LSP: Tinjau Ulang Izin M-City

Medantoday13.45 WIB Maraknya tempat hiburan yang ditengarai beralih fungsi menjadi tempat maksiat seperti tempat prustitusi dan sarang narkoba terus mendapat kecaman dari berbagai elemen masyarakat.

Puluhan mahasiswa yang mengatas namakan Lembaga Study Publik (LSP) Kota Medan, menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Walikota Medan Selasa (21/4).

Dalam aksinya, mereka menilai keberadaan berbagai tempat hiburan sebagai fasilitas penunjang Kota misalnya, M-City telah menodai tujuan dari pembangunan kota ini. Menurut mereka, keberadaan berbagai tempat hiburan sebagai penunjang fasilitas kota, tidak memberi dampak yang cukup baik bagi masyarakat, dan justru menjadi perusak moral anak bangsa melalui keberadaan tempat hiburan yang sering dijadikan sebagai tempat praktek prostitusi dan peredaran narkoba.

Mereka menilai M-City dengan berkedok sarana yang menyediakan fasilitas hotel, dan berbagai hiburan, M-City juga ditengarai sebagai tempat praktek prostitusi dan peredaran narkoba. Hal ini sangat bertentangan dengan motto Kota Medan yang metropolitan dan religius, artinya pengembangan dan kemajuan Kota Medan boleh saja terwujud untuk menciptakan kota yang metropolitan, tetapi jangan sampai melupakan nilai religius yang telah dibina sejak dahulu.

Dalam pernyataan sikapnya mereka meminta, Dinas Pariwisata Kota Medan dan instansi terkait untuk melakukan Razia karena selain beroprasi sebagai tempat hiburan, M-City diduga menjadi tempat peredaran narkoba dan prostitusi. Mereka juga meminta kepada Kapoltabes Medan untuk mengungkap peredaran Narkoba yang ditengarai sangat terorganisir di lokasi hiburan M-City.

Mereka juga meminta Kepada Dinas Pariwisata Kota Medan Untuk meninjau ulang izin berdirinya tempat hiburan M-City. Dan mereka menghimbau kepada seluruh warga Kota Medan khususnya generasi muda untuk menjauhi tempat-tempat hiburan bercampur prostitusi dan peredaran narkoba.

Read More

Pelanggan PDAM Tirtanadi Medan Resah

13.37 WIB PDAM Tirtanadi Medan dipastikan resah. Pasalnya, surat edaran yang disampaikan manajemen PDAM Tirtanadi dilampirkan bersamaan surat tagihan rekening air kepada pelanggan dengan rencana kutipan biaya administrasi Rp3000 per bulan sangat meresahkan konsumen.

Salah seorang pelanggan NPA/NPAL 2409010068 Medan Amplas yang menerima surat pemberitahuan tersebut, Lambok Manurung kepada Medantoday tadi pagi, dengan rencana PDAM Tirtanadi mengutip Rp3000 per bulan setiap pelanggan sangat keberatan. Rencana kutipan ini dinilai sepihak dan hanya akalan akalan.

Dikatakan lambok, seharusnya PDAM Tirtanadi terlebih dahulu membenahi manajemen serta meningkatkan pelayanan yang prima bukan malah memberatkan masyarakat. Selama ini, PDAM Tirtanadi belum melakukan pelayanan maksimal dan terbukti distribusi air sering tersendat dan kotor.

Ditambahkan lambok, air Tirtanadi selama ini mutunya sangat buruk, seperti aroma yang tidak sedap dan warna air yang kehitam hitaman. “Kita sering kecewa pelayanan PDAM Tirtanadi, air sering tersendat dan kotor. Begitu halnnya masalah hitungan meter pemakaian air sering dilakukan system asal tebak. Kondisi ini jelas, pelanggan sangat dirugikan”, tegas lambok.

Dengan tegas lambok mengharapkan, PDAM Tirtanadi harus membatalkan rencana kutipan tersebut. Kepada instansi terkait diharapkan dapat mengakomodir masalah ini sebelum terjadi aksi penolakan yang lebih serius. “Jika PDAM Tirtanadi tetap ngotot dengan kebijakannya sepihak, kita kuatirkan hal ini menjadi masalah serius.

Dijelaskan lambok, surat edaran yang diterimanya bersamaan dengan surat tagihan dari pihak menejemen Tirtanadi beberapa hari lalu jelas sangat meresahkan. Dalam surat edaran tersebut tertanggal 1 April 2009 yang ditanda tangani Ir Delviyandri selaku Kepala divisi public relation menyebutkan, akan memberlakukan biaya administrasi sebesar Rp 3000 (tiga ribu rupiah) kepada setiap pelanggan terhitung sejak 1 Mei 2009.

Dalam surat pemberitahuan tersebut, disebutkan alasan kutipan administrasi dilakukan hanya untuk meningkatkanpelayanan kualitas, kuantitas dan kontiniutas air minum kepada pelanggan. Disebutkan juga, keputusan dimaksud sesuai persetujuan Gubernur No 690/2131/2009 tanggal 30 Maret 2009 dan surat keputusan direksi PDAM Tirtanadi No 39/KPTS/2009 tanggal 31 Maret 2009.

Read More

Kantor Sosial Diserahkan Ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan

Sudah Profesional Betul Jangan Sampai Jual “Kepala Dinas”

13.31 WIB Pasca PP 41 tahun 2008, tentang struktur tata organisasi di jajaran Pemko Medan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan merupakan SKPD (satuan perangkat daerah) yang paling bersejarah. Dalam serah terima perangkat dan personil kantor Sosial Kota Medan di pelataran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Jl Wayid Hayim, Senin (20/4) , kepada pejabat yang baru Drs.H.T.Irwansyah, berharp agar semua pegawai untuk lebih meningkatkan peran dan fungsinya serta selalu melakukan koordinasi.

“Kita sebagai pegawai harus tau tugas dan bidangnya masing-masing apa yang harus dikerjakan. Oleh karenanya, staf yang sudah profesional dalam menjalankan tugasnya, tetapi tidaklah justru menjual “Kepala Dinas”. Meskipun baru dua bulan berjalan saya bertugas disini, namun karena setiap hari berkantor disini dimana lubang semut pun tau. Artinya, apa yang akan dilakukan para staf jika tidak melalui kordinasi pasti akhirnya ketahuan “ tandas Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, Drs.H.T.Irwansyah, ketika memberikan sambutan pada serah terima perangkat Kantor Social Kepada Dinas Social dan Tenaga Kerja Kota Medan.

Lebih lanjut dikataka Mantan Kasubdis Perindustrian Disperindag Kota Medan ini, pihak akan berupaya untuk mengoptimalkan semua staf yang ada. Tentunya akan melakukan berbagai program dan trobosan agar dinas ini lebih baik dan bisa berbaut banyak untuk kesinambungan pembangunan Kota Medan. Terkhusus bagi para pegawai Kantor Sosial yang kini bergabung, disana ada PKH (program keluarga harapan, Lansia, Cacat Berat, PSM (pekerja social masyarakat) Tagana (taruna siaga bencana) dan Karang Taruna Kota Medan, untuk bisa slaing mengisi dan memberikan masukan program dimaksud, ucapnya.

Sementara itu mantan Kepala Kantor Sosial Medan yang kini dipercaya menjabat Kadis Koperasi dan UKM, Drs.H.Yus’ar, mengatakan terimakasihnya terhadap para staf dan perangkatnya yang selama ini bisa bertugas dengan baik. Oleh karena itu, setelah ini bahwa para staf seperti pendamping tugas kantor social selama ioni yakni PKH sebanyak 91 petugas, Lansia 8 petugas, cacat berat 8 petugas, PSM 60 petugas, Tagana 142 petugas dan Karang Taruna, kini dibawah kendali Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, dibawah pimppinan Drs.H.T.Irwansyah. Dan berharap bisa mensinergikan tugas-tugas pokok seperti yang telah dilakukan, katanya.

Sedangkan Pj Walikota Medan yang diwakili Asisten Kesos Drs.Farid Wajedi, mengaharapkan agar Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan yang merupakan SKPD baru pasca penerapan PP 41 bisa melaksanakan tugas dan fungsi lebih baik kedepan. “Kita tau di Dinas Tenaga Kerja yang lalu banyak hal yang harus dihadapi dalam persoalan tenaga kerja seperti adanya unjukrasa. Karena itu, diharapkan sebagai SKPD yang baru diharapkan mampu membangun hubungan try partiet yakni Penguasa, Pekerja dan Pemerintah dalam setiap menyelesaikan persoalan buruh. Sebaliknya, dewan pengupahan juga harus bisa dioptimalkan dalam menjalankan fungsinnya, kata Fardi Wajedi berharap.

Acara serah terima tersebut, diisi dengan hiburan Keyboard, makan bersama dan bersalam-salaman kepada semua pagi. Hadir juga dari Dinasker Provinsi, para undangan lainnya.

Read More