Senin, 21 Maret 2011

Audensi IPJI Sumut
H. Ajib Shah: Organisasi Harus Diawali dengan Kebersamaan

MEDAN Kepengurusan yang baru Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Sumatera Utara melakukan audensi ke salah satu tokoh masyarakat Sumut H Ajib Shah selaku Anggota Dewan Penasahet IPJI Sumut dalam konsolidasi dan koordinasi kepengurusan orrganisasi kewartawanan dan wadah penulis yang sudah berkiprah sejak tahun 2007 ini, Senin (21/3) pagi.
Silaturahmi yang berlangsung hangat ini dihadiri oleh Ketua IPJI Sumut, Darwinsyah Purba,S.Sos didamping Sekretaris - Reinald Benny Lingga, dan Bendahara - Leni Lidiawati,S.Sos. Dihadiri pula Wakil Sekretaris, Agus Utama,S.Sos, Wakil Ketua - Fitriadi bersama salah seorang anggota Dewan Kehormatan lainnya, Zulkarnain,ST.
Ajib Shah yang juga merupakan Ketua Komisi D DPRD Sumut Komisi mengatakan, sebuah organisasi apabila diawali dengan rasa kebersamaan dalam membesarkan sebuah organisasi akan dapat menjadi sebuah organisasi yang solid. Artinya, kebersamaan dimulai dari internal organisasi tersebut. Jiwa siap berkorban dan tak mengenal rasa takut, adalah prinsip yang harus dipegang.
"Sebuah organisasi akan besar jika menjunjung tinggi kebersamaan. IPJI Sumut bisa besar jika menanamkan kebersamaan disetiap anggotanya dan menyelesaikan setiap problematika organisasi secara bersama-sama dengan azas kekeluargaan untuk mencari solusinya. Selesaikan konflik selagi kecil dan jangan tunggu masalah menjadi besar," paparnya.
Ajib menilai, banyak organisasi tak solid disebabkan nilai-nilai dasar dan visi misi wadah tersebut tidak dijalankan. "Seorang pemimpin tak boleh mengenal rasa takut, apalagi tidak mau berkorban. Berkorbanlah dari hal kecil sekalipun. Niscaya marwah yang baik akan tercipta dengan sendirinya," ungkap Ajib lagi.
Ketua IPJI Sumut, Darwinsyah Purba, S.Sos yang telah mendapat mandat dari Ketua IPJI Pusat, Taufiq Rachman,SH, S.Sos, dalam pertemuan tersebut menyampaikan, organisasi IPJI tanpa membedakan asal, suku, ras, agama dan golongan sebagai wadah kaum penulis dan jurnalis Indonesia yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1999 di Jakarta. IPJI Sumut sendiri mulai berkiprah mulai tahun 2007 silam.
Ketua IPJI Pusat, Taufiq Rachman,SH, S.Sos yang juga mantan anggota KPK, merasa bangga dengan kepengurusan yang baru saat ini. Yang didominasi kaum muda yang dijarapkannya lebih kreatif, jujur dan mandiri.
"Wadah ini untuk mempersatukan diri yang terorganisasi dalam rangka berpartisipasi tercapainya negara kesatuan RI dengan melakukan sosial kontrol di dalam masyarakat. Dan, menghantar cita-citanya kaum penulis yang ada di Indonesia," katanya.
IPJI Sumut siap berkoordinasi oleh pihak terkait seperti Pemprovsu, Pemkot Medan, Pangdam BB/I, Kapoldasu, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga-lembaga kemasyarakat lainnya. "Sebagaimana amanah yang dititipkan IPJI Pusat kepada kami, jangan ada lagi jurnalis recehan, yang berlakon seperti pengemis. Kami yakin dapat menjalankannya dengan konsep kebersamaan dan kekeluargaan," tegas Darwinsah.
Selain itu, IPJI Sumut akan melakukan koordinasi dengan lembaga kewartawan seperti PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) dalam rangka mendekatkan persamaan misi dan visi kedepannya.

IPJI harus Berpedoman pada UU Pers dan KEJ

Medan Dengan terbitnya Undang-undang Pers No 40 tahun 1999, tentang kebebasan pers dan kode etik jurnalis (KEJ), kini banyak bermunculan organisasi kewartawanan yang bersifat demokrasi. Namun, sejauh ini eksistensi organisasi kewartawanan di tanah air sudah tidak bergigi lagi. Karena keberadaannya tidak lagi banyak dirasakan di tengah masyarakat.
Demikian dikatakan Vicent Wijaya, sebagai pengamat jurnalis dan juga ekonom di Sumut, ketika menerima audensi Pengurus Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Cabang Sumatera Utara, hari ini, di kediamannya, Jalan S Parman Medan.
Menurutnya, dengan UU Pers No 40/1999, seorang jurnalis bebas berinpirasi untuk membentuk suatu organisasi kewartawanan. Namun, keberadaannya harus bersandar dan berpedoman kepada UU Pers tersebut.
Vicent menambahkan, keberadaan IPJI sebagai organisasi kewartawanan sangat didukung, namun diharapkan dapat lebih eksis lagi di tengah masyarakat, sesuai dengan fungsinya sebagai sosial kontrol.
“Saya sangat mendukung dan menyambut positif kehadiran IPJI. Apalagi, ini eranya globalisasi dan demokrasi yang bebas, namun IPJI harus berpedoman dalam UU Pers No 40/1999,” ujarnya.
Apalagi, lanjutnya, keberadaan IPJI ingin akan membawa perubahan baru di dunia organisasi jurnalis (kewartawanan) khususnya di Sumut.
Sebelumnya, Ketua IPJI Cabang Sumut, Muhammad Darwinsyah Purba SSos mengatakan, IPJI di tingkat nasional telah hadir di tahun 2007. Namun, gaungnya belum terlalu eksis di tengah masyarakat.
Khusus di Sumut, IPJI akan mencoba membawa perubahan baru dalam organisasi kewartawanan di Sumut, seperti fokus di bidang sosial. Karena sejauh ini, keberadaan organisasi kewartawanan belum dirasakan oleh masyarakat Sumut.
Kehadiran IPJI di Sumut, diharapkan didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintahan, swasta, BUMN, kalangan pengusaha dan masyarakat umum lainnya, untuk sama-sama bekerja membangun dan memajukan Sumut.
"IPJI sebelumnya belum dikenal di Sumut padahal sejak tahun 2007 kiprah sudah ada. Namun, disebabkan sesuatu hal IPJI tidak dapat berkembang seperti apa yang diharapkan oleh DPP IPJI Pusat. Berjalan seiringnya waktu bersama-sama rekan se-profesi penulis dan wartawan dengan motto 'Mari membangun kebersamaan dalam rangka membangun Sumut yang lebih baik' kita hadir sebagai organisasi kontrol sosial dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, golongan dan RAS yang ada," ungkapnya.
Dia menjelaskan dengan paradigma baru ini IPJI Sumut dapat bangkit sebagai wadah penulis dan jurnalis tanpa harus membeda-bedakan satu sama lainnya. Dan, berkarya sesuai dengan fungsi persnya yaitu to educate (pendidikan), social control (kontrol sosial) dan sebagai lembaga yang independen tanpa ada rekayasa serta kepentingan kelompok mana pun dalam membangun bangsa ini.
"IPJI Sumut adalah sebuah organisasi yang menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluarga serta berlandasan pancasila. Dengan semangat inilah kita akan tumbuh sebagai wadah kewartawan yang mematuhi supremasi hukum dan membangun citra wartawan yang lebih profesional," paparnya.
Dalam sambutannya, Dewan Penasehat IPJI Sumut yang juga salah seorang Pengamat Ekonomi Sumut, Vincent Wijaya mengutarakan, lembaga pers yang memiliki fungsi sebagai sosial kontrol tidak dapat menjalani fungsinya dengan baik. Dan, lembaga saat ini tidak memiliki taring alias gigi dalam menjalankan sosial kontrol baik bagi pemerintah maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
"Seorang wartawan harus dituntut porfesional dan memegang teguh kode etik jurnalistik jangan punya opini dan kuncinya konfirmasi karena seorang wartawan hanya memberikan sebuah informasi kepada masyarakat," paparnya.
Dalam pertemuan ini dengan dihadiri Ketua IPJI Sumut, Darwinsyah S.Sos, Wakil Ketua Haslan Tambunan dirinya juga didamping oleh Sekretaris, Benni Lingga ST, Wakil Sekretaris, Agus Utama, S.Sos dan Bendahara Leni Lediawati, S.Sos.

0 comments: