Ribuan Napi Tak Nyontreng

Kakanwil Depkumham Kecewa

MEDAN 10.01 WIB 3.043 narapidana penghuni Rutan Tanjunggusta, Pancurbatu dan Lapas 2-B Lubukpakam di Kabupaten Deli Serdang gagal menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legeslatif pada 9 April kemarin.

Kegagalan tersebut disebabkan pihak KPUD Deliserdang hingga hari H pencontrengan tidak menyalurkan daftar pemilih tetap (DPT) para tahanan dalam bentuk formulir A-5.

Suasana pemilihan di Rutan klas I Tanjunggusta nampak sepi dan lengang dan tidak terlihat adanya antrian pemilih di dua TPS yang telah disediakan.

Karutan Tanjunggusta Amran Silalahi menyesalkan sikap dari pihak KPUD Deliserdang yang tidak tanggap dan terkesan melakukan pembohongan. Hal ini dilontarkannya karena hingga H-1 pihak KPUD Deliserdang berjanji akan segera menyerahkan DPT sesuai dengan jumlah data pemilih yang telah dikirim sebelumnnya.

"Kami sangat kecewa dengan pihak KPUD, karena ribuan warga binaan yang mempunyai hak suara tidak memilih. Sementara jauh hari sebelumnnya kita sudah mengirimkan selengkap-lengkapnya data para pemilih yang ada," ujar Amran.

Kekecewaan juga dilontarkan Kakawil Depkumham Sumut Drs Mashudi BcIp, saat melakukan kunjungan pemantauan suasana pemilu di rutan dan lapas.

Mashudi mengungkapkan bahwa warga binaan yang tidak menerima DPT antara lain di Rutan Tanjunggusta 2.173 tahanan, Pancurbatu 193 dan Lapas 2-B Lubukpakam 677 tahanan.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonegoro yang dikonfirmasi saat melakukan kunjungan ke Lapas kelas I Anak, mengungkapkan permasalahan DPT juga ditemui di sejumlah tempat, di mana masyarakat lainnya banyak yang juga tidak mendapat hak untuk memilih.

"Saya juga mendapat kartu pemilih di tempat tinggal asal Deliserdang, sementara saya sudah berdomisili di Medan dan hal ini jelas menjadi pertanyaan apakah pendataan yang dilakukan sudah sebaik mungkin." tanya Gatot.

Namun Gatot menolak menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM terhadap masyarakat yang telah gagal memilih akibat kelalaian KPU dan Dinas Kependudukan selaku Instansi yang berwenang, seraya menyatakan bahwa hal ini akan menjadi pelajaran yang penting dan butuh di evaluasi yang mendasar kedepannya.

Ketua pemilihan umum daerah (KPUD ) Deli Serdang M Yusri tidak berhasil dikonfirmasi, karena ponsel pribadinya tidak aktif.

Read More

Kasus Pembongkaran Surat Suara di Setia Budi II

Pembongkar Kotak Suara Terancam Pasal Berlapis

Proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Medan kembali digegerkan atas temuan Ormas Pemuda Indonesia Baru (PIB). Ormas tersebut, Jumat (10/4) sore melaporkan temuan kejanggalan pembongkaran kotak suara yang dilakukan sekelompok orang yang diduga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Jalan Setia Budi II Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Medan Selayang.

Ketua PIB Imanuel Tarigan melaporkan kasus tersebut ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dengan menyerahkan bukti berupa foto saat sekelompok orang yang diduga KPPS tengah melakukan pembongkaran kotak suara.

Imanuel mengatakan, kejadian tersebut di temukan dan diabadikan salah seorang kader dan anggota PIB saat melakukan monitoring pengawasan pemilu.

“Kejadian itu, berhasil diabadikan anggota kami ketika melakukan monitoring ke sejumlah TPS di kawasan itu,” ungkap Imanuel kepada HARI INI saat melaporkan kasus tersebut ke Panwaslu di Jalan Sei Sicanggang Medan.

Ia juga mengatakan, kader PIB awalnya tidak sengaja namun ketika melihat salah seorang Linmas mengeluarkan kotak suara, kader PIB mulai curiga dan mengabadikan sejumlah orang yang melakukan pembongkaran kotak suara.

Namun, imanuel menyayangkan pihaknya tidak mengetahui secara mendetail dari TPS berapa kotak suara itu diambil para pelaku pembongkaran. Dari pengakuan Imanuel, anggota PIB sempat dikejar saat mengabadikan kajadian tersebut, ketika salah seorang dari kelompok pembongkar kotak suara tersebut mengatahui ada lampu blitz dari kamera yang diarahkan.

“Kejadian itu terjadi sekira pukul 22.00 WIB. Anggota kami dikejar salah seorang yang memakai sepedahmotor RX King karena terkejut melihat blitz kamera,” ungkap Imanuel.

Terkait kasus ini, ia meminta aparat kepolisian dan Panwaslu melakukan tidaklanjut secara menyeluruh atas kasus ini. “Ini bukan lagi pelanggaran pemilu, tetapi ini sudah kejahatan Pemilu. Jadi kami meminta polisi dan Panwaslu menindaklanjuti kasus ini,” tegasnya.

Kasus pembongkatan kotak suara di kawasan Perumahan Setiabudi II yang dilaporkan Ormas Pemuda Indonesia Baru (PIB) ke Panwaslu Kota Medan, Jumat (10/4) sore, Ketua Panwaslu Kota Medan Drs Muhammad Aswin MAP, mengatakan, jika terbukti melakukan pembongkaran dan pengrusakan, pelaku terancam hukuman berlapis.

“Kami akan mengkaji laporan tersebut dan jika memenuhi unsur melanggar akan dilimpahkan ke polisi. Jika para pelaku terbukti melakukan tindakan tersebut bisa dijerat pasal berlapis, di antaranya Pasal 293 dan 298 UU Pemilu No 10 tahun 2008. Jika terbukti melanggar pasal 293, pelaku diancam pidana 1-3 tahun dan denda Rp12 juta-Rp36 juta. Sedangkan jika terbukti melanggar pasal 298, pelaku diancam 1-5 tahun dan denda Rp500 juta-Rp1 miliar,” ungkap Aswin.

Dia menambahkan jika kejahatan Pemilu itu dilakukan penyelenggara Pemilu hukumannya ditambah sepertiga dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam pasal tersebut, ungkapnya.

Read More

KPPS di Mabar “Human Error”

*Saksi Parpol banyak yang “Ngeluh”

MEDAN 10.00 WIB Pemilu kali disejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilingkungan banyak melakukan kesalahan baik karena ketidaktahuan ketua maupun anggota disetiap KPPS. Hal ini terjadi di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli kemarin.

Pantauan HARI INI dilapangan pengembalian surat suara yang masuk pertama dikelurahan Mabar tersebut pada pukul 19.58 WIB hanya TPS 14 mengantar dengan membawa C1-IT DPR RI rangkap 13 dengan baik dan benar sehingga ketika diterima di KPPS kelurahan tidak ditolak oleh mereka tapi sebagian surat suara berada di luar kota suara. TPS-TPS lainnya mennyusul di atas pukul 00.00 WIB dan sampaisaat pagi ini beberapa TPS masih mengantri di kelurahan di Kelurahan Mabar.

Seperti TPS 22, lingkungan VIII, Dedi, yang tidak mengerti mengenai berkas berita acara C1-IT DPR RI sehingga bolak-balik harus bertanya ke TPS 29 lingkungan IX. “Saya bingung dan tidak mengerti makanya saya diutus oleh ketua menanyakan hal ini ke TPS 29,” katanya kepada HARI INI tadi malam. TPS 22 sempat menyerah karena hingga pukul 04.05 WIB dinihari berkas-berkas mereka masih belum siap. “Saya tidak besok pagi saja kita lanjutkan,” cetusnya Karim kepada para saksi-saksi yang menunggu di berjam-jam di TPS tersebut.

Lain lagi dengan TPS 7, Berkas C1-IT DPR RI ditolak oleh kelurahan, “Saya pusing dan lelah karena prosedurnya terlalu rumit,” katanya. Hal yang sama terjadi di TPS 30 lingkungan IX ketuanya tidak mengerti bagaimana membuat berita acara. Pekerjaan in dikerjakan oleh anggotanya. “Saya sendiri yang mengerjakan semua berkas-berkas tersebut,” cetus Amri anggota TPS 30. Anehnya lagi, di TPS 27 lingkungan IX wartawan dilarang meliput tanpa alas an yang jelas.

Menanggapi hal itu, anggota Panwaslu Kelurahan Mabar, Darwin, mengatakan, hal ini terjadi karena “human error” para Ketua dan anggota TPS-TPS. Selain tidak memiliki pengalaman mereka memang tidak mengerti dalam pengisian berkas-berkas baik berita acara dan berkas untuk para saksi. Ditambah lagi karena faktor kelelahan mereka. “selain human error, mereka kelelahan,” ungkapnya kepada HARI INI tadi pagi.

Saksi Parpol “Ngeluh”
“Human error” hampir disetiap TPS- TPS dikelurahan Mabar ternyata berdampak kepada para saksi parpol seperti yang dialami saksi dari PAN, Amrin di TPS 41 lingkungan XII, Saksi dari Golkar, Sandi yang menunggu dengan tidak pasti kapan berita acara mereka disiapkan oleh panitia. Sehingga mereka harus menunggu hingga pukul 02.39 WIB dinihari. “Sampai kapan harus menunggu, apa kami harus menunggu sampai subuh,” kesalnya Amrin.

TPS 37 lingkungan XI para saksi harus mengisi sendiri berita acaranya, di TPS 02 saksi dari Golkar, Wardoyo sangat kecewa dengan kinerja di TPS tersebut. “Sudah dapat uangnya tak seberapa, waktu dan tenaga saya terbuang sia-sia.” Ungkapnya.

Lain lagi, yang dialami oleh saksi dari Golkar, Taufik di TPS 22, lingkungan VIII, kesal bercampur lucu soalnya pihak TPS 22 tersebut menyerah karena tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan berkas-berkasnya.”Panitia menyatakan tidak sanggup lagi dan mengintruksikan untuk melanjutkannya besok pagi,” kesalnya.

Read More

Pemko Medan akan Gelar MTQN ke-42

HARIAN SORE 'HARI INI'

MEDAN 10.31 WIB Pemko Medan akan menggelar Musabaqah Tillawatil Qur’an Nasional (MTQN) ke-42 tingkat Kota Medan 2009, di Jalan Sri Deli depan Taman Sri Deli atau depan Mesjid Raya Al Mas’un, 13-20 April 2009. Hal itu diungkapkan Kabag Humasy Pemko Medan Rusdy Siregar SE.

Dikatakan, untuk pelaksanan MTQN kali ini mengambil tema “Melalui MTQN ke-42 Kota Medan, kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah demi kesatuan dan persatuan bangsa dan pembangunan Kota Medan.” Sub tema, “melalui MTQN ke-42 Kota Medan kita mantapkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama.”

Menurut Rusdy, diperkirakan seratus lebih para qori dan qoriah terdiri dari golongan anak-anak, remaja dan dewasa putra/putri dan golongan tunanetra dari 21 kecamatan akan berlomba.

"Para qori dan qoria ini merupakan hasil seleksi pada MTQ tingkat kecamatan yang telah digelar bulan Januari lalu. Kurang lebih ada 30 jenis yang akan dilombakan, di antaranya mujjawad, tartil Qur’an, hafis Qur’an, kalligrafi, dan tillawah,” ujar Rusdy Siregar.

Selain perlombaan MTQ juga digelar bazar yang diikuti 21 kecamatam ditambah, stand TP PKK dan Posko Kesehatan. Stand bazar ini akan menampilkan berbagai souvenir dan produk unggulan dari masing-masing kecamatan.

Pelaksanaan MTQN ke-42 Kota Medan ini diawali pawai Ta’aruf yang diikuti para qori dan qoriah, pelajar, ormas, perwiritan, pramuka, drumband pada Senin (13/4) pagi dan pada malam harinya dilaksanakan pembukaan oleh Walikota Medan.

Read More

Pernak-pernik TPS di Kota Medan

HARIAN SORE 'HARI INI'

Medan 10.21 WIB Sejumlah TPS-TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Kota Medan dari TPS yang unik, rapi dan yang apa adanya hingga kondisi memprihatikan

Seperti TPS 29 di Jalan Marelan Pasar II Barat yang berpakaian seragam dan memakai topi berlogo KPU terlihat rapi. Ditambah lagi, dengan kebersihan lokasi dan penataannya yang rapi membuat kenyaman bagi para pemilih yang berada di TPS tersebut.
Menurut Ketua TPS 29, Supadi kepada HARI INI mengatakan biaya yang diberikan oleh kelurahan Rp500.000 masih belum digunakan. Namun, pihaknya bersama rekan-rekan merencanakan dengan baik agar TPS ini berbeda dengan TPS-TPS yang ada di Kelurahan Marelan.

Berbeda dengan TPS 36 di kelurahan Mabar, kondisinya menyedihkan karena keterbatasan tenda. Syukurnya cuaca tidak hujan karena apabila hujan TPS tersebut harus mengungsi ke rumah warga. Ketua TPS 36, Rahmad menjelaskan, pihaknya tidak kebagian tenda makanya kondisi TPS di sini apa adanya. Pihak kelurahan hanya memberikan dana Rp200.000 untuk TPS ini. “Kami hanya bisa pasrah dengan keadaan ini,” cetusnya kepada HARI INI Kamis (9/09) kemarin pagi.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 14, Kelurahan Sukaramai III, Kecamatan Medan Area, memakai pakaian etnis Tionghoa pada pelaksanaan Pemilu legislatif 2009 di TPS tersebut.

Hal itu menarik perhatian warga dan membuat suasana pemilihan menjadi terasa meriah dan unik. Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin yang berkeliling meninjau pelaksanaan pemungutan suara di Medan bersama rombongan unsur muspida, juga tertarik dan menyempatkan diri untuk singgah ke TPS yang mayoritas pemilihnya warga etnis Tionghoa.

Sebelumnya, Syamsul Arifin memberikan hak suaranya di TPS 8 di Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, kepada wartawan seusai memberikan hak suara, Syamsul Arifin mengajak masyarakat mengunakan hak pilihnya dalam pemilu legisltif 2009.

Read More

Pemilu, Lalu Lintas di Medan Lenggang

Suasana arus lalu lintas pada hari pelaksanaan pemilu 2009, Kamis, di beberapa ruas jalan Kota Medan terlihat lenggang. Hal ini karena sebagian besar masyarakat Medan telah mengikuti pemilihan umum di sejumlah TPS di kota Medan.

Dari pantauan HARI INI, kondisi lalu lintas di sejumlah jalan di kota Medan seperti di Jalan Gatot Subroto, Setia Budi, Jamin Ginting, dan Puteri Hijau yang biasanya terlihat padat dan macet, terlihat lenggang. Pemandangan serupa juga terlihat pada perdagangan di Medan yang juga kelihatan lebih sepi dari hari biasanya.

Sementara itu, pusat perbelanjaan di kawasan Sun Plaza, Thamrin Plaza, dan Medan Fair terlihat tampak ramai. Ini karenakan habis melakukan pencontrengan, sejumlah warga berlibur dengan menghabiskan waktu di kawasan mall tersebut.

Penumpang KA Naik 25 Persen

Arus penumpang baik yang keluar dan masuk di stasiun Kereta Api Medan, Rabu menunjukkan peningkatan sebesar antara 20 sampai 25 persen.

Menurut Humas Stasiun Kereta Api Medan, Hendro Budi Santoso saat dihubungi, HARI INI Kamis, peningkatan arus penumpang yang masuk dan keluar dari Medan berkaitan dengan libur panjang selama empat hari serta Pemilu 2009. Peningkatan arus penumpang kereta api diperkirakan akan berlangsung sampai 15 April mendatang.

Dari pantauan, tampak penumpang tujuan Medan - Tanjung Balai - Rantau Prapat dan masuk dari Rantau Prapat - Tanjung Balai - Medan mulai memadati Stasiun Besar Kereta Api Medan.

Meski terjadi peningkatan arus penumpang, namun menurut Hendro, harga tiket tetap seperti biasanya. saat ini tiket kereta api kelas bisnis Rp 60.000 dan kelas eksekutif Rp 70.000 untuk semua tujuan yang berlaku pada hari Senin sampai Kamis. Khusus Hari Sabtu dan Minggu ongkos kelas bisnis Rp 65.000 dan eksekutif Rp 75.000.

Guna mengantisipasi membludaknya penumpang, pihak PT KA rencananya akan menambah gerbong.“Rencananya kami juga akan melakukan penambahan gerbong untuk mengantisipasi melonjaknya penumpang”, paparnya.

Read More

Atribut Kampanye Masih Berkeliaran di Medan Deli

HARIAN SORE 'HARI INI'

MEDAN 10.31 WIB Pemilu kemrain, sejumlah atribut kampanye dan baliho partai di sejumlah ruas jalan di kawasan Kecamatan Medan Deli. Seperti di jalan-jalan, becak bermotor, angkutan umum, tiang-tiang listrik dan telepon dan tempat umum masih dapat ditemui oleh kita.

Bahkan, bagi Parpol dan peserta Pemilu yang tidak mengindahkan imbauan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Paswaslu) Sumut, akan dikenakan tindak pidana Pemilu pasal 269 UU No 10 Tahun 2008 tentang penyelenggara Pemilu bagi anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pantauan HARI INI dilapangan, dari masa tenang kemarin hingga pagi ini masih banyak terpajang stiker yang menempel permanen, baliho caleg baik DPRRI, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota, Bendera dan lambang Parpol di jalan-jalan kecamatan Medan Deli. Seperti sepanjang jalan Titi Papan, Bendera parpol PDIP, Barnas, Demokrat, PBR dan stiker maupun Baliho dari PAN Zunifasman Caleg DPRD Medan no urut.1, Racmad Munte Caleg DPR RI no 8 disimpang pertemuan Marelan raya. Dijembatan Marelan bendera dari parpol PDS, Gerindra, PDP, PKD dan di Pasar III Marelan Raya bendera PKS, Gerindra, PPI (Partai Pemuda Indonesia) serta Baliho Caleg Golkar, OK Chaidir dilingkungan XII.

Selain itu, dikawasan KIM I Mabar Caleg Pan DPRD Provinsi Sumut No.4, Adi Munasip, Usaha Tarigan Caleg DRD Medan no.10, Martinus Managkis Caleg DPRD Medan no.8 dari PPRN, Panda Nababan Caleg PDIP, dan Caleg Golkar Noorfina Winora DPR RI no urut 20 di simpang Dobi dan tempat-tempat lain yang mengganggu ruang publik di Kecamatan Medan Deli.

Padahal, jelang H-1 atribut parpol dan foto caleg harus sudah bersih. Dari kondisi yang ada, terlihat bahwa Parpol dan caleg peserta Pemilu tidak mengindahkan imbauan KPUD Sumut dan Panwaslu yang merupakan perpanjangan dari KPU Pusat karena masih memajang poster caleg dan lambang Parpol di jalanan.

Dinas Pertamanan Pemko Medan, bersama Satpol PP, Kapoltabes, KP3 Belawan, KPU, Panwaslu dan sejumlah Camat dan muspika lainnya. Melakukan penertiban terhadap sejumlah atrbut parpol tersebut. Namun, penertiban tersebut masih belum maksimal karena keterbatasan jumlah personil. hal ini diungkapkan, Kepala Satpol PP, Musaddat. Dia menambahkan, dengan jumlah 300 personil Satpol PP dan dibantu pihak kepolisian sepertinya tidak mungkin penertiban ini selesai pada hari ini. “kita hanya memfokuskan wilayah inti kota Medan saja,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Panwaslu Dapil I Kota Medan, Bambang Abimayu SH, menyambut baik apa yang dilakukan parpol dan caleg yang mempunyai inisiatif untuk menurunkan baliho dan spanduknya sendiri. “Selama ini baliho telah mengganggu ketertiban umum, untuk itu kita berharap para caleg supaya menurunkan semua atribut mereka. Jika tidak, kami akan menurunkannya karena sudah memasuki minggu tenang ,” jelasnya.

Menurut Ketua Panwaslu Sumut, Ikhwaluddin Simatupang, kepada HARI INI dinihari tadi mengatakan, sebelumya pihaknya telah melayangkan surat ke seluruh pimpinan wilayah Parpol peserta Pemilu. Dan diharapkan, melalui layangan surat yang diberikan kepada pimpinan wilayah Parpol peserta Pemilu itu hendaknya dipatuhi dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua KPUD Sumut, Irham Buana Nasution. Dikatakannya, foto caleg peserta Pemilu mulai dari DPRRI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sertta atribut kampanye lainnya harus sudah bersih namun hingga hari ini masih banyak terdapat atribut kampanye dikawasan Medan. Padahal sebelumnya kita telah menyurati para caleg dan parpol untuk segera membersihkan. (darwinsyah)

Read More