“Blacklist” Perusahan Nakal

*Patung “Class Mild” Pindah Lokasi

Patung iklan “Class Mild” yang setinggi 6 meter dengan diameter 1,5 meter yang pernah berdiri illegal di taman kota Jalan Sudirman simpang Agus Salim Medan menambah catatan buruk bagi Dinas Pertamanan Kota Medan. Ternyata iklan patung tersebut milik perusahan yang bernama PT Selamat Jaya yang beralamat di Jalan Bambu No. 4 Medan.

Dikalangan dewan menyesalkan berdirinya patung ilegal tersebut. Karena itu, anggota dewan mengusulkan perusahaan periklanan untuk di-blacklist (masuk daftar hitam). Ketua Komisi D DPRD Medan, Sabar Syamsul Sitepu mengatakan kepada Hari Ini Selasa (03/03) tadi pagi. Tindakan perusahaan yang mendirikan patung reklame itu sebelum izin karena hal ini merupakan tindakan arogan yang harus disikapi dengan penindakan.

“Kalau perlu, di-blacklist saja! Agar jera dan buat pelajaran bagi yang lain. Lagi pula, belum ada izin kok! Berani untuk mendirikannya,” cetusnya.

Berdirinya patung tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Pertamanan Kota Medan padahal sejenis iklan papapun tidak dibenarkan di tengah-tengah taman kota. Hal ini sudah menjadi kesapakatan bersama dan rekomendasi pada rapat gabungan komisi dan Dinas pertamanan.

Patung “Class Mild” Pindah Lokasi
Menanggapi hal itu, Kasubdis Pengawasan Reklame Dinas Pertamanan Kota Medan, Gordon Situmorang menjelaskan, “Pembongkaran sudah dilakukan memang pihak PT Selamat Jaya sudah melayangkan izin permohonan untuk mendirikan iklan patung “Class Mild” pada tanggal 11 Februari 2009, namun izin belum keluar kok! Sudah berdiri makanya secepatnya pihak Dinas Pertamanan segera membongkarnya sesuai prosedur yang ada” tegasnya.

Terkait pindahnya lokasi patung berdiri ia menjelaskan, iklan patung “Class Mild” yang sekarang berdiri di Jalan Yos Sudarso itu sudah ada izin, kami akan menindak dan menegur perusahan yang menyalahi aturan.

Read More

>>Soal Iklan Patung “Class Mild”

*Warga Taman Putri Hijau Protes!


HARI INI 10.56 WIB
Fenomena patung iklan “Class Mild” milik perusahan yang bernama PT Selamat Jaya yang beralamat di Jalan Bambu No. 4 Medan. Patung setinggi 6 meter dengan diameter 1,5 meter yang pernah berdiri illegal di taman kota Jalan Sudirman simpang Agus Salim Medan menambah catatan buruk bagi Dinas Pertamanan Kota Medan.

Setelah lokasi patung tersebut berpindah ke Jalan Yos Sudarso yang sebelunya tepat berada ditaman kota di Jalan Sudirman. Ternyata menuai protes dari kalangan warga Taman Putri Hijau karena selain mengganggu pandangan para pengemudi dan secara estetika perumahan tersebut menjadi tidak nyaman akibat dari berdiri iklan patung “Class Mild”

Pantaun HARI INI dilapangan dengan berdiri iklan patung “Class Mild” di trotoar jalan merampas hak pengguna jalan yang melintasi kawasan perumahan Taman Putri Hijau. apalagi patung berdiri tepat disebelah kiri gerbang dari perumahan di mana keluar masuk warga yang mengendarai mobil otamatis terganggu.

Lim, 60 tahun salah seorang warga kompleks dan warga lain menyatakan keberatan atas berdirinya iklan patung “Class Mild” dan pihak Dinas Pertaman Kota Medan tidak pernah warga setempat tidak pernah

”Patung itu sangat mengganggu pandangan saya ketika ingin keluar karena ditutupi oleh keberadaan patung tersebut. Hal ini sangat membahayakan sebab kita tidak tahu apabila kendaraan yang datang dari Belawan. Saya saja hampir mengalami kecelakaan karena patung itu menutupi pandangan si pengemudi kendaraan” cetusnya.

Halim, 57 tahun warga setempat sangat menyesalkan berdirinya patung tersebut karena ia sehari-hari yang melalui trotoar jalan menjadi terganggu, ia harus memutar melawan arah para pengendara.

Menurut kepala lingkungan XI kelurahan Silalas, Panguhum Nasution mengatakan, letak patung menjadi masalah sebab, patung berada di sebelah gerbang pintu keluar masuknya warga dan samapai sekarang pihak Dinas Pertamana Kota Medan tidak ada koordinasi dengan keluarahan dan warga setempat.

“Apabila ada apa-apa nanti, bagaimana saya bertanggung jawab bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena hal ini juga tanggung jawab saya sebagai kepling,” cetusnya.

Ketika dikonfirmasi pihak PT Selamat Jaya advertising yang bertanggung jawab atas berdirinya patung fenomena ini melalui Pimpro, Darwin, Ia menjelaskan bahwa izin berdirinya patung sudah ada, namun koordinasi dengan pihak kelurahan dan warga setempat baru tadi malam.


Terkait dengan hal itu, Lurah Silalas, A. Sai Samosir S.Sos kepada HARI INI kamis (05/03) tadi pagi menungkapkan, Selama ini Dinas Pertamanan tidak pernah berkoordinasi apalagi meminta izin atas reklame-reklame yang bertaburan di kawasan kelurahan Silalas ini.

”Pihak Dinas Pertaman Kota Medan dan pengelola juga tidak ada, mereka terkesan merasa berkuasa seenak saja mendirikan reklame-reklame itu di daerah saya ini,” ungkapnya.

Read More

Kemelut Dualisme UISU Belum Berakhir

Hari Ini. 10.25

Konflik dualisme di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) meski keputusan PTUN Jakarta sudah menyatakan SK Dirjen Dikti tentang pengangkatannya sebagai Pj Rektor UISU sudah batal berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak sah. Namun kemelut ini masih belum berakhir.

Presiden Mahasiswa UISU Irwansyah Putra Nasution kepada Hari Ini, Kamis (26/02)mengatakan “Kami mohon dukungan ketegasan terhadap penerapan keputusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap dan jika keputusan PTUN tidak segera dilaksanakan dikhawatirkan penyelesaian konflik internal di UISU akan tertunda lagi," jelasnya.

Dia menambahkan, "Hingga kini masih belum ada kemajuan walaupun Dikti telah mencabut Surat Dirjen Dikti No.1128/D/T/2007 namun, masalah internalnya masih belum berakhir sehingga sirkulasinya tidak dapat berdiri dengan tegak. Kopertis, Poldasu dan Kejaksaan merupakan pihak yang turut juga mengawal putusan PTUN tersebut agar kemelut ini segera tuntas," tegasnya.

Guru Besar Tetap Fakultas Hukum USU dan pakar hukum Prof. DR. Tan Kamelo,SH,MS menjelaskan, "Agar mahasiswa tidak bingung dan khawatir, sebab UISU yang sah adalah UISU yang dipimpin rektor H. Usman, SE sesuai putusan PTUN Jakarta yang sudah berkekuatan hukum tetap. Disebutkannya, jika ada pihak-pihak tertentu yang menghalangi mahasiswa yang sebelumnya dipimpin Djanius Djamin ingin bergabung ke UISU yang dipimpin rektor UISU, H. Usman,SE,MSi, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat melaporkannya ke Kopertis," jelasnya.

"Kepada pihak yang terkait dalam kemelut dualisme UISU hendaknya mematuhi hukum yang berlaku agar masalah dapat selesai, karena legalitas UISU terancam dengan situasi dan kondisi konflik tersebut," tegasnya.

Pengamatan Hari Ini dari data-data dan fakta yang ada, pergantian itu terkait munculnya konflik dualisme internal di UISU. Pergantian Rektor UISU yang tidak sertamerta menghentikan konflik di perguruan tinggi tersebut karena Usman kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.

Sesuai Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara hukum Surat Penugasan 1128/D/T/2007 tertanggal 18 Mei 2007 yang menugaskan Prof. Dr. Djanius Djamin,SH,MS, sebagai Pejabat Rektor Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) di Medan yang diterbitkan oleh Dirjen Dikti Depdiknas menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian Djanius Djamin tidak mempunyai hak dan wewenang yang berkekuatan hukum untuk bertindak dan beraktifitas sebagai Pejabat Rektor UISU.

Read More

Warga Masih Dipersulit Urus KTP/KK

*Kabag Humas Bantah Blanko Kosong

Hari Ini. 09.29 WIB
Permasalahan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Penduduk (KK) di Kota Medan ternyata masih sulit terutama di tingkat kelurahan. Hal ini bukan semata-mata ketiadaan blanko KTP, melainkan adanya kutipan liar.

kebijakan itu sudah berulang-ulang disampaikan oleh walikota, Sekda dan pejabat lainnya kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Tapi, nyatanya, sampai sekarang kebijakan itu tidak berjalan dengan baik sehingga kerap menjadi problema bagi warga yang ingin mengurus KTP dan KK di kantor camat.
Hal ini terungkap, di mana salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, baru-baru ini, terkait masalah KTP ini pihaknya akan segera menyurati Walikota Medan dan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan yang kesulitan dalam mengurus KTP. Dan belakangan terungkap adanya pengaduan dari warga di mana setiap pengurusan KTP warga dikutip RP50 ribu dan proses pengurusannya memakan waktu.

Zulkifli, 23 tahun warga Kelurahan Mabar Lingkungan IX kepada Hari Ini Selasa, (24/02) mengatakan sejak saya menikah pada bulan Mei 2008 hingga sekarang KK belum juga selesai, padahal administrasi yang diminta kelurahan sudah lengkap, namun KTP belum juga keluar. Alasan dari oknum kecamatan setiap ditanya menyebutkan blangko habis di Dinas Kependudukan.

”Saya mohon Pemko Medan untuk menindak tegas oknum-oknum yang telah mempersulit karena masalah KK adalah masalah legalitas saya sebagai warga negara” tegasnya.

Terkait KTP, Roni,34, warga lingkungan XII Jln Mangaan III mengatakan "Kita mengakui kalau kebijakan itu ada, namun realisasinya kepada masyarakat tidak berjalan. Hal ini sangat penting ditindaklanjuti oleh walikota," ujarnya.

Menurutnya, seharusnya Pemko cepat tanggap terhadap pengurusan KTP dan KK. Karena KTP merupakan salah satu syarat utama bila melamar pekerjaan di setiap perusahaan dan merupakan identitas bagi masyarakat.

"KTP ini tidak bisa ditawar-tawar lagi penyelesaiannya," katanya.
Ketika dimintai keterangannya mengenai hal itu, Safaruddin Lubis, Lurah Mabar menjelaskan, selama ini kami pihak kelurahan tidak pernah mempersulit warga untuk mengurus KTP/KK, masalah kutipan liar saya akan bertindak tegas apabila dari oknum saya terdapat memungut biaya untuk mengurus KTP/KK tersebut.

Padahal diketahui, pembuatan KTP tersebut diproses secara gratis, namun pada kenyataannya di lapangan pembuatan KTP ini tetaplah harus bayar. Rumitnya pembuatan KTP, diakui Parlindungan mempersulit proses pinjaman modal kepada pihak Bank.
Bantah Blanko Kosong
Kabag Humas Pemko Medan Drs Rusdi Siregar, saat ditanya Selasa, (24/02) tadi pagi, terkait kemungkinan kosongnya blanko sehingga mempersulit proses pembuatan KTP membantahnnya. "Tidak, tidak kosong. Blanko KTP kini sudah tersedia", ungkapnya.

Dia Menjelaskan, jika tidak mungkin kelangkaan blanko KTP atau KK tersebut. "Sistemnnya sudah tersedia, bahkan kalu kamu mau tahu, khusus untuk pembuatan KTP itu masih segini", tegasnya.

Sementara itu, Pj Walikota Medan Drs H Afifuddin Lubis, MSi mengatakan, seluruh camat, lurah dan Kepling sejajaran Kota Medan diminta agar melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam pengurusan KTP dan KK. Bagi mereka yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap warga yang ingin membuat KTP dan KK akan dicopot.

Sedangkan Pj Kepala Dinas Kependudukan H Sulaiman Hasibuan, MSi menyebutkan, pengurusan KTP untuk masyarakat hanya menghabiskan waktu tiga hari dan juga tidak ada pungutan biaya apapun.

"Proses pembuatan KTP hanya tiga hari sudah selesai. Yaitu, satu hari di kantor lurah dan satu hari di kecamatan serta satu hari di Dinas Kependudukan. Dalam hal ini tidak ada biaya apapun dari masyarakat karena sudah ditanggung oleh Pemko," kataya.

Read More

Kasus Dugaan Korupsi Kadisduk

*Pemko Medan Memberikan Bantuan Hukum

HARI INI 10.32 WIB

Kasus dugaan korupsi di Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, Yusri Ramadhan dan lainnya adalah Medan yakni, Dra Lisma Anin (Kasubdin Pendataan Penduduk) serta Siti Halimah (Bendahara). yang sekarang sedang kasus sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Kasus dugaan korupsi di Dinas Kependudukan Kota Medan tersebut terjadi pada Januari 2008 yang lalu, yakni dalam kasus pemuktahiran data penduduk dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Besarnya dana yang diduga korupsi dalam kasus ini mencapai Rp900 juta.

Kabag Humas Pemko Medan, Drs Rusdi Siregar, kepada Hari Ini Rabu, (25/02) tadi pagi menjelaskan, Pihak Pemko Medan memberikan bantuan hukum melalui Kabag. Hukum Pemko Medan. “Jelas, kita akan memberikan bantuan hukum bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang masih di dalam naungan Pemko Medan” jelasnya.

Terkait dengan dugaan korupsi Kadisduk, Kepala Bagian Hukum Kota Medan, Luthfi mengatakan, kalau kasus perdata akan dibentuk badan bantuan khusus dari Pemko Medan, tapi, apabila kasusnya pidana dan pidana khusus (Tipikor) gugatan di atas 5 tahun penjara menyediakan atau memberikan bantuan hukum kepada oknum PNS yang telibat dalam masalah hukum.

Dia menambahkan, “Pada prinsipnya pihak kita memberikan bantuan hukum dan berkoordinasi kepada tersangka dalam hal ini Yusri Ramadhan, sekarang bagaimana pihak tersangka saja mau didampingi kuasa hukum dari Pemko Medan atau pihaknya sendiri” katanya.

”Kita belum dapat memastikan berapa jumlah pengacara yang akan mendampingi dalam kasus dugaan korupsi Kadisduk, kita akan terus berkoordinasi untuk mencari solusi siapa yang akan mendampingi tersangka nanti” tambahnya.

Read More

>>Soal IMB JW Marriot Aspal

Afifuddin: Pemko Tidak Pernah Menerbitkan Izin

Hari Ini 09.20

Hotel berbintang lima JW Marriott Hotel yang terletak di Jalan Putri Hijau Medan menyediakan 287 kamar tamu. Hotel ini yang dilengkapi dengan kolam renang, ruangan olahraga di Quan Spa dan Health Club yang beroperasi selama 24 jam. Ternyata JW Marriott Hotel pembangunannya menyalahi aturan yang berlaku.

Surat IMB (Izin Mendirikan Banguan) dengan Nomor: -/556/1588/04.01/07 yang ditandatangani Notaris Kota Medan, Henry Jhon tersebut dengan paraf penanggung jawab, Sekdakot, Kadis TKTB, KTU DTK-TB dan Kasubdis Tata Bangunan dan tandatangan mantan Walikota Medan Drs H. Abdillah, Ak, MBA tersebut ternyata pada aplikasinya menyalahi aturan pembangunan JW Marriot Hotel yang sudah diresmikan minggu lalu.

Klasifikasi bangunan permanen luks kelas I dengan retribusi 1.282.774.185 Miliar dalam penambahan bangunan/jumlah penambahan ketinggian bangunan dari 12 (dua belas) lantai menjadi 27 (dua puluh tujuh) lantai tidak memiliki izin IMB. Namun, izin 12 lantai menajdi 27 lantai berdirinya bangunan hotel tersebut adalah Aspal (Asli tapi palsu).

Menanggapi IMB yang 27 lantai itu, Walikota Medan, Afifuddin Lubis, Selasa (03/03) menjelaskan kepada Hari Ini, kalau diteliti Surat Izin Mendirikan Bangunan ada hal yang perlu diperhatikan yaitu lima jenis kelompok surat antara lain, nomor rekening pembayaran kepada bendahara Pemko Medan/jenis bangunan tata letak kota yang dimohon/agenda masuk/kecamatan.keluarahan/tahun dibuatnya surat. Dari surat IMB JW Marriott dari 12 menjadi 27 lantai itu tidak tercantum nomor rekening dan tanggal pembuatan.

Bangunan ini sudah berdiri, hal ini menjadi dilemma bagi pemerintahan Kota Medan, yang pasti kita belum pernah menerbitkan IMB penambahan lantai JW Marriott. Kami akan menyelidiki masalah ini karena harus ada langkah-langkah yang harus dirumuskan terlebih dahulu dan kita mengacu pada Perda No.9 tahun 2002 tentang restribusi IMB bangunan.

Dia menambahkan“Untuk membongkar bangunan JW Marriott Pemko tidak memiliki alat-alat untuk membongkarnya, namun, bagi oknum Pemko yang mengeluarkan izin IMB tersebut akan saya copot. Sebab, mereka berarti tidak konsisten melaksanakan tugas dengan baik dan sekali lagi, Pemko Medan tidak pernah menerbitkan izin IMB JW Marriott” tegasnya.

Terkait masalah itu, Kasubdis Tata Bangunan Kota Medan, Ir Faisal mengatakan, pihak hanya melihat berkas-berkas dan kontruksi bangunan. Surat resmi mengangacu kepada Perda baru dikeluarkan izin bangunan. Pihak Tata bangunan masih menunggu izin ketinggian gedung dari Dirjehub yang hingga sekarang belum mendapatkan jawaban. Sementara pihak terkait lainnya seperti Kepala Dinas TKTB dan Kabag Tata Usaha ketika dikonfirmasi mengenai keberadaan paraf mereka tidak berada ditempat.

“Masalah paraf itu, hal ini sesuai prosedur yang berlaku dan bagian tata usaha yang melanjutkaan” jelasnya.

Humas JW Marriott Hotel, Handayani Susilaning Rahaju menanggapi masalah ini mengatakan, “Masalah IMB kami tidak pernah mencampuri, hal itu adalah tanggung jawab pihak Owner (pemegang saham) yang berwewenang. Kami hanya sebatas operasional aktifitas hotel” cetusnya

Read More

Kantor DPD Hanura di Demo

Hari Ini. 11.00

Puluhan Pemuda Partai Hatinurani Rakyat (HANURA), Kamis (26/2) menggelar aksi di depan Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura di Jalan Abdullah Lubis Medan.

Aksi yang dipimpin Azrim Parinduri, dalam orasinya kemari sore, menuding DPD Hanura Sumatera Utara tidak menganggap keberadaan Pemuda Hanura dalam tubuh partai Hanura dan tidak pernah dianggap keberadaanya.

Dalam stetmennya yang disebarkan puluhan Pemuda Hanura tersebut, juga menuding DPD Hanura telah mendiskreditkan keberadaan Pamuda Hanura dalam Partai Hanura.

“Padahal kami siap untuk mendukung partai ini namun keberadaan kami tidak pernah dianggap ada,” cetusnya.

Selain itu, secara terpisah, pimpinan aksi juga meminta agar elit Partai Hanura melaksanakan roda-roda Partai Hanura sesuai prosedur yang ada.

Sementara itu, Ketua Pemuda Hanura Sumut Zulkifli Tanjung saat dimintai keterangannya sejumlah wartawan mengungkapkan, jika keberadaan Pemuda Hanura selama satu tahun ini selalu dianaktirikan, alias tidak dianggap oleh Partai Hanura.

"Sejak dilantik oleh Wiranto pada 17 februari 2008 lalu, Pemuda Hanura tidak pernah dilibatkan dalam pergerakan partai", ungkap Zulkifli.(M Darwinsyah Purba)

Read More

>>Jelang Pemilu 2009

JMPP Sumut : Tolak Caleg Busuk dan Golput!

Puluhan mahasiswa tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Peduli Pemilu (JMPP) Sumatera Utara, Jumat (6/3) tadi pagi, menggelar long march dan aksi di Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan.

Aksi JMPP Sumatera Utara, yang digelar di Gedung DPRD Sumatera Utara, yang kemudian dilanjutkan ke KPU Medan, dikawal puluhan personil polisi. Aksi ini juga sempat memacetkan ruas jalan Imam Bonjol, tepat di depan Gedung DPRD Sumatera Utara.

Dalam orasinya JMPP Sumatera Utara menyerukan masyarakat agar menolak golput dan menolak caleg busuk dan menghimbau masyarakat agar tetap menggunakan hak suaranya, meskipun berada di luar daerah domisilinya.

Anggota JMPP Sumut Haryono, kepada HARI INI mengatakan, jika aksi yang dilakukan, sebagai upaya memberikan pencerahan kepada masyarakat jelang pemilu 9 April mendatang.

"Aksi kali ini, JMPP ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak golput dan tidak memilih caleg busuk," cetusnya.

Lebih lanjut, Haryono mengatakan, masyarakat sekarang ini hanya menjadi kantong-kantong suara sejumlah caleg busuk dalam meraup suaranya. Untuk
itu JMPP menghimbau masyarakat untuk menolak caleg busuk dan menolak golput.

"Gunakan hak suara anda, pilih caleg yang bersih dan anti-korupsi," teriak Haryono.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MUI Medan, Prof DR H Mohd Hatta menjelaskan, seperti hasil pertemuan MUI di Padang Panjang, MUI mencoba memberikan arahan kepada para calon pemilih dengan cerdas untuk memakai hak suaranya pada 9 April mendatang agar tidak golput. Pada prinsipnya, fatwa MUI untuk menyadarkan betapa pentingnya hak suara umat untuk mendukung pembangunan pemerintahan yang baik dan benar agar tidak terjebak oleh hal-hal yang merugikan umat.

”Kalau sehat jasmani dan rohani serta secara administrasinya lengkap, hal inilah yang dapat mengharamkannya dan golput bukan salah satu alternatif bagi masyarakat,” tambahnya.

Read More

Konflik Dualisme UISU

Dirjen Dikti Serahkan ke Rektor dan Yayasan yang Sah

Hari Ini. 10.10 WIB

Kemelut Dualisme UISU menjadi catatan perjalan hukum yang panjang bagi dunia pendidikan di Sumatera Utara. Meski secara hukum telah mengaturnya namun, hal ini menjadi solusi dalam menyelesaikanya.

Berdasarkan putusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas melalui surat No.03/D/T/2009 tanggal 6 Januari 2009 mengenai pencabutan surat penugasan Prof DR Djanius Djamin, SH, MS sebagai rektor dengan No.1128/D/T/2007 tertanggal 18 Mei 2007. yang isinya telah diserahkannya pengelola UISU kepada yayasan UISU pimpinan Ibu Hj. Sariani AS sebagai Ketua Pembina dan Prof. Dr. Usman Pelly, MA Sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU.

Terkait dengan hal tersebut, Koordinator Kopertis Wilayah Sumut-NAD menegaskan, tentang pencabutan surat penugasan rektor UISU Prof DR Hj. Djanius Djamin, SH, MS sebagai Pj. Rektor kepada yayasan yang sah.

”UISU akan dipimpin oleh yayasan yang sah secara hukum dan UISU akan dipimpin oleh pihak yang mengajukan gugatan terhadap Dirjen Dikti di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang saat ini putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht),” ungkapnya kepada Hari Ini Jumat, (27/02) pagi.

Ketika ditanya siapa nama rektor yang bakal memimpin UISU, dia enggan menyebutkannya, “Biar masyarakatlah yang menafsirkan, masyarakat juga tahu siapa pihak yang menang di PTUN Jakarta itu,” jelasnya.

Rektor UISU, Usman, SE, Msi menuturkan, Dirjen dikti telah mengakui, secara otomatis kepada yayasan yang sah yang dipimpin oleh ketua Umumnya Prof DR H. Usman Pelly, MA karen Dirjen AHU sudah mengeluarkan putusan bahwa akte Hj. Sariani AS adalah yang sah terdaftar di Depkum HAM.

Dia berharap kepada sseluruh masyarakat Sumut untuk mendukung kebijakan Dirjen Dikti ini, mendukung rektor yang sah dalam mencerdaskan dan mempelancar akademik. “Mahasiswa tidak boleh dirugikan” ungkapnya.

Sementara itu, MUI Medan, Prof DR H. Mhod Hatta menyatakan, UISU milik umat dan harus mengutamakan kepntingan umat Islam agar tidak merugikan mahasiswa, orang tua, pemerintah dan masyarakat.

“Kita harus berbesar hati mementingkan sesuatu yang sangat diutamakan agar aset Islam ini dipegang oleh pimpinan yang baik, benar, amanah, taat aturan hukum menurut yang mengisyaratkan agar memberikan kepada yayasan yang sah,” tambahnya.

Read More

Rapat paripurna kota Medan

Pengurusan KTP/KK Diatur Perda

Hari Ini 10.25

Rapat paripurna DPRD Medan dalam acara pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Medan dan pengambilan keputusan serta persetujuan bersama antara Walikota Medan dengan pimpinan DPRD Kota Medan terhadap Ranperda tentang kedudukan dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Medan serta pokok pengolahan keuangan. penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Medan Senin (02/03) kemarin.

Perda SIAK inilah yang menjadi payung hukum kami untuk pengadaan barang tersebut. InsyaAllah dalam waktu dekat akan kami beli. Soal implementasinya akan menyusul, namun kami punya target 2010,SIAK ini sudah berjalan normal dan optimal.

Pemko Medan diminta segera melengkapi sarana SIAK tersebut. SIAK membutuhkan sistem data kependudukan yang online.Hal ini belum terwujud di Medan.Pemerintah kota ini masih memerlukan kelengkapan sarana seperti komputer dan printer di setiap kecamatan dan software jaringan SIAK.

Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) SIAK Parlindungan Nasution kepada Hari Ini mengaku, optimis ranperda tersebut akan disahkan hari ini. Sebab, pembahasannya sudah sangat optimal.”Saya yakin SIAK ini akan disahkan, karena memang itu merupakan perda yang diadopsi dari UU dan Peraturan Pemerintah tentang sistem kependudukan nasional,” ujarnya.

Ranperda tersebut tercantum soal lamanya waktu pengurusan KTP, yaitu paling lambat 14 hari.Namun, jika sarananya sudah dilengkapi dan online, pengurusan KTP bisa dilakukan dalam hitungan jam.

Tapi jika data kependudukan sudah online, pengurusan KTP bisa dilakukan di kecamatan. ”Jadi dengan data yang terhubung dari kecamatan ke Dinas Kependudukan, KTP bisa dicetak di kecamatan,”ucapnya. Dalam ranperda itu, ada pasal yakni berupa ayat yang menjelaskan bahwa pengurusan KTP/KK paling lambat selesai dalam 14 hari setelah berkas masuk.

Kemudian, jika ada kesengajaan petugas memperlambat pengurusan KTP/KK akan dikenai sanksi hukum sesuai UU No 23/2006 tentang administrasi kependudukan. Menurut dia, indikasi memperlambat pengurusan sangat jelas. Jika berkas sudah masuk dan dalam waktu 14 hari, namun KTP/KK belum keluar, masyarakat yang merasa dirugikan bisa melapor ke pihak berwajib.

”Masalah benar atau salah tergantung hasil penyelidikan,” tukasnya. Lindung menambahkan, untuk mewujudkan Perda SIAK ini, dibutuhkan keseriusan Pemko Medan.Penjabat (Pj) Wali Kota Medan Afifuddin Lubis harus memberikan jaminan agar pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIAK ini terealisasi secepatnya.

Read More

Dinas Pertamanan Kota Medan Harus Pro Aktif

Hari Ini. 10.01 WIB

Jelang Pemilu 9 April mendatang sudut-sudut Kota Medan dibanjiri baliho, spanduk dan reklame berbagai Caleg (calon legislatif), partai. Keberadaannya laksana jamur di musim hujan. Namun, hingga sekarang masih belum ada tindakan apapun dari Dinas Pertamanan Kota Medan.
Kota Medan seperti hutan reklame di mana, Baliho, spanduk dan reklame di Kota Medan tersebut, masih menjadi sorotan. Bahkan menurut pantauan Hari Ini dilapangan hampir seluruh kota dibanjiri segala macam Baliho, spanduk dan reklame, sejumlah titik di Kota Medan Dinas Pertamanan belum melakukan reaksi apa-apa.
Menyikapi permasalahan itu, anggota DPRD Medan Abdurrahim Siregar ST, Kamis (26/2) kepada Hari Ini mengatakan, meminta Dinas Pertamanan pro aktif menyikapi masalah ini.
"Dinas pertamanan jangan hanya menyoroti baliho partai dan caleg, seharusnya baliho, baliho bermasalah itu yang disoroti", ungkapnya.
Lebih lanjut dia menambahkan, banyaknya baliho yang belakangan dijadikan iklan sejumlah caleg ditakutkan menjadi permanen.
"Dinas Pertamanan harus pro aktif, jangan reaktif dan diharapkan memberikan batasan-batasan sejumlah jalan yang tidak boleh di pasang baliho atau reklame.
"Dinas Pertamanan, sebaiknya tak usah lagi memperpanjang izin di kawasan itu", ungkap Rahim mengakhiri.

