Merek 25 wartawan yang tergabung dalam Wartawan Ekonomi dan Bisnis (WEB) Sumatera utara mengikuti pelatihan di Aula Taman Simalem Resort Merek Hills Lake Toba, di mana acara tersebut dibuka langsung oleh Pimpinan Bank Indonesia Kantor Regional Sumut dan NAD, Nassir Atorf.Pimpinan BI Sumut – NAD mengatakan, kegiatan ini merupakan rutinitas yang dilaksanakan setiap tahun baik di Jakarta maupun di Medan untuk meng-update perkembangan kebijakan dan peraturan Bank Indonesia kepada wartawan salah satu tugas BI mensosialisasikannya melalui kerja sama dengan pers sebagai sarana media yang akan disampaikan kepada masyarakat luas.
Dia mengatakan, tugas BI menjaga inflasi dan memelihara nilai tukar rupiah. Di mana di bidang moneter kebijakan yang mengatur suku bunga (BI Rate) setiap bulannya dan bidang pengawasan serta mengontrol perbankan.
BI tidak saja mengurusi keuangan dan perbankan tapi BI juga mengurusin sektor rill seperti pangan sapi dengan cara kluster. Hal ini, sudah dilaksanakan di Kabupaten Langkat untuk mengangkat peternak di daerah dapat mandiri. BI ikut membantu dan mendukung untuk mengangkat perekonomi rakyat kecil terutama UKM.
“Kami sangat apresiasi dengan kerjasama para wartawasn. Yang paling penting juga saling menjalin kerjasama silaturahminya antar BI dengan paara wartawan, khususnya wartawan ekonomi dan bisnis di Sumut,” ujar Nasser dihadapan sekitar 25 wartawan ekonomi dan bisnis Sumut.
Ditambahkannya, pada prinsipnya BI berfungsi sebagai mengatur kebijakan bidang moneter, sistem pembayaran dan pengawasan bank. Selain itu mentapkan patokan suku bunga perbankan dan Suku Bank Indonesia (SBI), yang bulan ini ditetapkan oleh Dewan Gubernur BI sebesar 6,75%.
Dalam SBI perlu juga dilihat kondisi pasar ekonomi dalam negeri dan luar negeri secara makro. Jumlah uang beredar juga dijaga selalu oleh BI, inflow dan outflow nya, yang uang masuk ke perbankan dan uang keluar/beredar. Suplay pasokan bahan-bahan makanan yang ditinjau BI dan BPS setiap bulannya untuk menetapkan tingkat inflasi dan deflasi.
“Kemudian nilai tukar rupiahnya terhadap dolar harus pula dijaga, agar nilaia tukar rupiah berada dalam dinamika pasar,” kata Nasser yang didampingi Kabid Moneter dan Ekonomi BI Regional Sumut&Aceh, Mikael Budi Satrio.
Kemudian sistem pembayaran harus dijaga kelancarannya dalam kondisi aman, sehat dan cepat juga tetap diawasi dengan ketat.“Kondisi uang yang baik atau layak edar juga menjadi kewajiban BI dalam pengawasannya,” paparnya.
Dalam pengawasan terhadap bank-bank, BI tetap konsekwen mengawasinya agar bank-bank itu tetap memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, terutama ekonomi daerah.
“Dalam segi suplay, misanya kita memperhatikan masyarakat dengan memfasiltasi sekaligus mendorong sektor riil, kitapun berkoordinasi dengan SKPD atau dinas-dinas terkait untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, seperti memberikan krredit lunak bagi pelaku usaha UMKM, sehingga harga dan produksi suatu kebutuhan pokok masyarakat terkendali,” tambahnya.
BI Atur Otoritas Moneter dan Fiskal
MEDAN Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral yang mengatur kebijakan otoritas moneter, sangat berpengaruh terhadap seluruh kegiatan ekonomi suatu negara.
“Bank sentral pada umumnya berfungsi sebagai stabilitas moneter dan stabilitas system keuangan,” kata Ferry Syarifuddin BPSK Jakarta salah seorang pembicara dalam acara Pelatihan Wartawan Ekonomi dan Bisnis (WEB) Sumatera Utara di Resort Simalem, Kabupaten Karo, hari ini.
“Dalam hal bank central juga berfungsi sebagai pengawas bank dan pengatur lalu-lintas pembayaran, bank sentral juga vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Di Negara berkembang pada sektor keuangan masih didominasi oleh industri perbankan,” katanya.
Dia mengatakan, Bank sentral sebagai mitra strategis dan penyeimbang bagi otoritas fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi makro suatu perekonomian. Prinsip penting di mana kestabilitasan harga diyakini mendukung pertumbuhan perenomian.
Dalam menjalankan fungsi tersebut (1) BI merumuskan dan melaksana dan melaksanakan kebijakan moneter, (2). Mengatur dan mengawasi bank, (3). Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran.
“Tidak semua bank sentral melaksanakan ketiga tudag tersebut. Namun semua bank sentral berfungsi sebagai otoritas moneter,” ungkapnya.
BI Awasi Bank Berbasis Risiko di Indonesia
Merek Bank Indonesia (BI) mengawasi perbankan-perbankan di Indonesia yang Berbasis Risiko dengan melakukan pemahaman terhadap bank dan mengumpulkan data serta informasi.
“Selain itu, penilaian risiko dan profil risiko tingkat kesehatan bank di mana hasil pemeriksaan berdasarkan risiko. Dan, tindak pengwasan ini dilaporkan per periode seperti realisasi pekreditan bank terhadap rencana kerja,” kata Denny Sinaga Pengatur dan Pengawas Bank BI Kantor Regional Sumut dan NAD, seorang pembicara dalam acara pelatihan Wartawan Ekonomi dan Bisnis (WEB) Sumatera Utara di Resort Simalem, Kabupaten Karo, hari ini.
Dia mengatakan ada beberapa jenis risiko diantaranya risiko kredit, likuiditas, hokum, strategic, kepatuhan, pasar, operasional dan reputasi. Tingkat kesehatan bank dilihat dari kuntifikasi kompenen factor-faktor, seperti Judgement, pemenuhan ketentuan dan penilaian akhir.
Pemenuhan ketententuan tertentu dengan cara batas maksimun pemberian kredit (BMPK) dengan persentase perbandingan batas maksimun penyedia dana yang diperkenankan terhadap bank. Peminjaman kelompok 10% dari modal, peminjam tidak terkait sebesar 20% dan kelompok peminjam tidak terkait 25%.
“Penentuan factor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan permodalan (capital), kualitas aktiva (asset quality), Manajemen (management), rentabilitas (earning), likuiditas (liquiditas) dan sensivitas (sensivity to market),” paparnya.
Dia mengungkapkan, bank wajib memelihara posisi devisa neto pada setiap akhir hari kerja setinggi-tingginya 20% dari modal. Simpanan yang harus diperlihara oleh bank dalam bentuk saldo giro yang ditentukan oleh BI sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak ketiga yaitu 8,0% x DPK Rupiah atau 5,0% x DPK Valas.
“Bank wajib melakukan penilaian Tingakt Kesehatan TKS setiap triwulan untuk posisi Maret, Juni, September dan Desember untuk kepentingan pengawasan, BI melakukan penilaian TKS bank berdasarkan pemeriksaan, laporan-laporan dan informasi umum lainnya. Apabial terdapat perbedaan maka yang berlaku adalah penilaian yang dilakukan oleh BI,” ungkapnya.
Dia menambahkan, berdasarkan penilain TKS bank BI akan meminta Direksi, Komisaris dan pemegang saham untuk menyampaikan action plan. Bank juga harus melaporkan pelaksanaan action plan kepada BI selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah pelaksanaan kerja.
“Apabila diperlukan BI akan melakukan pemeriksaan khusus atas pelaksanaan action plan tersebut,” tambahnya.
BI Medan Sosialisasikan Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah
Merek Bank Indonesia kantor Regional Sumut dan NAD sosialisasikan ciri-ciri keaslian uang rupiah dan cara memperlakukan uang. Di mana ciri-ciri dapat dikenal melalui bahan yang digunakan, disain dan ukuran serta teknik cetak. Hal tersebut dikatakan Kas Pengolahan Uang BI Medan, Andi Sahbana sebagai narasumber dalam ‘Waorkshop Ekonomi dan Kebanksentralan’ Pelatihan Wartawan Ekonomi dan Bisnis (WEB) Sumatera Utara di Resort Simalem, Kabupaten Karo, Sabtu, (12/3).
Dia mengatakan pengamanan (security feature) uang rupiah dapat DILIHAT dengan warna uang yang terliah jelas. Terdapat benang pengaman yaitu bahan tertentu yang ditanam pada kertas uang dan tampak sebagai suatu garis melintang atau beranyam, berubah warna. Pada uang pecahan (Rp100.000/04, Rp50.000/05, Rp20.000/04 dan Rp10.000/05) disudut kanan bawah terdapat optical variable ink (OVI) yaitu hasil cetak mengkilap berupa logo BI dalam bidang tertentu yang warnanya dapat berubah apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
“DIRABA di mana hasil cetak berbentuk relief yang terasa kasar apabila diraba yang terdapat pada angka, huruf dan gambar utama disetiap uang kertas. KODE TUNANETRA di mana kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tunanetra di setiap uang terletak pada bagian muka uang di atas tulisan BI,” katanya.
Dia mengungkapkan, DITERAWANG pada setiap uang terdapat TANDA AIR yaitu suatu gambar tertentu yang dibuat dengan cara menipiskan dan menebalkan serat kertas sehingga terlihat bila diterawangkan, umumnya berupa gambar pahlawan. Pada setiap uang kertas terdapat RECTOVERSO yaitu hasil cetak yang beradu tepat atau saling mengisi antara bagian muka dan bagian belakang yang membentuk logo BI secara utuh apabila diterawang ke arah sumber cahaya.
“Pemalsuan uang rupiah motifnya ada ekonomi dan politik dengan teknik pemalsuan bahan teknik dan cetak dengan penanggulangan preventif di mana masyarakat dapat mengenal lebih jauh cirri-ciri keaslian dengan meningkatkan unsure pengaman pada uang baru. Meningkatkan kerja sama antar instansi dan dunia internasional dan penanggulang represif dengan menangkap serta menghukum pembuat atau pengedar,” paparnya.
Dia menambahkan, untuk uang rusak yang diberi penggantian sesuai dengan nilai nominal. Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap dan sama serta lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.
“Uang rusak tidak dapat diberi penggantian dikarena fisik uang kertas sama dengan atau kurang dari 2/3 (dua pertiga) dengan ukuran asli,” tambahnya.
Dia menerangkan, uang rusak tidak merupakan satu kesatuan tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut beda.BI tidak memberikan penggantian atas uang rusak apabila menurut pertimbangan BI kerusakan uang tersebut diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja.
Peran BI dalam Meningkatkan Akses Kredit UMKM
*Ada 51,26 juta Unit Usaha di Indonesia
Merek Peran Bank Indonesia dalam meningkatkan akses kredit UMKM di mana kontribusinya sebagai mayoritas jumlah pelaku usaha sebanyak 51,3 juta unit atau 99,91%. Hal tersebut dikatakan Sektor Rill Kredit UMKM kantor Regional BI Sumut dan NAD, Ros Asri sebagai narasumber dalam kegiatan ‘Waorkshop Ekonomi dan Kebanksentralan’ Pelatihan Wartawan Ekonomi dan Bisnis (WEB) Sumatera Utara di Resort Simalem, Kabupaten Karo, Sabtu, (12/3) tadi sore.
Dia mengatakan dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yaitu 90,9 juta pekerja atau 97,1%. Kontribusi terhadap PDB sebesar Rp2.609,4 triliun atau 55,6% dengan nilai investasi yang cukup signifikan sebesar Rp640,4 triliun atau 52,9% dan penciptaan Rp183,8 triliun atau 20,2%. Di man BI sebagai lembaga keuangan pembiayaan UMKM seperti koperasi simpan pinjam, jasa pegadaian, lembaga (multi finance leasing), LKM non-pabrik/koperasi/BMT/LDKP/LPD/LPK dan BPR serta unit mikro BU (BRI unit, DSP, Mandiri, citifinancial) dan lain-lain.
“Saat ini sebanyak 51,26 juta unit usaha di Indonesia dengan pelaku perbankan untuk UMKM seperti bank umum, BPR, bank umum konvensional, bank umum nasional, BPR konvensional dan BPR syariah,” paparnya.
Dia mengungkapkan, Bank umum konvensional total bank sebanyak 122 dengan jumlah kantor bank sebanyak 13.633 unit. BPR konvensional total bank sebanyak 1.706 dengan jumlah kantor 3.880 unit dan bank umum syariah sebanyak total bank sebanyak 11dengan jumlah kantor 1.171 unit. Unit usaha syariah dari bank umum total bank sebanyak 23 dengan jumlah kantor sebanyak 278 unit serta BPR syariah sebanyak 149 dengan total bank sebanyak 149 dengan jumlah kantor 278 unit. Dan, saat total secara keseluruhan pelaku perbankan di Indonesia total bank sebanyak 2.011 dengan jumlah kantor secara keseluruhan sebanyak 19.201 unit.
“Kesenjangan (Gap) sektor riil di UMKM mana jumlah Gap antara jumlah pinjaman yang diharapkan perbankan dengan jumlah pinjaman yang dibutuhkan oleh UMKM khususnya usaha mikro,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, Gap formal merupakan Gap antara permintaan dokumen formal dari perbankan seperti izin usaha, kepemilikan aset, NPWP dengan kemampuan UMKM untuk memenuhi semua persyaratan tersebut. Sementara, Gap informasi merupakan antara produk dan prosedur perbankan dengan pengetahuan UMKM.
“Persepsi perbankan terhadap UMKM adalah sector yang dianggap berisiko tinggi (high risk), jaminan UMKM yang terbatas atau kurang dan UMKM yang potensial dibiayai sulit di dapat,” tegasnya.
Sementara persepsi UMKM terhadap perbankan di mana persyaratan jaminan fisik tambahan yang diminta bank dengan prosedur pengajuan yang dianggap sulit dan berbelit-belit. Relatif tingginya tingkat suku bunga perbankan dan kredit yang diperlukan UMKM tepat jumlah, tepat waktu. Oleh sebab itu, BI menyediaka bantuan teknis dengan menyediakan skim pembiayaan dan iklim usaha yang kondusif.
“Memperluas usaha dan meningkatkan kapabilitas agar dapat akses LK dengan dibantu oleh dengan lembaga keuangan (bank dan non-bank) dengan menyalurkan pinjaman dengan kondisi serta persyaratan khusus,” tambahnya.
Meutya Hafid: Isu Ekonomi Memiliki Dampak yang Besar Bagi Masyarakat
Merek Pemberitaan sejumlah media di Indonesia masih memegang paradigma di mana berita-berita dengan isu politik menjadi headline yang utama. Padahal berita yang memiliki isu ekonomi sangat bersentuhan langsung terhadap lapisan masyarakat. Hal tersebut dikatakan Anggota DPD RI Komisi XXI yang juga seorang jurnalis MetroTV, Meutya Viada Hafid dalam pelatihan wartawan WEB Sumut di Taman Simalem Resort Merek Hills-Lake Toba baru-baru ini.
"Mencari sudut pandang berita dalam kondisi sosial ekonomi terkini di mana ekonomi sangat strategis dan dapat membangun suatu negara. Masyarakat penting mengetahui informasi tersebut di mana harga kebutuhan pokok dapat membuat masyarakat tidak pesimis sehingga mereka dapat mengantisipasi kejolak yang ada," katanya.
Dia mengatakan, kedepannya pemberitaan yang selama ini politik sebagai panglima pemberitaan sejumlah media massa akan berubah paradigmanya di mana isu ekonomi akan menjadi lebih penting dibandingkan dengan isu politik karena dampak berita ekonomi memiliki dampak yang besar bagi masyarakat.
"Pemberitaan ekonomi sebenarnya memiliki dampak yang jauh lebih besar oleh sebab itu bagi wartawan yang terjun di bidang ekonomi dapat memperhatikan tata cara penulisan jurnalistik jangan dengan data yang sementara dalam menyajikan beritanya. Kita harus memiliki data-data dan referensi agar masyarakat tidak menjadi pesimis tapi optimis setelah membacanya," paparnya.
Dia mengungkapkan, seorang jurnalis dibidang ekonomi dapat mengelaborasikan narasumber atau sumber dengan sudut pandang yang lebih. Selain itu, berita ekonomi sebaiknya lebih komunikatif sehingga mudah dicerna oleh pembacanya.
"Isu ekonomi dalam sebuah berita sebaiknya memiliki ruh atau makna dengan menawarkan solusi bukan persoalan di dalam kehidupan sehari-hari," tegasnya.
