Senin, 07 September 2009





Senin, caleg DPRDSU priode 2009-2014 dilantik

MEDAN Sebanyak 100 Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut priode 2009-2014, hasil Pemilihan Umum Legislatif April 2009 lalu akan dilantik di Sekretariat DPRDSU di Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (14/9).
Ridwan Bustan, Sekwan DPRD Sumut kepada Bisnis mengatakan “SK anggota legislatif terpilih hasil Pemilu Legislatif April 2009 sudah ditandatangani Menteri Dalam Negeri. Jadi tinggal menunggu pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumut yang rencananya 14 September,” ujarnya.
Sekretariat DPRD Sumut sedang mempersiapkan segala keperluan pelantikan, mulai dari menyiapkan undangan, mempersiapkan ruangan-ruangan serta mempersiapkan ruang paripurna yang akan menjadi tempat pelantikan nanti.
Ketua KPU Medan, Evi Novida Ginting menyebutkan kalau caleg DPRD Medan akan dilantik tanggal 15 September mendatang. Gladi Resik sendiri kata dia, rencananya akan digelar, Senin (14/9). “KPU Medan beserta sekwan dan berbagai instansi terkait lainnya akan menggelar gladi resik,” jelasnya.
Sementara itu, caleg terpilih DPRD Sumut dari Partai Golkar, Ali Umri, masih dapat menghabiskan masa jabatannya sebelum kemudian dilantik sebagai anggota dewan. Meski terancam tak dilantik pada seremonial pelantikan caleg terpilih DPRD Sumut di Sekretariat DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Senin (14/9) mendatang. Karena belum memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya yang lama. Namun dia dapat dilantik belakangan setelah dirinya menuntaskan jabatannya sebagai Walikota.
Hal tersebut disebabkan sampai saat ini KPUD Sumut belum menerima surat pengunduran resmi Ali Umri sebagai Wali Kota. Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution menjelaskan mengatakan, Ali Umri yang masih rangkap jabatanan tak bisa dilantik sebelum ada surat pengunduran dirinya.
“Kita belum menerima surat pengajuan pengunduran diri dari ketiganya. Jadi tidak bisa dilantik walaupun sudah terpilih,” terang Irham. Selain Ali Umri lanjutnya, dua caleg DPRD Sumut lainnya pun juga mengalami kendala serupa untuk dilantik Senin mendatang, kedua caleg tersebut yakni Maratua Siregar caleg terpilih Partai amanat Nasional (PAN) dan Oloan Simbolon dari Partai Persatuan daerah (PPD).
Irham mengungkapkan, Ali Umri caleg terpilih dari Dapil Sumut I dianggap masih menjabat sebagai Wali Kota Binjai. Sedangkan Maratua Siregar dan Oloan Simbolon yang terpilih dari Dapil Sumut VIII, masing- masing masih berstatus sebagai Ketua DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Wakil Ketua DPRD Samosir.
Namun, walaupun ketiganya tidak dilantik, bukan berarti statusnya sebagai caleg terpilih bakal gugur. Sifatnya hanya tertunda sementara hingga ada pilihan dari ketiganya.
Sementara itu, Ali Umri sebelumnya mengatakan kalau dirinya lebih memilih untuk menghabiskan masa jabatannya “Saya belakangan saja dilantik. Tunggu habis masa jabatan di Binjai,” kata Ketua DPD I Partai Golkar Sumut itu.

Produk Impor Turun Harga

MEDAN Sejak awal Ramadan hingga Idul Fitri atau akhir September ini, SB Furniture memberikan penawaran turun harga dan diskon kepada masyarakat.
Deputi Showroom Manager SB Furniture Medan, Dodi Sugeng Santoso kepada Bisnis Jumat (11/9) mengatakan, SB Furniture menawarkan beraneka perabotan rumah yang semuanya diimpor dari Thailand. Produknya saat ini turun harga dan diskon. Di antaranya, tempat tidur beragam merek, yaitu merek Modena, Mezzini dan Torino.
Untuk merek Modena harga semula dibanderol Rp7.795.000 menjadi Rp6.236.000, merek Mezzini harga semula Rp6.495.000 menjadi Rp5.196.000. Kemudian, merek Toriono harga semula Rp5.588.750 menjadi Rp6.575.000. Sedangkan jenis produk meja rias juga turun harga. Seperti merek Modio harga semula Rp2.589.000 menjadi Rp2.071.200. Untuk merek Alto harga semula Rp3.200.000, menjadi Rp2.720.000 dan merk Motte dari harga semula Rp2.998.000 menjadi Rp2.548.300.
Untuk sofa dengan merek Firenze dari harga normalnya Rp10.849.000, kini menjadi Rp8.679.200. Masih banyak lagi barang-barang yang ditawarkan dengan harga lebih murah karena penurunan harga. Seperti, kursi makan, meja makan, lemari pakaian, meja TV. Selain penurunan harga dari beberapa barang yang ditawarkan, ada beberapa barang yang mendapakan diskon.
Untuk produk diskon di antaranya lemari merek Cinemax diskon sebesar 25 persen. Untuk kerajinan tangan berbentuk keranjang seperti merek Mio Candle diskon sebesar 50 persen, merek Mio WM keranjang rotan diskon sebesar 30 persen, merek Mio Bayik Hamper diberikan diskon sebesar 30 persen, dan untuk vas bunga diberikan diskon sebesar 50 persen. “Untuk produk Mio ini diberikan diskon. Dalam masalah harga, kami memang kompetitif, selain produk yang kami tawarkan memang benar-benar asli (original) berasal dari Thailand,” jelas Dodi.
Dikataknnya, produk yang ditawarkan SB Furniture masuk dalam standart E1 atau sudah teruji di pasar Eropa karena kualitasnya yang sangat baik. Untuk pengguna kartu kredit Mandiri diberikan keringanan cicilan 0 persen selama 6 bulan. Selain itu, SB Furniture memiliki program Rewards Promotion. Yakni, semakin banyak membeli akan mendapatkan diskon yang lebih besar. , sesuai dengan jumlah total belanjaan.

Calon Ketua DPRD Dideadline 15 Agustus

MEDAN Tim 9 penjaringan dan penyaringan pimpinan DPRD Sumut maupun kabupaten/kota yang dibentuk Partai Demokrat memberikan batas waktu hingga (15/8) kepada caleg terpilih untuk mendaftar calon pimpinan DPRD sebelum diserahkan kepada Tim 9 pusat.
Menurut anggota Tim 9 penjaringan Drs H Rahmad P Hasibuan, deadline (batas waktu) pendaftaran itu dilakukan agar yang berminat menjadi pimpinan dewan, segera mendaftarkan diri, sehingga kelengkapan berkasnya masih bisa diverifikasi. Apalagi mengingat batas akhir penyerahan berkas ke pusat bagi calon yang telah mendaftar, waktunya sangat singkat, yakni Selasa (18/8) mendatang.
Begitupun, lanjutnya, Tim 9 akan memberikan toleransi dan kelonggaran bagi para caleg terpilih yang berminat. Tim 9 Sumut dan kabupaten/kota akan menunggu dan masih menerima pendaftaran para caleg dimaksud sampai hari Senin (17/8), asalkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut ini menambahkan rapat evaluasi sekaligus untuk penyamaan persepsi Tim 9 propinsi dan kabupaten/kota yang digelar, bertujuan memperlancar proses pendaftaran dari kendala-kendala yang tidak diinginkan. Sebab Partai Demokrat memiliki peluang di 27 kabupaten/kota ditambah Propinsi Sumut untuk menjadi pimpinan dewan.
Partai Demokrat, lanjutnya, tidak ingin dikemudian hari salah menentukan pimpinan dewan, seperti orang-orang yang tidak berkwalitas, tidak layak jual maupun tidak diterima rakyat, apalagi sampai tidak mampu menjaga amanah rakyat. “Partai Demokrat ingin calegnya yang jadi pimpinan dewan adalah orang punya kemampuan dan bisa menjaga amanah rakyat serta diterima rakyat. Untuk itu kita membuat suatu ketegasan, baik dalam batas waktu pendaftaran maupun seleksi,’’tegasnya
Sejauh ini, lanjutnya lagi, Tim 9 penjaringan dan penyaringan caleg Partai Demokrat untuk tingkat propinsi maupun kabupaten/kota terus bekerja keras dan melakukan seleksi ketat, mencari calon-calon yang pantas untuk menjadi pimpinan dewan dari sekitar 188 orang kadernya.
Dalam hal ini, Tim 9 melaksanakan pendaftaran secara terbuka dan independent. Jadi kalau ada Tim 9 disuatu daerah kabupaten/kota di Sumut yang tidak menyambut pendaftaran sebagaimana mestinya, para caleg silahkan melaporkannya kepada Tim 9 Sumut.
“Partai Demokrat ingin membuat contoh baik bagi seluruh kader maupun calegnya. Makanya proses pendaftaran ini dilaksanakan secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi bagi para caleg yang merasa dirugikan dalam proses pendaftaran ataupun tidak diterima, silahkan melapor,” tegas Hasibuan lagi.
Karena itu, Tim 9 Partai Demokrat Sumut menginstruksikan kepada 3 orang anggota Tim 9 di masing-masing kabupaten/kota se Sumut, agar bersikap tegas dan bekerja keras dalam melakukan penjaringan dan penyaringan calon pimpinan dewan. Sehingga keinginan partai untuk mendudukkan orang-orang yang berkwalitas sebagai piminan dewan, bisa tercapai secara maksimal.
Rapat evaluasi sekaligus penyamaan persepsi Tim 9 propinsi dan kabuaten/kota dihadiri oleh anggota Tim 9 kabupaten/kota antara lain Mutawali Ginting, Tunggul Siagian, Nur Hasanah, H. Saleh Bangun, Hasbullah Hadi, Yusuf Siregar, Jalalluddin Lase, Togar Manurung, Viktor, Enda Mora Lubis, Tiasah Ritonga dan JS Sirait.

Anggota Dewan Terpilih Harus Ingat Janji Kampanye

MEDAN Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Kota Medan Irwan Ananto Harahap mengatakan, anggota dewan terpilih yang segera dilantik, diharapkan selalu mengingat janji-janji kampanyenya.
Menurutnya, kinerja anggota dewan periode 2004-2009, sangat belum maksimal. Paling hanya 20 persen dari apa yang diamanahkan rakyat kepada mereka, yang diselesaikan. “Anggota dewan yang bekerja di lembaga legislatif masih mengecewakan rakyat. Diantaranya pengawasan mereka masih sangat lemah dan minim terkait Perda-Perda yang digulirkan kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, inilah sebenarnya agenda kerja anggota dewan, bagaimana semua Perda berjalan dengan baik. “Yang terjadi sekarang ini Perda tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal Perda itu, dibuat dan disahkan oleh DPRD, tetapi mengapa mereka tidak bisa mengontrolnya,” katanya.

CPO Naik, Harga Migor Tembus Rp9 Ribu

MEDAN Kenaikan harga crude palm oil (CPO) dunia menyebabkan harga minyak goreng (migor) curah naik hingga 9%. Saat ini harga migor sudah mencapai Rp8.500 hingga Rp9.000 per kilogram. Padahal, sebelumnya harga migor curah hanya berkisar Rp8.000.
“Kenaikan harga CPO di dunia dikarenakan ada isu badai Elnino, Bahkan isu tersebut diprediksi akan meningkatkan harga CPO ke level US$800.Kita tidak bisa pungkiri kalau kenaikan harga migor juga dampak dari kenaikan harga CPO,” kata Bendahara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Laksamana Adhiyaksa kepada wartawan koran ini (9/9) di Medan.
Kondisi kenaikan ini juga diakui oleh Kasi Pengadaan dan Penyaluran Subdinas Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Sumut, M Idris juga mengatakan naiknya harga minyak goreng diakibatkan harga CPO yang juga naik. Untuk mengantisipasi kenaikan harga ini, Disperindag masih harus menunggu perintah dari pusat dulu.
Berdasarkan pantauan harga migor kembali bergerak naik, dari Rp8.000 menjadi Rp8.500 perkilogram bahkan ada juga pedagang yang menjual hingga Rp9.000 per kilogram. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara (Sumut)pun meminta pengusaha agar mengucurkan minyak dengan harga murah, khusus untuk menyambut Lebaran dan perayaan agama lainnya.
Sementara Kadisperindag Sumut, Mohammad Hasbi Nasution, mengatakan harga migor yang mulai bergerak naik itu sudah jelas menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokoknya. “Kami meminta kepada produsen minyak agar membuat harga murah untuk masyarakat khusus menjelang lebaran,” ujarnya.
Dia mengatakan, sampai saat ini baru Asian Agri saja yang memiliki agenda atau program minyak murah, yakni minyakita. Hasbi juga mengimbau kepada produsen lainnya seperti PT Musimas dan Permata Hijau agar mengikuti program Asian Agri.
Diharapkan, perusahaan produsen itu sudah menggelontorkan Minyakita itu dalam
pekan ini karena Idul Fitri tinggal dua pekan lagi. Dia melanjutkan, mengenai kenaikan harga migor di pasar diduga karena pergerakan harga minyak sawit mentah atau CPO yang juga naik. Sebelumnya Dirut PT Asian Agri, Semion Tarigan mengatakan sudah mempersiapkan minyak goreng murah sebanyak 16.980 liter untuk menyambut Idul Fitri 1430 H.
Rencananya penjualan minyak goreng murah tersebut akan dilakukan di sekitar Kecamatan Padang Hulu-Tebing Tinggi, Bandar Pulo, Melayu-Asahan, danNegeri Lama-Labuhan Batu.
Sementara itu, meski harga gula pasir masih melambung. Namun, pasokan gula terus dipasok oleh sejumlah perusahaan di Medan. Jumat malam (4/9), dua kapal direncanakan akan sandar di Pelabuhan Belawan membawa muatan 5.100 ton gula pasir asal Panjang, Lampung.
“Sumut sejak Jumat lalu mendapat pasokan gula sebanyak 5.100 ton dengan menggunakan dua kapal berbendera Indonesia tiba di Pelabuhan Belawan membawa muatan 5.100 ton gula pasir asal Panjang, Lampung,”kata Ketua AP2SU (Asosiasi Pengusaha Pendistribusian Gula Sumatera Utara) Anton Panggabean kepada wartawan koran ini (9/9) di Medan.
Berdasarkan data AP2SU kapal KM Brastagi I keagenan PT Deli Maju akan sandar di Pelabuhan Belawan membawa muatan 3.300 ton gula pasir yang dipasok oleh CV Aman Jaya, CV Kencana Mulia Persada dan CV Inti Rimba Alam Medan. Berdasarkan permohonan itu kemudian pihak PPSA Pelindo I Cabang Belawan menetapkan lokasi sandar kapal di dermaga 203 Pelabuhan Belawan.
Kemudian kapal KM Succes 2 berbendera Indonesia yang membawa muatan 1.800 ton gula pasir milik CV Inti Rimba Alam dan CV Putra Maju Medan dari tempat yang sama ditetapkan pihak PPSA Pelindo I Cabang Belawan untuk sandar di dermaga 103 Pelabuhan Belawan. Seluruh gula pasir untuk kebutuhan warga Sumut itu dibongkar dengan sistem truk losing menuju tempat penimbunannya di Medan sekitarnya. Sebelumnya, KM Melati Pratama berbendera Indonesia telah membongkar 4.850 ton gula pasir asal Panjang di Pelabuhan Belawan, Senin (24/8). Gula pasir yang dipasok untuk memenuhi kebutuhan warga di bulan suci ini dipasok oleh CV Tetap Jaya, CV Dharma Abadi dan CV Harapan Gemilang yang kesemuanya beralamat di Jalan HM Yamin Medan.
Sementara, Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran Disperindag Sumut, Muhammad Idris Nasution mengatakan, dalam waktu dekat Sumut akan mendapat tambahan gula sekitar 10.000 ton dari Jawa dan Palembang. Dengan begitu total stok gula yang ada saat ini mencapai 70.000 ton atau cukup untuk memenuhi kebutuhan tiga bulan ke depan, karena kebutuhan gula di Sumut mencapai 23.000 per bulan. Hingga akhir Juli kemarin, kata Idris, ketersediaan gula Sumut sebanyak 57.986 ton. Untuk saat ini produksi gula yang didatangkan oleh distributor berasal dari Jawa Timur dan Lampung. Sementara untuk produksi PTPN belum ada digunakan untuk konsumsi.

AWAS! Agustus-Desember Sumut Rentan DBD
MEDAN Jumah penderita demam berdarah dengue (DBD) di Sumatera Utara mengalami penurunan dari bulan Juni yang berjumlah 253 orang, lima diantaranya meninggal dunia. Pada Juli 2009 ini jumlah penderita DBD berkurang menjadi 211 orang. Jumlah ini diambil dari data di 10 kabupaten kota.
Kepala Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Suhardiyono mengungkapkan, jumlah tersebut sebenarnya bukanlah angka yang menurun. Sebab diprediksi pelonjakan penderita DBD akan meningkat di bulan Agustus hingga Desember. “Biasanya memang dari bulan Juni dan Juli ada penurunan, tapi nanti akan kembali meningkat,” katanya kepada wartawan koran ini, Selasa (9/9). Setidaknya asumsi Suhardiyono ini berdasarkan dari penelitian 10 tahun terakhir ini.
Semacam pengulangan kembali, kata Suhardiyono, DBD ditularkan dari nyamuk Aedes aegypti. Khusus di wilayah Sumatera Utara (Sumut) hingga saat ini, kesadaran masyarakat masih kurang terhadap kesehatan lingkungan.
Setidaknya, dia menyebutkan bahwa sanitiasi yang kurang baik, sampah yang masih berserakan menjadi satu penyebab penyakit ini. Padahal sebagai catatan saja nyamuk ini bisa berkembang dengan baik di air yang meski sangat sedikit volumenya. “Tergenang sedikit saja, dia bisa berkembang,” jelasnya.
Menurut Dia, khusus untuk kota Medan, kasus pengidap penyakit ini terbilang cukup banyak. Kata dia, kelihatannya kota ini besar, tapi itu tadi sistem sanitasi yang di kota ini tidak baik dan tidak terkontrol. “Buktinya masih banyak rumah kumuh di sini,” ungkapnya.
Begitupun dengan kasus penyakit Chikungunya. Di beberapa daerah di pedesaan saja, kata Suhardiyono banyak ditemukan kasus Chikungunya. Dijelaskan Suhardiyono, meski sama-sama berasal dari virus nyamuk, tapi tingkat penyebarannya tinggi.
“Nyamuk chikungunya adalah aedes albopictus. Penyebarannya memang luar biasa dari DBD, namun tingkat kematian nyaris tidak ada. Makanya dua tahun belakangan ini banyak kasus chikunguya yang kita lihat di luar kota, di Medan saja hanya beberapa. Karena nyamuk ini berkembang biak di daerah banyak tumbuhan,” jelasnya.
Setidaknya berdasarkan data Dinkes di Sumut, terdapat sebanyak 4.597 kasus chikungunya dari 14 kabupaten kota. “Masalahnya banyak yang tidak tahu penyakit ini. Dengan gejala ngilu, pegal-pegal seperti lumpuh dikira penyakit lain. Secara global penyakit ini tidak disembuhkan pun baik sendiri. Namun sekali lagi kita butuh kekebalan tubuh yang baik untuk menghindari penyakit,” jelasnya. Sementara itu, soal sanitasi Kota Medan secara umum yang masih buruk dikatakan oleh Public Outreach and Communication Relation Specialist The Environmental Services Program ESP USAID, Dharma Lubis, bahwa kenyataannya saat ini hingga tahun 2008 terdapat lebih dari 50 persen penduduk di Sumut belum memiliki septitenk. “Ini data yang diberikan Dinkes Sumut tahun lalu. Intinya dengan septitenk yang masih minim maka masyarakat membuang kotoran di Sungai yang menjadi sumber penyakit, baik itu DBD juga diare. Karena banyak dari penduduk masih mengandalkan sungai sebagai konsumsi sehari-hari,”pungkas Dharma.





Adalah demam disertai perdarahan bawah kulit selaput hidung dan lambung disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti.


Tanda-tanda demam berdarah:
  1. Mendadak panas tinggi selama 2 sampai 7 hari
  2. Tampak bintik-bintik merah pada kulit
  3. Kadang-kadang terjadi pendarahan di hidung (mimisan)
  4. Mungkin terjadi muntah atau berak darah
  5. Sering terasa nyeri di ulu hati
  6. Bila sudah parah, penderita gelisah. Tangan dan kakinya dingin dan berkeringat.
Dalam beberapa hari saja keadaan penderita dapat menjadi parah, dan dapat menyebabkan kematian.

Tindakan yang harus dilakukan bila ada penderita demam berdarah:
  1. Pertolongan pertama yang penting memberi minum sebanyak mungkin
  2. Kompres dengan air es
  3. Beri obat turun panas
  4. Selanjutnya penderita segera dibawa ke dokter/Puskesmas yang terdekat untuk diperiksa. Bila diduga terserang Demam Berdarah akan dikirim ke Rumah Sakit untuk dirawat.
  5. Lapor segera ke Puskesmas / Sudin Kesehatan setempat dengan membawa surat dari Rumah Sakit

Selanjutnya akan dilakukan tindakan penanggulangan di daerah rumah penderita dan sekitarnya, tanpa dipungut bayaran.

Cara penularan demam berdarah:
Anak yang sakit demam berdarah di dalam darahnya mengandung virus. Bila anak ini digigit nyamuk Aedes Aegypti maka bibit penyakit ikut terhisap masuk ke dalam tubuh nyamuk. Dan bila nyamuk tersebut menggigit anak lain (anak sehat), maka anak itu akan dapat ketularan penyakit ini.

Ciri-ciri nyamuk penyebab penyakit demam berdarah (nyamuk Aedes aegypti):
  1. Badan kecil, warna hitam dengan bintik-bintik putih
  2. Hidup di dalam dan di sekitar rumah
  3. Menggigit/menghisap darah pada siang hari
  4. Senang hinggap pada pakaian yang bergantungan dalam kamar
  5. Bersarang dan bertelur di genangan air jernih di dalam dan di sekitar rumah bukan di got/comberan
  6. Di dalam rumah: bak mandi, tampayan, vas bungan, tempat minum burung, perangkap semut dan lain-lain.
Di luar rumah: drum, tangki penampungan air, kaleng bekas, ban bekas, botol pecah, potongan bamboo, tempurung kelapa, dan lain-lain.

