This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions..

Minggu, 22 Maret 2009

Hari Gerakan Bulan K3

Menakertrans: Tingkat Kecelakaan Menurun tapi PHK Masih Tinggi

HARIAN SORE 'HARI INI'

(10.12 WIB) Hari Gerakan Bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang dilaksanakan di lapangan PT Industri Karet Deli di Jalan Yos Sudarso KM 8 dihadiri Menakertrans (Menteri Tenaga Kerja dan Tranportasi), DR Ir Erman Suparno MBA, MSi dan Gubsu, Walikota Medan, Ketua DPRD Medan, Depnakernas, Kapolres KPPP Belawan serta sejumlah jajaran Muspida lainnya.

Tema Hari Gerak Bulan K3 kali ini “Budayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja” menjadi tonggak bagaimana meningkatkan kesejahteraan pekerja dan terbangun sebuah hubungan industrial yang harmonis, demokratif dan kondusif. Mencoba membangun kompetensi tenaga kerja dan para pencari kerja karena di Indonesia masih tinggi angka penggangguran dan PHK cukup tinggi. menjelaskan Kepada HARI INI Senin, tadi pagi.

Terkait dengan tingkat kecelakaan, Menakertrans menjelaskan dengan adanya Gerak Bulan K3 tingkat kecelakan tahun ini menurun dari 97 ribu menjadi 25 ribu kecelakaan yang terjadi. Namun, dia meminta kepada Gubernur Sumatara untuk segera menjalankan Gerak K3 dapat dilaksanakan dengan maksimal, dengan terbentuknya koperasi dan klinik K3 melalui Depnakernas agar seluruh perusahaan yang ada di Indonesia bersama-sama membangun dalam meningkatkan tenaga kerja karena K3 dapat menjadi dasar budaya bagi perusahaan dan pemerintah.

”Apa arti pekerja mendapat gaji tapi keselamatannya tidak terjamin, Jamsostek harus turun gunung dan berkerja sama,” katanya.

Dia menambakan. Jamsostek harus meningkatkan kinerjanya tidak hanya menumpulkan uang dan iuran semata. Namun, apa kontribusinya terhadap para pekarja dan manajemen perusahaan tersebut. Yang notabene mereka adalah owner (Penanam Saham) dari jamsostek itu sendiri. Oleh karena, Jamsostek segera mensosialisasikan program-program untuk tenaga kerja, agar jaminan, keselamatan, kesehatan, kematian dan hari tua karena ada 97 juta lebih orang tenaga kerja yang harus diperhatikan. oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 24 tahun 2006 untuk perlindungaan jaminan tenaga kerja informal agar tidak terjadi diskriminasi.

Ketika ditanyakan mengenai PHK tenaga kerja masih tinggi kepada HARI INI dia menyatakan akibat krisis global ini sekitar 39.700 ribu tenaga, 34.000 ribu masih dalam mediasi dengan perusahaan. Bagi perusahaan yang mem-PHK tenaga kerjanya kita akan terus melakukan mediasi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Apabila terdapat PHK sepihak oleh perusahan, pemerintah melalui Depnakernas akan memanggil perusahaan yang terkait untuk segera mengevaluasi ulang dan mencari solusi

Menanggapi keselamatan dan kesehatan kerja menurut Kepala BTN Cabang Medan, DR Hulmansyah MM, MSi, MA menjelaskan bersama Jamsotek Mitra Usaha cabang Belawan. Gerak bulan K3 menarik perhatian karena tingkat kecelakaan tenaga kerja masih tinggi makanya dengan ini kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kota untuk memberi bantuan ini kepada karyawan berupa KPR (Kredit Pinjaman Rumah) bagi Rp35 juta per orang untuk membantu mensejahterakan nasib buruh. Melalui Jamsostek kita untuk menekan keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di Sumatera Utara. ungkapnya.

Secara terpisah, Ketua DPRD Kota Medan, Syadansyah, menyatakan, dalam hal in, pihak Kota DPRD Medan hanya dapat memantau dan mengawasi kinerja perusahaan yang mem-PHK dan sejauhmana perusuhaan tersebut memberi jaminan keselamatan dan kesehatan kerja agar angka kecelakaan bisa menurun dan kesejahteraan buruh terjamin. jelasnya. [darwinsyah]


DPRD Medan: Data Penduduk Miskin Tidak Akurat

HARIAN SORE 'HARI INI'

(11.21 WIB) Kekecawaan sejumlah masyarakat atas tidak masuknya ke dalam kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM), yang berakibat tidak memperoleh jatah Besar Miskin (Raskin), seperti yang terjadi di Kelurahan Kampung Salam Belawan belakangan menjadi polemik.

Pasalnya mereka yang benar-benar miskin tidak mendapat apa yang mejadi haknya, ini menunjukkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akurat, untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan mempertanyakan proses pendataan yang dilakukan oleh BPS.

Seperti ungkap Anggota Komis B DPRD Medan Ir Yusran Amansyah Lubis yang mempertanyakan kepada BPS tentang data orang miskin di kota Medan ."Kita mempertanyakan proses pendataan yang dilakukan oleh BPS, karena sampai hari ini data penduduk miskin di kota Medan masih belum akurat," ujarnya kepada HARI INI di gedung dewan Senin pagi.

Politisi dari Partai Demokrat Kota Medan ini menyebutkan, sesuai informasi yang diperolehnya, masih terjadi simpang siur soal penduduk miskin yang berhak menerima Raskin, dimana ada yang tidak berhak menerima, tapi justeru terdaftar sebagai penerima, bahkan ada yang sudah meninggal dunia tapi masih juga terdata, ujar Yusran.

Ini menunjukkan lemahnya sistem pendataan terhadap penduduk miskin tersebut, inilah sesungguhnya yang harus disikapi oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan, sebab dikhawatirkan persoalan ini bisa menjadi polemik berkepanangan ditengah-tengah masyarakat, dengan asumsi terjadi pilih kasih dalam menentukan penduduk miskin di kota Medan, tegas Yusran.

Pendapat yang sama juga dikemukan oleh Ketua Komisi B DPRD Medan Drs HM Subandi BSc, bahkan Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, data rakyat miskin di kota Medan sudah tidak efektif, sebab kebanyakan masih mengunakan data tahun 2005, walaupun ada juga yang menggunakan data baru, tapi mungkin itu hanya sebagian.

Dia mengimbau, sebaiknya jangan lagi mengunakan data lama, sebab banyak masyarakat yang sudah berubah status, seperti pindah masuk, pindah keluar, bahkan ada diantara yang sudah meninggal dunia.

"Jadi diimbau kepada camat, lurah untuk proaktif, paling tidak melakukan pendataan ulang, camat dan lurah harus menggunakan data valit dalam penyaluran Raskin ini kepada masyarakat, sehingga Raskin ini benar-benar tepat sasaran, sebab sampai saat ini data yang diberikan pihak BPS masih tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan,"imbuhnya.

Kepada pemerintah dia berharap jangan terpaku dengan data BPS, pemerintah harus segera memperbaki data tersebut, sabab dalam kurun waktu tertentu ada yang pindah masuk ada pula yang pindah keluar, sehingga diharapkan semua masyarakat terakomodir.

Pemerintah atau pihak yang menangani persoalan ini harus menggunaan data akurat dan terbaru, sehingga tidak menjadi persoalan baru di tengah-tengah masyarakat.Semua pihak terkait harus proaktif, terutama menyangkut status sosial masyarakat.

Datalah masyarakat itu sesuai kondisi rill, bukan berdasarkan data BPS, pemerintah harus melihat kondisi riil dilapangan bagaimana sesungguhnya persoalan pembagian raskin ini, sehingga persoalan ini tidak menjadi masalah baru, sebab bisa saja persoalan raskin ini menjadi konflik ditegah-tengah masyarakat, ungkapnya.[darwinsyah]

Surat Suara Banyak yang Rusak

*Puluhan Pekerja masih Antri

HARIAN SORE ‘HARI INI’


(09.30 WIB) Penyortiran dan pelipatan logistik pemilu masih berlangsung aman tapi surat suara tersebut banyak yang rusak. Di luar Gudang Bulog Obros 6 Sumatera Utara Jalan Rumah Potong Hewan No. 134 Mabar masih terlihat antrian puluhan pekerja lagi.

Terkait dengan surat suara yang rusak, Divisi Hukum dan Humas KPU Medan, Pandapotan Tamba SH, M.Hum. KPU Medan berharap pelipatan dan penyortiran akan selesai sesuai jadwal sehingga KPU dapat mendistribusikan kepada PPS di atas tanggal 2 April 2009, PPS nantinya akan mendistribusikan seluruh perlengkapan TPS ke KPPS paling lama tanggal 8 April 2009.

Membenarkan banyak surat suara yang rusak, kerusakan terjadi akibat pelipatan dan enyortiran serta kondisi surat suara yang sudah rusak. Saat ini pihaknya masih dalam pendataan berapa surat suara yang rusak dan berapa yang tidak rusak. Pihak KPU Medan akan membuat berita acara terkait masalah ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pandapotan Tamba menjelaskan kepada HARI INI Sabtu tadi pagi.

Pantauan HARI INI dilapangan puluhan pekerja masih salah seorang pekerja yang masih antri, Samsiah, 39 tahun warga Lingkungan VI ini mengatakan, Mulai Kamis, 19 Maret 2009 kemarin kita belum dapat bekerja untuk pelipatan surat suara. Alasannya, masih belum melengkapi administrasi. Padahal syarat-syarat administrasi sudah dipenuhi.

Tanggapan, Penanggung Jawab CV UD. Brahma, Bram, mengenai puluhan pekerja yang masih mengantri di luar gudang dia menjelaskan, pihaknya tetap akan mempekerjakan warga dan kami sedang mengurus adminitrasinya, memang masih banyak yang ingin pekerja yang antri bukan pihak CV UD. Brahma yang tidak mau mempekerjakan mereka. Tapi, masalah administrasi hal ini tidak bisa main-main karena untuk bisa keluar masuk harus mengenakan kartu pengenal yang telah kita sediakan.

Logistik Pemilu
Aman
Kapolres KPPP Belawan, AKBP Robert Haryanto, menjelaskan pengamanan pelaksanaan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Medan, mengerahkan 40 personil untuk mengamankan Di Gudang Bulog Obros 6 Sumatera Mabar.

Ada 40 personil yang ditugaskan selama penyortiran dan pelipatan kertas suara. Tugas ini diprediksikan hingga 31 Maret,” tegasnya.

Dia menambahkan, tugas utama dari seluruh personil, mengamankan lokasi penyortiran dan pelipatan kertas suara dari hal-hal yang tidak diinginkan. “Baik itu di luar maupun di dalam ruang penyortiran maupun pelipatan kertas suara. Setiap hari petugas akan melakukan tugas tersebut bergiliran sesuai jadwalnya,” katanya.

Kapolres menegaskan, dalam persiapan hari pertama penyortiran dan pelipatan kertas suara, belum ditemukan permasalahan-permasalahan. “Semuanya masih berjalan dengan baik, dan kita harapkan demikian seterusnya hingga akhir jadwal yang sudah ditetapkan,” kata Robert Haryanto.(darwinsyah)