Soal Heni Oktaviani Dihajar Istri Pj Walikota Medan

Kabid Humas Poldasu: "Masih Kumpulkan Bukti dan Saksi

Kabid Humas Poldasu Kombes Baharudin Djafar

MEDAN Kabid Humas Polda Sumut Kombes Baharudin Djafar, dengan sedikit berdiplomasi mengatakan, bahwa korban hanya menyebutkan nama isteri Walikota Medan. “Dia hanya menyebut nama istri Walikota,” kata Baharudin kepada wartawan, Jumat (7/8).

Hal itu diungkapkan Baharudin berkaitan dengan pengaduan Heni Oktaviani (38), karyawati Hotel Tiara Medan, warga Jalan Petula I, Kecamatan Medan Baru yang dihajar istri Pj Walikota Medan Rahudman Harahap, Yusra boru Siregar, Minggu (2/8).

Yusra menghajar Heni dengan didampingi tiga anaknya dan seorang ajudan. Pasalnya, istri Rahudman menemukan pesan singkat (SMS) dari Heni untuk suaminya. Isinya mengarahkan ke hal-hal yang negatif.

Penasaran dengan sosok Heni, Yusra langsung mengajak tiga anaknya, beserta seorang ajudan untuk melacak keberadaan Heni. Tanpa kesulitan, langsung mendapati rumah Heni. Tanpa basa-basi, Yusra, beserta tiga anaknya, serta seorang ajudannya menghajar Heni hingga babak belur. Menurut surat visum, bibir korban jontor setelah ditinju dengan keras.

Kasus perselingkuhan itu langsung tuak ke masyarakat setelah Heni melaporkan kasus penganiayaan itu ke Dit Reskrim Polda Sumut, pada Kamis (6/8) malam. Berdasarkan surat pengaduan No.Pol/LP/201/VIII/2009/Dit Reskrim, korban memastikan pelaku penganiayaan berjumlah lima orang.

Meski telah dikenakan pasal 170, 351 KUHPidana, namun polisi belum menahan isteri Walikota Medan itu. Menurut Baharudin, petugas masih mengumpulkan beberapa saksi untukn menguatkan laporan itu.

“Penyidik masih mengumpulkan bukti, dan keterangan saksi, tidak langsung main tahanlah,” ujarnya.

Sementara Pj Walikota Medan Rahudman Harahap mengaku belum mengetahui status isterinya yang sudah dilaporkan ke Polda Sumut. Saat dikonfiramsi, Rahudman enggan mengomentari kasus yang sedang dihadapi keluarganya. “Saya belum tau, tak ada selingkuh,” ujarnya singkat.

Read More

Isu Dugaan Selingkuh

Kredibilitas Rahudman Dipertanyakan

MEDAN Isu dugaan selingkuh Pj Walikota Medan mulai mengkikis kepercayaan sejumlah anggota dewan terhadap kepemimpinan Rahudman Harahap dalam memimpin Kota Medan. Tak hanya itu, sejumlah anggota Dewan mempertanyakan dukungan sejumlah fraksi di DPRD Medan yang mendukung pengusulan Rahudman ke Gubsu yang kemudian disampaikan ke Menteri Dalam Negeri yang kemudian disahkan menjadi Pj Walikota Medan.

“Isu dugaan selingkuh Pj Walikota ini menjadi pertanyaan kita, atas dukungan sejumlah Fraksi atas pengusulan Rahudman,” ungkap Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jusmar Effendi kepada medantoday, Jum’at (7/8) siang. Namun saat ditanya soal dukungan fraksinya yang mengusulkan Rahudman Jusmar mengaku tidak tahu.

“Soal dukungan tersebut saya tidak tahu, itu urusan Ketua Fraksi PPP. Tanyakan saja sama yang bersangkutan,” ungkapnya lagi.

Tak hanya itu, isu dugaan selingkuh Rahudman yang terbit disejumlah Media Massa edisi Jum’at (7/8) menurunkan kredibilitas Rahudman yang belum setahun menjabat Pj Walikota Medan.

Isu dugaan selingkuh Pj Walikota Medan mencuat, ketika salah seorang wanita bernama Heni mengadukan kasus pemukulan ke Polda yang diduga dilakukan Istri Rahudman. Informasi medantodaya, di Mapolda Sumatera Utara menyebutkan, Heni diperiksa hingga jam 02.00 dinihari, pihak Polda sendiri membenarkan adanya laporan penganiayaan tersebut.

Heni yang disebut-sebut salah seorang karyawan Hotel Tiara Medan ini dilabrak istri Pj Walikota di rumahnya. Istri Rahudman menuduh Heni menyelingkuhi suaminya Rahudman Harahap yang tak lain adalah Pj Walikota Medan.

Read More

Satlantas Jangan Pelihara Calo Berdasi

MEDAN Ketua Kesper (Keluarga Besar Supir dan Pemilik) Sumut Boasa Simanjuntak, Jumat (7/8) mengungkapkan, Satlantas Poltabes Medan diduga telah melakukan legitimasi keberadaan calo berdasi. Yang dimaksudkan calo berdasi adalah dengan adanya sebuah kursus mengemudi yang sudah berani mengeluarkan sertifikat lulus mengemudi. Sertifikat dikeluarkan dengan bayaran Rp 165.000 plus Rp 20.000 tanpa perlu mengikuti ujian dan praktek.

Dikatakannya, kursus mengemudi LPA di Jalan TB Simatupang dekat terminal Pinang Baris Medan tersebut mampu mengeluarkan sertifikat sakti. Karena hanya dengan membawa sertifikat lulusan kursus mengemudi tersebut ke Satlantas Poltabes Medan yang kemudian si pemohon membayar Rp. 70.000,- ke bank untuk pengurusan SIM maka si pemohon langsung diperbolehkan di fhoto.

Menurut Boasa, Satlantas Poltabes Medan tidak diperkenankan menerima surat apapun untuk pengurusan SIM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya persyaratan surat sebagai salah satu syarat untuk pengurusan SIM di Satlantas Poltabes Medan maka merugikan masyarakat yang membutuhkan SIM dibandingkan sebelum beroperasionalnya kursus mengemudi tersebut.

"Keberadaan kursus mengemudi tersebut secara tidak langsung adalah syah karena telah di legitimasi oleh oknum aparat kepolisian dengan bukti adanya plank nama maupun lambang Satlantas yang menyebutkan lokasi untuk praktek kursus mengemudi di lokasi sekitar kursus tersebut," kata Boasa.

Melihat kondisi seperti ini Kesper telah menyebarkan informasi diantaranya ke jalur 259, menyurati Kapolri agar dengan segera menghentikan aktifitas kursus mengemudi tersebut karena telah mengeluarkan sertifikat tanda lulus mengemudi.

Read More

Soal Jalan dan Drainase Rusak di Kota Medan,

90 Titik yang Rusak, Baru Dibenahi 7 Titik

kunjungan kerja (Kunker) Pj Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM beserta Sekda Drs H Dzulmi Eldin S MSi, didampingi sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemko Medan, masalah jalan rusak dan drainase tidak berfungsi sehingga hujan sebentar mengakibatkan genangan air menjadi keluhan warga.

Kunker ke kecamatan se Kota Medan ini menjadi agenda Pj Walikota Medan dalam rangka silaturahmi dan perkelanalan kepada warga sekaligus menampung aspirasi dan memaparkan program Pemko Medan yang sudah dituangkan dalam APBD 2009.

Perbaikan jalan dan dranaise sudah di tampung di APBD 2009, dan pihak Dinas Bina Marga segera melaksanakannya, saat ini ada 90 titik banjir yang berada di kecamatan-kecamatan maupun inti kota, dan pembenahannya secara bertahap sekarang ini sudah di benahi sebanya 7 titik.

Hal ini disampaikan Pj Walikota Medan beserta rombongan saat melakukan kunker di empat kecamatan yaitu Medan Denai, Medan Area, Medan Kota dan Medan Amplas. Dalam pertemuan dengan warga yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para kepling lurah dan camat, Pj Walikota Medan, meminta peran serta dan partisipasinya dalam mendukung program Pemko Medan.

“ Saya mengharapkan peran dan partisispasi masyarakat Kota Medan untuk menjadikan gotong royong dan cinta kebersihan sebagai budaya, buanglah sampah ditempatnya jangan dibuang sembarangan, mari bersama-sama kita bangun Kota Medan ini lebih baik lagi, “ ujar Pj Walikota Medan.

Selain masalah jalan rusak dan drainase yang menjadi skala prioritas utama yang segera dibenahi juga masalah kebersihan yaitu menumpuknya sampah yang belum terangkut seluruhnya akibat minimnya armada angkutan sampah ini agar segera diatasi.

Kepada Camat Medan Area agar terus mengawasi ketertiban dan kelancaran lalin di pasar Sukaramai, dan ini menjadi tanggung jawab kecamatan dan unsur Muspika. Sedangkan di Medan Kota warga sangat berterima kasih dengan gebrakan Pj Walikota Medan.

“ Kami warga Medan Kota sangat berterima kasih kepada Pj Walikota Medan, atas pengorekan parit, dan ini terlaksana di seluruh kecamatan, kami mundukung program Pemko Medan, “ ujar Ruslan tokoh masyarakat Medan Kota.

Selain mengeluhkan jalan dan drainase yang tidak berfungsi, untuk segera diatasi segera, warga Medan Kota meminta kepada Pj Walikota Medan melalui Dinas Bina Marga untuk melakukan pengorekan Sungai Batuan yang dinilai sudah sangat dangkal, dan membangun satu unit Puskesmas di kelurahan Sitirejo.

Hal ini diungkapkan Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Parid Wajedi kepada hari mengingat sejumlah infrastruktur Kota Medan masih memprihatinkan.“Kondisi riel Kota Medan kini persis seperti negeri tak bertuan, sejumlah fasilitas publik yang ada pun tak terurus. Perhatikan kondisi jalan protokol sampai gang-gang. Lubang menganga di tengah jalan, bak hendak menelan setiap pengendara bermotor,” papar Parid.

“Jalan buruk, kehidupan warga terpuruk. Jalan kupak kapik seperti kubangan kerbau terus dibiarkan. Ini betul-betul menyedihkan. Belum lagi kalau kita lihat berapa kerugian warga Medan akibat rusaknya jalan lebih dari dua tahun ini,” ungkapnya.

Parid juga menilai saat ini, Kota Medan seperti kehilangan denyut dan lesu kekurangan darah. Insfrastruktur dan pelayanan publik rusak parah. Infrastruktur buruk tidak cuma jalan, taman, drainase, sampah, sekolah, dan pasar yang semrawut juga soal banjir. Pelayanan birokrasi publik juga rusak parah. KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran harusnya gratis, justru harus bayar untuk mendapatkannya.

Read More