* Soal Pakaian Dinas

Pemko Medan Masih Mengkaji
HARIAN SORE 'HARI INI'

(09.31 WIB) Surat edaran Mendagri Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijajaran Pemko Medan untuk menggunakan produk lokal seperti pakaian dinas dan sepatu masih dalam kajian pihak Pemko Medan.

Menanggapi surat edaran Mendagri hal tersebut. Walikota Medan, Afifuddin, kepada HARI INI diruang kerja tadi pagi menjelaskan, untuk masalah penggunakan produk lokal untuk kelengkapan pakaian dinas tersebut sedang dikaji terlebih dahulu dan harus ada anggarannya. Pihak Pemko menanggapi positip surat edaran tersebut karena ada 129 pengusaha industri rumah tangga pakaian jadi dari tekstil yang terdaftar di Kota Medan, 52 pengusaha. Hal tersebut dapat membantu pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Kota Medan.

Ia menambahkan, ”Apabila diterapkan pakaian kerja tersebut, dananya dari mana?” katanya.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi A DPRD Sumut, Abdul Hakim Siagian, hal tersebut harus dikaji dan dipelajari terlebih dahulu oleh pihak Pemko Medan agar penyediaan pakaian dinas ini. Karena, hal tersebut menyangkut fasilitas dan kerja sama di antara kedua belah pihak nantinya.

Any, Bagian Tata Usaha Pemko Medan, pada dasarnya kita setuju dengan edaran itu mengenai penggunaan pakaian dinas dari produk lokal karena dapat menghemat pengeluaran sebagai pegawai.

Menurut pedagang di Pajak Ikan A Tarigan mengatakan, tekstil asal Medan harus berkompetisi dengan kerajinan lokal Sumut lainnya seperti, tekstil yang berasal dari Batubara dan Palembang. Padahal permintaan terhadap hasil tenunan tradsional ini secara umum cukup tinggi.

“Sayangnya, permintaan yang tinggi itu tidak terjadi pada hasil kerajinan Sumut, yakni tekstil yang berasal dari Batubara,” kata A Tarigan, kepada HARI INI tadi pagi.

Rose Harmiza, salah mahasiswa Genting Intenasional College Malaysia yang sedang melakukan kunjungan, mengatakan ia sengaja membeli songket untuk digunakan saat pesta dan acara keluarga. penyedia bahan tekstil yang paling lengkap, termurah dan bermutu. “Kalau di Malaysia tidak ada yang seperti ini,” katanya.

Sementara, Ijal, seorang pengusaha sepatu warga Jalan Bromo ini, menyambut baik program tersebut dan apa yang dikatakan pak Jusuf Kalla itu benar agar para pegawai pemerintah menggunakan sepatu lokal. Karena produk juga mampu bersaing dengan daerah lain maupun mancanegara.

Ketua Pemberdaya UKM dan Koperasi Menengah, Azri Smak SE mengatakan, surat edaran tersebut jangan hanya sebatas wacana dan agenda pemeritah semata. Pemerintah sebaiknya segera memasukannya kedalam APBD, jangan rencana sebatas lisan maupun tulisan tapi kenyataan sampai sekarang tidak ada realisasinya. Masalah kualitas, produk lokal memiliki kualiti sesuai standar. Kita pengusaha lokal siap membantu dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.(darwinsyah)

Posted in: