Polisi diminta tuntaskan kasus ujian CPNS

MHD DARWINSYAH PURBA
WASPADA ONLINE

MEDAN – Soal kekisruhan ujian PNS 2008 kemarin menjadi perhatian khusus publik di Sumatera Utara. Pemprovsu pun mencurigai sejumlah kabupaten/kota tidak melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri (PTN) dalam menyelenggarakan ujian CPNS 2008 baru-baru ini.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprovsu, Mangasing Mungkur menjelaskan, "disinyalir kuat sejumlah pemerintah kabupaten/kota hanya bekerja sama dengan oknum-oknum di PTN, bukan dengan lembaga resminya.Untuk memastikan kerja sama itu. menyurati Rektor Universitas Indonesia (UI),Universitas Gajah Mada (UGM), dan Universitas 11 Maret Solo," jelasnya.

“memberitahu kepada mereka, kalau di Sumut ada delapan kabupaten/kota yang bekerja sama dengan UI, UGM, dan Universitas 11 Maret,” papar Ketua BKD Sumut . Langkah tersebut dilakukannya karena adanya keraguan sejumlah pihak atas kebenaran kerja sama yang dirajut delapan kabupaten/kota tersebut. Apalagi, ujian CPNS di Batubara, Simalungun, dan Binjai sempat bermasalah. Bahkan di Kabupaten Batubara sempat diulang", tegasnya.

“Kami memang sudah perkirakan sejak awal, pasti ada pihak yang meragukan apakah ada kerja sama dengan UI, UGM, dan Universitas 11 Maret.Dan apakah ketiga rektor mengetahui adanya kerja sama itu. Itulah keraguan kami. Maka, kami surati Rektor UI, UGM, dan Universitas 11 Maret.Tujuannya untuk mencari kejelasan apakah benar ada kerja sama atau tidaknya,” tandasnya.

Dia menambahkan, "jika setelah disurati benar ketiga universitas itu menjalin kerja sama, harapannya agar proses seleksi benar-benar dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan. “Kami hanya ingin minta kejelasan saja karena masalah CPNS di Sumut ini sangat rawan. Itulah sebabnya kami surati rektornya,” katanya. Dia menambahkan, surat yang dikirim sepekan lalu itu hingga kemarin belum dibalas yang bersangkutan," tegasnya.

Dia sendiri sangat mendukung langkah Komisi A DPRD Sumut yang akan mengundang tiga kabupaten/kota yang memilih bekerja sama dengan UI. Ketiga daerah itu adalah Binjai, Simalungun dan Batubara.

Komisi A DPRD Sumut, Abdul Hakim Siagian menegaskan, "pihak kepolisian di Sumatera Utara diminta agar memprioritaskan penuntasan kasus ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) bermasalah di Kota Binjai, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batubara," tegasnya.

“Kita minta persoalan ujian CPNS itu dijadikan sebagai prioritas untuk segera dituntaskan. Kasus ini memiliki tingkat kepekaan yang tinggi bagi masyarakat, karena melibatkan banyak masyarakat, banyak harapan dan banyak isu ‘permainan’,” ujarnya.

Dia menambahkan, selain karena tingkat kepekaannya yang tinggi, pihak kepolisian juga harus segera mengusut tuntas kasus itu karena waktunya yang sangat singkat. “Sebab sesuai jadwal hasil seleksi CPNS itu segera akan segera diumumkan,” katanya.

Posted in: