Soal Kutipan PDAM Tirtanadi

Kutipan Rp3000 “Kangkangi” Permendagri

MEDANtoday Rp3000 per bulan yang diberlakukan PDAM Tirtanadi kepada pelanggannya dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Mendagri No.23 tahun 2006.

Gubsu dan sekretariatnya juga dinilai keliru dalam menyikapi surat No.18/DP-PDAM/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang permohonan persetujuan pemberlakuan administrasi rekening air, yang ditandatangani sekretaris dewan pengawas.

"Pemberlakuan tarif Rp3000 per pelanggan per bulan tersebut belum memenuhi aturan main mengacu pada Permendagri nomor 23 tahun 2006," tutur Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara, Rafriandi Nasution SE, tadi pagi.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, kutipan Rp3000 per pelanggan ini diantaranya bertentangan dengan pasal 4 tentang kenaikan tarif, pasal 7 ayat 1,2 dan 3, pasal 10 dimana disebutkan seharusnya ada klasifikasi dan kelompok-kelompok. "Tetapi PDAM Tirtanadi memukul rata kutipan ini pada seluruh kelompok," kata Rafriandi.

Dalam pasal 7, jelas Rafriandi, dalam ayat 1 disebutkan bahwa proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Demikian pula dalam ayat 2 disebutkan bahwa proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan cara menyampaikan secara jelas informasi berkaitan dengan penghitungan dan penetapan tarif kepada pemangku kepentingan dan menjaring secara bersungguh-sungguh yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.

"Namun dalam praktiknya, Komisi C tidak pernah diberitahu soal kutipan administrasi sebesar Rp3000 per pelanggan ini," kata Rafriandi.

Selain itu menurut sepengetahuannya, kata Rafriandi, bahwa sebelum melakukan kutipan atau menaikkan tarif, terlebih dahulu dilakukan studi banding ke daerah-daerah yang pernah melakukan kebijakan serupa, serta dilakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat melalui media.

Namun kenyataannya, masyarakat pelanggan PDAM Tirtanadi tidak pernah diberitahu akan rencana kutipan administrasi Rp3000 per bulannya tersebut.

Dia menilai Gubsu dan sekretariat Pemprovsu juga keliru dalam menyikapi surat dewan pengawas. Karena seharusnya surat dari dewan pengawas ditujukan kepada direksi, baru dilanjutkan ke Gubsu. Namun Gubsu justru menyahuti surat yang dilayangkan oleh sekretaris dewan pengawas.

"Seharusnya surat dari sekretaris dewan pengawas dikirim ke direksi baru dikirim ke Gubsu. Namun Gubsu sudah menyetujui usulan surat yang dikirim sekretaris dewan pengawas tersebut," kata Rafriandi.

Atas dasar itulah menurut Rafriandi, kutipan Rp3000 terhadap pelanggan belum pantas dilakukan. Dia juga mendesak agar PDAM Tirtanadi dapat meninjau ulang penetapan biaya administrasi yang dinilai justru dapat menimbulkan dan membuka peluang korupsi gaya baru tersebut.

Read More

Medan Masih Berpotensi Gempa

MEDANtoday Kota Medan masih berpotensi terimbas gempa dari pusat Gempa seperti yang terjadi di Kabupaten Tapak Tuan, NAD, Jumat (8/5) malam sekitar pukul 20.19 WIB.

"Potensi gempa tersebut masih ada, tapi kita tidak bisa memperkirakannya," kata Kepala Seksi Data dan Informasi BBMG Wilayah I Medan yang meliputi Sumut, Sumbar, NAD dan Riau, Rifwar Kamin kepada MEDANtoday, tadi pagi

Sejauh ini potensi gempa masih dalam pantauan meski kejadian alam tersebut tidak diperkirakan.

Dikatakannya, gempa yang berpusat di Tapak Tuan, NAD tersebut berkekuatan 5,3 SR dirasakan di kawasan Karo dan Medan. Sebab, pusatnya di bawah laut lebih kurang 42 Km arah tenggara Tapak Tuan atau 32 lintang timur dan tenggara.

Ditambahkan, cuaca kota Medan masih berpotensi hujan disertai angin kencang dan petir.
Rifwar juga menyebutkan, dampak terganggunya jaringan selular pada saat gempa bukan akibat kejadian itu, melainkan akibat petir yang kuat. "Tidak ada jaringan selular saat kejadian gempa akibat petir yang kuat," jelasnya.

Read More

JW Mariott Terus Disorot

MEDANtoday Terkait pembangunan Hotel JW Mariott di Jalan Putri Hijau Medan, yang disebut-sebut bermasalah, belasan massa yang menamakan dirinya Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi dan Penindasan Sumatera Utara (FMBAKP-SU) menggelar aksi di depan Kantor Walikota Medan.

Dalam pernyataannya Koordinator Aksi Asril Saragih, meminta Kapoldasu dan Kajatisu serta instansi hukum lainnya memanggil dan memeriksa manajemen JW Mariott serta meminta pengosongan dan perubuhan hotel yang merupakan sindikasi Amerika Serikat itu.

Mereka juga meminta Konjen AS segera melakukan pemanggilan terhadap investor asal AS yang tidak menjalankan Peraturan Daerah (Perda) terutama JW Mariott. Meminta Walikota Medan agar menegakkan perda Kota Medan apabila tidak mampu belasan massa ini meminta Walikota Medan segera mundur dari jabatannya.

Dalam pernyataannya belasan massa ini juga meminta DPRD Medan dan Sumatera Utara untuk menindak dan memantau pemasalahan IMB dan pencurian uang rakyat. Selain itu mereka juga meminta agar segenap elemen masyarakat menolak investor asing yang tidak mematuhi peraturan. Aksi berlangsung tertib ini dikawal puluhan aparat kemanan dari Poltabes Medan.

Read More

PD Medan Gagal Gali PAD

MEDANtoday Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Medan dinilai gagal menggali perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasalnya, menejemen perusahaan milik Pemko ini belum maksimal mengelola potensi PAD yang tersedia. Penilaian ini disampaikan Komisi C DPRD Medan saat melakukan kunjungan kerja ke perusahaan tersebut, Senin (11/5).

Menurut Ketua Komisi Jamhur Abdullah ST, menejemen PD Pembangun berjalan di tempat dan tidak memiliki konsep soal peningkatan PAD. Selain Jamhur, ikut mendampingi, Yoserizal Lubis dan Zakaria Rasydi. Sementara dari pihak PD Pembangunan, Direktur Operasi Tom Adlyn Hajar, Dirum Marzuki Nainggolan, Kabag Personalia Muhyaruddin, Ka unit Taman Marga satwa Munir Nasution, Ka PKTM Jonggim Parhusip dan beberapa staf.

Pada hal menurut Jamhur yang ditimpali Yoserizal, masih banyak potensi PAD yang sangat memungkinkan peningkatan PAD dari beberapa sektor seperti, taman marga satwa, gelanggang rema, kolam renang deli, kontruksi, property depeloper, rumah sewa susun sederhana (rusunawa) dan pergudangan tanjung mulia. Ditambahkan Jamhur, PD Pembangunan kiranya dapat melakukan konsep yang jelas seperti penawaran berbagai asset dan kegiatan yang dilakukan PD pembangunan untuk menarik minat masyarakat.

“Dengan sendirinya perolehan PAD akan dapat meningkat. Seperti di taman marga satwa perlu dilakukan pembenahan yang dapat menarik perhatian masyarakat”, jelasnya. Ditambahkan Yoserizal, seperti halnya kolam renang Deli yang dikelola PD Pembangunan tidak memiliki fasilitas yang dapat menarik perhatian, layaknya kolam renang. Sehingga minat masyarakat menurun ke kolam renang Deli. “Lihat saja, anak sekolah di Medan tidak pernah memanfaatkan kolam renang Deli untuk sarana belajar renang. Ini kan kelemahan PD Pembangunan.

