PDAM Tirtanadi Kecewakan Warga

HARIAN SORE 'HARI INI'

Medan 10.31 WIB Permasalahan pasokan air minum PDAM Tirtanadi ke rumah pelanggan di Kota Medan merupakan persoalan yang masih belum teratasi. Beberapa warga kecewa terhadap kinerja PDAM Tirtanadi saat ini.

Dari Data yang dikumpulkan HARI INI beberapa wilayah yang mengalami gangguan distribusi air seperti Tanjung Morawa, Medan Denai, Medan Amplas, Medan Tembung dan kawasan Medan Area, Medan Helvetia dan Medan Polonia yang sedang mengalami .

Salah seorang warga Perumnas Mongonsidi Nurhayati, 49 tahun mengatakan, air PDAM Tirtanadi tidak lancar, apalagi di pagi hari airnya macat total. Hal tersebut, sangat mengganggu pekerjaan sehari-hari. “Saya kecewa dengan kinerja PDAM Tirtanadi, padahal kita tidak pernah telat untuk membayar rekening airnya,” kesalnya

Hal yang sama dialami warg Simalingkar Yusrizal, 50 tahun warga mengatakan, penurunan kualitas air sering terjadi sehingga menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terhadap hal itu warga minta PDAM Tirtanadi mempercepat perbaikan berbagai fasilitas yang menunjang kelancaran pasokan air bersih ke rumah warga, ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Direktur Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK), Farid Wajdi, Kepada HARI INI mengungkapkan, masih ada konsumen PDAM di banyak kawasan tidak dapat menikmati aliran air, karena distribusi air telah berhenti total, hingga harus menggunakan alat tambahan (pompa air) untuk membantu mengalirkan air, bahkan ada terpaksa menggunakan sumur tanah (bor).

''Secara normatif, pelayanan demikian bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf a, karena tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,'' ujarnya

Dia melanjutkan, Menurut Permenkes RI Nomor 416/Menkes/PER/1990 air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah masak. Sebaliknya air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

''Sesuai publikasi media dan pengaduan warga ke LAPK, masyarakat di beberapa wilayah kota Medan, hari ini, mengeluhkan mengenai tidak lancarnya pengaliran air dari PDAM Tirtanadi ke rumah-rumah mereka. Beberapa tempat tersebut antara lain di wilayah Tanjung Morawa, Medan Denai, Medan Amplas, Medan Tembung dan kawasan Medan Area, Medan Helvetia dan kita akan menyurati PDAM Tirtanadi Medan untuk menindaklanjutinya.

Kepala Public Relations PDAM Tirtanadi Delviyandri kepada HARI INI menjelaskan, gangguan air akibat adanya pekerjaan interkoneksi jalur pipa IPA Limau Manis dengan jalur IPA Tirta Lyonaisse Medan.

Teknisi PDAM Tirtanadi, akan melakukan pemasangan magnetic flow meter di booster dalam rangka optimalisasi pelayanan dan sistem jaringan sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan pendistribusian air. Gangguan pasokan air itu berdampak di beberapa wilayah kota Medan dan sekitarnya sehingga pasokan air tersebut mengalami penurunan baik secara kuantitas, kontinuitas dan kualitas.

Masalah kualitas air yang memenuhi persyaratan pemerintah tercantum dalam keputusan Menkes No 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum.Dikatakan, pada proses desinfeksi yakni proses pemusnahan kuman-kuman dan bakteri yang berbahaya khususnya kuman coli, Tirtanadi menggunakan bahan kimia yang mengandung chlor sebagai zat aktif membasmi kuman.

