*Soal Biaya Administrasi Rp3000
Kinerja Komisi C DPRD Sumut Timbulkan Tanda Tanya

MEDAN Pasca disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait biaya administrasi PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirtanadi sebesar Rp.3000 beberapa waktu yang lalu oleh DPRD Sumut, kinerja Komisi C DPRD Sumut yang membidangi perusahaan daerah tersebut kini mulai dipertanyakan.
Hal ini diungkapkan, Kordinator Aksi Aliansi Masyarakat Pengguna Air Minum Sumatera Utara (AMPAM SU) Chairil Anhar Siregar kepada sejumlah wartawan, Senin (17/8).
“Sebelumnya anggota Komisi C tersebut sangat vokal mengomentari dan menentang biaya administrasi tersebut, namun secara tiba-tiba Komisi C DPRD Sumut justru mendukung dan menyetujui ranperda tersebut dengan alasan yang tidak jelas,” tuturnya.
Lebil lanjut, Chairil mengatakan tidak hanya itu, kini beredar isu di lapangan yang menayatakan bahwa telah ada terjadi kesepakatan antara PDAM Tirtanadi dengan Komisi C DPRD Sumut terkait dengan biaya administrasi tersebut. Hal itu mengingat sebagian besar pasal-pasal yang dicantumkan dalam peraturan daerah tersebut justru banyak mengatur masalah kenaikan honor dan tunjangan pegawai PDAM Tirtanadi.
Tidak hanya itu sambungnya, dalam peraturan daerah itu juga tidak dimuat unsur menimbang dari undang-undang perlindungan konsumen yang seharusnya hak-hak konsumen atau pelanggan PDAM Tirtanadi harus dimuat untuk menjamin hak-hak konsumen sebagai pelanggan PDAM Tirtanadi. Dengan kata lain terangnya, peraturan daerah yang disahkan oleh DPRD Sumut sarat akan pesanan dan cacat demi hukum karena tidak menjamin hak-hak konsumen yang menjadi pelanggan PDAM Tirtanadi dan malah juntru membebani konsumen dengan biaya administrasi sebesar Rp3000 tiap bulannya.
“Dari sekian banyak anggota Komisi C DPRD Sumut yang dulunya menentang kebijakan administrasi tersebut, hanya tinggal satu anggota saja yang tetap menentang dan tidak menyetujui disahkannya peraturan daerah tersebut,” herannya.

Arwana Unik di Akuarium Distanla Medan

Teks Photo : Ikan Arwana Unik berbentuk seperti kuda bewarna silver putih bercahaya dipercaya membawa rezeki dan tolak bala bagi si pemelihara ikan aneh tersebut.

MEDAN Percaya atau tidak yang jelas ada ikan Arwana berbentuk unik seperti kuda, tak seperti ikan arwana lainnya, saking anehnya makanya tak guna heran bila Arwana warna Silver ini ditempatkan pada akuarium kantor Dinas Pertanian dan Kelautan (Distanla) Kota Medan di Jalan Bukit Barisan Pekan Labuhan dan bagi yang penasaran bisa kunjungi kantor dinas yang memang mengurusi soal ikan.
Anehnya ikan Arwana berbentuk kuda itu bila dilihat secara serius akan memantulkan cahaya yang dipercaya banyak orang merupakan cahaya pembawa rezeki, “saya pernah melihat cahaya yang keluar dari sisik ikan Arwana tak berapa lama saya mendapat tawaran kerja,”ungkap Roy, seorang pengunjung yang pernah melihat ikan aneh tersebut.
Tak sampai disitu, ikan Arwana aneh itu pembawa rezeki dan menolak bala petaka, terbukti ada orang bilang sejak ikan Arwana itu dipelihara pihak Dinas Perikanan Medan, Kadis Distanla Ir Wahid Msi semankin mendapatkan kedudukan dan jabatan rangkap tak hanya mengurusi masalah perikanan namun kini terpaksa mengurusi soal Pertanian dan Peternakan bahkan kasus yang menimpa pegawai perikanan bisa diselesaikan.
Cerita punya cerita, asal mulanya ikan Arwana itu sejak kecil memang dipelihara Darsono seorang pegawai Dinas Perikanan, “Dulu ikan arwana itu memang sengaja saya beli masih kecil namun entah kenapa setelah besar tiba-tiba bentuknya berubah seperti kuda, kemungkinan karena daya tarik badannya bengkok dan keluarkan cahaya itulah ikan tersebut sengaja diletakkan di akuarium,”Aku Darsono sembari berpikir tujuh kali akan menjual ikan aneh tersebut.

Batik motif Batak asal Medan merambah pulau Jawa

Medan Keindahan suatu batik tidak hanya hasil kerajinan pulau Jawa yang sudah terkenal sejak puluhan tahun silam. Tapi kini bagi pencinta batik bisa mengkoleksi asal Medan yang tak kalah indahnya dari daerah asal batik.
Berkat tangan Nurasyiah beralamat Jalan Bersama Tembung, kini Medan sudah mampu bersaing dalam hal kerajinan batik, padahal hasil kerajinan tersebut baru dimulai pada Februari lalu, bedanya batik tulis dari ranah Melayu ini diberikan nama ‘Batik Batak’. Alasan kenapa hasil kerajinan tangan ini diberi nama seperti itu, karena setiap motifnya kental dengan motif Batak.
Batik tulis buatan Medan memang belum begitu populer. Pasarannya masih terbatas. Tapi jika produk ini mengikuti pameran, pemesanan selalu saja ada. Yang memesan juga masih kalangan tertentu, misalnya instansi pendidikan seperti sekolah, instansi pemerintah, dan peminat batik. Untuk harga juga masih harga promosi, yakni Rp75.000 per pasang.
Jika dibanding dengan produk Jawa, seperti Pekalongan batik ini masih sedikit kurang bagus. Artinya secara teknis masih kalah, misalnya saja dari segi pewarnaan. Soalnya perajin batik di Medan tidak banyak.
Sementara Ketua UKM Center, Deny Faisal Mirza yakin produk Batik Medan bisa laku di pasar Jawa karena ciri khasnya. Mengenai bantuan dana, pihaknya bersama instansi, seperti Koperasi, Disperindag, dan juga BUMN bisa membantu. Menurutnya hanya tinggal pengembangan pemasaran saja. Produk ini juga bisa menjadi saingan produk Pekalongan yang selama ini didambakan para pebatik Indonesia. “Semua belajar dari nol. “Untuk memadankan warna masih kurang. Kalau di Pekalongan kan sudah bagus dan banyak yang ahli. Kita bisa unggul dari motif yang lain dari batik di Jawa,” ujarnya.

Pariwisata Sumut Perlu Diselamatkan
MEDAN Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumatera Utara Riadil Akhir Lubis, menyatakan Pariwisata Sumatera Utara harus bangkit dan perlu diselamatkan serta pantas menjadi idola masyarakat dan pemerintahan Sumut sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Devisa negara terbesar dalam rangka pendongkrak perekonomian rakyat dan negara.

