This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

Jumat, 12 Juni 2009

Soal Ketidakmampuan Walikota

Seharusnya Tidak Perlu Disampaikan ke Publik


MEDAN
today
Pj Walikota Medan Afifuddin memberikan pengakuan ketidakmampuan dalam memimpin kota Medan, belum lama ini kepada wartawan.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Medan Ikrimah Hamidy ST mengatakan, jika seorang pimpinan seperti Walikota Medan menyatakan ketidakmampuannya, ini merupakan upaya mengambil alih tanggungjawab bawahan.

Artinya kalau seorang walikota menyatakan ketidakmampuannya, ini sebagai bentuk pengambilalihan tanggunjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sebagai seorang pemimpin memang harus begitu, kata Ikrimah. Karena SKPD sebagai pelaksana teknis hanya bertanggungjawab kepada atasannya yakni kepala daerah dalam hal ini walikota, sementara yang bertanggungjawab ke publik adalah walikota itu sendiri, sehingga sikap Walikota Medan yang menyatakan ketidakmampuannya merupakan sikap terpuji.

Namun di sisi lain ini merupakan stetmen sesungguhnya tidak perlu disampaikan ke publik, sebab segmen ini mengandung multi tafsir, bahwa kata-kata tidak mampu menggambarkan ketidakberdayaannya sebagai seorang Walikota Medan terhadap masalah yang ada di masyarakat, yang muaranya ada kekuatan lain di balik ini.

"Sebagai politisi saya melihat ada tekanan dari pihak lain, sehingga dia tidak bisa berbuat sesuatu, bahkan jika dilihat dari sudut pandang negatif, pernyataan tidak mampu ini sama artinya dia ingin menunjukkan ke publik kalau dia tidak bisa bergerak, dampaknya masyarakat juga kurangnya semangat membatu pemerintah dalam membangun," katanya.

Untuk itu F-PKS DPRD Medan meminta kepada Walikota Medan agar bertindak tegas dengan menggunakan segala kewenangannya demi memperbaiki kota Medan, bukan bersembunyi di balik ketidakmampuannya. "Bangunlah kota Medan ini dengan segenap kewenangan yang ada," kata Ikrimah.

Pengakuan Walikota Tak Mampu, Pernyataan "Konyol dan Memalukan"


MEDAN
today
Pj Walikota Medan Drs Afifuddin Lubis tak mampu kelola keuangan Pemko Medan adalah pernyataan sikap konyol dan memalukan. Pernyataan ini dinilai tidak realistis dan hanya mempermalukan rakyat Medan.

Hal ini ditegaskan sejumlah anggota DPRD Medan kepada wartawan di gedung dewan, Jumat (12/6) menanggapi pernyataan Walikota Medan Drs Afifuddin Lubis yang mengaku tidak mampu mengelola Kota Medan khususnya masalah keuangan dan penataan infrastruktur.

Anggota dewan Jusmar Effendi, menilai sikap Walikota sangat tidak terpuji dan pembodohan terhadap masyarakat. Padahal Afifuddin sebelum menjadi Pj Walikota sudah pernah menjabat Sekda Pemko Medan, Plt Walikota Medan dan selanjutnya Pj Walikota Medan.

"Sangat tidak etis Afifuddin membuat pernyataan tidak sanggup. Jangan jangan ada masalah lain di balik semua ini. Kenapa Afifuddin ngomong seperti itu saat akhir jabatannya dan kenapa tidak saat dia hendak diangkat", terang Jusmar berapiapi. Jusmar menegaskan, hal ini harus menjadi pelajaran berharga bagi Gubernur Sumut untuk mengangkat Pj Walikota Medan yang baru, dimana Afifuddin masa jabatannya akan berakhir 1 Agustus ini.

Untuk itu, kata Jusmar, Gubsu harus benar-benar memilih figur Pj Walikota Medan yang baru. Tidak dapat dipungkiri, untuk memimpin kota Medan dengan masyarakat yang heterogen dan persoalan yang kompleks harus memiliki pemimpin yang tegas dan bijak.

"Bukan seperti Walikota sekarang yang plin plan", bebernya. Bukan itu saja kata Jusmar, kinerja kabag keuangan Pemko Medan harus dievalusi.

Selasa, 09 Juni 2009

Pemko dan Dewan Dukung Usaha Produk Lokal

MEDANtoday Koperasi Kota Medan Yus'ar meyampaikan, terhitung 31 Desember 2008 lalu sebanyak 1.984 koperasi di Medan. Sedangkan yang masih aktif 1.382 koperasi. Untuk jumlah annggota sekitar 1 juta lebih.

Hal itu dikatakannya dalam rapat sosialisasi dan serap aspirasi terhadap ranperda Kota Medan tentang pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilaksanakan di ruangan Paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (9/6).

Dalam kesempatan itu, Walikota Medan Afifuddin Lubis saat membuka dilksanakannya rapat sosialisasi ranperda UMKM mengatakan, sangat menyambut baik dan mendukung pengembangan dunia usaha produk lokal.

Disampaikan, Pemko Medan tetap berupaya pemberdayaan tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan. Sedangkan usulan ranperda inisiatif dewan diharapkan memberikan nuansa baru membantu dan mengembangkan usaha kecil menengah.

Ketua DPRD Medan Syahdansyah Putra mengatakan, saat ini Pemko dan DPRD Medan berkonsentrasi menyusun program pengembangan UMKM di kota Medan. Dewan disebutkannya akan tetap memperjuangkan peraturan daerah yang berpihak terhadap pelaku usaha masyarakat. Untuk itu kata Syahdan, DPRD mengharapkan apresiasi yang positif dari seluruh pihak karena tujuannya membantu masyarakat kecil.

Indomaret Rugikan UKM


MEDANtoday Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan meminta pembatasan minimarket Indomaret khususnya di Kota Medan. Hal ini terungkap dalam rapat sosialisasi dan serap aspirasi terhadap Ranperda Kota Medan tentang pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilaksanakan di ruangan Paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (9/6).

“Kami minta Pemko Medan dan pihak terkait untuk menindaklanjuti keberadaan Indomaret di Kota Medan,” ungkap salah seorang peserta rapat sosialiasi ini. Peserta ini juga mengatakan, keberadaan Indomaret di Kota Medan dinilainnya sudah sangat memprihatinkan, dimana keberadaannya hanya 500 meter.

“Lihat saja, keberadaan Indomaret di Kota Medan sudah sangat memprihatinkan, dimana jarak antara satu dan yang lainnya hanya berjarak 500 meter,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, terkait hal ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengatakan akan melakukan penataan terhadap keberadaan mini market tersebut pada bulan juli besok, ia juga mengatakan. ‘Kita akan melakukan penataan kembali terkait hal ini,” ungkapnya.

Pelesiran Tirtanadi dan Wartawan FITRA: "Itu Upaya Suap"


MEDANtoday Terkait dengan pemberitaan di beberapa media cetak, pihak PDAM Tirtanadi telah membawa beberapa wartawan untuk lakukan studi banding yang notebene pelesiran ke Kota Bogor. Sekretaris Ekaekutif Forum Independen Transfaransi untuk Anggaran (FITRA), Elfenda Ananda menegaskan, bahwa apa yang dilakukan Tirtanadi tersebut ialah upaya suap.

"Apa yang dilakukan pihak Tirtanadi dengan membawa beberapa wartawan ke Kota Bogor beberapa waktu lalu ialah upaya suap untuk menepis pemberitaan miring menyangkut biaya administrasi yang dilakukan perusahaan milik Pemprovsu itu," tegas Elfenda, kepada wartawan, Selasa (9/6).

Namun demikian kata Elfenda, bukan berarti masyarakat diam saja dengan apa yang telah dilakukan Tirtanadi ini. Karena tetap saja semua komponen masyarakat harus menolak pemberlakuan biaya administrasi tersebut.

"Kita tidak yakin kawan-kawan jurnalistik akan tutup mulut. Karena apa yang dilakukan Tirtanadi ini, justru ini harus di blow-up sebagai bagian dari penyuapan, karena bukan kawan-kawan wartawan saja yang difasilitasi untuk pelesiran oleh Tirtanadi ini. Tetapi seperti yang kita baca di media bahwa anggota DPRD Sumut juga pernah difasilitasi untuk melakukan hal yang sama yaitu studi banding," sebutnya.

Pada kesempatan itu Elfenda juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar segera memeriksa manajemen keuangan PDAM Tirtanadi. Karena menurutnya, diduga banyak indikasi kebocoran-kebocoran keuangan yang dilakukan Tirtanadi.

"Seharusnya Tirtanadi itu tidak pernah rugi, karena Tirtanadi hanya mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang sudah ada. Air tidak beli kok malah rugi, inikan namanya pembodohan, ya kita minta kepada KPK untuk segera memeriksa manajemen di PDAM Tirtanadi ini," tandasnya.

Jumat, 22 Mei 2009

Besok, PLN Padamkan Listrik di 34 Titik

MEDANtoday Menyusul akan diadakannya pekerjaan pemeliharaan jamperan, perampalan pohon, penggeseran tiang TM Beton I Batang dan perbaikan LBS yang rusak, listrik di 34 titik di Kota Medan, Sabtu besok, listrik bakal padam.

Ke-34 titik itu diantaranya Jalan B Katamso, Ir H Juanda, H Misbah , Samanhudi, Mongonsidi, Polonia, Multatuli, dan Avros Kelapa Sawit.

Kawasan lainnya yang direncanakan akan mengalami pemadaman listrik, diantaranya Jalan Medan Belawan Km 8, Jamin Ginting, Dr Mansyur, Kompleks USU, Setia Budi, Karya Sembada, Pasar 1 Jamin Ginting, SM Raja, Pasar Merah, Laksana, Halat, Pencak, Selamat, Garu I, Garu II, Garu III, Pelangi, STM, Sakti Lubis, Rahmadsyah, Kapten Jumhana, Al Falah, Mahkamah, Lubang Kelewang, dan Gedung Arca.

Kesemuanya itu, merupakan wilayah PT PLN (Persero) Cabang Rayon Medan Baru, Medan Kota, Medan Timur. Terkait pemadaman besok, Humas PT PLN (Persero) Cabang Medan baru-baru ini, mengatakan permohonan maafnya kepada seluruh pelanggan, dan PT PLN akan mengupayakan semaksimal mungkin agar pemeliharaan dapat segera diselesaikan.

KPU Medan Sosialisasi Pilpres

MEDANtoday Komisi Pemilihan umum (KPU) Kota Medan melakukan sosialiasasi ke masyarakat kota Medan, tadi pagi. Sosialisasi tersebut digelar di empat kawasan, antara lain Sei Sikambing, Glugur, Aksara dan bundaran air mancur di Jalan Gatot Subroto Medan dengan membagikan brosur.

Pembagian brosur sosialisasi stiker pemilihan presiden (pilpres) langsung dipimpin Ketua KPU Kota Medan, Evi Novida Ginting. Selain membagi-bagikan stiker kepada para pengendara, Ketua KPU Kota Medan, juga mendatangi kawasan kompleks perumahan toko (ruko) di kawasan Jalan Gatot Subroto Medan.

Evi Ginting juga mengajak para warga untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Pilpres 8 Juli 2009 nanti.

Selain itu, Evi Ginting menuturkan kepada warga yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS) yang ada di kelurahan untuk segera melaporkan hal tersebut kepada pihak petugas PPS setempat.

Batas penetapan data terakhir Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini akan diumumkan pada 24 Mei 2009.

Pada Pilpres ini, Evi juga memperkirakan adanya pertambahan pemilih di kota Medan. Pertambahan tersebut berkisar 4 persen. Dimana sektor penambahan pemilih ini nantinya berasal dari para mahasiswa yang belajar di Medan dan para buruh yang bekerja di kawasan industri serta adanya pertambahan bagi pemilih pemula.