This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

Sabtu, 27 Juni 2009

Kasus Hotel Kesawan

Dewan Tampik Tudingan ‘Perdamaian’

MEDANtoday Resah dengan pemberitaan di salah satu media terbitan Medan yang menyatakan penyelesaian masalah Hotel Kesawan selesai di Restoran Tip Top. Komisi D DPRD Medan menampik tudingan adanya ‘perdamaian’ yang terjadi dengan manajemen Hotel Kesawan. Kunjungan kerja mereka, murni untuk meninjau langsung hotel bermasalah di Jalan Ahmad Yani, Medan.

Tudingan ini sendiri muncul setelah Komisi D DPRD Medan mengunjungi Hotel Kesawan, Kamis kemarin. Kunjungan tersebut diikuti hampir seluruh anggota Komisi D itu sendiri lahir usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) yang mengakui bahwa hotel bintang dua itu menyalahi izin bangunan yang diberikan.

Selanjutnya hasil RDP tersebut, diekspos secara luas oleh sejumlah media massa terbitan Medan. Disebutkan DPRD meminta ketegasan Dinas TRTB untuk mencabut izin bangunan Hotel Kesawan jika terbukti menyalahi peraturan. Nah, Kamis kemarin, sejumlah anggota Komisi D antara lain Hendra DS, Sabar Sitepu, CP Nainggolan, Yasni Rahma, Jansen Sibarani, Marudut Nadapdap, Danil Pinem, Tahi Sinambela dan Adi Munasip pun meluncur ke lokasi tanpa menyertakan wartawan.

Dari kunjungan itu akhirnya diketahui bahwa pengusaha Hotel Kesawan melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota Komisi D di restoran Tiptop yang letakknya tepat berada di depan hotel itu. Saat wartawan menanyakan persoalan hotel pada manajemen, pihak pengusaha mengatakan bahwa tidak ada masalah lagi dan sudah diselesaikan karena sudah bertemu dengan anggota DPRD di Restoran Tiptop. “Sudah selesai, tidak ada masalah, izinnya sedang dalam proses pengurusan. Tadi sudah ketemu dengan DPRD,” ujar manajemen hotel pada seorang rekan wartawan.

Pernyataan pihak manajemen ini, tentu saja mengindikasikan adanya penyelesaian oleh Komisi D. Padahal saat RDP, Komisi D secara tegas meminta Pemko Medan mencabut izin hotel tersebut. Namun penyelesaian kasus Hotel Kesawan ini dibantah oleh Wakil Ketua Komisi D CP Nainggolan. Menurut dia, pihaknya memang meninjau hotel tersebut bersama Dinas TRTB Kota Medan.

“Kami meninjau langsung ke sana. Kami pun masuk ke seluruh bagian hotel tersebut, untuk melihat sarana dan prasarananya. Dari situ kami dapatkan hotel itu tidak memiliki ventilasi yang baik, sarana parkir dan instalasi pengendalian limbah yang baik. Nah, temuan ini akan kami bawa dalam rapat untuk memberikan rekomendasi yang tegas pada hotel menyalah ini,” ujarnya.

CP mengaku usai melakukan kunjungan itu, karena posisi hotel itu berhadapan dengan restoran Tiptop, mereka bertemu dengan Manajer Hotel Kesawan bernama Arman, kebetulan berada di restoran Tiptop. “Saya garansi tidak ada penyelesaian apapun terhadap Hotel Kesawan, karena ini menyangkut peraturan. Bahkan, kalau benar ada pernyataan pihak pengusaha yang menyatakan sudah selesai, ini jelas mencederai DPRD. Dan tentu saja mereka sudah menambah masalah,” tukasnya.

Hentikan Kekerasan, Pengiriman TKI Harus Dievaluasi

MEDANtoday Pasca penghentian pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri, yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia disambut baik sejumlah politisi. Di mana dengan penghentian pengiriman TKI sementara keluar negeri ini bisa menjadikan evaluasi bagi para tenaga kerja yang akan dikirim nanti keluar negeri.

Terlebih lagi terhadap kondisi tenaga kerja yang sangat menyedihkan, dimana hampir setiap tahunnya para pekerja yang diberangkatkan keluar negeri mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikannya.

Begitu juga, kita sangat menyambut baik kebijakan pemerintah Indonesia untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia untuk jenis pekerjaan pembantu rumah tangga dan pekerja di pabrik kelapa sawit, ini dikatakan Anggota DPD RI, Parlindungan Purba SH, Sabtu (27/6) di Medan.

Selain itu, bentuk kekejaman yang dialami oleh para tenaga kerja Indonesia untuk jenis pekerjaan Pembantu Rumah Tangga (PRT) kerap terjadi, bahkan terakhir kalinya dialami oleh Siti Hajar yang bekerja di Malaysia sebagai PRT.

Tentunya, pada saat ini bertetapan dengan MoU evaluasi kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia tentang kesepakatan tenaga kerja, ini bisa meningkatkan bergening Indonesia terhadap Malaysia.

Sekaligus memberikan jaminan kepada para tenaga kerja Indonesia yang berada diluar negeri. Ini tentunya berangkat dari pengalaman sebelumnya, seorang pembantu rumah tangga yang berangkat kerja keluar negeri tanpa ada jaminan.

Contohnya, ketika para tenaga kerja berangkat keluar negeri sering dimanfaatkan oleh pihak agensi dengan memberikan uang kepada keluarga sekitar Rp2 atau Rp3 juta, namun tanpa disadari para pekerja tersebut mendapatkan pemotongan upah yang sangat tidak manusiawi.

Parlindungan juga menuturkan, sisi lain yang harus diperhatikan dalam pengiriman TKI keluar negeri hendaknya dilatih secara terampil, sebab para majikan yang merekrut pembantu dari Indonesia umumnya mengeluarkan biaya yang cukup besar, akan tetapi setelah pembantu tersebut bekerja di tempatnya tidak mempunyai keahlian yang akhirnya terjadinya tindakan kekerasan.

Begitu juga, pada saat penghentian sementara pengiriman TKI keluar negeri dengan Negara tujuan ke Malaysia, bukan berarti tindakan kekerasan bisa terjadi. Dimana para TKI illegal yang berangkat secara perorangan ini pun harus diwaspadai.

Terlebih lagi kita mengetahui, bahwa keberangkatan tenaga kerja secara illegal ini memanfaatkan jasa pelayaran dari Kota Tanjungbalai, sehingga untuk itulah kepada pihak kepolisian dan imigrasi untuk melakukan penyeleksian terhadap orang-orang yang akan berangkat keluar negeri.

Selain itu juga melakukan pengawasan dikawasan perairan terhadap kapal jenis tongkang yang selama ini disinyalir sebagai transportasi untuk menyeludupkan para TKI ke Malaysia.

Formulir SMNPTN di Unimed Habis


MEDANtoday Memasuki hari terakhir penutupan pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2009 di Unimed, sampai Jumat (26/6) seluruh formulir untuk IPS, IPA dan IPC habis terjual. Data dari Panitia Lokal SNMPTN Unimed menyebutkan sebanyak 21.000 formulir yang disiapkan, sudah diambil para calon mahasiswa.


"Pada hari penutupan ini kita memang bersyukur akhirnya bisa melayani para calon mahasiswa yang mengambil formulir di Unimed. Melihat antusiasme yang begitu tinggi, kita bersyukur karena ini menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada Unimed yang semakin besar," kata Drs Binner Ambarita MPd, Sekretaris Panitia Lokal SMNPTN Unimed tahun 2009 kepada wartawan , tadi siang.

Menurut Binner hingga hari terakhir tersebut pengambilan formulir SMNPTN, untuk IPS,IPA dan IPC sudah terdistribusi IPS sebanyak 8.550, IPA 5.150 dan IPC 7.300.

Sementara itu, jumlah formulir yang sudah dikembalikan ke oleh para calon mahasiswa hingga kemarin berjumlah 18.474, jumlah ini terdiri dari IPA 7.024, IPC 4.025 dan IPA 6.025. Binner memperkirakan pada hari terakhir pengembalian formulir SMNPTN, pada Sabtu (27/6) sore ini, Unimed akan menerima sisa formulir yangbelum dikembalikan atau sekitar dua ribuan formulir yang telah diisi oleh para calon mahasiswa.

"Berapa jumlah pastinya masih didata Panitia. Kita harapkan ini semua bisa selesai sampai sore hari ini, dimana para calon mahasiswa sudah mengembalikan formulir SMNPTN," ujar Binner.

Mengenai lokasi ujian SMNPTN tahun 2009, Unimed telah menyiapkan 30 lokasi ujian yang tersebar di beberapa tempat antara lain: Kampus Unimed, Kampus UMSU, Kampus STBA PIA Medan, Kampus Universitas Dharmawangsa, Kampus Uham, dan Kampus UMA. Beberapa sekolah seperti SMAN III Medan, SMP Negeri 35 Medan juga menjadi tempat lokasi ujian SMNPTN.

"Semuanya sudah kita koordinasikan dan siap menggelar ujian. Saat ini juga kita sedang melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas ujian sehingga nantinya tidak ada kendala," kata Binner lagi.

Binner juga menghimbau agar para calon mahasiswa bisa memeriksa lokasi ujian pada tanggal 30 Juni atau sehari sebelum ujian SMNPTN dilakukan. Ini menurut dia penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahan lokasi ujian.

Sementara pantauan Medantoday di Gedung H Anif tempat pengembalian formulir SNMPTN hari terakhir, tadi siang, seorang calon peserta ada yang sakit sehingga terpaksa pihak panitia menjemput berkas-berkas formulir langsung ke rumah sakit dimana calon peserta sedang dirawat.

“Ya.., ada calon peserta SNMPTN kita yang sedang sakit, tapi tak ada masalah. Panitia sudah mengambilnya berkas formulir ke rumah sakit tempatnya dirawat,” ungkap salah seorang petugas panitia.

JPIPPD Medan Unjukrasa Minta Pilpres Damai

MEDANtoday Sebanyak 50 orang yang tergabung dalam Jaringan Pemuda Islam Peduli Pilpres Damai (JPIPPD) Kota Medan, melakukan aksi unjukrasa damai di depan bundaran air mancur, Jalan Gatot Subroto Medan, Sabtu (27/6).

Para pengunjukrasa, meminta kepada elit politik agar tetap menjaga suasana kondisi alam demokrasi yang ada pada saat ini, nantinya jangan sampai ternodai dengan isu-isu fitnah yang dijadikan sebuah senjata dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendiskreditkan kelompok dan golongan tertentu, dengan mendapatkan kemenangan dan simpatik rakyat.

Dimana, kita juga mengetahui bahwa, fitnah lebih kejam dari pembunuhan dan pembunuhan tidak dibenarkan dalam agama apapun. Fitnah adalah cara-cara keji yang dilakukan colonial untuk memecah belah bangsa, bisa jadi cara itu digunakan kembali untuk menghancurkan bangsa kita yang sudah mulai kondusif, kata Koodinator aksi Jaringan Pemuda Islam Peduli Pilpres Damai, Kota Medan, Ali Mubarok dalam orasinya.

Dalam orasinya dirinya, para pengunjukrasa menginginkan dalam kampanye Pilpres damai dan tidak ada fitnah, maupun black campaingn. Selain itu juga seperti adanya kejadian penyebaran selebaran gelap pada saat kampanye salah satu calon Presiden di Medan, di mana ini belum tahu kebenaran dari isi selebaran gelap, sehingga akhirnya membuat masyarakat menjadi resah.

Begitu juga para pengunjukrasa juga menuntut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara agar berperan aktif untuk menjernihkan persoalan tersebut, dimana persoalan tersebut tidak hanya menjadi isu lokal akan tetapi juga sudah menjadi isu nasional.

Untuk itulah kepada pelaku intelektual, yang berada dibalik penyebaran brosur selebaran gelap yang bernuansa sara tersebut, agar bertanggung jawab. Akibat perbuatannya bisa memicu terjadinya komplik sara di Sumatera Utara, yang selama ini sudah berjalan kondusif.

Terkait dalam kasus tersebut diminta Panwaslu dan Poltabes Medan, untuk pro aktif memproses siapa pelaku yang dengan sengaja menyebarkan selebaran gelap, pada saat pelaksanaan kampanye salah satu calon presiden yang ketika itu dilaksanakan di Asrama Haji Medan.