Hal tersebut diungkapkannya kepada Bisnis, menyikapi soal pariwisata di Sumatera Utara, baru baru ini. "Kalau tidak dari sekarang kapan lagi pariwisata Sumatera Utara akan menjadi primadona di Indonesia dan menjadi daerah tujuan wiasata bagi turis manca negara pada tahun 2010 nanti," ungkapnya.

Riadil juga mengatakan, dalam rangka pencapaian tersebut kiranya perlu sekali mendapat dukungan penuh secara nyata dari masyarakat, pelaku pariwisata,terutama adalah pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjadikan pariwisata idola masyarakat kita.

"Tapi semuanya tidak bisa juga tercapai kalau pers sebagai sosial kontrol pemerintah Sumatera Utara tidak melakukan perannya dengan baik dengan selalu menyampaikan informasi aktual dan benar tentang salah satu objek wisata di Sumatera Utara kepada masyarakat. Dengan adanya informasi pariwisata Sumatera Utara maka diharapkan masyarakat Sumatera Utara umumnya turis dari luar daerah kita bisa tahu tentang objek wisata yang pantas mereka kunjungi ketika berada di Sumut,"ujar Kepala Bappeda Sumut, Riadil Akhir Lubis.

Bangun Pariwisata Sumut, Pers Jadi Ujung Tombak

MEDAN Pers yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di Sumatera Utara dalam rangka membangun pariwisata sangat diharapkan sekali berperan. Hal tersebut dikatakan Kepala Bappeda Sumut Ir Riadil Akhir Lubis MSi. menyoal kondisi pariwisata di Sumatera Utara.
"Tanpa adanya pemberitaan dari pers itu sendiri maka tujuan pembangunan pariwisata Sumatera Utara tidak akan tercapai dengan baik. Dan pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Sumatera Utara tidak akan mampu bekerja dalam rangka peningkatan objek pariwisata itu sendiri," jelasnya.
Riadil mengakui, bahwa pengembangan pariwisata Sumatera Utara kerap mengadapi masalah dikarenakan pembangunan masih terfokus pada pengembangan objek fisik, objek pariwisata yang bersifat non-fisik.
Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang (penyedian akses akomodasi,sarana angkutan), masyarakat yang berada didalam kawasan wisata belum ikut memiliki, perlunya ikon untuk pariwisata."Dan ke depannya Bappeda Sumut telah merencanakan pembangunan jalan menuju objek wisata sebagai salah satu untuk mempersingkat perjalanan mereka," urainya.

Read More

P2SDKP limpahkan berkas 2 kapal illegal fishing Malaysia

Kapal ikan Malaysia salah satunya sempat tenggelam yakni PKFA 4805 akibat kurangnya perawatan dan pengawasan pihak P2SDKP sedangkan satu unit lagi masih dalam kondisi terapung sandar di dermaga PPSB Gabion.

MEDAN Dua kapal ikan illegal fishing tangkapan kapal patroli P2SDKP yang sempat tenggelam saat sandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan saat ini berkasnya telah dilimpahkan ke Kejari Belawan guna proses hukum lebih lanjut.
Pihak P2SDKP mengaku telah ada menangkap sebanyak 7 kapal illegal fishing hingga Juli 2009 ini yang beroperasi menangkap ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang beroperasi di perairan Indonesia.
Kepala Stasiun Belawan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Slamet menjelaskan, pihaknya telah menangkap 2 kapal ikan pukat trawl Malaysia yaitu KF 2382 GT80 dan PKFA 4805 GT60 yang berawak warga negara Birma/Myanmar.
Di mana empat yakni 2 nahkoda dan 2 KKM kapal illegal fshing tersebut terpaksa ditahan guna pengusutan lebih lanjut sedangkan barang bukti berupa ikan sebanyak ratusan kilo telah dilelang dan 2 kapal ikan asing berikut sejumlah alat tangkapnya masih berada di dermaga PPSB dalam pengawasan pihaknya.
Ditempat terpisah, masalah tenggelamnya kapal tangkapan itu tenggelam ternyata mengundang komentar dari Amat Jaffar selaku Ketua Serikat Masyarakat Pesisir Kota Medan (SAMPAN) dikatakan, ada indikasi tak sehat atas tenggelamnya kapal Malaysia yang baru ditangkap tersebut dan diduga bocornya kapal itu akibat kurang tanggapnya petugas yang menangani penangkapan terbukti kapal tangkapan itu tak terawat serta tak diawasi sebagaimana mestinya.
Mengapa kapal itu bisa tenggelam, ini sangat menyulitkan proses hukum selanjutnya sebab sebelum dilelang nantinya pihak Kejari Belawan maupun Syahbandar pasti akan melakukan pengecekan untuk penaksiran harga lelang.
Pihak P2SDKP harus bertangungjawab dengan masalah ini, jangan ada satu baut pun di dalam kapal itu yang hilang ataupun ada barang bukti yang sengaja ditukarkan sebelum barang bukti kapal tangkapan itu dilelang pihak pengadilan perikanan.
“Ada baiknya kapal itu disita untuk Negara selanjutnya dijadikan rumpon atau rumah ikan saja ketimbang dilelang namun akhirnya kapal itu bisa kembali ke negara asalnya,”Harap Amat Jaffar saat ditemui belum lama ini di Belawan.

Kandidat PKS Untuk Walikota Medan

MEDAN Kandidat yang akan maju memperebutkan kursi walikota Medan di tubuh Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan telah mengerucut menjadi tiga kandidat.
Seperti diketahui, semula PKS telah melakukan seleksi dan menetapkan lima nama diantaranya, Ikrimah Hamidy, Sigit Pramono, M Nuh, Surianda Lubis, serta Chairul Rahmi (Muslim Hand’s).
Namun belakangan lima nama ini telah mengerucut menjadi tiga nama, yang disebut sebut bakal mengerucut menjadi satu yang tentunya jadi Calon Walikota Medan 2010-2015 mendatang dari PKS kota Medan.
Mengerucutnya tiga nama dibenarkan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Ikrimah Hamidy. Ia mengatakan, saat ini memang telah mengerucut menjadi tiga nama yakni Surianda Lubis, sigit Pramono dan Ikrimah Hamidy.
“Nama-nama yang telah diseleksi PKS kabarnya telah mengerucut menjadi tiga orang, yaitu Saya (Ikrimah Hamidy-red) , Surianda dan Sigit,” tegas bapak lima anak ini.
Ikrimah juga membenarkan jika PKS telah melakukan seleksi sebelumnya terhadap delapan nama, yang kemudian mengerucut menjadi tiga nama. Namun ia enggan berbicara lebih jauh terkait bakal calon walikota dari partai tempat bernaungnya tersebut.

Perum Pegadaian SUMUT-NAD lewati target

MEDAN Perum Pegadaian Wilayah Sumut-NAD dalam operasionalnya sampai pertengahan tahun ini, telah lewati target pendapatan.

Kabag Hukum dan Humas Perum Pegadaian Sumut-NAD, Lintong P. Panjaitan, kepada Bisnis di Medan menjelaskan, berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil Pegadaian Sumut-NAD tercatat, untuk pegadian konvensional target sampai bulan Juni 2009 barang jaminan sebanyak 87.932 potong namun terealisasi sebanyak 100.461 potong mengalami kenaikan 114,25 persen.

Untuk uang pinjaman target yang ditetapkan sebesar 216.511.101.000, terealisasi sebesar 203.511.259.000, atau baru memenuhi sebesar 93,93 persen. Sedangkan untuk pegadaian syariah target barang jaminan sebesar 18.573 potong dan terealisasi 20.457 potong, mengalami kenaikan sebesar 10,14 persen. Sedangkan uang pinjaman dengan target 79.950.168.000 terealisasi sebesar 63.250.057.000, baru memenuhi 79,11 persen.

Dibandingkan dengan realisasi Juni 2008 dan Juni 2009, barang jaminan bulan Juni 2008 sebanyak 60.552 potong sedangkan realisasi bulan Juni 2009 sebanyak 100.461 potong mengalami kenaikan 165,90 persen. Untuk uang pinjaman target 80.639.285.000, realisasinya 203.511.259.000, mengalami kenaikan target 252,75 persen.

Sedangkan untuk pegadaian syariah bulan Juni 2008 sebanyak 12.718 potong sedang realisasi bulan Juni 2009 20.457 potong, mengalami kenaikan 160,85 persen. Untuk uang pinjaman bulan Juni 2008 sebesar 26.128.599.000, realisasi bulan Juni 2009 sebesar 63.250.057.000, mengalami kenaikan 242 persen.

Pembukaan beberapa outlet pegadaian konvensional di Sumut dan pembukaan outlet pegadaian syariah di NAD merupakan salahsatu dampak sehingga minat masyarakat ke pegadaian makin tinggi dan memudahkan masyarakat yang membutuhkan dana dalam hal pengajuan kredit, selain itu masuknya musim anak sekolah sehingga masyarakat memanfaatkan jasa pegadian untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun kebutuhan anak sekolah dan juga kebutuhan lainnya.

Masyarakat sudah semakin percaya dengan keberadaan pegadaian karena Perum Pegadaian adalah BUMN, yang mana proses pengajuan kredit di Pegadaian mudah, cepat dan aman, jelas Lintong. Untuk menyambut bulan ramadhan pihak pegadaian Sumut-NAD menargetkan pendapatan sebesar 35-40 persen.

NPAT Danamon kuartal II naik 21%

MEDAN Bank Danamon Indonesia Tbk memperoleh laba bersih setelah pajak (NPAT) konsilidasi sebesar 477 milyar untuk kuartal kedua tahun 2009, atau naik 21 persen dibanding kuartal sebelumnya.

RCO Bank Danamon Sumatra Utara Alexos Marzo, Bisnis di Medan mengatakan, pencapaian ini juga didukung pertumbuhan pembiayaan mikro yang berkelanjutan, sementara minggu lalu Danamon juga telah menyelesaikan pembelian 20 persen tambahan saham PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan kepemilikan 90 persen saham PT Asuransi Adira Dinamika.
Menurut Alexos dalam enam bulan pertama tahun 2009 Danamon mencatatkan NPAT konsilidasi sebesar 870 milyar yang terlepas dari tantangan-tantangan dalam ekonomi domestic dan global, pihaknya telah mencapai titik balik ke arah positif dalam kinerja keuangan pada kuartal kedua tahun 2009.

Suksesnya Rights Issue di bulan April menempatkan Bank Danamon sebagai salah satu bank dengan permodalan terbaik di Indonesia dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) konsolidasi sebesar 22,6 persen.

Dalam kurun waktu setahun terakhir bisnis mass market Danamon mencatat pertumbuhan kredit sebesar 18 persen yang mencapai 31,31 triliun dan membentuk 51 persen dari total kredit Danamon sampai dengan 30 Juni 2009.

Bisnis mass market ini meliputi kredit mikro melalui Danamon Simpan Pinjam (DSP), pembiayaan kendaraan bermotor melalui Adira Finance dan Consumer Mass Market (CMM) kepada nasabah individu.

Total kredit mencapai 61,59 triliun pada akhir Juni 2009 atau dalam posisi stabil dari 61,21 triliun setahun sebelumnya walaupun telah terjadi penurunan yang signifikan dalam volume perdagangan Indonesia, kredit yang di salurkan melalui segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tetap memegang peran kunci untuk menjalankan intermediasi dalam perekonomian .

Dalam setahun terakhir kredit mikro naik 20 persen menjadi 11,5 triliun membentuk 19 persen total kredit Danamon sampai dengan akhir semester pertama 2009, ujar Regional Head Danamon Simpan Pinjam, Juanto Padang.

Sementara pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor melalui Adira Finance tumbuh 13 persen dari tehun ketahun menjadi 16,86 triliun yang terlepas dari penurunan penjualan di industri kendaraan bermotor. Kredit tanpa agunan melalui CMM mencapai 2,12 triliun sampai akhir semester pertama 2009 atau naik 38 persen dari periode sebelumnya.

Sedangkan Rasio kredit bermasalah (Non Performing Loans atau NPL) sebesar 3,5 persen pada akhir semester pertama 2009 dengan rasio penyisihan terhadap NPL sebesar 107,5 persen, Net NPL Danamon tetap berada pada angka nol setelah memperhitungkan nilai agunan, khususnya untuk kredit korporasi, kormesial, usaha kecil menengah (UKM) dan kredit kepemilikan rumah.

Jelang Ramadhan Pemko Medan Bentuk Tim Awasi Hiburan Malam

MEDAN Pemko Medan dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Medan telah membentuk tim pengawasan terhadap hiburan malam pada bulan ramadhan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Pemko Medan Drs Maju Siregar MM Senin (17/8) usai menghadiri upacara peringatan proklamasi kemerdekaan di lapangan Merdeka Medan. "Kita sudah membentuk tim untuk mengawasi hiburan malam pada bulan ramadhan ini," uangkapnya.
Ia juga mengatakan tim tersebut dibentuk dari beberapa elemen diantaranya satpol pp, dinas pariwisata, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, aparat kepolisian.
Namun ketika dianya soal sanksi yang akan diberikan terhadap hiburan malam yang tetap melakukan aktifitas diluar ketentuan, Maju Siregar mengatakan jika hal tersebut sudah ada ketentuannya.
"Kalau soal itu kan sudah ada ketentuannya, kalo yang menyalahi aturan tentunya ada sanksi serta tindakan,"ungkapnya.
Terkait hal ini maju juga mengharapkan pengelola hiburan malam bisa mentaati ketentuan yang ada, agar supaya pelaksanaan ramadhan bisa khidmat.

Sekwan : Pelantikan Tanggung Jawab KPU

MEDAN Menyusul simpang siurnya pelantikan Calon legislative terpilih pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 lalu, Sekretaris Dewan membantah jika pihaknya yang membiayai pelaksanaan pelantikan 50 anggota dewan terpilih yang rencananya akan dilaksanakan pada September Mendatang.

Sekretaris DPRD Medan Erwin Lubis mengungkapkan, “Tidak soal anggaran tidak kami (Pemko-red), itu urusannya KPU. Kami hanya menyediakan tempat,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan , selagi Caleg terpilih itu belum sah dilantik tidak menjadi tanggung jawab Sekwan dalam hal ini Pemko Medan. Tetapi jika sudah dilantik dan ditetapkan maka itu menjadi kewajiban Sekwan.

“Mereka kan belum dilantik menjadi anggota dewan, tak ada kewajiban kami (Sekwan-red) itu masih kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilu,” tegasnya lagi.

Lebih jelas Erwin mengatakan, pihaknya hanya dibebankan soal tempat dan pelaksanaan penyelenggaraan pelantikan seperti tempat dan lainnya, tidak dalam kapasitas anggaran.

“Tidak, sekalilagi kami tidak ada anggarannya untuk itu. Itu menjadi kewajiban KPU,” tegasnya.

Ditanya Kesiapan Jadi Walikota, Deni Malu-malu

MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Medan, Deni Ilham Panggabean malu-malu saat ditanya soal kesiapannya menjadi Walikota Medan 2010-2015 mendatang. Padahal sebelumnya nama Deni disebut-sebut bakal menjadi kandidat kuat Calon Walikota Medan mendatang, mengingat Partai Demokrat merupakan partai yang memenangi pemilu 2009.

Saat ditanya, soal kesiapannya menjadi Walikota Medan, Deni mengatakan jika hal itu terlalu terburu-buru, mengingat dirinya hingga kini belum dilantik sebagai anggota DPRD Medan terpilih.

“Tenang dululah, jangan terburu-buru. Aku saja belum dilantik sebagai anggota Legislatif terpilih,” ungkapnya.

Namun begitu, Deni juga mengatakan jika partainya merupakan salah satu partai yang bisa mencalonkan satu paket pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan kedepan, dari itu untuk penetapan calon walikota yang jelas unsur partainya mengedepankan kader terbaiknya.

Read More

PKL Medan Tuntut Keadilan

Para PKL berdemo di depan hotel JW Marriott menuntut keadilan hukum selanjutnya secara konvoi berjalan kaki menuju kantor Walikota Medan dan DPRD Medan.

MEDAN Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdemo di depan hotel JW Marriott sebagai bentuk aksi protes terhadap Pemko Medan serta menuntut keadilan di mata hukum, Rabu (19/8) sekira pukul 12.05 WIB.

Para PKL pusat pasar Petisah yang tergabung dalam Assosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) persis di Jalan Putri Hijau Medan tersebut tampak membentangkan sejumlah spanduk sembari berorasi meminta kepada Pemko Medan untuk bertindak adil.

Sedangkan sepasukan polisi tampak bersiaga ekstra ketat mengamankan massa persis di depan pintu gerbang masuk Hotel milik Amerika tersebut.

“Kami disini mendesak Pemko Medan berlaku adil, jangan PKL saja yang jadi korban pengusuran dengan alasan menyalahi izin sedangkan bangunan hotel JW Marriott yang jelas-jelas menyalahi izin tak digusur, dimana keadilan bagi rakyat kecil ini,”teriak para pendemo kala itu.

Menurut pedagang, mereka akan terus melakukan aksi bila keadilan tidak ditegakkan sementara para pedagang selalu menjadi korban pengusuran. Para pedagang sebenarnya menyetujui adanya penataan pasar di Petisah walaupun harus memberikan kontribusi namun menolak bila pedagang digusur ataupun dipindahkan ke lantai atas pasar Petisah, ujarnya.

Sejam kemudian para PKL tampak bergerak melanjutkan aksinya ke kantor Walikota Medan serta DPRD Medan dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian Medan.

Perbaikan Tanggul Hampir Rampung

Teks Photo: Perbaikan dan penguatan tanggul sungai deli di kawasan Jln Ileng Kelurahan Rengas Pulau Medan Marelan dan Jalan Young Panah Hijau.

MEDAN Perbaikan tanggul Sungai Deli di dua lokasi yakni Jalan Ileng Kelurahan Rengas Pul;au dan Jalan Young Panah Hijau tampak mulai selesai dikerjakan hal itu berkat kerjakeras pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWS II) yang dipimpin Ny.Yani Siregar melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Posma Samosir ST MT melaksanakan proyek penangulangan bencana banjir apalagi saat ini sudah memasuki musim penghujan.
Pantauan dilapangan, Rabu (19/8), perbaikan tanggul mulai dilaksanakan persisnya di lokasi pertama di Jalan Ileng Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, saat ini masih dalam tahap finishing pengerjaan perbaikan dan penguatan tanggul dimana sesuai kontrak kerja dimulai 11 Mei 2009 dengan anggaran biaya Unit Price atau sekitar Rp3,6 miliar selesai dikerjakan 16 Nopember 2009 oleh kontraktor pemenang tender.
Perbaikan tanggul dengan tiang pancang beton sudah tampak mulai dikerjakan dengan baik oleh kontraktor pemenang tender PT.IPASIN pimpinan Shobo Simangunsong yang beralamat kantor di Jalan Rakyat No 78 Medan.
“Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan proyek ini dengan sebaik-baiknya agar warga DAS merasa aman dan nyaman serta tak perlu khawatir terhadap ancaman banjir,’ucapnya singkap ketika ditemui di lapangan.
Kontraktor pemenang tender ini juga mengerjakan penguatan tanggul di kawasan jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli yakni satu paket dengan perbaikan tanggul di Jalan Ileng.
Warga DAS yang berhasil ditemui mengucapkan terimakasih kepada pihak BWSS II dan kontraktor PT IPASIN yang telah memperbaiki serta melakukan penguatan tanggul, ini membuktikan bahwa program Pemerintah untuk peduli kepada kehidupan dan keselamatan masyarakat terhadap bencana banjir terwujud melalui program penguatan tanggul.
“Kita berharap dengan diperbaikinya sejumlah tanggul di Sungai Deli ini maka warga DAS tidak akan pernah ditimpa musibah banjir lagi,”ungkap Armen Tanjung seorang aktivis LSM PHP.
Hal yang sama juga akan dilakukan perbaikan tanggul disejumlah titik rawan longsor sembari menunggu turunnya anggaran dana Stimulus dari Pemerintah diantaranya masing-masing pada proyek penguatan dan perbaikan tanggul di sepanjang sungai deli di kawasan Kelurahan Martubung dekat swalayan Maju Bersama sepanjang 140 m2 yang tender pengerjaannya dimenangkan oleh dua kontraktor masing-masing PT Usaha Nata Lestari Sejahtera beralamat Jln Sarjana No 64 B RT 01/009 Srangseng Sawah Jaksel dengan anggaran biaya sekitar Rp2,240,997,000,-.serta PT Budi Graha Perkasa Utama beralamat di Jln Seibesitang No 46 Medan dengan anggaran biaya Rp2,549.866.000,-.
Disusul dengan proyek proyek penguatan tanggul Sei Deli sepanjang 225m2 di kelurahan Martubung (Komplek Beacukai) tender dimenangkan PT Jaya Mitra Kontruksi beralamat di Jln.Jermal VI No 19 Medan dengan perincian biaya sekitar Rp4.746.951.000,-
Serta proyek penguatan tanggul sungai deli kanan sepanjang 70 m2 di sekitar jembatan titipapan berbiaya Rp1.672.132.000 tender dimenangkan PT Jaya Star Utama ebralamt kantor di Jln.Jaya II No 23 A Medan.
Sedangkan proyek penguatan tanggul sungai deli sepanjang 175 m2 di kawasan Kelurahan Belawan Bahari (Kampung Kurnia) akan dikerjakan kontraktor pemenang tender masing-masing PT Kartika Indah Jaya beralamat Jln.Pelajar Timur No.156 A Medan dengan rincian biaya Rp1.439.286.200,-.
Dan kontraktor Putra Harus Setiajati beralamat di Jln Diponegoro No 62 BB Rantau Prapat dengan rincian biaya Rp1.479.768.000,

*Kasus Dugaan Selingkuh Pj Walikota Medan
Rabu dan Kamis Polisi Akan Periksa Saksi

MEDAN Meski sudah diberitakan telah damai, kasus dugaan selingkuh Pj Walikota Medan Rahudman Harahap, ternyata masih berlanjut.
Hal tersebut tercermin dengan masih berlanjutnya pemeriksaan terhadap saksi-saki terhadap kasus penganiayaan istri Pj Walikota Medan Y br Siregar terhadap Heny.
Kabidhumas Poldasu Kombes Pol Baharuddin Djafar Senin (17/8) usai mengikuti upacara HUT RI ke-64 di Lapangan Merdeka medan mengungkapkan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
"Dalam waktu dekat, Rabu atau Kamis kami akan mekakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi" ungkapnya.
Namun Baharuddin enggan merinci lebih jauh terkait pemeriksaan saksi-saksi yang akan dilakukan. "Kita lihat saja nanti, Rabu dan Kamis kami akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi" ungkapnya.

Read More

Peringati HUT RI Ke-64

*Warga Tionghoa Sumut Siap membangun perkonomian Indonesia

Meski diguyur hujan, PSMTI-Sumut (Paguyuban Sosial Warga Tionghoa Indonesia) Senin, (17/8) tadi pagi di Medan. Dengan penuh hikmah melaksanakan upacara Bendera HUT RI Ke-64 yang sebelumnya, Sabtu (15/8), PSMTI melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan di Jalan SM.Raja-Medan.

Ketua Panitia, Amir Sujono, mengatakan, suku Tionghoa adalah bagian dari komponen NKRI yang dapat berperan serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan tanah air. Masyarakat Tionghoa sadar sepenuhnya nilai-nilai persatuan yang bersama meski kita pelihara dan pertahankan agar kita tidak terjebak dan tergelincir pada pemikiran yang dilandasi oleh kepentingan kelompok yang hanya merugikan cita-cita bangsa yang berdaulat dan bersatu. “Kita harus tetap sadar dengan nilai-nilai kesatuan dan persatuan” tegasnya.

Menurut, Ketua PSMTI-Sumut mengatakan, pembangunan disegala bidang untuk membangun perekonomian bangsa harus sesuai dengan semangat reformasi dengan dilandasi oleh persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan Indonesia baru yang karena hal tersebut dapat menstabilkan perekonomian. Dengan adanya pembangunan maka pertumbuhan perekonomian angkat meningkat, dengan perekonomian meningkat dapat menyerap tenaga kerja, sehingga angka pengangguran berkurang yang akhirnya akan membawa bangsa ini menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Sebagai penasehat PSMTI Sumut dan anggota DPRD Sumut terpilih, Brilian Muktar terkait dengan perekonomian Indonesia kepada medantoday, dengan semangat proklamasi marilah kita bersama-bersama memperbaiki keterpuruk perekonomian bangsa ini. Bangsa kita adalah bangsa yang kaya seharusnya keterpurukan ini tidak berlarut-larut seperti ini.

Dia juga menghimbau, kepada pemerintah daerah dan pusat untuk tidak memberi izin investor asing mengelola sektor pertanian, pertambangan dan perkebunan. Investor asing hanya diberikan izin disektor perindustrian, mungkin langkah ini dapat memperbaiki perekonomian yang telah lama mati suri.

Berharap, dengan bersama suku Tionghoa dapat membangun dan memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia terutama di Sumtra Utara. “Warga Tionghoa siap bersama-sama membangun perekonomian Indonesia” tegasnya.

Salah seorang tokoh Tionghoa, Jasmin Chandra, menegaskan, upacara peringatan HUT RI merupakan program kerja dan kegiatan rutin bagi PSMTI sebagai wujut kepedulian dan nasionalisme suku Tionghoa kepada bangsa. Sekaligus, bentuk penghargan terhadap kemerdekaan NKRI dan para pahlawan. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah,” tegasnya

Read More

Pelaksanaan Ramadhan Fair 2009

* C Ingatkan Dinas Pariwisata

*Dinas Pariwisata: Ancam Black List Bermasalah


Pelaksanaan Ramadhan Fair tinggal sebentar lagi, sejumlah persiapan tengah dilakukan. Hari ini Rabu (12/8) Komisi C DPRD Medan memanggil Dinas Pariwisata Kota Medan yang merupakan SKPD menanggung jawabi pelaksanaan Ramadhan Fair 2009 guna mempertanyakan kesiapan pelaksanaan Ramadhan Fair 2009.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi C DPRD Medan Jamhur Abdullah, DPRD mengharapkan pelaksanaan Ramadhan Fair bisa dilaksanakan lebih baik.

Dalam rapat tersebut, Komisi C DPRD Medan memberikan sejumlah catatan penting pelaksanaan Ramadhan Fair agar pelaksanaannya tidak seamburadul dan penuh masalah seperti halnya tahun lalu yang mengakibatkan dipenjaranya Kepala Dinas pariwisata Kota Medan Syarifuddin.

Jamhur meminta, pelaksanaan Ramadhan Fair haruslah mendukung bulan ramadhan itu sendiri. “Kita berharap pelaksanaan lebih baik dan mendukung bulan ramadhan, dimana pelaksanaan acara-acara yang disajikan tidak berbarengan dengan solat tarawih,” ungkapnya.

Takhanya itu, Jamhur juga mewanti wanti pengunjung yang mamasuki arena Ramadhan Fair hasrulah mamakai pakaian berbusana muslim dan sopan. “Kita mintalah perhatiannya, agar pengunjung yang adatang ke arena Ramadhan Fair memakai pakaian berbusana muslim dan sopan,” ungkapnya seraya mengatakan agar Dinas Pariwisata menugaskan petugannya untuk mengawasi pengunjung yang dianggap berpakaian kurang sopan.

Tak hanya soal itu saja, Jamhur juga mempertanyakan soal teknis pelaksanaan, diantaranya evaluasi pedagang serta pengaturan sejumlah pedagang asongan, penataan kebersihan serta parker dan lainnya juga masalah harga yang dianggap tahun lalu terlalu mahal.


Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan Drs Maju Siregar mengancam akan me Black List pedagang di Stand Ramadhan Fair yang berbuat masalah. Hal tersebut dikatakannya saat medantoday menanyakan soal permasalahan isu jual beli Stand Ramadhan Fair serta keluhan mahalnya harga makanan yang dijual pada tahun lalu.

“Kalau itu kita sudah melakukan evaluasi dan pada pelaksanaan Ramadhan Fair ini kita sudah melakukannya sesuai dengan evaluasi yang kita lakukan terhadap pedagang pada Ramadhan Fair 2008 lalu,” ucapnya.

Maju juga mengatakan, untuk pelaksanaan Ramadhan Fair tahun ini jumlah stand yang tersedia mencapai 200 stand dimana teknis pengelolaannya diserahkan kepada Ivent Orgenaizer (IO). Namun begitu jika juga ditemukan pedagang bermasalah pihaknya akan melakukan Black List dan tidak akan mengikutkannya lagi pada event berikutnya.

“Kita sudah melakukan evaluasi, dan kalau itu terjadi kita akan melakukan black list dan tidak akan mengikutkannya lagi pada event berikutnya,” ucapnya seraya mengatakan soal harga jajanan yang mahal, pihaknya akan memperhatikannya.

Maju mengungkapkan, pelaksanaan Ramadhan Fair tahun 2009 ini dialokasikan anggatan 1,5 M. Sementara untuk pemungut sampah , pembayarannya tidak mengambil dalam anggatan 1,5 M melainakn di bayar melalui dana swa kelola antara Dinas Kebersihan dan Periwisata.

Puluhan mantan pedagang yang berjualan di kegiatan "Ramadhan Fair V" Medan melakukan protes di luar ruangan hotel Garuda Plaza, saat berlangsung pembagian nomor penempatan anjungan Ramadhan Fair VI 2009.

Protes yang dilakukan mantan pedagang itu, karena mereka hampir dipastikan tidak mendapat anjungan di kegiatan Ramadhan Fair VI atau Pasar Malam Ramadhan tahun ini, yang digelar selama satu bulan di seputar Masjid Raya Medan.

Andri, salah seorang mantan pedagang mengatakan sejak pertama dilaksanakan kegiatan Ramadhan Fair tahun 2004, ia telah berjualan di kegiatan itu.

Namun, pada pelaksanaan Ramadhan Fair tahun ini, ia tidak mendapatkan undangan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Medan untuk mengikuti pembagian nomor anjungan di kegiatan tersebut.

"Saya tidak tahu alasannya, saya dan puluhan pedagang lainnya tidak mendapatkan undangan untuk mengikuti pembagian nomor penempatan Ramadhan Fair 2009," katanya kemarin malam.

Menurut dia, kegiatan tahunan dalam rangkaian meramaikan bulan suci Ramadhan tersebut umumnya diisi oleh para pedagang yang berjualan pada tahun sebelumnya.

Hal yang sama juga dikatakan Suwardi mantan pedagang lainnya yang berjualan di kegiatan itu. Ia mengatakan hampir dipastikan tidak berjualan pada kegiatan Ramadhan Fair kali ini, karena berdasarkan informasi yang diperolehnya, akan ada pengurangan jumlah anjungan di kegiatan tersebut.

Penjabat Wali Kota Medan Rahudman Harahap mengaku kalau jumlah anjungan pedagang Ramadhan Fair tahun ini dikurangi 40 anjungan dari tahun sebelumnya sebanyak 220 anjungan.

Masalahnya, anggaran untuk pelaksanaan tahun ini dikurangi dari Rp2 miliar lebih tahun lalu menjadi Rp1,5 miliar, katanya.

Read More

Medan To day

*Sosialisasi Konversi Minah Ke Gas

Pemerintah akan melakukan penertiban adminitrasi

MEDAN Sosialisasi konversi minyak tanah (minah) ke bahan baker gas (LPG) yang merupakan program nasional di yang dilakukan oleh pihak pertamina dengan para Lurah dan Camat di Kota Medan, Rabu (12/8) dibalai Kota Medan diwarnai perdebatan dengan para Camat dan Lurah.

Pasalnya pihak pertamina yang berwenang dalam hal ini belum ada ketegasan baik baik itu proses pendistribusian dan krtetaria penerima paket tabung gas kepada masyarakat, di mana proses pencacaan yang dilakukan oleh lima konsultan tidak melibatkan para lurah atu kepling yang lebih mengetahui warganya.

“Kami minta ketegasan pihak pertamina, agar konsultan pencacah yang terjun kelapangan terlebih dahulu berkoordinasi dan libatkan pihak kepala lingkungan, dari hasil pencacahan tadi pihak lurah menandatangani seakan pihak Lurah yang melakukan pencacahn, ini sudah tidak benar tapi kalau pihak lurah hanya sebatas mengetahui oke-oke saja, “ ujar Camat Medan Johor, Pulungan Harahap Kepada Bisnis kantor Walikota Medan tadi pagi.

Terkait hal itu, Kabag Tapem Nasib, meminta ketegasan kepada pertamina tentang kretaria masyarakat penerima paket tabung gas gratis, “Masalah konversi gas ini adalah membujuk masyarakat yang tadinya mempergunakan minah menggunakan bahan baker gas, jadi yang menerima tabung gas adalah semua warga yang menggunakan minah, jangan diklasifikasikan, “ tegasnya.

Nasib menambahkan Pertamina juga harus mempertegas kepada masyarakat yang ada di Kota Medan, yang tidak memilik KTP misalnya mahasiswa yang kost, juga warga pendatang yang sudah bertahun-tahun menetap di Kota Medan sampai saat ini tidak memiliki KTP/KK.” Memang ereka mau mengurusnya tapi berkas tidak lengkap seperti surat pindah tidak ada bagai mana Camat mau memprosesnya,” tambahya.

Akhirnya dalam sosialisasi ini disepakti kretetaria penerima paket kompor gas adalah warga masyarakat Kota Medan yang menggunakan minah, dan para usaha kecil yang menggunakan minah, sedangkan penduduk pendatang yang selama ini tidak memilik KTP/KK pemko Medan mendorongnya agar masyarakat tersebut mengurus identitasnya sebagai syarat penerima paket tabung gas.

Menurut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemko Medan, Harmes Joni, mengatakan, kita sepakat masyarakat penerima tabung gas gratis ini adalah warga yang menggunakan minah, dan juga usaha kecil yang menggunakan minah.

“Kita harus sepakat kriteria penerima peket tabung gas berdasarkan prosedur dan ketetapan (protap) yang ada berdasarkan kesepakatan bersama antara Dirjen Migas dan Pertamina, yaitu tidak mengklasifikasi tingkat ekonomi, tetapi semua warga yang menggunakan minah dan usaha kecil menggunakan minah,” ujarnya.

Untuk warga pendatang yang sudah bertahun-tahun menetap di Kota Medan agar diminta untuk mengurusnya, dan diminta kepada Lurah dan Camat tidak mengeluarkan surat keterangan kepada warga pendatang menyangkut konversigas, karena sebentar lagi pemerintah kota Medan segera akan melakukan penertiban administrasi kependudukan (Operasi Yustisia).

Pemerintah melakukan penertiban adminstrasi kependudukan ini mengingat jumlah penduduk di Kota Medan semakin bertambah, dimana jumlah KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di Kota Medan, tujuannya agar semua penduduk yang ada di Kota Medanm baik yang masuk maupun yang keluar dapat terpatau.

Terkait hal itu, Humas Pertamina Erika Fitria mengatakan, asumsi pendistribusian tahap pertama disiapkan sebanyak 200 ratusan ribu tabung gas, tetapi setalah dilakukan pencacahan tahap kedua jumlahnya sudah mencapai 400 ratusan ribu, untuk itu kita harus mempersiapkannya.

Dikatakannya, pada awalnya pendistribusian akan dilakukan setelah pencacahan dilaksanakan yaitu pada April lalu, tetapi sesuatu hal kita baru bisa mulai melanjutkan pencacahan bulan ini, dan sekarang sudah mencapai 52 persen, keberhasilan konversi minah ke gas ini tanpa dukungan pemerintah Kota Medan tidak akan berjalan lancar, ujar Erika.

Menurutnya, pengurangan minah di Kota Medan belum kita laksanakan, ini dilaksanakan setelah masyarakat menerima tabung gas, dan pengurangan ini dilakukan secara bertahap, setelah konversi minah ke gas berjalan lancar, minah tetap ada dipasaran tetapi harganya tidak disubsidi lagi, harga sesuai ekonomi sekitar Rp7.500 per liter.

Bongkar Bangunan Grand Aston City di Atas royland

MEDAN Pembangunan pagar dan Pos Security Grand Aston City yang terletak di atas royland atau garis sempadan di Jalan Raden Saleh, ternyata semakin banyak menuai protes dan kritikan dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya bangunan tersebut jelas melanggar peraturan dalam hal Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Adi Munasib dalam menyikapi bangunan tersebut meminta kepada Pemko Medan dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan untuk segera membongkar bangunan yang telah jelas-jelas bermasalah tersebut.

“Kita minta kepada Dinas TRTB Kota Medan untuk segera membongkar bangunan Grand Aston City yanjg berada di atas garis sempadan tersebut. Karena itu sudah jelas melanggar peraturan yang ada,” tegas Adi Munasib kepada Bisnis Rabu, (12/8), di Medan.

Pada kesempatan itu, dia juga sangat menyayangkan sikap Pemko Medan dalam hal ini Dinas TRTB yang terkesan membiarkan persoalan itu terjadi. Bahkan sampai hamper selesai bangunan itupun tidak juga ada perhatian dari Dinas TRTB. “Kita bukan tidak senang dengan pertumbuhan pembangunan di Kota Medan ini. Akan tetapi seharusnya, janganlah pembangunan itu malah merusak nilai-nilai estetika yang ada. Dan kita sangat sesalkan hal ini terkesan didiamkan oleh Dinas TRTB,” sebutnya.

Menurutnya, kalau Pemko Medan tetap mendiamkan bangunan Grand asto yang telah melanggar royland tersebut, maka tidak bisa dipungkiri lagi kalau pada akhirnya rakyatlah yang akan menelan akbatnya.

Karena sebutnya, dengan didirikannya bangunan diatas parit seperti yang dilakukan Grand Aston tersebut, secara otomatis buangan air hujan tidak dapat mengalir ke sungai karena parit yang menyalurkan air ke sungai tersumbat .

“Untuk itu kita meminta kepada Dinas TRTB Kota Medan untuk berlaku bijak agar segera melakukan tindakan atas bangunan-bangunan bermasalah seperti Grand Aston tersebut. Karena apa yang dilakukan pemilik bangunan tersebut jelas-jelas mengundang banker di Kota Medan,” tandasnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Kepala Dinas TRTB Medan, Qamarul Fattah, ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, bahwa pagar dan pos Scurity dalam pembangunannya tidak ada ijinnya. Dan pihaknya sudah menyurati pihak management Grand Aston agar membongkar bangunan diatas parit tersebut.

“Kita sudah surati pihak management, karena banguann itu memang tidak ada ijinnya, kita juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaaan Umum (PU) Kota Medan untuk membongkar bangunan itu secepatnya kalau pemilik bangunan tetap membandel,” uncap Qamarul.

Jelang Ramadhan

RPH Medan Sediakan 300 Ekor Lembu dan Kambing 200 Ekor

MEDAN Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1430 H, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui PD. Rumah Potong Hewan Kota Medan menyediakan Lembu dan Kerbau sebanyak 300 ekor dan Kambing/domba sebanyak 200 ekor. Sedangkan untuk stok Sapi impor yang disediakan oleh PT GLC kerja sama dengan PD. Rumah Potong Hewan Kota Medan sebanyak 300 ekor.

Hal itu disampaikan Dirut PD. Rumah Potong Hewan Kota Medan Adios Gusri didampingi Dirum Tatang Sutalaksan kepada Bisnis, Rabu (12/8), di Balaikota Medan. mengatakan untuk mengahadapi Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1430 H, akan masuk Sapi impor dari Australia sebanyak 1200 ekor yang diperkirakan akan masuk ke Pelabuhan Belawan pada tanggal 22 Agustus 2009 dan kandang PD. Rumah Potong Hewan Kota Medan.

Gusri, menjelang Bulan Suci Ramadhan tahun 2008 lalu, pemotongan Sapi di PD. Rumah Potong Hewan Kota Medan sebanyak 250 ekor, Kambing/ Domba sebanyak 150 ekor. Sedangkan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1429 H tahun 2008 lalu, pemotongan Sapi di PD. Rumah Potong Hewan Kota Medan sebanyak 300 ekor, Kambing/Domba sebanyak 160 ekor untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kota Medan.

Untuk itu, PD. Rumah Potong Hewan Kota Medan mengimbau kepada kalangan pengusaha lokal yang melakukan pemotongan diluar PD. Rumah Potong Hewan Kota Medan, agar melakukan pemotongan di PD. Rumah Potong Hewan Kota Medan Jalan Mabar, Kecamatan Medan Deli, agar kesehatan dan kehalalannya lebih terjamin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Medan.

Warga Medan Petisah Keluhkan Sampah di Sungai

MEDAN Warga masyarakat Medan Petisah meminta ketegasan Pemerintah Kota Medan terhadap masyarakat yang sembarangan membuang sampah di Sungai Babura, walaupun ada larangan tertulis, namun warga tidak mengindahkannya, bila kondisi ini dibiarkan terus permasalahan sampah tidak akan selesai.

Hal ini dikatakan oleh seorang tokoh pemuda kecamatan Medan Petisah Surya Bahakti pada acara kunjungan PJ Walikota Medan Rahudman Harahap beserta seluruh SKPD, kepda warga di kecamatan Medan dan Medan baru Selasa, (11/8) malam di kantor Camat Medan Petisah.

“Sungai Babura yang dulunya disarnya masih nampak pasirnya, sekarang kondisi memprihatinkan, selain dangkal dan pinggiran sungai dipenuhi sampah, hal ini perlu ketegasan dan terobosan dari Pemerintah kota untuk mengatasi sampah tertsebut dan mencegah warga yang membuang sampah sembarangan, apa perlu dibuat tempat sampah di sepanjang pinggiran sungai, “ ujarnya.

Selain itu masalah Gedung mewah Cambride yang terletak di jalan S Parman menjadi keluhan masyarakat, karena suara mesin dari mulai pagi sampai malam menjelang pagi sangat menganggu ketenangan warga sekitarnya, dan juga limbahnya yang menimbulkan aroma tidak sedap.

Warga juga mengakui dari sisi baiknya Cambride telah mengganti untung kepada warga sekitarnya pada waktu pembangunan, dan pinggiran sungai telah dibeton, namun janji pihak pengelola Cambride untuk membangun MCK sampai sekarang belum terealisasi, karena masih banyak warga mandi dan mencucui di alur sungai tersebut.

Mendengar pengaduan dari warga, PJ Walikota Medan, Rahudman Haharap langsung memerintahkan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Purnama Dewi untuk segera mengecek kebenaran ini di lapangan. “Saya perintahkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk segera mengeceknya dilapangan, segera cek kebenaran ini mulai besok dan segera berikan laporan “ ujar Rahudman.

Rahudman mengatakan, inilah pentingnya kita melakukan tatap muka sehingga kami yang yang diberikan amanah, mendapat masukan-masukan yang sangat berharga dari masyarakat, semua aspirasi dan masukan ini menjadi bahan bagi kita semua dan sama-sama kita mencari solusinya, mari terus kita bangun sinergitas dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka membangun Kota Medan ke arah yang lebih baik lagi.

Pasar Petisah di Tertibkan

*Satpol PP Tidak Manusiawi

MEDAN Setelah pasar Sei Sikambing dan Pasar Sukaramai, gini giliran Pasar Petisah ditertibkan oleh Pemerintah Kota Medan melaui Tim terpadu Pemko Medan di pimpin Sekda Medan Dzulmi Eldin yang turun pada pukul 06.00 WIB.

Eldin mengatakan, kita menata para pedagang untuk tidak mengganggu arus lalu lintas, dan sebelum dilakukan penertiban kepadsa para pedagang sudah diberikan peringatan melalui surat.

Dikatakannya, kita akan terus awasai ini selama satu minggu agar kondidi seperti ini berlangsung dan terus dipertahankan, setelah satu minggu kewenangan ini menjadi tanggung jawab pihak kecamatan Medan petisah dan pihak PD Pasar.

Penataan pedagang kaki lima ini secara bertahap terus dilakukan oleh pemerintah Kota Medan di pasar-pasar tradisional lainnya, dalam rangka melakukan penataan arus lalu lintas, pembenahan dan membangun Kota Medan kearah yang lebih baik, tertib dan bersih.

Satpol PP Tidak Manusiawi

Satpol PP dinilai terlalu maju dan diyakini sudah menyimpang dari kebijakan walikota dalam menertibkan dan menata sejumlah pedagang kaki lima Pasar Petisah Medan. “Kita setuju penertiban dan penataan pedagang, tetapi oknum Satpol PP jangan kejam dan sombong. Tidak mungkin pak walikota memerintahkan meja-meja dan kursi pedagang diambili. Apa maksud mereka dengan berbuat seperti itu.

Pengertian penataan jauh berbeda dengan penggusuran tapi apa yang dilakukan malah sudah melebihi dari penggusuran, Para oknum tersebut sudah melakukan penjarahan terhadap pedagang kaki lima. Ini bukan penataan pedagang tapi membunuh pedagang ," kata Yan alias Si Bronks warga Jalan Surau, salah seorang pedagang kaki lima yang berjualan mie pansit ayam di Pasar Petisah.

Yan didampingi sejumlah ibu-ibu pedagang kaki lima Pasar Petisah berencana akan mengadukan perihal penataan pedagang yang menyimpang ini ke komisi C DPRD Medan.

Menurutnya, para pedagang tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk menebus meja kursi yang diangkut dan disimpan di gudang Satpol PP Jalan Pinang Baris Medan. “Untuk biaya makan sehari-hari saja kami sudah kepayahan bagaimana mungkin kami mengeluarkan biaya untuk menebus barang,” tegas Yan.

Pantauan Bisnis di lokasi, Dirut PD Pasar Medan, Mustafa Sutan Nasution dan sejumlah aparat PD Pasar, Camat Medan Petisah Hana, Kasatpol PP H Musaddad, Sekda Medan Dzulmi Eldin, sejumlah aparat Koramil, kepolisian, Kadis Perhubungan Dearmando Purba sudah turun kelokasi sejak pukul 8 pagi tadi.

Menjalankan instruksi Walikota Kota Medan Rahudman Harahap ini Satpol PP Kota Medan mengerahkan 4x12 personil (48 orang-red) dilengkapi sebuah truk patroli Satuan Polisi Pamongpraja berwarna merah. Dengan menggunakan truk inilah pedagang kaki lima menuding oknum-oknum Satpol PP mengangkuti barang meja kursi pedagang ke gudang Satpol PP Jalan Pinang Baris Medan.

Sejumlah pejabat terkait, sejak pukul 09.00 WIB sudah menghilang meninggalkan lokasi. Camat Medan Petisah Hana dan Musaddad yang dikonfirmasi enggan berkomentar."Saya turun ke Pasar Petisah ini hanya karena di minta walikota, menjalankan perintah. Untuk lebih jelasnya coba diklrarifikasi dengan Direktur Utama, Direktur Operasional atau Humas PD Pasar saja," kata Musaddad.

KPU Medan Sepakat Pilkada Serentak

MEDAN Menyoal wacana penyelenggaraan pilkada 23 Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dilakukan serentak, Anggota KPU Medan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bakhrul Khair Amal mengaku sepakat jika Pilkada diserentakkan. Setidaknya akan membatasi ruang gerak mobilisasi massa pemilih.

“Kita sepakat sekali akan usulan itu. Guna menekan mobilisasi massa dari luar daerah,” ungkapnya kepada Wartawan.

Bakhrul mengatakan saat ini menunggu koordinasi dari KPU Sumut mengenai wacana tersebut. Dia berharap jadwal dapat segera ditetapkan agar persiapan dapat dimatangkan. Banyak hal menurutnya yang perlu dibahas dan dipertanyakan secara hierarkis ke KPU. Mengingat masih banyak regulasi dan tahapan yang belum begitu jelas.

KPU Medan sendiri saat ini katanya sedang melakukan pembahasan anggaran dan jadwal untuk memulai tahapan Pilkada Walikota Medan. “Sebentar lagi kita rapat untuk membahas anggaran dan jadwal,” pungkasnya.

Read More