Buruknya Kondisi Medan, Akibat ‘Premanisme Bikokrasi’

MEDANtoday Keprihatinan melihat kondisi Kota Medan tercermin dari apa yang dikatakan Wakil Ketua DPRD Medan Surianda Lubis saat berbincang dengan Medantoday Jumat (12/6) di ruang kerjanya.

Ia menuturkan, kondisi Kota Medan yang tidak menentu, di antaranya pelayanan publik dan infrastruktur. Surianda yang dikenal politikus santun ini mengatakan jika permasalahan yang ada di Kota Medan sekarang ini dikarenakan adanya ‘premanisme birokrasi’. “Salah satu yang mengkaibatkan kondisi Medan buruk dikarenakan adanya premanisme birokrasi,” ungkapnya.

Namun begitu, Surianda juga mengatakan, ke depan Pemko Medan membutuhkan tokoh yang mempunyai gagasan dan mampu mengeksekusi gagasannya tersebut, ujarnya. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, pemimpin Kota Medan ke depan haruslah orang yang mampu menolak intervensi, dan tidak terlalu khawatir dengan intervensi kelompok lain, serta punya kemampuan mensinergisasi team work-nya.

Namun ketika disinggung soal kepemimpinan Afifuddin Lubis sebagai Pj Walikota Medan, ia megatakan, jika poisisi sebagai penjabat berbeda dengan menduduki Walikota yang melalui proses pilkada yang dipilih langsung masyarakat. “Kalau Penjabat, selalu ada kemungkinan perasaan membalas dari kebaikan diri orang yang memilihnya dan mengeluarkan SKnya,” pungkas Surianda.

Ia juga mengatakan, hal itulah yang menyulitkan kewenangan yang ia miliki. “Kepala daerah jangan merasa terhutang atas pihak yang mengangkatnya, agar bisa independent,” pungkasnya lagi.

Read More

Pedagang Pasar Petisah Keberatan dengan PK5

MEDANtoday Sejumlah pedagang di Pasar Petisah, tepatnya pedagang di Lantai I keberatan dengan para pedagang kaki lima (PK5) yang berada di kawasan pasar tersebut, baik di dalam dan di luar areal Pasar Petisah.

Hal ini dikatakan salah seorang pedagang Pasar Petisah, Tommy (50) kepada Medantoday Jumat (12/6), ketika ditanya soal kondisi pengelolaan Pasar Petisah oleh PT Gunung Karya Kencana Sentosa (GKKS).

“Kami sudah mengadukan hal ini ke Pemko Medan dan kepada perusahaan bersangkutan, sejak 2007 lalu,” ungkap Tommy, sembari menyodorkan surat keberatan dengan penempatan pedagang PKL yang diduga ada kerja sama dengan PT GKKS.

Dalam surat keberatan yang disampaikannya sejumlah pedagang formal yang resmi memiliki maupun menyewa kios/toko di lantai I tahap II pasar Petisah, mereka menyatakan keberadaan PKL 5 tersebut sangat meresahkan dan mengganggu pedagang formal kembali.

Terkait hal ini, pedagang juga menganggap jika PT GKKS tidak mengindahkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemko dengan PT GKKS tertanggal 23 Februari 1999 Addendum III no: 511.2/2863. Bahkan dengan pelanggaran tersebut, para pedagang akan mempermasalahkan hal ini kepihak yang berwajib.

Sejumlah pedagang di Pasar Petisah, menganggap PT GKKS tidak lagi professional dalam menjalankan MoU dengan Pemko Medan, untuk itu pedagang meminta Pemko Medan melakukan revisi dan meninjau ulang MoU antara PT GKKS dan Pemko Medan, karena dinilai tidak lagi berpihak kepada pedagang.

Read More

Tutup d'News Cafe karna Sajikan Tarian Seronok,

MEDANtoday Seperti diketahui, Ketua Komisi C DPRD Medan, Jamhur Abdullah menyebutkan, Komisi C sudah menyepakati dan mendesak agar Dinas Pariwisata Budaya (Disparbud) Medan menutup d'News. Pihaknya juga menyesalkan pemberian izin oleh Disparbud dikeluarkan tanpa melakukan kajian.

Dimana pembangunananya berdekatan dengan rumah ibadah dan pemukiman. Sehingga keberadaanya mengganggu dan meresahkan masyarakat.

Terkait surat Disbudpar yang ditolak, Jamhur menilai Disparbud tidak tegas. Sebab, surat itu tak harus diterima atau tidak, masukkan saja surat pemberitahuan. Kemudian tutup. "Masukkan surat, buat tembusan, tutup," katanya.

Sebelumnya dalam pertemuan di gedung dewan, dibahas keberadaan d'News. Bahkan komisi sudah melihat bukti praktik tari setengah telanjang dalam bentuk foto dan rekaman video.

Hingga kini, d'News masih beropeasi seperti biasanya. tidak ada penindakan sebagaimana dijanjikan Disparbud.

Read More

Soal Ketidakmampuan Walikota

Seharusnya Tidak Perlu Disampaikan ke Publik

MEDANtoday Pj Walikota Medan Afifuddin memberikan pengakuan ketidakmampuan dalam memimpin kota Medan, belum lama ini kepada wartawan.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Medan Ikrimah Hamidy ST mengatakan, jika seorang pimpinan seperti Walikota Medan menyatakan ketidakmampuannya, ini merupakan upaya mengambil alih tanggungjawab bawahan.

Artinya kalau seorang walikota menyatakan ketidakmampuannya, ini sebagai bentuk pengambilalihan tanggunjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sebagai seorang pemimpin memang harus begitu, kata Ikrimah. Karena SKPD sebagai pelaksana teknis hanya bertanggungjawab kepada atasannya yakni kepala daerah dalam hal ini walikota, sementara yang bertanggungjawab ke publik adalah walikota itu sendiri, sehingga sikap Walikota Medan yang menyatakan ketidakmampuannya merupakan sikap terpuji.

Namun di sisi lain ini merupakan stetmen sesungguhnya tidak perlu disampaikan ke publik, sebab segmen ini mengandung multi tafsir, bahwa kata-kata tidak mampu menggambarkan ketidakberdayaannya sebagai seorang Walikota Medan terhadap masalah yang ada di masyarakat, yang muaranya ada kekuatan lain di balik ini.

"Sebagai politisi saya melihat ada tekanan dari pihak lain, sehingga dia tidak bisa berbuat sesuatu, bahkan jika dilihat dari sudut pandang negatif, pernyataan tidak mampu ini sama artinya dia ingin menunjukkan ke publik kalau dia tidak bisa bergerak, dampaknya masyarakat juga kurangnya semangat membatu pemerintah dalam membangun," katanya.

Untuk itu F-PKS DPRD Medan meminta kepada Walikota Medan agar bertindak tegas dengan menggunakan segala kewenangannya demi memperbaiki kota Medan, bukan bersembunyi di balik ketidakmampuannya. "Bangunlah kota Medan ini dengan segenap kewenangan yang ada," kata Ikrimah.

Read More

Pengakuan Walikota Tak Mampu, Pernyataan "Konyol dan Memalukan"

MEDANtoday Pj Walikota Medan Drs Afifuddin Lubis tak mampu kelola keuangan Pemko Medan adalah pernyataan sikap konyol dan memalukan. Pernyataan ini dinilai tidak realistis dan hanya mempermalukan rakyat Medan.

Hal ini ditegaskan sejumlah anggota DPRD Medan kepada wartawan di gedung dewan, Jumat (12/6) menanggapi pernyataan Walikota Medan Drs Afifuddin Lubis yang mengaku tidak mampu mengelola Kota Medan khususnya masalah keuangan dan penataan infrastruktur.

Anggota dewan Jusmar Effendi, menilai sikap Walikota sangat tidak terpuji dan pembodohan terhadap masyarakat. Padahal Afifuddin sebelum menjadi Pj Walikota sudah pernah menjabat Sekda Pemko Medan, Plt Walikota Medan dan selanjutnya Pj Walikota Medan.

"Sangat tidak etis Afifuddin membuat pernyataan tidak sanggup. Jangan jangan ada masalah lain di balik semua ini. Kenapa Afifuddin ngomong seperti itu saat akhir jabatannya dan kenapa tidak saat dia hendak diangkat", terang Jusmar berapiapi. Jusmar menegaskan, hal ini harus menjadi pelajaran berharga bagi Gubernur Sumut untuk mengangkat Pj Walikota Medan yang baru, dimana Afifuddin masa jabatannya akan berakhir 1 Agustus ini.

Untuk itu, kata Jusmar, Gubsu harus benar-benar memilih figur Pj Walikota Medan yang baru. Tidak dapat dipungkiri, untuk memimpin kota Medan dengan masyarakat yang heterogen dan persoalan yang kompleks harus memiliki pemimpin yang tegas dan bijak.

"Bukan seperti Walikota sekarang yang plin plan", bebernya. Bukan itu saja kata Jusmar, kinerja kabag keuangan Pemko Medan harus dievalusi.

Read More