Pemko dan Dewan Dukung Usaha Produk Lokal

MEDANtoday Koperasi Kota Medan Yus'ar meyampaikan, terhitung 31 Desember 2008 lalu sebanyak 1.984 koperasi di Medan. Sedangkan yang masih aktif 1.382 koperasi. Untuk jumlah annggota sekitar 1 juta lebih.

Hal itu dikatakannya dalam rapat sosialisasi dan serap aspirasi terhadap ranperda Kota Medan tentang pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilaksanakan di ruangan Paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (9/6).

Dalam kesempatan itu, Walikota Medan Afifuddin Lubis saat membuka dilksanakannya rapat sosialisasi ranperda UMKM mengatakan, sangat menyambut baik dan mendukung pengembangan dunia usaha produk lokal.

Disampaikan, Pemko Medan tetap berupaya pemberdayaan tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan. Sedangkan usulan ranperda inisiatif dewan diharapkan memberikan nuansa baru membantu dan mengembangkan usaha kecil menengah.

Ketua DPRD Medan Syahdansyah Putra mengatakan, saat ini Pemko dan DPRD Medan berkonsentrasi menyusun program pengembangan UMKM di kota Medan. Dewan disebutkannya akan tetap memperjuangkan peraturan daerah yang berpihak terhadap pelaku usaha masyarakat. Untuk itu kata Syahdan, DPRD mengharapkan apresiasi yang positif dari seluruh pihak karena tujuannya membantu masyarakat kecil.

Read More

Indomaret Rugikan UKM

MEDANtoday Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan meminta pembatasan minimarket Indomaret khususnya di Kota Medan. Hal ini terungkap dalam rapat sosialisasi dan serap aspirasi terhadap Ranperda Kota Medan tentang pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilaksanakan di ruangan Paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (9/6).

“Kami minta Pemko Medan dan pihak terkait untuk menindaklanjuti keberadaan Indomaret di Kota Medan,” ungkap salah seorang peserta rapat sosialiasi ini. Peserta ini juga mengatakan, keberadaan Indomaret di Kota Medan dinilainnya sudah sangat memprihatinkan, dimana keberadaannya hanya 500 meter.

“Lihat saja, keberadaan Indomaret di Kota Medan sudah sangat memprihatinkan, dimana jarak antara satu dan yang lainnya hanya berjarak 500 meter,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, terkait hal ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengatakan akan melakukan penataan terhadap keberadaan mini market tersebut pada bulan juli besok, ia juga mengatakan. ‘Kita akan melakukan penataan kembali terkait hal ini,” ungkapnya.

Read More

Pelesiran Tirtanadi dan Wartawan FITRA: "Itu Upaya Suap"

MEDANtoday Terkait dengan pemberitaan di beberapa media cetak, pihak PDAM Tirtanadi telah membawa beberapa wartawan untuk lakukan studi banding yang notebene pelesiran ke Kota Bogor. Sekretaris Ekaekutif Forum Independen Transfaransi untuk Anggaran (FITRA), Elfenda Ananda menegaskan, bahwa apa yang dilakukan Tirtanadi tersebut ialah upaya suap.

"Apa yang dilakukan pihak Tirtanadi dengan membawa beberapa wartawan ke Kota Bogor beberapa waktu lalu ialah upaya suap untuk menepis pemberitaan miring menyangkut biaya administrasi yang dilakukan perusahaan milik Pemprovsu itu," tegas Elfenda, kepada wartawan, Selasa (9/6).

Namun demikian kata Elfenda, bukan berarti masyarakat diam saja dengan apa yang telah dilakukan Tirtanadi ini. Karena tetap saja semua komponen masyarakat harus menolak pemberlakuan biaya administrasi tersebut.

"Kita tidak yakin kawan-kawan jurnalistik akan tutup mulut. Karena apa yang dilakukan Tirtanadi ini, justru ini harus di blow-up sebagai bagian dari penyuapan, karena bukan kawan-kawan wartawan saja yang difasilitasi untuk pelesiran oleh Tirtanadi ini. Tetapi seperti yang kita baca di media bahwa anggota DPRD Sumut juga pernah difasilitasi untuk melakukan hal yang sama yaitu studi banding," sebutnya.

Pada kesempatan itu Elfenda juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar segera memeriksa manajemen keuangan PDAM Tirtanadi. Karena menurutnya, diduga banyak indikasi kebocoran-kebocoran keuangan yang dilakukan Tirtanadi.

"Seharusnya Tirtanadi itu tidak pernah rugi, karena Tirtanadi hanya mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang sudah ada. Air tidak beli kok malah rugi, inikan namanya pembodohan, ya kita minta kepada KPK untuk segera memeriksa manajemen di PDAM Tirtanadi ini," tandasnya.

Read More