Mengenai kelancaran intensitas airnya PDAM Tirtanadi sedang melakukan perawatan dan perbaikan pompa air dan sumur bor disejumlah tempat seperti beberapa wilayah yang Cabang Medan Amplas meliputi kawasan Tanjung Morawa, Amplas, Denai, Simpang Limun, Patumbak, Marendal. Panglima Denai, Perjuangan, Swadaya, Pelikan, Datuk Kabu, Padang Bulan, Kampung Baru, Al Falah dan Kompleks Cemara Asri, Krakatau dan sekitarnya. kawasan Simpang Kantor, Sei Mati, Pancing, Brayan, Martubung. Sementara itu, Cabang Belawan Kota yang terganggu di antaranya Belawan, Sicanang, Young Panah Hijau dan sekitarnya.

Menanggapi permasalahan pasokan air minum ini, Walikota Medan Afifuddin Lubis, mengatakan, Pemko Medan melakukan kerja sama dengan USAID dan World Bank yaitu program sanitasi berupa pengadaan air bersih kepada 3,543 kk di 3 kelurahan di Belawan, yang pengerjaannya telah di mulai pada 2008 lalu. Dananya Pemko Medan sebesar Rp2,5 M dan Tirtanadi sebesar Rp25 M, sedangkan pihak serta melakukan pembinaan pemberdayaan kepada masyarakat, seperti merubah prilaku ke pada kebiasaan yang sehat.

Untuk program senitasi pada 2009 ini, akan dibangun jaringan air bersih dengan dana dari Pemko Medan Rp3 M dan Tirtanadi Rp3 M, dengan sasaran kepada 3.500 lebih KK di tiga kelurahan yang ada di Medan Belawan.

Program ini akan terus dilaksanakan sampai 2013, karena pemko Medan telah berkomitmen, akan membantu masyarakatnya. “Ini merupakan sinergitas pemerintah dan Tirtanadi dan mendapat dukungan dari pihak World Bank dan USAID. Dengan rogram ini dilaksanakan dapat memberi manfaat dan masyarakat bisa hidup sehat,” ungkapnya.[darwinsyah]

Read More

Foto plus Medan

Klenteng yang berada di Kompleks Perumahan Malibu di Jalan Marelan

[Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara]

Masjid Raya al-Mashun mulai dibangun pada 21 Agustus 1906, selesai dan dibuka untuk umum pada 10 September 1909 M. Saat itu, yang berkuasa di Kesultanan Deli adalah Sultan Mamun al Rasyid Perkasa Alamsyah IX.

Read More

BALIHO UNIK, KREATIF & ANEH DI KOTA MEDAN

Baliho Caleg Partai PAN yang satu ini sangat unik ia terpajang dilapangan Futsal

Beberapa baliho terpajang dan tertempel di atas jembatan mencoba mencari perhatian setinggi-tingginya kepada masyarakat.

Keunikan baliho ini adalah balihonya tergeletak ntah karena mengaku kalah atau menyerah pada saingannya. yang pasti pemasangan dan penempatan baliho ini terkesan kreatif serta unik
Baliho PKS yang tertempel di seteling tukang roti, selain menarik perhatian pedagang roti tersebut pun mendapat untung yang maksimal saat kampanye PKS berlangsung.
Salah satu baliho yang melanggar Perda berada di kawasan Glugur By Pass. Namun, Baliho milik Caleg dari Partai Demokrat ini hingga saat ini pihak Dinas Pertamanan Kota Medan tidak dapat melakukan tindakan apa-apa terhadap baliho tersebut.

Salah satu baliho unik yang berada di pemakaman umum di Jalan Mangaan V kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli. keunikannya karena di pajang disebuah pohon yang berada di dalam areal pemakaman warga setempat.

Salah satu baliho unik yang berada di pemakaman umum di Jalan Sei Deli milik partai Golkat H. Onny Fachruddin yang siap terjun ke dunia politik.

Salah satu baliho unik yang berada di pemakaman umum di Jalan Sei Deli milik partai Bulan Bintang siap terjun ke dunia politik.|

Read More

Massa Demokrat Padati Lapangan Merdeka

HARIAN SORE 'HARI INI'

(12.00 WIB) Sejak tadi pagi sekitar pukul 09.00 WIB massa Partai Demokrat mulai berduyun-duyun berdatangan dari berbagai penjuru Kota Medan maupun daerah dan kalangan masyarakat untuk menghadiri kampanye akbar di Lapangan Merdeka.

Penduduk warga Tanjung Rejo ini mengaku mereka pukul 08.30 pagi sudah berada dilokasi untuk melihat SBY berorasi. Para pendukung ini terlihat antusias menghadiri kampanye akbar kali ini. Hal ini terlihat dari sejumlah baliho-baliho mini yang dipegang mereka dan mereka dengan sabar menunggu kedatangan SBY yang menurut rencana dia akan berada di Lapangan Merdeka pada pukul 14.30 WIB.

Pantauan HARI INI dilapangan massa pendukung SBY sudah mulai tadi pagi padati Lapangan Merdeka. Pengamanan oleh pihak kepolisian pun terlihat cukup intensif baik dilokasi maupun setiap persimpangan-persimpangan seperti Simpang Iman Bonjol, Jalan Kejaksaan, Jalan Stasiun Kereta Api, Jalan Kesawan, Simpang Halat dan daerah rawan lainnya. Arus Lalu lintas terlihat macet disejumlah Jalan seperti di Jalan Raden Saleh, Perniagaan, Brigjend Katamso, Putri Hijau dan kawasan lainnya.

Sekitar 60.000 massa kader dan simpatisan menghadiri kampanye akbar Partai Demokrat yang digelar hari ini di Lapangan Merdeka. Ketua Dewan Penasehat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menyampaikan orasinya politik selama satu jam dihadapan pendukung di Kota Medan.

Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Pelaksana Eddy Ramli Sitanggang SH didampingi Mustofawiyah Sitompul, Indra Utama, Drs Bigsolon Sihombing dan Humas Edison Lumbanbatu di sekretariat Bappilu Partai Demokrat Jalan Suprapto, kepada HARI INI tadi pagi.

Menurut Eddy Ramli, sama dengan orasi politik di sejumlah daerah lainnya (Bali, Ujung Pandang, Banten, Bandung, Lampung dan Palembang), di Medan, SBY juga akan menyampaikan keberhasilan pemerintah selama dalam kepemimpinannya. “Isu yang akan disampaikan Pak SBY, masih masalah keberhasilan pemerintah selama dalam kepemimpinannya,” katanya.

Menyambut kehadiran SBY, panitia pelaksana akan mengerahkan sekitar 60.000 massa dari Medan, Langkat, Binjai, Deliserdang, Serdang Bedagai dan Tebingtinggi. “Kami meminta maaf kepada masyarakat, jika terjadi gangguan arus lalu lintas, sebelum dan sesudah kampanye akbar ini,” kata Eddy Ramli yang menjelaskan bahwa dalam pengaturan arus lalu lintas, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Poltabes MS.

Dia mengimbau massa kader maupun simpatisan Partai Demokrat, agar menjaga ketertiban lalu lintas serta mematuhi peraturan. “Kami minta, petugas tidak sungkan menindak kader maupun simpatisan yang tidak mematuhi peraturan perlalulintasan. Walau mereka menggunakan atribut partai, jika melanggar peraturan, harus tetap ditindak,” katanya.

Kemudian, ia juga mengingatkan, agar para orang tua, kader maupun simpatisan tidak membawa atau melibatkan anak-anak dalam kampanye akbar tersebut. “Kami harapkan, anak-anak tidak diikutsertakan dalam kampanye akbar besok,” jelasnya

Kampanye akbar Partai Demokrat akan menampilkan artis ibukota Dwi Yul, Cici Paramida dan Band Cangcuters. Dijadwalkan SBY tiba di Medan, sekitar pukul 12.30 WIB siang, menuju Grand Angkasa Hotel dan pukul 14.30 WIB menyampaikan orasi politik didamping Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, Sekjen Marzuki Ali dan Ketua Tim Pemenangan Pemilu Yahya Secahwirya.[darwinsyah]

Read More

Bandara Polonia Medan Sebagai Penghambat Investasi Kota Medan

HARIAN SORE 'HARI INI'

(10.39 WIB) Ketiadaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan selama empat tahun ini menambah draft panjangnya masalah Kota Medan. Investasi terhambat, sehingga iklim perekonomian berjalan lambat.

Tapi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan berkilah pembangunan Kota Medan terhempang akibat Bandara Polonia Medan belum dipindahkan. "Yang memperlambat pembangunan Kota Medan adalah Bandara Polonia Medan, jadi kami sangat harapkan penyegaraan pemindahan bandara," kata Kepala Bappeda Kota Medan, Syaiful Bahri Lubis Kepada HARI INI ketika ditemui di ruang kerjanya.

Dia menyebutkan, sebenarnya investor luar negeri sangat tertarik menanamkan investasinya ke Kota Medan. Kemudian, Kota Medan sangat prospek dan letaknya startegis bila di daerah lain. Tak hanya itu, Kota Medan juga memiliki keamanan dari sisi gelologi.

Dia menambahkan, sesuai dengan konsep Metropolitan, pembangunannya cendrung vertikal. Sehingga, pembangunan gedung tinggi yang direncanakan oleh Pemko Medan masih terbentur dengan bandara Polonia Kota Medan. "Sehingga inilah yang cendrung menghambat, memang kami akui juga RTRW tak selesai ada masalah perekonomian," ujarnya.

Disebutkannya, untuk perencanaan wilayah Kota Medan memang harus disegerakan selesai. Tapi, saat ini RTRW milik Kota Medan sedang menunggu proses pembuatan peraturan. Sehingga, dengan adanya RTRW ini semua pembangunan bisa disesuaikan dengan rencana. Selain itu, untuk promosi invetasi dan masa depan Kota Medan bisa disesuaikan dengan perencanaan yang ada.

"Kami siapkan 2009 ini RTRW-nya, saat ini sedang diproses draft peraturannya," tegasnya.

Sementara itu, Pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang, Mr Lim Guan Eng mengatakan, sebuah permasalahan wilayah baik itu dari sisi energi dan pola penataannya harus diselesaikan. Sehingga, iklim perekonomian bisa ditingkatkan untuk wilayah tertentu.

Dia menambahkan, Pulang Pinang dan Kota Medan sebagai sister city (kota kembar-red). Untuk itulah, kedua daerah ini saling mengisi kekosongan untuk terus melakukan pembenahan dari sisi iklim perekonomian. Sehingga, segala hal yang menghambat untuk perkembangan perekonomian harus segera diselesaikan.

"Kita harus sama-sama cari solusi untuk menghadapi masalah ini, jadi kita tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi, sehingga Pulau Pinang dan Medan sama-sama bisa lebih maju," ucapnya. Di tempat terpisah, anggota Komisi D DPRD Medan, Abdul Rahim Siregar ST MT mengatakan, untuk pembangunan wilayah harus ada perencanaan.

Apabaila wilayah tidak memiliki rencana, maka hal inilah yang menciptakan semrautnya pembangunan. Bahkan, untuk membawa masa depan wilayah tidak akan bisa tercipta suasa kondusif. Kaitannya Kota Medan tidak memiliki RTRW sejak empat tahun lalu, bilangnya harusnya ini tidak terjadi bila komitmen Pemko Medan menyegerakan penyelesaian RTRW pada saat RTRW 1995-2005 akan habis masanya. "Inikan masalah tanggap dan tidak tanggapnya Pemko Medan, bila ketika itu tanggap maka bisa segera selesai RTRW yang baru," ucapnya.

Alasan Bappeda sudah dibuat tapi terbentur peraturan, katanya tentunya ini tidak bisa diterima dengan akal. Sebab, perubahan peraturan perundang-undangan ada pada tahun 2007. Tentunya sudah ada ancang-ancangnya. Bukan hanya itu, bila diketahui perubahan undang-undangnya, maka Pemko Medan seharusnya bisa melihat kebutuhan yang harus dirubah. "Tapi kenyataannya sampai berlarut-larut begini," sebutnya.

Dia menyebutkan, sebenarnya ada banyak investor yang sudah masuk ke Kota Medan untuk membangun-bangunan tinggi. Seperti Hotel Santika, Holiday In, Deli Grand City dan masih banyak hal lainnya. Semakin terkikis kepercayaan investor ketika berdiri bangunan Cambridge dan JW Marriot melebihi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).

Harusnya pengembang bangunan ini diajak untuk mengikuti peraturan, bukan malah membiarkan melanggar peraturan. "Ini marwah pemerintah dimata investor, jadi jangan diberikan kesempatan untuk melanggar peraturan, sebab investor ini bisa malu di mata masyarakat," katanya.

Dia menambahkan, Hotel JW Marriot dan Cambridge ini dimiliki oleh pengusaha besar di dunia ini, sehingga dengan peluang pemanfaatan oleh oknum dan berakibat kepada pelanggaran peraturan yang sama sekali tidak diketahui investor. Harusnya, Pemko Medan bisa menjaga ini dimata investor agar nama baik Kota Medan tidak langsung tercoreng.

Read More

Pelantikan penjabat Pemko Medan Semakin Buram

HARIAN SORE 'HARI INI'

(10.45 WIB) Pelantikan penjabat tahap dua untuk penerapan PP41/2007 semakin buram, pasalnya sejumlah penjabat memilih bungkam dan mengakui tidak mengetahui kabar pelantikan penjabat ini. Anehnya lagi, anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tidak mengetahui adanya pelantikan.

“Saya tidak tahu, kalau sudah masuk baru saya tahu, kalau saat-saatbegini yang atas itulah yang nentukan, soalnya inikan hak preoregatif,” kata salah seorang anggota Baperjakat yang namanya enggan Kepada HARI INI tadi pagi.

Dia menyebutkan, untuk masalah jabatan dan kepangkatan ini, anggota Baperjakat cendrung tak dilibatkan. Tapi, setelah proses berkas dan administrasi hanya sebatasnya saja. Selebihnya, keputusan tetap saja menjadi hak preoregatif kepala daerah. “Inikan amanah peraturannya,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala sub Bidang Analisis kebutuhan, mutasi dan kepangkatan pegawai, Hidayatsah mengaku, hingga saat ini (kemarin sore-red) belum ada diterima usulan dan penandatangan SK Wali Kota Medan untuk penjabat. Sehingga dia tidak mengatahui jadwal pelantikan dan siapa saja yang akan dilantik.

“Saya tidak tahu, sampai saat ini belum ada kabar pelantikan. Mungkin saja ada dalam waktu dekat ini,” katanya.

Ketika disinggung darinya apakah ada penjabat luar jajaran Pemko Medan masuk sebagai penjabat baru, segera mungkin dia langsung menjawab, untuk persoaln ini dia sama sekali tidak mengetahui. “Saya hanya terima usulan saja, bila sudah ditandatangani Walikota maka langsung dijadwalkan pelantikannya,”ucapnya.

Sementara itu, salah seorang penjabat eselon III di Pemko Medan mengungkapkan, dirinya dan teman-temannya tidak mengetahui posisinya. Bahkan, dirinya juga tidak mampu untuk melakukan lobi-lobi seperti penjabat lainnya untuk mendapatkan jabatan. Sebab, selain tidak memiliki relasi yang bagus di DPRD Medan juga tidak memiliki jalur
penghubung untuk meminta jabatan ke penjabat Pemprovsu.

Dia menambahkan, saat ini sudah banyak penjabat melakukan lobi-lobi politik dan anggar beking. Anehnya lagi, beberapa penjabat ada yang berangkat ke Jakarta untuk menemui Wali Kota non-aktif, Abdillah.

Beberapa penjabat itu meminta jabatannya dipertahankan. Ketika ditanyakan hal ini kepada Asisten Administrasi Umum, Sulaiman Hasibuan mengatakan, untuk jadwal pelantikan tidak diketahuinya. Bahkan untuk siapa saja penjabat yang akan dilantik, sama sekali belum ada didapatkan infonya.

Dia mengakui, pelantikan penjabat ini sudah saatnya harus dilakukan, pasalnya selain penerapan PP41/2007 juga dalam hal pelaksanaan program. Pasalnya, saat ini proses APBD Kota Medan sudah masuk ke DPRD Medan untuk dilakukan perbaikan setelah dikoreksi oleh Pemprovsu. “Jadi sebentar lagi penggunaan sudah harus dijalankan,” tambahnya.[darwinsyah]

Read More

Soal Wartawan Gadungan

Teror Kepala SD dan Kades Lewat SMS

HARIAN SORE 'HARI INI'

(10.13 WIB) Soal wartawana gadungan yang beredar dimasyarakat yang memeras Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Desa terjadi kembali. Jumat kemarin misalnya, tiga orang oknum mengaku wartawan mencoba memeras Kepala SD di Pargarutan Tapsel. Mereka meminta uang Rp800 ribu dan meneror lewat sms, karena Kepala Sekolah diduga lalai cat gedung sekolah tersebut.

Menurut Ketua Seksi Organisasi PWI Sumut, Mayjen Simanungkalit. Dia menghimbau, warga masyarakat agar mewaspadai aksi pemerasan oleh oknum mengaku wartawan. "Praktek pemerasan oleh oknum mengaku wartawan kini sedang marak. Sasaran mereka antara lain para Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Kepala Desa (Kades)", katanya kepada HARI INI di tadi pagi.

Mayjen Simanungkalit yang membidangi pembinaan wartawan di PWI Sumut, mengaku banyak menerima pengaduan masyarakat atas tindakan pemerasan oleh oknum mengaku wartawan.

Tiga oknum tersebut masing-masing Uba Nauli Hasibuan SH juga mengaku Koordinator LSM PIPF KKN Wilayah I Tabagsel, Syamsuddin Lubis mengaku Wartawan Suara Akar Rumput dan M Nasir Dongoran mengaku wartawan Harapan Rakyat, masing-masing terbitan Jakarta.

"Namun ketika media yang mereka sebut dikontak ke Jakarta, ternyata nama media itu tidak dikenal alias diduga piktif", katanya.

Dia juga menegaskan, dari sejumlah daftar nama oknum yang sering melakukan pemerasan itu, ternyata bukan anggota PWI. Mereka kelompok wartawan gadungan,yang gentayangan mencari mangsa dan mencoreng profesi wartawan.

"Karena para oknum mengaku wartawan yang melakukan pemerasan bukan anggota PWI, maka secara organisasi kita tidak dapat menindaknya ", katanya.

Disebutkan, modus operandi oknum mengaku wartawan dalam beberapa kasus pemerasan yang dilaporkan umumnya sama. Mereka biasanya datang secara berkelompok, menuding mangsanya telah korupsi dan memaksa korban agar memberi sejumlah uang.

Tragisnya,oknum mengaku wartawan tersebut sering juga mencatut dirinya sebagai aktivis LSM. Juga tidak segan-segan mencatat nama-nama media tertentu, dengan tujuan untuk menakuti korbannya. "Oknum tersebut dapat eksis menekuni habitatnya,karena selama ini dilayani pihak-pihak yang memang bersalah.Maka jika memang tidak merasa korupsi, kenapa mesti takut", ujarnya.

Umumnya kata Mayjen Simanungkalit, oknum pemeras mengaku wartawan tersebut, menjadikan pihak-pihak yang rentan terhadap penyelewengan dana sebaga mangsa. Itu sebabnya para Kepala SD, Kades sering jadi korban pemerasan karena terkait penyalahgunaan dana BOS dan dana proyek desa.[darwinsyah]

Read More