banyak yang Rusak
*Puluhan Pekerja masih Antri
HARIAN SORE ‘HARI INI’
HARIAN SORE ‘HARI INI’
(09.30 WIB) Penyortiran dan pelipatan logistik pemilu masih berlangsung aman tapi
Terkait dengan
Membenarkan banyak
Pantauan HARI INI dilapangan puluhan pekerja masih salah seorang pekerja yang masih antri, Samsiah, 39 tahun warga Lingkungan VI ini mengatakan, Mulai Kamis, 19 Maret 2009 kemarin kita belum dapat bekerja untuk pelipatan surat suara. Alasannya, masih belum melengkapi administrasi. Padahal syarat-syarat administrasi sudah dipenuhi.
Tanggapan, Penanggung Jawab CV UD. Brahma, Bram, mengenai puluhan pekerja yang masih mengantri di luar gudang dia menjelaskan, pihaknya tetap akan mempekerjakan warga dan kami sedang mengurus adminitrasinya, memang masih banyak yang ingin pekerja yang antri bukan pihak CV UD. Brahma yang tidak mau mempekerjakan mereka. Tapi, masalah administrasi hal ini tidak bisa main-main karena untuk bisa keluar masuk harus mengenakan kartu pengenal yang telah kita sediakan.
Logistik Pemilu Aman
Kapolres KPPP Belawan, AKBP Robert Haryanto, menjelaskan pengamanan pelaksanaan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Medan, mengerahkan 40 personil untuk mengamankan Di Gudang Bulog Obros 6 Sumatera Mabar.
“
Dia menambahkan, tugas utama dari seluruh personil, mengamankan lokasi penyortiran dan pelipatan kertas suara dari hal-hal yang tidak diinginkan. “Baik itu di luar maupun di dalam ruang penyortiran maupun pelipatan kertas suara. Setiap hari petugas akan melakukan tugas tersebut bergiliran sesuai jadwalnya,” katanya.
Kapolres menegaskan, dalam persiapan hari pertama penyortiran dan pelipatan kertas suara, belum ditemukan permasalahan-permasalahan. “Semuanya masih berjalan dengan baik, dan kita harapkan demikian seterusnya hingga akhir jadwal yang sudah ditetapkan,” kata Robert Haryanto.(darwinsyah)