Ada apa dengan kolam renang tersebut, tentu karena fasilitas kurang memadai”, papar Yoserizal. Menanggapi penilaian Komisi C ini, Direktur Operasional PD Pembangunan Tom Adlyn Hajar mengatakan, pihaknnya menyadari kekurangan hal tersebut. Diakuinya, PD Pembangunan sudah melakukaan beberapa program dalam hal peningkatan PAD. Tom mengakui, seluruh program tersebut masih banyak yang belum terlaksana dikarenakan keterbatasan dana. Seperti halnya, dana Rp5 miliar yang dianggarkan di APBD Pemko Medan tahun 2007 sampai saat ini belum dapat digunakan karena tidak memiliki payung hukum yang jelas.

“Pada hal dana 5 miliar itu akan diperuntukkan membenahi kolam renang dan beberapa sektor di bawah pengawasan PD Pembangunan”, jelas Tom Adlyn. Dalam hal ini, pihak kami sangat mengharapkan partisipasi dukungan DPRD Medan untuk menjalankan seluruh program PD Pembangunan. Bahkan, Tom sedikit menjelaskan, kendala semua pelaksanaan tersebut dikarenakan keragu-raguan kebijakan. “Kesannya PD Pembangunan belum diberikan kepercayaan penuh oleh Pemko Medan menjalankan tufoksinya,” beber Adlyn mantan Ketua DPRD Medan periode 1999-2004 ini.

Read More

Ratusan Sopir dan Armadanya Bertahan di Depan Kantor Walikota

MEDANtodaySetelah menggelar aksi seharian, hingga Senin (11/5) sore ratusan sopir taksi dan armada angkutan kota 64 bertahan di depan kantor Walikota, Jalan Maulana Lubis Medan. Aksi yang dilakukan ratusan terkait trayek yang dianggap mereka tidak adil.

Dalam aksinya mereka meminta penghentian armada angkutan asal Binjai yang diduga di Back up oknum anggota TNI. Dalam aksinya itu juga, mereka menuding adanya konsfirasi antara oknum Dishub dengan oknum kepolisian. Ratusan sopir angkutan 64 ini juga menilai kebijakan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Medan menyengsarakan sopir, dan menuding jika Dishub Kota Medan hanya jadi ATM bagi Walikota Medan.

Pantauan MEDANtoday hingga sore tadi, ratusan sopir dan armadanya tersebut masih bertahan di depan kantor Walikota Medan. Sumber MEDANtoday di Kantor Walikota Medan menyebutkan, bertahannya ratusan sopir dan armadanya ini terkait Surat Keputusan Walikota (SK Walikota) yang hingga kini belum juga keluar. “Mereka sedang menunggu SK Walikota bang, makanya mereka belum mau pergi,” ungkap sumber tadi.

Read More

PPPM Tuding PD Pasar Lakukan Penggusuran Paksa Terselubung

MEDANtoday Setelah melaporkan ke Lembaga Bantuan Hukum Medan, ratusan pedagang pasar Meranti yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Meranti (PPPM) mengelar aksi sekaligus mengadukan nasibnya ke Walikota Medan, menyusul adanya rencana penggusuran sejumlah pedagang di pasar tersebut, Senin (11/5).

Dalam aksinya itu, PPPM menuding Pemko Medan melalui Perusahaan Daerah (PD) tidak mempunyai itikad baik dengan adanya rencana pemindahan pedagang Pasar Meranti ke Pasar Khandak. PPPM juga menilai pengumuman No.551.3/0839/PDPKM/2009 berpotensi menghilangkan pencarian ratusan pedagang yang selama ini berjalan dengan baik.

Bahkan, dalam aksinya itu PPPM dalam statemennya menuding penerbitan surat tersebut dinilai sebagai penggusuran paksa yang terselubung, dengan tidak memikirkan hak-hak pedagang Pasar Meranti yang telah dijamin dalam mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak.

Dalam aksinya itu, PPPM menyatakan menolak kebijakan PD Pasar Kota Medan yang merencanakan pemindahan pedagang Pasar Meranti ke Pasar Khandak.

Meminta Walikota Medan segera menghentikan kehendak sepihak PD Pasar dalam rencananya merelokasi sepihak pedagang Pasar Meranti. PPPM juga meminta Ketua DPRD Medan memerintahkan PD Pasar untuk segera menarik kembali kebijakan yang jelas-jelas telah melanggar hak konstitusional pedagang Pasar Meranti.

Read More

TMM Coba Tingkatkan Pendapatan

MEDANtoday Kepala Unit Taman Margasatwa Medan (TMM) Munir Nasution mengatakan, pihaknya pada tahun 2009 ini berupaya meningkatkan pendapatan, sebagai bukti kontribusi TMM terhadap pembangunan Kota Medan.

Hal tersebut dikatakan Munir Nasution, Senin (11/5), saat menerima kunjungan kerja Komisi C DPRD Medan ke Dinas PD Pembangunan. “Selama ini pihak TMM telah mampu berkembang lebih baik, dimana untuk pengunjung pada tahun 2008 mencapai 92.723, dan untuk tahun 2009 hingga Mei kunjungannya telah mencapai 16.793 orang,” ungkap Munir.

Kedepan, lanjut Munir, TTM akan melakukan pengembangan sesuai misi dan visi diantaranya pelestarian, pengembangan dan rekreasi hutan. Untuk menjangkau semua ini, Munir meminta agar nama Taman Marga Satwa Medan diganti menjadi Lembaga konservasi tumbuh-tumbuhan dan hewan. “Sebagai upaya memperbaiki pelayanan TMM, kami mengharapkan agar nama TMM diganti menjadi Lembaga Konservasi tumbuh-tumbuhan dan hewan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan kedepan TMM tak hanya menjadi sarana pelestarian hewan melainkan tumbuh-tumbuhan juga sehingga nantinya TMM lebih beragam.

Read More

FMBAKP Demo Balaikota Medan

Minta Usut Korupsi Anggaran Master Plane 2,59 M

MEDANtoday Mahasiswa Bersama Anti Korupsi (FMBANKP) Sumatera Utara, demo Balai Kota Medan, , Senin (11/5) minta beberapa dugaan korupsi dan pelanggaran Perda yang terjadi di jajaran Pemko Medan untuk ditindak.

Mereka juga mengungkapkan ketidak tegasan PJ Walikota Medan Drs H Afifuddin Lubis MSi dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di wailyahnya dan membuat kebijakan yang seharusnya tidak dilakukan.

Koordinator aksi Asril, dalam orasinya mengatakan, salahsatu dugaan korupsi yang terjadi antara lain seperti dugaan korupsi anggaran proyek pembuatan Master Plane senilai Rp2,59 miliar.

Proyek induk rencana pembangunan tata kota 2006-2016 itu, diduga hanya dikerjakan dengan cara copy paste dari gambar induk rencana kota lain dan hanya berisikan komplikasi dan sukunder.

Juga, hasil kajian ekonomi dan social yang merupakan benang merah , tidak tercantum. Sehingga dari hasil kerja yang dikoordinir oknum mantan Kepala Bappeda Kota Medan ini, harusnya masih menyisakan dana dari Rp2,59 miliar tersebut.

Selanjutnya dikatakan, indikasi pelanggaran Perda yang terjadi di Kota Medan seperti dalam kasus-kasus proyek bangunan yang masih banyak ditemukan tidak memiliki IMB dan pelanggaran peruntukan serta roilend.

Seperti kasus pembangunan Hotel JW Mariot, sampai kini kelebihan ketinggian sampai saat ini tidak ditindak dan ini merugikan PAD Kota Medan.

Lalu PJ Walikota telah mengangkat Maju Siregar yang merupakan pejabat yang banyak masalah untuk jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan.

Dalam demo itu, diungkapkan mereka juga, masih terjadi penghadangan penyaluran apirasi yang dijamin UU HAM no. 39 tahun 1999 pasal 14 ayat 2, juga UU 28 tahun 1999 tentang pemberantasan KKN untuk penyelenggaran Negara yang bersih dari KKN dengan peran serta masyarakat.

Ini dialami oleh sekelompok aktivis dari ALMASU yang diusir dari kantor TRTB beberapa waktu lalu saat melakukan unjukrasa.

Dari uraioan di atas, diminta Afifuddin Lubis menunjukkan ketegasannya terhadap beberapa persoalan yang telah diungkapkan tadi dan jika tidak bisa tegas lebih mundur saja dari jabatan Pj Walikota Medan.

Read More

Ratusan Pedagang Pajak Meranti Macetkan Jalan

MEDANtoday Ratusan pedagang pajak Meranti Medan macetkan arus lalulitas di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (11/5).

Kemacetan lalu litas tersebut terjadi saat ratusan pedagang Pajak meranti itu mengadukan nasibnya ke Kantor Walikota Medan, menyusul rencana akan di gusurnya pedagang.

Pantauan MEDANtoday nampak sejumlah personil kepolisian disiagakan untuk pengaturan lalulintas di depan kator Walikota dan DPRD Medan tersebut. Nampak terlihat Kasatlantas Poltabes Medan AKBP Sabilul Alif SIK turun ikut mengatur lalulintas.

Read More

Soal Drainase di Kota Medan

Bina Marga akan Beli Alat Sedot Lumpur

MEDANtoday Dinas Bina Marga Kota Medan merencanakan pembelian alat sedot lumpur. Alat ini akan digunakan menyedot lumpur yang selama ini menghambat saluran drainase.

Kadis Bina Marga Kota Medan Gindho Hasibuan mengatakan, rencana ini sudah disampaikan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan untuk ditindaklanjuti. Gindho berharap, alat sedot ini sudah bisa dibeli paling lama akhir tahun ini, untuk dioperasikan di awal tahun 2010. "Kami berharap, alat sedot ini sudah terbeli di akhir tahun ini," jelas Gindho kepada wartawan di Medan, baru-baru ini.

Pejabat yang baru saja ditunjuk Pj Walikota Medan H Afifuddin Lubis membenahi sarana infrastruktur ini mengatakan, kondisi tersumbatnya saluran drainase akibat lumpur yang menumpuk, cukup sulit dikorek dengan cara manual. Ini diakibatkan telah lamanya lumpur menumpuk, dan tak jarang sudah mengeras. "Lumpur sudah menaik ke arah permukaan jalan. Artinya, kedalaman drainase termakan jika merujuk pada konsep pembangunannya," katanya.

Selain membutuhkan waktu relatif lama, pengorekan manual ternyata kurang optimal. Pihaknya telah memulai pengorekan beberapa titik drainase. Namun tidak seimbang jika dibandingkan jumlah drainase yang ada, ditambah kuantitas turunnya hujan yang memicu terjadinya banjir. "Daerah lain di Indonesia, sudah memiliki peralatan ini. Hasilnya cukup optimal. Tingkat intensitas banjir, ternyata dapat diminimalisir.

Bukan berarti dengan adanya alat ini lantas pengorekan manual dihentikan. Kami tetap memberdayakan tim yang ada," jelasnya. Rencana pembelian alat sedot lumpur ini, dibenarkan Kepala Bappeda Kota Medan Syaiful Bahri Lubis. Dikatakan, pembelian alat sedot lumpur dengan perkiraan harga di bawah Rp5 miliar ini, menjadi perhatian. "Pembeliannya tentu melalui mekanisme. Anggarannya bisa saja ditampung di Perubahan APBD tahun ini, dan tentunya setelah mendapat persetujuan DPRD Medan," ungkapnya.

Sebelumnya, DPRD Medan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU-sebelum berganti nama Bina Marga), perbah membahas rencana pembelian ini di pembahasan R-APBD Medan 2009 pada Februari lalu. DPRD yang menginginkan peralatan itu dibeli, ditolak Dinas PU dengan alasan keterbatasan anggaran, baik pada pembeliannya maupun perawatannya.

Read More

Medan Harus Dipimpin Walikota yang Punya 'Teamwork' Kuat

MEDANtoday Menyikapi banyaknya permasalahan di Kota Medan, diantaranya pelayanan public dan infrastruktur, Wakil Ketua DPRD Medan Surianda Lubis S.Ag mengharapkan kedepan Walikota yang akan memimpin Medan mempunyai 'teamwork' yang kuat.

Teamwork
Hal tersebut dikatakan Surianda Lubis saat berbincang dengan MEDANtoday, di loby kantor DPRD Medan baru-baru ini. “Banyaknya masalah yang belum selesai di Kota Medan diharapkan kedepan tidaklah terjadi. Jadi kedepan Medan haruslah dipimpin oleh Walikota yang mempunyai 'teamwork' yang kuat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Surianda mengatakan keheranannya melihat kinerja Walikota Medan di bawah kepemimpinan Afifuddin Lubis ini, dimana masih banyaknya infrastruktur serta layanan public yang hingga kini belum terselesaikan. “Coba kita lihat, dengan masih banyaknya jalan rusak, serta pelayanan publik membuktikan jika Pemko Medan tidak serius dalam menyelesaikan ini semua,” ungkapnya.

Lebih tegas Surianda juga meminta agar Wakilota Medan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bawahannya, agar permasalahan di Kota Medan bisa segera teratasi.

Read More

Pendidikan Anti-korupsi Perlu Dikaji

MEDANtoday – Korupsi merupakan permasahan bangsa yang hingga saat ini tidak ada obat yang mujarab untuk mengobati masalah pelik ini. Usaha menekan tindakan korupsi melalui program pendidikan anti korupsi di sekolah dinilai belum cukup efektif dan masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam.

Menurut Ketua Serikat Guru Indonesia, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), Fahriza Marta, kepada MEDANtoday mengatakan, dalam rencana strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2008-2011 tergambar bahwa salah satu sasaran untuk bidang pencegahan tindak pidana korupsi adalah pembentukan budaya masyarakat anti korupsi, melalui pendidikan yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap.

"Target dari pelaksanaan program itu adalah terciptanya generasi yang memahami apa itu korupsi dan akibatnya bagi bangsa dan negara, yang berani mengatakan tidak terhadap korupsi sehingga akan timbul kesadaran bersama untuk bangkit melawan korupsi," katanya.

Namun, kata dia, jika dilihat struktur silabus pendidikan anti korupsi mulai dari tingkat TK hingga SMA, sama dengan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti dan pendidikan kewarganegaraan. Sehingga muncul pertanyaan, ketika pendidikan anti korupsi melibatkan sekolah, apakah ini akan efektif, mengingat di sekolah juga sudah ada pendidikan agama ataupun pendidikan moral yang dinilai tidak mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan kepribadian siswa.

"Sudah menjadi rahasia umum bahwa lingkungan pendidikan, dari sekolah hingga dinas pendidikan juga tidak luput dari praktik korupsi. Padahal di sekolah ada pelajaran agama yang sangat mengharamkan tindakan korupsi maupun pendidikan budi pekerti," katanya.

Dengan melihat kondisi seperti ini, kata dia, KPK perlu mengkaji ulang secara mendalam program pendidikan anti korupsi di sekolah dengan menciptakan formula yang tepat untuk pelaksanaannya, serta berperan aktif melakukan pembersihan pada institusi pendidikan.

"Keteladanan inilah yang kemudian menjadi pengalaman bagi siswa sebagai guru yang terbaik dalam menginternalisasikan pengetahuan, sikap dan perbuatan yang anti korupsi. Bukan hanya sekadar teori-teori di atas kertas atau ceramah di depan kelas," katanya.

Read More