Pemprovsu kuasai saham tol MKT

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN - Pempropsu diberi izin menguasai saham terbesar dalam pembangunan dua ruas tol di Sumut yakni Medan-Binjai dan Medan-Kualanamu-Tebingtinggi (MKT). Peluang emas untuk membangun dua ruas tol yang membutuhkan dana Rp5,484 triliun dan biaya konstruksi Rp2,689 trilun itu dinyatakan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dalam rapat terpadu percepatan pembangunan jalan tol Sumut, di Istana Wapres Jakarta.

Pemprovsu nantinya mencari investor maupun melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) yang sahamnya milik Pemprovsu dan kabupaten/kota se-Sumut dengan masa konsesi maksimal 35 tahun dan tarif tol disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Dengan keterlibatan langsung daerah dalam pembangunan itu, selain menopang pembangunan daerah yang akan memberikan keuntungan berlipat kepada masyarakat secara luas, juga akan memberikan keuntungan kepada APBD Sumut dalam bentuk dana penerimaan pembiayaan yang merupakan modal atau cadangan dana daerah dari operasional jalan tol itu nantinya.

Rapat yang dihadiri Menneg Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menneg BUMN Sofyan A Djalil, Sekjen Depkeu Mulia Nasution, Staf Ahli Menko Perekonomian, Gubsu Syamsul Arifin dan Bupati Deliserdang Amri Tambunan. Gubsu juga didampingi Kepala Badan Infokom Sumut Eddy Syofian, Pj Kepala Bappeda Sumut Riadil Lubis dan Kepala Bappeda Deliserdang Irman Dj Oemardi.

Pertemuan itu, pemerintah pusat meminta Pemprovsu segera menyusun program. Jika ini berhasil, Sumut yang pertama dan menjadi model nasional. Namun apabila Sumut tidak mampu memanfaatkan kesempatan itu dalam waktu sesegera mungkin, pembangunan jalan tol dimaksud akan diambil alih pemerintah pusat dengan melibatkan Jasa Marga.

Gubsu menjelaskan “pada pembangunan tol ini apabila banyak melibatkan lahan PTPN, maka kompensasinya bukan dalam bentuk dana melainkan dalam bentuk penyertaan saham. Hal ini dimungkinkan karena ruas tol Medan-Binjai (15,8 km-red) sudah tiga kali ditenderkan. Pada Oktober 2005 tidak ada penawar, Januari 2006 tidak ada peminat dan September 2008 dari dua peserta prakualifikasi tidak ada lulus. Ruas Medan-Kualanamu-Tebingtinggi (60 km-red) ditender Januari 2006, hanya satu peserta prakualifikasi dan tidak lulus,” jelasnya.

“Bapak Wakil Presiden sangat konsen percepatan pembangunan tol ini dengan prinsip terintegrasi dan memberikan manfaat yang cepat kepada masyarakat, yang muaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumut,” ujarnya.

Dia menambahkan “Pembangunan Kualanamu ditunjang jalan tol akan memiliki efek luar biasa untuk mengangkat perekonomian masyarakat secara umum, investasi dan kepariwisataan. Pada saat pengerjaan fisiknya saja sudah banyak manfaatnya, khususnya penyerapan tenaga kerja, apalagi setelah operasional,” tambahnya.

Posted in: