This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

Rabu, 11 Maret 2009

Peternakan Buaya Asam Kumbang Tidak Diperhatikan

DPRD Medan: Pemerintah Daerah Tidak Jeli

HARIAN SORE 'HARI INI'

(10.25 WIB) Objek wisata peternakan buaya Asam Kumbang yang berada di Jalan Bunga raya Kecamatan Medan Selayang No. 59 Desa Asam Kumbang. didirikan oleh Alm.Lo Than Muk pada tahun 1959 ini kurang perhatian pihak Pemerintah Kota (Pemko), Pemerintah Daerah (PD).

Pantauan HARI INI dilapangan, kondisi jalan menuju lokasi peternakan buaya rusak, areal peternakan dari gapura, pagar sampai dengan halaman mulai usang. Dulu, peternakan ini begitu asri kini sedikit gersang karena kurang perawatan dan perhatian pemerintah. Dari pengamatan dilapangan Kamis (12/03) tadi pagi, sedang melakukan mengirim 100 ekor buaya ke Jakarta. Sebelumnya, ada pengiriman ke Tanggerang dan Batam dari data yang himpun HARI INI.

Robin Lo, (27), putra kedua dari Alm. Lo Than Muk mengatakan, Bantuan terakhir yang kami terima dari pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 1993. Kini, ia bersama Lim Hui Cu,(61) ibunya, berjuang dan berusaha mandiri sepeninggalan ayahnya pada tahun 2007 lalu. Setiap hari 1 ton daging ayam mati, mereka harus memenuhi kebutuhan pakan untuk buaya yang berjumlah 2800 ekor itu. Berkisar Rp500.000 per hari yang harus mereka keluarkan.

Ia menambahkan, untuk memenuhi pakan buaya sehari-hari kami menutupinya dari restribusi untuk orang dewasa sebesar Rp5000 dan di bawah 10 tahun Rp2500 per orang. Padahal para pengunjung yang mayoritas pelajar dan masyarakat itu ramai pada hari Sabtu-Minggu dan hari-hari besar. Sementara, yang menjadi permasahan yang paling spesifik adalah daya tampung untuk buaya-buaya, fasilitas air, jalan dan biaya perawatan menjadi problematika yang belum terselesaikan.

“Kami sangat membutuhkan faslitas jalan yang mulai rusak, saluran air, pakan dan daya tampung bagi buaya-buaya adalah PR (pekerja rumah) yang belum terselesaikan,” ucapnya.

Rosnani,(37) salah seorang warga Desa Asam Kumbang yang sehari-hari berdagang di objek wisata ini, mengatakan, keprihatiannya dengan situasi dan kondisi objek wisata peternakan buaya itu, seharusnya ada perhatian khusus untuk menjaga dan melestarikannya.

Terkait hal itu, Nurhayati,(48) yang sering berkunjung objek wisata ini, mengungkapkan kondisi objek wisata peternakan mulai tidak terawat, kondisinya memprihatiankan baik dari sarana dan prasarana di sini semakin buruk. Dulu sekitar tahun 90-an kawasan wisata ini begitu asri dan terawatt tapi sekarang sangat jauh berbeda. Ia menyayangkan apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki karena objek wisata ini harus tetap dijaga dan dilestarikan agar anak cucu juga dapat mengetahui.

Menurut Ketua Komisi D Drs Hendra DS DPRD Medan diruang kerjanya menanggapi, kami hanya dapat mengimbau peternakan buaya di Desa Asam Kumbang merupakan salah satu tujuan objek wista yang ada di Medan yang harus mendapat perhatian khusus, baik dari Pemko, PD melalui Dinas Kebudayan dan Pariwisata untuk dapat bekerja sama untuk mengatasi kondisi objek wisata itu berpotensi bagi sumber pendapatan daerah. Ia mengakui, para anggota dewan tidak pernah membicarakan dan memasukan objek wisata ini kedalam APBD.

“Pemko dan Pemerintah Daerah tidak jeli melihatnya dan Dinas Kebudayaan dan Pariswisata harus memberi perhatian,” tegasnya.

Menanggapi persoalan itu, Humas Pemko Medan, Rusdi Siregar menjelaskan, bahwa objek wisata ini dari dulu sudah mendapat perhatian dari Pemko namun, hal ini sudah diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Medan untuk menjalin kerja sama dengan pihak pemilik untuk sama-sama mengembangkan, bagaimanapun objek wisata ini bagian dari Kota Medan.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Medan Safaruddin menjelaskan, bahwa, pada tahun 2007 lalu kami sudah menawarkan bantuan untuk fasilitas toilet dan air namun, ditolak oleh pemilik objek wisata pertenakan buaya tersebut. Tapi, kami akan berusaha mengundang pemilik untuk bekerja sama mengembangkan objek wisata tersebut. (darwinsyah)

>>Soal Penurunan Ongkos Angkot

DPR D Medan: Pemerintah Tidak Serius!

HARIAN SORE 'HARI INI'

(10.25 WIB) Penurun ongkos angkutan menjadi persoalan pelik meski harga BBM sudah turun dari Rp6000/liter menjadi Rp4.500/liter. Namun, kita tidak bisa terfokus pada turun tidaknya ongkos angkutan, pada hakikatnya hingga saat ini tidak ada aturan dari pemerintah untuk menurunkan pariabel-pariabel lain.

Ucok, 45 tahun supir angkutan Morina Belawan-Amplas sangat tidak setuju ada penurunan ongkos, hal ini akan menjadi beban bagi para supir karena setoran tetap tapi ongkos angkot turun. Apalagi sebagai supir sirep (cadangan) setoran itu yang menjadi permasalahan kepada pemilik angkutan.

“Kami supir yang menjadi korban, pemilik angkot tidak pernah mau tahu akan perubahan ini,” cetusnya.

Rudi, seorang mahasiswi swasta Medan yang sehari-hari naik-turun dari angkot menuju kampus ini, menungkapkan, pemerintah tidak tegas terhadap segala kebijakan terutama di penurun ongkos angkot yang sampai saat ini masih belum ada kepastian dan tindakan nyata bagi masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan Medan, Dearmando Purba kepada HARI INI (11/03) tadi pagi.menjelaskan, hingga saat ini ongkos angkutan umum tidak juga turun walau harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah turun. ia menilai, penurunan ongkos angkutan umum merupakan persoalan yang sangat delematis bagi para supir dan pemilik angkutan, sebab, penurunan BBM tidak dibarangi dengan turunnya harga-harga komponen berkaitan dengan angkutan.

”Kita mencoba mencari solusi terbaik bagi supir dan pemilik angkutan serta masyarakat agar dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan,” jelasnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Medan Drs.H.Adi Munasip MM menilai Pemerintah tidak serius dalam persolan ini, itu terlihat dengan penurunan BBM tidak disertakan dengan penurunan pariabel-pariabel lainnya. Saya yakin, kalau pemerintah pada saat melakukan penurunan BBM disertakan dengan penurunan beberapa komponen komponen angkutan umum, maka para supir-supir tidak akan keberatan untuk melakukan penurunan ongkos. Sebab, supir-supir pada hakikatnya juga memahami kondisi masyarkat sekarang ini, katanya.

“Berharap, kepada para supir untuk dapat memahami bahwasannya, ada aturan-aturan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota dengan para pihak perusahan angkutan umum dan organisasi angkutan untuk melakukan penurunan ongkos angkutan,” terangnya.

Terkait dengan hal itu, Sekertaris Umum Kesatuan supir dan pemilik kenderaan (Kesper) Sumatera Utara Israel Situmeang mengatakan, pihaknya sebenarnya telah melakukan sosialisasi penurunan ongkos angkutan kepada para supir-supir dan pemilik angkutan. Namun, kondisi ini tidak dapat terlaksana disebabkan, hingga saat ini harga-harga suku cadang kendaaan tidak turun-turun.

“Kita sudah laksanakan sosialisasikan kepada para supir dan pemilik angkutan agar segera melakukan penurunan ongkos angkutan,, tapi tidak berjalan juga, padahal kita sudah arahkan agar penurunan dari Rp2800 menjadi Rp2600 kondisi ini juga di karena kondisi suku cadang kendaraan tidak turun-turun. Jadi harus seimbang antara penurunan BBM dengan suku cadang.”ucapnya. (darwinsyah)

>>Jelang Pemilu 2009

Wakil Rakyat Sering Bolos

HARIAN SORE 'HARI INI'

(10.15 WIB) Pemilu tinggal 29 hari lagi, Jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum Partai Politik (parpol) peserta Pemilu 2009 Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dari tanggal 16 Maret hingga 5 April 2009. Para wakil rakyat mulai sibuk berkampanye untuk bisa tetap duduk menjadi wakil rakyat kembali pada tangga 9 April mendatang.

Namun, sejak beberapa minggu lalu dari pantauan HARI INI dilapangan beberapa anggota dewan dan fraksi-fraksi di DPRD SUMUT dan Medan jarang ada dikantor dan kebanyakan kantor fraksi-fraksi dan komisi-komisi tutup seperti fraksi Demokrat, PPP, Golkar. Padahal anggota dewan tersebut tidak ada istilah cuti dalam aturan pemilu yang ada saat ini. Salah satu staf dari fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS), Sastri S.Sos mengatakan bahwa ketua fraksi PDS, Tahi Sinambela sedang melaksanakan Reses Pertanian ke daerah wilayah I dan IV sejak 10-13 Maret. Pantuan HARI INI dalam beberapa hari ini fraksi PDS dan PKS yang selalu ada penghuninya.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilu yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 5 Februari lalu. Permendagri ini ditujukan kepada para kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang akan melaksanakan kampanye pada kampanye rapat umum (pemilu legislatif) Pileg dan Pilpres mendatang. Tapi, undang-undang tersebut bukan untuk wakil rakyat yang duduk di DPR maupun di DPRD.

Ketua Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Ismail menanggapi hal tersebut, walaupun pemilu legislatif sudah mendekati fase-nya menuntut wakil rakyat tersebut untuk berkampanye namun begitu harus ada kesepakatan antar anggota dewan untuk bergiliran atau mengatur waktu apabila ada kegitan di luar dinas. karena masyarakat apabila ada aspirasi mereka dapat melayaninya dengan baik.
“Meski pemilu sudah dipengujung waktu tapi amanah tetap dijalankan sampai pergantian atau pelantikan baru” katanya.

Menurut salah satu anggota dewan Komisi A dari Partai Bulan Bintang, Irfan Rinaldi SH, memang para wakil rakyat yang mencalonkan diri lagi, menjelang pemilu banyak yang turun berkampanye ke daerah-daerah. Ia mengharapkan teman-teman di wakil rakyat yang berkampanyelah dengan damai karena masyarakat saat ini sudah dapat mengerti siapa calon wakil-wakil rakyat yang terbaik bagi mereka.

“Kampanye jangan sampai meninggalkan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, jadilah yang tebaik bagi masyarakat,” tukasnya.

Sampai saat ini, ketua DPR D Medan, DR H Syahdansyah Putra, tidak berada ditempat dan kantornya masih terkunci dengan rapat. Sementara, Wakil Ketua DPRD Medan, Surianda Lubis S.Ag meski kantornya selalu terbuka namun ia tidak berada ditempat dari kemarin, ketika ditanyakan kepada stafnya mereka tidak mengetahuinya dengan pasti keberadannya. (darwinsyah)