Hotel JW Marriott Tidak Ganggu Lalu Lintas Polonia

*Adimistrator Polonia Sudah Ingatkan Dinas TKTB

HARIAN SORE 'HARI INI'

(08.31 WIB) Surat IMB Hotel JW Marriott bukan saja mengundang pertanyan. Tapi, Kawasan Keselamatan Batas Operasional Penerbangan (KKOP) masih tertahan oleh Dirjen Perhubungan Udara mengundang tanda tanya publik.

Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No 81 tahun 89 tentang batas KKOP yang menyangkut batas ketinggian maksimal 45 meter, radius 4 kilometer dari bandara dan kawasan horizontal. Hingga detik ini JW Marriott tidak memegang izin KKOP. Namun, hotel ini sudah beroeperasi samapai saat ini lalu lintas penerbangan di bandara udara Polonia tidak mengalami kendala secara signifikan.

Kepala Administrator Bandara Polonia, Yuli Sadoso diruang kerjanya kepada HARI INI Selasa (17/03 ) tadi pagi menjelaskan, Dirjenhub sudah mengeluarkan surat izi KKOP yang berisikan tantang ketinggian bangunan dari batas ketinggian maksimal 45 meter dari permukaan tanah, radius 4 kilometer dari bandara dan kawasan horizontal. Kami sudah ingatkan Walikota Medan melalui Dinas Tata Kota dan Bangunan Medan pada tahun 2006 dan instansi terkait lainnya.

Ketika ditanyakan mengenai lalu lintas udara dibandara Polonia sejak beroperasi JW Marriott, pihak bandara polonia mengalah artinya pihak Administrator Bandara Polonia membentuk tim untuk mengantisipasi dan mengalihkan prosedur pendaratan dan take off (tinggal landas) pesawat.

Ia menegaskan, “Jangan ada lagi bangunan yang berpotensi mengganggu operasional bandara” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD Medan, Drs Hendra DS diruang kerjanya tadi pagi mengatakan dengan terbentuknya tim khusus pengawas proyek di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tim ini akan melakukan pengawasan terhadap mitra-mitra, di antaranya Dinas Perhubungan, kebersihan, Pertamanan, Pekerjaan Umum, TKTB, Tarukim, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, yang anggarannya menggunakan APBD 2009. agar hal-hal seperti ini terjadi lagi dikemudian hari.

Dia menambahkan, meminta agar Pemko Medan mendesak SIMB Hotel JW Marriott agar segera mengurus rekomendasi dari Dirjenhub di Jakarta.Rekomendasi tersebut perlu dikantongi Hotel milik asing tersebut, karena keberadaan JW Marriott sangat penting bagi citra bagi Medan Metropolitan karena hotel tersebut mempunyai prestise bagi perkembangan kota ini.

Terkait pelanggaran izin penambahan pembangunan 15 tingkat dari 12 tingkat yang diizinkan Pemko Medan. Sangat menyesalkan keluarnya izin tersebut secara lisan menyetujui SIMB yang 15 tingkat tersebut akan diundang ke DPRD D Medan untuk dimintai pertanggungjawaban dan penjelasannya. “Kita akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk dimintai penjelasan dan mencari solusi terbaik.” Jelasnya.

Menanggapi soal izin KKOP dari Dirjenhub Walikota Medan, Pj Walikota Drs Afifuddin Lubis MSi menegaskan bahwa tidak tahu menahu masalah KKOP yang hingga saat ini masih belum dikeluarkan oleh Dirjenhub. Pemko Medan hanya ingin menyelesaikan SIMB yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Saya tidak tahu itu, tanyakanlah dia, kenapa Dirjenhub tidak memberikan izin KKOP tersebut,” cetusnya.

Menanggapi KKOP yang masih tertahan, Dirjen Perhubungan Udara, Budi Suyitno Mulyawan melalui telepon seluler di Jakarta tadi pagi menjelaskan dengan singkat kepada HARI INI, bahwa kawasan Medan untuk saat ini masih belum dapat mendirikan bangunan di atas 45 meter dari permukaan tanah, sebelum pangalihkan bandara udara ke Kualanamu karena mengganggu operasional penerbangan di kawasan Bandara Polonia.[darwinsyah]

Credit Foto: [wins@/HARI INI]

Read More

Terobos Lampu Merah, Siswa Tabrak Seorang Ibu

HARIAN SORE 'HARI INI'

(14.45 WIB) Seorang siswa tabrak seorang ibu yang sedang menyeberang jalan. Tabrakan yang terjadi Rabu, (18/09) sekira pukul 14.45 WIB kemarin sore di Simpang Halat.

Irawanda Saputra,(19) siswa kelas III SMK Prayatna Jalan Letda Sujono No.40 Medan bersama temennya Teguh, (18) Kepada HARI INI dilokasi kejadian perkara mengatakan sengaja menerobos lampu merah, dia takut terhadap polisi yang sedang mengamankan lalu lintas di persimpangan sehingga kami tidak melihat seorang ibu yang sedang menyeberang. “Kami takut ditilang polisi,” tambahnya.

Pantauan HARI INI dilokasi kejadian, penabrak luka ringan dibagian wajah dan lengan akibat menabrak korban, sepeda motor Satria F 150 cc , BK 5974 OW mengalami rusak ringan.

Menurut Polisi yang sedang bertugas Ipda R. Tendi S dikawasan Simpang Alat sore itu, mereka berdua memacu sepeda motornya dengan kencang dari arah Jalan Alat menuju Jalan Juanda. Korban menyeberang dari arah SM Raja tapi, mereka menerobos lampu merah sehingga menabrak penyeberang jalan itu.

“Mereka sengaja atau tidak saya kurang tahu, yang pasti mereka menerobos lampu merah,” ungkapnya.

Dilokasi yang sama, Dinas Perhubungan Kota Medan, Eri Suwandi mengatakan korban hampir 10 menit terkapar dipinggir trotoar. Namun, syukur mobil patroli Provost Poltabes melintas, bersama masyarakat kami segera mengevakuasi korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat.

Hingga kini korban, Tidore Sitorus, warga Namorambe ini masih dalam perawatan serius di RS Permata Bunda karena patah tulang pada bagian lengannya. Dan, tersangka Irawanda Saputra dan Teguh di amankan di Polsekta Medan Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Teks Foto: Korban tabrakan oleh siswa di Simpang Alat Kamis, (18/09) pukul 14.45 WIB sore. Terlihat seorang korban sedang dievakuasi masyarakat dan Provost Poltabes Medan yang sedang melintas dipersimpangan tersebut.[darwinsyah]

Read More

Soal Sertifikat Lahan 90 Hektar A Siong Terkuak

HARIAN SORE 'HARI INI'

Soal sertifikat lahan 90 Hektar di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Belawan, Pemko Medan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan terkait keabsahan sertifikat lahan tersebut terkuak karena di lahan 90 hektar itu ada 50 sertifikat yang sudah diterbitkan Kepala Kantor (Kakan) BPN Sumut dan Kakan BPN Medan.

Anggota Komisi A DPRD Medan, Abdul Hakim, harus diupayakan agar permasalahan keabsahan sertifikat lahan itu tidak berlarut-larut penyelesaiannya. “Pada pertemuan selanjutnya, kedua pejabat tersebut harus dihadirkan. Tidak hanya itu, kelengkapan dokumentasi pengeluaran sertifikat harus disertakan,” kata Abdul Hakim.

Menurut Abdul Hakim, dokumentasi itu diperlukan untuk mengetahui dengan jelas, atas nama siap terakhir sekali keabsahan sertifikat sebelum diurus oleh A Siong alias Eddy Sutanto.

Untuk mengetahui persis bagaimana proses penerbitan sertifikat tersebut, adalah A Siong dan dua pejabat Kakan BPN itu. “Jadi, mereka harus dihadirkan, agar dapat diketahui bagaimana modus operandi penerbitan sertifikat tersebut,” kata Abdul Hakim Siagian yang caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional tersebut.

Menanggapi usulan itu, Ketua Komisi A, Zakaria Bangun SH meminta staf BPN agar menyampaikan hal tersebut kepada atasan mereka dan secara resmi dewan akan mengundang kedua pejabat BPN. menenggarai adanya permainan yang selama ini dilakoni pejabat-pejabat di BPN dalam menerbitkan sertifikat.

Untuk itulah, Komisi A mengetuk hati nurani petinggi-petinggi di BPN Sumut dan Medan, agar terbuka dalam menyelesaikan permasalahan sertifikasi lahan yang keabsahannya masih harus dipertanyakan.

“Kita tidak mau rakyat yang juga memiliki bukti pengelolaan lahan, dipermainkan begitu saja oleh oknum-oknum yang merugikan rakyat,” kata Zakaria Bangun.[darwinsyah]

Read More

Pelanggan Keluhkan Layanan GPRS Telkomsel

HARIAN SORE 'HARI INI'

(08.30 WIB) Sejumlah pelanggan kartu Simpati mengeluhkan terganggunya layanan general packet radio service (GPRS) Telkomsel dalam beberapa hari terakhir. Bukan hanya di Jakarta namun di beberapa kota seperti Medan, juga mengalami hal yang sama. Akses layanan data Telkomsel berbasis teknologi GPRS (General Packet Radio Service) selama sepekan terakhir ini dirasakan oleh para pengguna jasa mengalami gangguan.

Sejumlah pelanggan GPRS Telkomsel khususnya pengguna prabayar Simpati, mengeluhkan bahwa layanan tersebut tidak bisa digunakan maksimal untuk mengakses internet. Banyak diantara pelanggan yang sejak akhir pekan lalu sulit mengirim e-mail (surat elektronik) melalui handphone. Kesulitan akses bukan hanya terjadi dalam satu atau dua jam tetapi bahkan dalam satu hari penuh.

Terjadinya gangguan koneksi GPRS Telkomsel membuat para pelanggan Simpati di kota Medan juga mengaku kesulitan ketika mengakses internet atau mengirimkan data melalui telepon selulernya. Sudah semenjak akhir pekan lalu layanan GPRS di telepon seluler tidak berfungsi dan ketika digunakan, jaringan GPRS dinyatakan selalu sibuk.

Bagi sebagian orang yang bekerja di lapangan merasakan bahwa teknologi itu sangat membantu dan menunjang kinerjanya di lapangan dalam melaporkan setiap peristiwa ataupun pemberitaan langsung dari lapangan. Namun, dengan adanya masalah tersebut kinerja kerja menjadi terkendala, padahal dewasa ini kami telah dimanjakan dengan teknologi GPRS.

Tidak berfungsinya fasilitas itu tentunya cukup menganggu bagi setiap orang yang kegiatan sehari-harinya telah terbiasa berkomunikasi lewat surat elektronik (e-mail) dari telepon seluler. GPRS atau disebut juga dengan teknologi 2,5G merupakan suatu teknologi informasi yang digunakan untuk pengiriman dan penerimaan data berkecepatan tinggi melalui telepon seluler jenis GSM.

Para pelanggan pun mengharapkan agar pihak Telkomsel segera memperbaiki jaringannya, agar mereka tidak dirugikan lagi dan secepatnya bisa menggunakan layanan GPRS kembali tanpa hambatan. Sementara itu Humas PT Telkomsel area Sumatera Heni Purweni mengatakan, pihaknya baru menerima laporan ini dan secepatnya akan mengecek gangguan GPRS pada pengguna kartu simpati.[darwinsyah]

Read More

* Soal Pakaian Dinas

Pemko Medan Masih Mengkaji
HARIAN SORE 'HARI INI'

(09.31 WIB) Surat edaran Mendagri Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijajaran Pemko Medan untuk menggunakan produk lokal seperti pakaian dinas dan sepatu masih dalam kajian pihak Pemko Medan.

Menanggapi surat edaran Mendagri hal tersebut. Walikota Medan, Afifuddin, kepada HARI INI diruang kerja tadi pagi menjelaskan, untuk masalah penggunakan produk lokal untuk kelengkapan pakaian dinas tersebut sedang dikaji terlebih dahulu dan harus ada anggarannya. Pihak Pemko menanggapi positip surat edaran tersebut karena ada 129 pengusaha industri rumah tangga pakaian jadi dari tekstil yang terdaftar di Kota Medan, 52 pengusaha. Hal tersebut dapat membantu pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Kota Medan.

Ia menambahkan, ”Apabila diterapkan pakaian kerja tersebut, dananya dari mana?” katanya.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi A DPRD Sumut, Abdul Hakim Siagian, hal tersebut harus dikaji dan dipelajari terlebih dahulu oleh pihak Pemko Medan agar penyediaan pakaian dinas ini. Karena, hal tersebut menyangkut fasilitas dan kerja sama di antara kedua belah pihak nantinya.

Any, Bagian Tata Usaha Pemko Medan, pada dasarnya kita setuju dengan edaran itu mengenai penggunaan pakaian dinas dari produk lokal karena dapat menghemat pengeluaran sebagai pegawai.

Menurut pedagang di Pajak Ikan A Tarigan mengatakan, tekstil asal Medan harus berkompetisi dengan kerajinan lokal Sumut lainnya seperti, tekstil yang berasal dari Batubara dan Palembang. Padahal permintaan terhadap hasil tenunan tradsional ini secara umum cukup tinggi.

“Sayangnya, permintaan yang tinggi itu tidak terjadi pada hasil kerajinan Sumut, yakni tekstil yang berasal dari Batubara,” kata A Tarigan, kepada HARI INI tadi pagi.

Rose Harmiza, salah mahasiswa Genting Intenasional College Malaysia yang sedang melakukan kunjungan, mengatakan ia sengaja membeli songket untuk digunakan saat pesta dan acara keluarga. penyedia bahan tekstil yang paling lengkap, termurah dan bermutu. “Kalau di Malaysia tidak ada yang seperti ini,” katanya.

Sementara, Ijal, seorang pengusaha sepatu warga Jalan Bromo ini, menyambut baik program tersebut dan apa yang dikatakan pak Jusuf Kalla itu benar agar para pegawai pemerintah menggunakan sepatu lokal. Karena produk juga mampu bersaing dengan daerah lain maupun mancanegara.

Ketua Pemberdaya UKM dan Koperasi Menengah, Azri Smak SE mengatakan, surat edaran tersebut jangan hanya sebatas wacana dan agenda pemeritah semata. Pemerintah sebaiknya segera memasukannya kedalam APBD, jangan rencana sebatas lisan maupun tulisan tapi kenyataan sampai sekarang tidak ada realisasinya. Masalah kualitas, produk lokal memiliki kualiti sesuai standar. Kita pengusaha lokal siap membantu dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.(darwinsyah)

Read More

FOTO HARI INI

Korban kecelakaan di Simpang Halat Kamis, (18/09) sekira pukul 14.45 WIB sore. Terlihat seorang korban sedang dievakuasi masyarakat dan Provost Poltabes Medan yang sedang melintas dipersimpangan tersebut.
[wins@/Harian Sore 'Hari Ini']

Read More