Fajar,21 tahun mahasiswa mengatakan, Kota Medan kondisinya sangat menyedihkan, di mana-mana iklan terpajang tanpa ada aturan yang mengaturnya. Dia menambahkan, “Sudah banyak sampah berserakkan ditambah lagi iklan-iklan terpajang semrawut lagi” cetusnya.

Menurut Kasudis Pengawasan Reklame Dinas Pertamanan Kota Medan, Gordon Situmorang, menjelaskan, Kondisi Kota Medan yang carut-marut akan segera ditertibkan, Dinas Pertamanan Kota Medan akan bekerja dengan bersama Satpol Pamong Praja dan segenap lapisan Dinas Pertamanan bagian perencanaan lapangan akan melakukan penertiban baik Baliho, spanduk dan reklame yang legal dan illegal di sejumlah tempat.

Dia menambahkan, ”Kita akan secepatnya melakukan penertiban dan kondisi seperti ini akan ditata kembali, baik secara teknis yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku” jelasnya.

Read More

>>Soal KTP/KK Kec. Helvetia

Rusdi Seregar:Tidak Ada Istilah Penting!

Medan - Akibat lemahnya pengawasan, serta tidak adanya sikap tegas Pemerintah Kota (Pemko) Medan terhadap aparatur pemerintahan mulai dari tingkat Kelurahan hingga Kecamatan dalam memberikan pelayanan yang maksimal terhadap warga terkait proses pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hingga saat ini belum juga teratasi. Membuat masyarakat Medan meragukan kinerja aparat Pemko Medan.

Sepertinya yang diutarakan salah seorang warga Helvetia yang namanya minta dirahasiakan kepada HARI INI. Di mana di bulan Nopember 2008 lalu dia mengajukan perpanjangan KTP yang telah berakhir masa berlakunya melalui Kepala Lingkungan (Kepling) setempat, bahkan penandatangan form juga langsung dilakukan dikantor Kelurahan bersama kepling. Namun menurutnya hingga saat ini KTP tidak juga selesai, bahkan setiap kali dia menanyakan hal itu kepada kepling selalu saja mendapat jawaban masih diproses kantor Dinas Kependudukan (Disduk) Kota Medan.

Menyikapi informasi tersebut HARI INI melakukan penelusuran mulai dari Kepling, Kelurahan sampai Kecamatan. Ketika hal ini ingin dikomfirmasikan, Camat Medan Helvetia Siti Maharani Hasibuan, tidak berada ditempat.

Menurut Kapala Seksi Pemerintahan (Kasie Pem) M Said Nasution, “Camat baru saja keluar”. Sedangkan menurut ia, kalau masalah lamanya pengurusan KK maupun KTP dirinya juga bisa memberikan keterangan.

Lanjutnya, masalah lamanya warga untuk memperoleh KTP dikarenakan perubahan sistem dari Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (Simduk) ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak). Di mana dalam rentan waktu lima bulan (mei-oktober) tahun lalu terjadi kekosongan blangko yang diakibatkan dari perubahan sistem sehinggga terjadi penumpukan berkas.

Saat disinggung, ada warga yang bisa mendapatkan KTP lebih awal, padahal sebahagian warga sudah empat bulan lebih mengajukan tapi belum juga teralisasi. ia mengatakan, “Kebijaksanaan yang dilakukan itu sudah sesuai Undang-Undang dan prosedur yang ada. Jadi boleh saja kalau kita mendahulukan KTP kepada warga yang datang memohon untuk disegerakan dikarenakan warga tersebut memerlukannya”. Tapi dia (said-red) tidak merinci Undang-Undang mana yang mengatur itu.

Kabag Humas (Kepala Bagian Hubungan Masyarakat) Pemko Medan, Rusdi Seregar, saat ditemui HARI INI mengatakan, merasa kecewa atas pernyataan yang dilontarkan Kasie Pem Medan Helvetia tersebut.

Menurutnya, “semua warga masyarakat memerlukan KK atau pun KTP, jadi tidak ada istilah penting. Semuanya harus mengikuti antrian, siapa yang mengajukan lebih dulu itu yang diutamakan,”. Ketika ditanya, “UU mana yang dimaksud dengan Kasie Pem Medan Helvetia,”? ia hanya bisa tersenyum tanpa memberikan komentar. (darwinsyah)

Read More