Ekonomi Today

PTPN II Tidak Pernah Menjual Tanah

Banyak suara-suara sumbang yang menuduh kalau PTPN II telah menjual lahannya melalui Hak Guna Usaha (HGU) yang selama ini dikelolanya kepada perusahaan asing. Namun tuduhan tersebut Humas Legino Jauri, dan mengatakan, tidak ada lahan PTPN II yang dijual, yang ada penyewaan tanah melalui Sistem Kerjasama Operasi (KSO).

Dijelaskan Legino, KSO tidaklah sama dengan penjualan lahan tetapi tidak lebih merupakan kerjasama bagi hasil perkebunan. Luas lahan yang dikelola dan masuk dalam KSO mencapai 20.221 hektar yang keseluruhannya berada di Langkat. PTPN II menyewakan lahan tersebut kepada PT Langkat Nusantara Kepong (LNK).

"Lahan kebun yang terdapat di kawasan Bukit Lawang, Tanjung Keliling, Padang Brahrang, Besilam dan Kebun Gohor Lama terbagi dalam pemisahan lima kebun yang cakupan luas seluruhnya 20.221 hektar mencakup luas kebun kelapa sawit 13.389,89 hektar dan kebun karet 6.815,73 hektar.

PT KLN sesuai KSO akan menanam modal Rp 800 miliar. Dana sebesar itu diantaranya akan digunakan merehabilitasi tanaman kebun kelapa sawit, tanaman karet sekaligus merehabilitasi pabrik yang selama ini di bawah pengelolaan PTPN II," katanya.

Dijelaskannya, melalui KSO diyakini cukup efektif menggairahkan kembali kinerja penglolaan PTPN II sekaligus membuka lowongan kerja bagi masyarakat. KSO ini sudah pilihan yang dianggap merupakan solusi terbaik karena diharapkan produksi kebun sawit di wilayah yang masuk paket KSO meningkat hingga mencapai 27 ton per hektar.

Tanaman Herba Semakin Langka, Pengrajin Jamu Kewalahan

MEDAN | tanaman herba (obat-obatan) kurang mendapat perhatian masyarakat. Jenis tanaman obat-obatan kurang dikenal dibandingkan tanaman hias dan bunga-bungaan seperti aglonema, anthurium atau sansiveira. Namun sebenarnya manfaat tanaman obat-obatan lebih menguntungkan dari sisi ekonomi, karena sejumlah tanaman herba tidak kalah berharga dibandingkan tanaman hias.

Sarinten yang lebih akrab disapa Mak Inten penduduk Jalan Marelan VII Medan Marelan pembudidaya tanam-tanaman Herba dan pengrajin jamu tradisionil mengatakan, pada 15 Juni-15 Juli 2009, ia diundang secara khusus oleh Fakultas Pertanian Universitas Siantar (USI) untuk mengikuti pameran dan bursa tanaman hias dan obat-obatan FP USI Expo 2009. Rektor USI Drs Ulung Napitupulu MSi dan Ketua USI Expo 2009 Ir Mustafa Ginting, MSi memberi penghormatan spesial kepadanya untuk memperkenalkan aneka jenis tanaman obat-obatan di Kota Siantar.

"Masyarakat Siantar mulai meyakini tumbuhan herba sebagai alternatif penyembuhan penyakit selain obat-obatan berbahan kimia. Namun selaku pembudidaya tanaman herba dan pengrajin jamu sebagai minuman berkhasiat dari hari kehari akhirnya menemui masalah yaitu kehabisan bahan baku untuk pembuatan jamu. Salah satu contoh tanaman kumis kucing saat ini mulai terasa sangat sulit mendapatkannya," ujar Mak Inten.

Dia mengharapkan, pemerintah penuh perhatian untuk memberi bantuan mengatasi persoalan kelangkaan tanam-tanaman herba ini. Menurut pengrajin Jamu Sapu Jagat ini, atas bantuan dan petunjuk pemerintah masyarakat yang memiliki pekarangan yang tidur dapat dimanfaatkan dengan menanam tanaman herbal. Misalnya seperti tanaman kumis kucing, lidah buaya, daun dewa, temu lawak, kunyit dan tanaman lainnya. Selain itu berbagai jenis tanaman ini dapat menjadi apotik hidup pada setiap rumah tangga.

Impor Cina ke Sumut Masih Terbesar

MEDAN Meskipun nilai dan volumenya mengalami penurunan, impor China ke Sumatera Utara (Sumut) selama Juni 2009 masih yang terbesar dibandingkan negara impor utama lainnya, dengan perannya mencapai 25,05 % yakni US$42,26 juta, dari total nilai impor Sumut selama Juni US$168,70 juta.

Dibandingkan bulan sebelumnya, impor negeri tirai bambu itu menurun sebesar 37,13%, sedangkan terhadap Juni 2008 juga turun 38,27%. Begitu juga dilihat dari volumenya, turun dari sebanyak 54,40 ribu ton pada Mei 2009 menjadi 45,42 ribu ton pada Juni 2009.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut, Drs Alimuddin Sidabalok MBA melalui Kepala Seksi Statistik Niaga dan Jasa, Hafsyah Aprillia SE kepada Medantoday mengatakan, impor utama Cina ke Sumut adalah mesin-mesin/pesawat mekanik , yakni sebanyak 6,84 ribu ton pada Mei 2009. Jumlah ini turun pada Juni 2009 menjadi 3,22 ribu ton. Sedangkan nilainya US$ 29,25 juta pada Mei 2009, turun menjadi US$7,98 juta pada uni 2009.

Dia menyebutkan, selain Cina, nilai impor negara asal lainnya juga mengalami penurunan, yaitu Singapura turun 90,70%, Argentina 44,57%, Thailand 24,68%, dan Australia 7,91%. Sedangkan negara asal utama yang mengalami peningkatan impor adalah Arab Saudi 85,91%, Jepang 48,86%, India 35,33%, Amerika Serikat 29,27%, dan Malaysia 21,91%.

“Secara keseluruhan selama Juni 2009, impor sepuluh negara utama tersebut memberikan peran 73,57 persen terhadap total impor Sumut. Dari sisi nilai, sepuluh negara di atas mengalami penurunan 22,18 persen dibanding impor bulan Mei 2009,” ujar Hafsyah.

Read More

IHSG Masih Tertekan, Cermati Harga Saham BUMI

MEDAN Pada perdagangan Agustus ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih mengalami tekanan di sesi awal. Namun, beberapa saham direkomendasikan beli di harga rendah, seperti BUMI, BDMN, BMRI dan BNII.

Analis dari Panca Global Securities Betrand Raynaldi melalui Humas PT Danaraksa (Persero) Cabang Medan, Gunawan Bonjamin mengatakan, IHSG memasuki Agustus ini akan mengalami koreksi di awal perdagangan. Salah satu penyebabnya adalah momentum laporan keuangan emiten kuartal kedua dan semester pertama 2009 yang dinilai sudah berakhir.

Selain itu, tekanan juga berasal dari pelemahan saham PT Bumi Resources (BUMI) yang sepanjang pekan lalu menguat signifikan 36,6%. "Koreksi saham BUMI akan berimbas ke pelemahan bursa" ujarnya.

Menurut Raynaldi, rumor yang beredar di pasar menyebutkan bahwa harga BUMI pekan ini akan ditarik ke level Rp 3.000 per lembarnya. Hal ini terkait convertible bond (CB) yang diterbitkan perseroan untuk mencari dana segar.

"Dengan adanya CB ini, maka harga saham BUMI akan dinaikkan sehingga menarik ketika konversi," katanya.

Bertrand juga mengungkapkan, sentimen saham BUMI masih akan terus mendominasi pergerakan bursa, mengingat emiten batubara ini merupakan saham primadona yang cukup likuid di pasar.

Ia menambahkan, pengumuman inflasi awal pekan ini, juga akan mempengaruhi pergerakan bursa. Tingkat inflasi Juli diperkirakan masih rendah secara tahunan, namun secara bulanan diekspektasikan mengalami peningkatan.

Tekanan terhadap inflasi berasal dari insiden bom di Mega Kuningan pertengahan bulan lalu, yang sempat membuat fluktuasi harga barang-barang. "Selain itu musim tahun ajaran baru, dimana kebutuhan untuk perlengkapan sekolah meningkat," imbuhnya.

Di sisi lain, bursa Wall Street yang akhir pekan lalu ditutup mixed, akibat aksi ambil untung, bisa mendorong pelemahan IHSG. Indeks Dow Jones (DJIA) ditutup naik 17,15 poin (0,19%) ke level 9.171,61, indeks Standard & Poor's 500 naik 0,73% (0,07%) ke 987,48 namun indeks Nasdaq melemah 5,80 poin (0,29%) ke level 1.978,50.

Sepekan ini, Dow Jones naik 0,9%, S&P 500 naik 0,8% dan Nasdaq naik 0,6%. Sedangkan sejak awal Juli, Dow Jones naik 8,6%, S&P 500 naik 7,4% dan Nasdaq naik 7,8%. Sentimen berasal dari rilisnya angka pertumbuhan ekonomi AS (GDP) yang mengalami kontraksi 1%, lebih baik dari ekspektasi ekonom 1.4%. Selain indeks manufaktur Chicago yang melejit ke level tertinggi sejak September.

Aksi Beli di Harga Rendah
Terkait prediksi pelemahan bursa, Bertrand menyarankan investor untuk melakukan aksi beli di harga rendah, terutama saham-saham yang prospektif ke depannya. Beberapa saham yang direkomendasikan adalah PT Bank Danamon (BDMN), PT Bank Mandiri (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia (BBNI), seiring ekspektasi pemangkasan suku bunga. Sedangkan BUMI disarankan karena aksi korporasinya yang diperkirakan akan mendongkrak kinerja perseroan. "Buy on weakness pada saham emiten-emiten ini," timpalnya.

Menurut Raynaldi, sentimen penguatan IHSG bisa jadi datang dari harga minyak yang akhir pekan lalu kembali naik. Harga kontrak minyak mentah Nymex September naik US$ 2,51 menjadi US$ 69,45 per barel.

Read More

Imbas Kebakaran Hutan di Riau

Suhu di Medan dan Sumut Capai 35 Derajat Celcius

MEDAN Banyaknya titik api yang disebabkan kebakaran hutan di Provinsi Riau dan Jambi selama Juli hingga 3 Agustus 2009 membuat suhu udara di Provinsi Sumut semakin panas, yakni mencapai rata-rata 35 derajat Celcius pada siang hari dan asap kabut mulai nampak di sejumlah daerah kabupaten di Sumut. Namun kondisi ini belum terlalu menganggu aktivitas penerbangan di bandara Polonia Medan.

Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Metereologi dan Geofisika (BMG) Polonia Medan, Firman AMG kepada Medantoday mengungkapkan hal tersebut, melalui telepon selulernya.

Dia menyebutkan, titik api cenderung rata-rata meningkat dan masih banyak selama tiga hari belakangan ini. Pada 31 Juli 2009 titik api di Provinsi Riau mencapai 332 hot spot (titik api), sedangankan pada 1 Agustus naik lagi menjadi 482 titik, dan kemudian 2 Agustus 2009 (kemarin) menjadi 318 titik.

Di wilayah Sumut, kata Firman, Kabupaten Labuhanbatu dan Mandailing Natal (Madina) adalah daerah yang paling banyak dikitari asap kabut akibat kebakaran hutan Riau itu, karena daerahnya lebih dekat dengan provinsi yang berbatasan langsung dengan Sumut itu.

“Di Sumut saat ini titik api tidak sebanyak di Riau, jambi dan Sumsel itu. Ya..tidak sampai puluhanlah,” ujar Firman.

Menurut dia, suhu udara panas dan asap dari ratusan titik api di hutan Riau itu sudah mulai memasuki Sumut dalm seminggu belakangan ini. Angin Tenggara sudah masuk ke wilayah Sumut membawa asap itu.

Selain itu, ungkap Firman lagi, efek rumah kaca juga membuat radiasi dan gelombang panjang dari pengaruh pemanasan bumi tidak bisa lepas bebas ke angkasa tapi radiasinya kembali memantul ke bumi. “Jadi udara terperangkap, inilah menjadi udara bertambah panas.

Masuk Musim Penghujan
Namun dijelaskan Firman, memasuki pertengahan akhir Agustus ini suhu udara panas kembali turun, seiring dengan memasuki musim penghujan. Bahkan ungkap ahli geofisika ini, musim hujan yang datang tahun ini bersifat ekstrim.

“Ekstrim karena hujan deras diiringi angin kencang dan puting beliung. Ini diakibatkan tekanan yang rendah dari suhu panas itu sehingga udara renggang, dan awan columunimbus (CB) pun menjulang,” katanya.

Menurut Firman, sejauh ini akibat kabut asap dari kebakaran hutan Riau itu belum terlalu mempengaruhi penerbangan baik waktu take off maupun waktu landas..

“Arah pandang di sekitar bandara Polonia Medan masih aman bagi penerbangan, yaitu sekitar 2.000-3.000 meter paling rendah atau paling dekat,” ujarnyai.

Read More

Cabai Merah dan Angkutan Udara Picu Inflasi Medan dan Sumut

MEDAN |Kenaikan harga cabai merah dan angkutan udara selama Juli 2009 memicu inflasi kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) selama satu bulan tersebut. Pada bulan Juli 2009 kota Medan mengalami inflasi 1,20%, sedangkan Provinsi Sumut 1,15%. Inflasi Sumut ini lebih besar dibandingkan inflasi nasional 0,45%.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut, Drs Alimuddin Sidabalok MBA kepada wartawan dalam siaran persnya mengungkapkan, secara kumulatif (Januari-Juli 2009) inflasi Sumut sebesar 0,23%, dan nasional 0,66%. Sedangkan secara year on year (Juli 2008 terhadap Juli 2009) inflasi Sumut 2,31% dan Nasional 2,71%.

Sementara tiga kota IHK (Indeks Harga Konsumen) juga mengalami inflasi yakni; Pematangsiantar 1,04%, Sibolga 0,97%, dan Padangsidempuan 0,61%.

“Bulan Juli, inflasi kota Medan dan Sumut paling utama dipengaruhi dengan naiknya harga beberapa komoditas di pasar, terutama cabai merah dan angkutan udara yang masing-masing mengalami kenaikan 39,58 persen dan 20,51 persen,” ujar Alimuddin.

Didampingi Kepala Bidang (Kabid) Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Stastik (IPDS), Panusunan Siregar MSi, Sidabalok menyebutkan, selain harga cabai merah dan angkutan udara, komoditas lain yang ikut mempengaruhi IHK untuk penghitungan inflasi yakni; harga sepeda motor naik 5,51%, ikan kembung/gembung 12,98%, rokok kretek filter 3,54%, upah pembantu rumah tangga 2,04%, ikan dencis 7,40%, ikan tongkol 10,56%, teh manis 40%, bawang putih 50,13%, daging ayam ras 2,34%.

Alimuddin menjelaskan, dari 16 kota IHK di Pulau Sumatera , seluruh kota mengalami inflasi tertinggi di Bengkulu 1,61% dan inflasi terendah terjadi di Batam 0,15%.

Di Indonesia, dari 66 kota IHK sebanyak 4 kota mengalami deflasi, dimana deflasi terbesar terjadi di Jayapura 0,55% dan terendah di Samarinda 0,18%. Sedangkan 62 kota lainnya mengalami inflasi, dimana inflasi tertinggi terjadi di Sorong 2,29% dan terendah di Purwokerto 0,01%.

Read More

Lahan KIM masih diminati perusahaan

MEDAN (bisnis.com): Provinsi Sumatra Utara (Sumut) masih diminati sebagai tempat investasi, yang ditandai dengan masih terus terjualnya lahan di Kawasan Industri Medan (KIM) hingga tahun ini.

"Belum lama ini misalnya sudah terjual dua hektare di KIM 2 dengan pembeli dua PMDN sehingga jumlah perusahaan yang akan beroperasi di kawasan itu bertambah dari dewasa ini yang sudah mencapai 225 perusahaan yang sudah dan akan beroperasi di seluruh kawasn KIM itu," kata Humas KIM, P Simanjuntak di Medan.

Diperkirakan, lahan-lahan di KIM masih akan terus terjual karena sejumlah pengusaha nasional dan asing sudah meninjau dan mempertanyakan harga jual di KIM yang bervariasi mulai dari Rp450 ribu per meter.

"KIM bekerja sama dengan PT Bangun Graha Nusantara menargetkan bisa menjual 100 hektare dengan batas waktu yang tidak ditetapkan," katanya.

Dari 100 hektare, diperkirakan hanya 70 persen yang akan dijual sedangkan sisanya untuk sarana dan prasarana di kawasan lahan yang akan dijual itu.

Untuk menarik minat beli lahan, kata dia, manajemen KIM terus membenahi infrastruktur, meski diakui dana pemeliharaaan yang dikutip dari perusahaan yang beroperasi di kawasan itu masih belum memadai.

Read More

BERITA MEDAN

Indomaret Geser dan Rugilan UKM
*Disperindag: Akan Menata kembali

Oleh Mhd Darwinsyah Purba

Persaingan dunia usaha mungkin saja terjadi apalagi di daerah kota besar yang tengah merambat menjadi metropolitan. Kota Medan adalah salah satu ladang subur tempat berkembangnya dunia usaha, namun jika persaingan tidak dikontrol akan berakibat terpuruknya (UKM) Usaha Kecil Menengah dan usaha mikro.
Dari Pantauan Bisnis Indonesia dilapangan keberadaan Indomaret di Kota Medan dinilainnya sudah sangat memprihatinkan, di mana keberadaannya hanya 500 meter. Jika diamati keberadaan Indomaret di Kota Medan sudah sangat memprihatinkan, di mana jarak antara satu dan yang lainnya hanya berjarak 500 meter.

Gerak laju usaha Indomaret sangat pesat belakangan ini, namun yang jadi masalah, keberadaan mereka (Indomaret-red) ternyata berdampak semakin terpuruknya usaha kecil dan mikro, terutama pedagang eceran. Bagaimana tidak, sasaran pasar Indomaret adalah konsumen semua kalangan masyarakat. Lokasi gerai/unit usaha yang strategis dimaksudkan untuk memudahkan Indomaret melayani sasaran demografisnya yaitu keluarga.
Strategi pemasaran Indomaret diintegrasikan dengan kegiatan promosi. Secara berkala Indomaret menjalankan program promosi dengan berbagai cara, seperti memberikan harga khusus, undian berhadiah maupun hadiah langsung.
Saat ini Indomaret memiliki 12 pusat distribusi di Ancol Jakarta, Cimanggis Depok, Tangerang, Bekasi, Parung, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Jember, Surabaya, Lampung dan Medan. Dengan menjalin lebih dari 500 pemasok dan di Medan sendiri lebih dari 50 unit usaha yang tersebar di berbagai lokasi.
Namun, keberadaan Indomaret di Medan khususnya dinilai beberapa kalangan dapat menggeser kedudukan Usaha Kecil Menegnah (UKM) dan usaha mikro. Calon anggota DPRD-SU, Brilian Moktar, SE yang juga merupakan pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) kepada Bisinis Indonesia menjelaskan akan tergesernya keberadaan UKM yang tidak akan mampu bersaing dengan kegiatan Indomaret ini.
"Saat ini saja ada lebih 50 unit usaha Indomaret yang tersebar di Medan, jika ini tidak dibatasi bis membunuh UKM. Kalau sampai perusaan sejenis Indomaret dari Jakarta masuk ke Medan, bisa habis UKM. Sebaiknya pemerintah betul-betul menerapkan UU anti monopoli dan dapat dikontrol oleh KPPU," tutur Brilian.
Menurut Brilian lagi, pemerintah melalui presiden terpilih sudah bertekad memajukan ekonomi kerakyatan. Indomaret tidak bercirikan hal tersebut, sehingga keberadaannya (Indomaret-red) harus dibatasi. "Suatu sistem usaha tidak boleh menguasai kegiatan penjualannya dari hulu hingga hilir. Ini dapat membunuh pedagang eceran, karena distribusi lokal bisa terusik dan berakibat tidak sebandingnya omset dengan penambahan tenaga kerja," ungkapnya.
Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Drs. H. Basyrul Kamali, MM menegaskan, akan melakukan penataan terhadap keberadaan mini market tersebut pada bulan juli besok, ia juga mengatakan. ‘Kita akan melakukan penataan kembali terkait hal ini,” ungkapnya.


Jhon Tafbu : Pemerintah Pasif Tanggapi Kehadiran Indomaret

Oleh Mhd Darwinsyah Purba

Laju pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, khususnya di kota Medan mendongkrak persaingan usaha yang semakin keras. Berbagai upaya dilakukan para pelaku bisnis dari distribusi hingga retail guna memasarkan produknya kepada konsumen.
Kehadiran Indomaret di tengah-tengah persaingan usaha di kota Medan yang semakin ketat ini dinilai lambat laun akan menggusur kegiatan pedagang eceran dan distribusi lokal.
Menanggapi hal ini, Pengamat Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU), Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec kepada Bisnis Indonesia Jumat (31/07) tadi pagi memaparkan, pemerintahlah yang seharusnya lebih aktif mengatur dan mengelola dunia usaha. "Tentang keberadaan Indomaret, pemerintahlah yang harus lebih aktif. Faktanya di lapangan, pemerintah pasif dalam mengelola laju pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujarnya.
"Kita tidak bisa menyalahkan keberadaan Indomaret, karena ini ekses dari kemajuan ekonomi di kota Medan saat ini. Ini telah menimbulkan efek negatif bagi pasar tradisional. Kalau saja pemerintah mau dan sanggup mengelola dan membenahi pasar tradisional, maka keberadaan pasar-pasar modern seperti Indomaret tidak akan menjadi isu serius bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah," tutur Jhon Tafbu Ritonga yang juga sebagai Dekan Fakultas Ekonomi USU itu.
Keberadaan pasar-pasar modern dinilai pantas bagi kota Medan yang penduduknya memiliki pendapatan Rp30 juta per kapita setiap tahunnya. "Saat ini masyarakat menginginkan berbelanja di tempat yang nyaman dan bersih serta memiliki fasilitas umum yang memadai. Tidak seperti pasar tradisional yang sangat jarang diperbaiki, jorok dan tidak memiliki fasilitas umum yang mendukung," kata Jhon Tafbu lagi.
"Pemerintah harus melakukan lompatan-lompatan bermakna terhadap pasar tradisional. Pasar Halat contohnya, sejak tahun 1970 baru sekali direnovasi, dan hari ini keadaan pasar itu masih sama seperti tahun 1990 baik tempat parkir maupun ruang berjualan di dalamnya. Pemerintah pasif membangun pasar tradisional, tetapi rutin menaikkan pajak, inikan tidak baik bagi dunia usaha," katanya.
Jhon Tafbu Ritonga menyinggung aplikasi dari Undang-undang Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang sepertinya tidak berjalan efektif. "Memang sangat disayangkan pemerintah pasif ditengah-tengah pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin pesat. Dalam arti, pemerintah tidak melakukan kebijakan dan langkah-langkah konkrit membangun pasar tradisional termasuk mengawasi persaingan usaha. Ini sebagai upaya mengantisipasi kemajuan ekonomi masyarakat di satu sisi dengan meningkatkan kualitas pasar tradisional," ungkapnya lagi.
Dia menegaskan, founding father (Soekarno-red) kita telah menanamkan landasan perekonomian Indonesia, yakni; UUD 1945, pasal 33. Dan ekonomi rakyat yang harus dimulai dari konsep Koperasi yang digalakkan oleh Mohammad Hatta. Karena perekonomian yang maju memang harus dimulai dari sektor yang paling kecil, ekonomi kerakyatan.

Developer Harus Perhatikan Fasilitas Publik

Oleh Mhd Darwinsyah Purba

MEDAN – Infrastruktur drainase di Kota Medan semakin memburuk dan menimbulkan banyak efek mulai dari masalah kerusakan infrastruktur jalan hingga kepada sisi sosial yang muncul. Hal ini membuat Dinas Bina Marga Kota Medan akan menyurati seluruh developer untuk membenahi drainase masing-masing.

Seperti bangunan Cristal Square yang berdiri di Jalan Imam Bonjol persimpangan Jalan Kejaksaan pun dikeluhkan masyarakat akibat menimbulkan banjir di kawasan tersebut. Bangunan yang berdiri eks Hotel Dirga Surya milik Pemprovsu itu hanya berjarak sekitar 200 meter dari sungai deli. Namun, drainase yang berada di sekitar bangunan tersebut tidak mengalirkan air ke sungai tersebut, akibat banyaknya terjadi penyumbatan dan pecahan bebatugan di drainase tersebut.

Kepala Dinas Bina Marga, Gindo Hasibuan ketika ditemui Bisnis Indonesia, saluran drainase seperti yang dilihat bersama sangat hancur kondisinya, kemudian aliran airnya hanya berputar mengitari bangunan itu saja, tak hanya itu dinaikkannya pondasi bangunan tersebut juga membuat tumpahan air semakin bertambah.

Tapi, bilangnya ketika kami mau menegur bangunan tersebut dan meminta kepada pemilik/developernya agar membenahi drainase di sekitar wilayah ini, namun developer dan pemiliknya Group Lippo sedang berada di luar negeri.

“Jadi kami akan mengirimkan surat kepada developernya dn Grup Lippo agar membenahi drainasenya,” katanya.

Kemudian, dia mengingatkan kepada seluruh developer agar tidak menghambat seluruh drainase yang ada di sekitar pembangunannya. Sebab, selama ini renovasi drainase sedang dilakukan di sejumlah wilayah di Kota Medan. “Sekarang ini kami sedang menunggu Peraturan Walikota Medan, kalau sudah ada maka bangunan yang ada di atas drainase harus dibongkar,” bilangnya.

Kondisi inilah yang seharusnya lebih diperhatikan, kemudian para developer juga harus bisa melihat kawasan yang ada. Lebih-lebih jangan sampai merusak drainase. Pasalnya, efek yang ditimbulkan sangat besar terhadap warga Kota Medan.

Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Adi Munasip mengatakan kondisi drainase memang sudah harus lebih intens diperhatikan. Tapi, untuk menuju perbaikan Kota Medan ini maka dibutuhkan sanksi atau teguran keras terhadap pemilik bangunan.

Seperti di gedung Crystal Square, bangunan yang ada ini harus melihat drinase-nya. Sebab, pihaknya telah menerima keluhan masyarakat sekitar wilayah bangunan ini. Untuk itulah, harus ada upaya pemerintah untuk membuat aturan agar pemilik bangunan atau developer bisa membenahi drainase. “Bukan sebaliknya, ada pembangunan malah merusakkan fasilitas publik yang ada,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang mandor di bangunan tersebut menyampaikan, kondisi bangunan ini sudah sangat lama, dan belum selesai. Tapi, kalau kondisi drainasenya sudah sangat rusak sebagai pekerja dirinya tidak bisa ambil keputusan untuk pembenahan. “Bos kami sedang di luar negeri, jadi belum bisa kami putuskan,” katanya
menjawab pertanyaan anggota DPRD Medan di lokasi bangunan tersebut.

Read More

Afifuddin Jamin Tak Ada Intervensi

MEDANtoday Munculnya lima nama sebagai pengganti dirinya dari jabatan Pj Wali Kota Medan ternyata di luar dugaan Afifuddin Lubis. Hal ini disebutnya sebagai bukti, tidak ada intevensi apapun dari dirinya.

“Rekomendasi atau apapun tidak pernah saya sampaikan pada Bapak Gubernur (Syamsul Arifin-red) terkait siapa yang menggantikan saya. Yang ada yakin surat pemberitahuan bahwa sesuai tanggal lahir, saya harus pensiun pada 22 Juli 2009, di saat usia saya 60 tahun,” tukas Afifuddin usai melakukan pencontrengan pemilihan presiden di TPS dekat kediamannya, kemarin.

Dia menegaskan, dengan jabatannya selaku Pj Wali Kota Medan tidak ada wewenang untuk merekomendasi atau memberikan masukan pada Gubernur Sumut, soal siapa yang layak menggantikannya. “Saya jamin tidak ada istilah rekomendasi atau intervensi, itu kan bukan domainnya saya. Yang ada, Gubsu mengusulkan nama ke Depdagri dengan pertimbangan dari DPRD Medan. Dan sepertinya itu sudah dilakukan, karena saya dengar Gubsu dan DPRD Medan sudah bertemu ya,” bebernya.

Saat ditanya soal kelayakan lima nama yakni Dzulmi Eldin (Sekda Kota Medan sekarang), Djaili Azwar (Asisten Ekbang Pemprovsu), Randiman Tarigan (Kadis Pendapatan Medan), Maulana Pohan (Kepala Balitbang Pemprovsu), dan Rahudman Harahap (Asisten Administrasi dan Aset Pemprovsu), Afifuddin enggan mengomentarinya.

“Kalau siapa yang layak, bukan kompetensi saya. Biarlah Gubsu yang melakukan penilaian dan pertimbangan, kalau memang dari lima nama itu yang mau diusulkan ke Depdagri,” tukasnya.

Setidaknya,lima nama pejabat muncul sebagai kandidat kuat pengganti Afifuddin Lubis sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Medan. Nama-nama tersebut, mencuat dalam pertemuan Gubernur Sumut Syamsul Arifin dengan DPRD Medan,Senin (6/7) malam. Pada konsultasi itu semua unsur pemimpin DPRD Medan menyampaikan pandangannya. Akhirnya, ada sejumlah nama yang muncul, antara lain Dzulmi Eldin dan Djaili Azwar.

Namun, nama Rahudman Harahap, langsung mendapatkan dukungan lisan dari empat fraksi dengan menyebutkan namanya, yakni Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PDIP, dan Fraksi PDS. Sementara itu, Fraksi PKS langsung menyerahkan nama itu dalam amplop pada Gubsu. Jadi, dia tidak bisa memastikan siapa yang disodorkan PKS. Namun, ada informasi yang menyebutkan nama itu adalah Maulana Pohan dan Randiman Tarigan.

Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Ridwan Rangkuti mengatakan kalau dilihat dari apa yang berkembang, yang berpeluang besar adalah Rahudman. “Bisa dibaca dari apa yang disampaikan sejumlah fraksi DPRD Medan itu,” tukasnya.

Menurut dia, sebagai PJ Wali Kota yang mendekati status sebagai kepala daerah yang sebenarnya (hasil pemilihan). Sebagai birokrat yang ditunjuk oleh Mendagri maka pangkat, jabatan dan kompetensi harus memenuhi syarat. “Namun saya pikir, yang juga tak kalah penting, orang yang ditunjuk itu dan bisa diterima secara luas oleh masyarakat Medan,” sebutnya.

Dikatakannya kepala daerah, harus cakap dalam mengelola pemerintahan dan mampu membangun komunikasi dengan DPRD. Selain itu, ada juga syarat personal seperti ketegasan sikap atau integritas kepribadian lainnya tak boleh dikesampingkan.

Terkait munculnya Rahudman Harahap sebagai calon kuat ini, Ketua DPRD Medan Syahdansyah Putra mengingatkan agar bekerja keras dan enerjik dalam memimpin Medan. Hal ini dikatakan Syahdan kepada Rahudman menyusul adanya restu sejumlah fraksi di DPRD Medan yang menginginkan Rahudman menggantikan Afifuddin. “Saya sudah bilangkan sama dia, agar dia bekerja keras dan enerjik karena Medan ini berbeda,” ungkap Syahdan.

Dia juga menegaskan pada Rahudman, jika dirinya kelak benar di percaya menduduki jabatan tersebut, Rahudman haruslah dapat melanjutkan visi misi serta gagasan yang dilakukan Walikota sebelumnya dalam membangun Medan.

Sementara itu, Rahudman yang ditemui di Gubernuran Jalan Sudirman Medan, masih enggan berkomentar terkait pencalonan dirinya sebagai Pj Wali Kota Medan. Rahudman memilih tersenyum, tertawa kecil dan kemudian menghindar dari wartawan ketika namanya dikaitkan dengan jabatan tersebut. “Itu kan kewenangan Pak Gubernur,” ujar sambil berlalu memasuki ruang utama Gubernuran.

Read More