Cara pencegahan penyakit demam berdarah:
Demam berdarah dapat dicegah dengan memberantas jentik-jentik nyamuk Demam Berdarah (Aedes Aegypi) dengan cara melakukan PSN (Pembersihan Sarang Nyamuk) Upaya ini merupakan cara yang terbaik, ampuh, murah, mudah dan dapat dilakukan oleh masyarakat, dengan cara sebagai berikut:
  1. Bersihkan (kuras) tempat penyimpanan air (seperti : bak mandi / WC, drum, dan lain-lain) sekurang-kurangnya seminggu sekali. Gantilah air di vas kembang, tempat minum burung, perangkap semut dan lain-lain sekurang-kurangnya seminggu sekali
  2. Tutuplah rapat-rapat tempat penampungan air, seperti tampayan, drum, dan lain-lain agar nyamuk tidak dapat masuk dan berkembang biak di tempat itu
  3. Kubur atau buanglah pada tempatnya barang-barang bekas, seperti kaleng bekas, ban bekas, botol-botol pecah, dan lain-lain yang dapat menampung air hujan, agar tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Potongan bamboo, tempurung kelapa, dan lain-lain agar dibakar bersama sampah lainnya
  4. Tutuplah lubang-lubang pagar pada pagar bambu dengan tanah atau adukan semen
  5. Lipatlah pakaian/kain yang bergantungan dalam kamar agar nyamuk tidak hinggap disitu
  6. Untuk tempat-tempat air yang tidak mungkin atau sulit dikuras, taburkan bubuk ABATE ke dalam genangan air tersebut untuk membunuh jentik-jentik nyamuk. Ulangi hal ini setiap 2-3 bulan sekali

Takaran penggunaan bubuk ABATE adalah sebagai berikut: Untuk 10 liter air cukup dengan 1 gram bubuk ABATE

Contoh:
Untuk 10 liter air, ABATE yang diperlukan = (100/10) x 1 gram = 10 gram ABATE
Untuk menakar ABATE digunakan sendok makan. Satu sendok makan peres berisi 10 gram ABATE.

Bila memerlukan ABATE kurang dari 10 gram, maka dapat dilakukan sebagai berikut:
  • Ambil 1 sendok makan peres ABATE dan tuangkan pada selembar kertas
  • Lalu bagilah ABATE menjadi 2, 3, atau 4 bagian sesuai dengan takaran yang dibutuhkan

    Setelah dibubuhkan ABATE maka:
    1. Selama 3 bulan bubuk ABATE dalam air tersebut mampu membunuh jentik Aedes Aegypti
    2. Selama 3 bulan bila tempat penampungan air tersebut akan dibersihkan/diganti airnya, hendaknya jangan menyikat bagian dalam dinding tempat penampungan air tersebut
    3. Air yang telah dibubuhi ABATE dengan takaran yang benar, tidak membahayakan dan tetap aman bila air tersebut diminum

  • Penderita HIV/AIDS Capai 1.705 Orang

    MEDAN Terhitung sejak 1994 hingga 2009 ini, terdapat sebanyak 1.705 penderita virus Human Immunodeficiency Virus/Aquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) di Sumatera Utara (Sumut). Penderita terbanyak berada di kota Medan yang mencapai 1.183 penderita. Hal itu disebutkan oleh Sekretaris Pelaksana Harian Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sumatera Utara (Sumut), Drs Achmad Ramadhan MA, Kamis (13/8). “Selebihnya ada di beberapa Kabupaten/Kota se-Sumut,” katanya.
    Ramadhan bilang, itu data yang melapor, tapi masih banyak yang belum melaporkan diri. Ibarat fenomena gunung es. Untuk itulah, maka diharapkan kepada seluruh pihak untuk turut serta mencari penderita HIV/AIDS tersebut.
    Terutama dengan keberadaan Voluntary Counseling and Testing (VCT) di enam kabupaten/kota, sehingga perlu ditingkatkan keberadaan VCT ini.
    “Memang mencari keberadaan penderita HIV/AIDS itu tidak mudah dan tentunya kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini. Faktanya, selama ini masih banyak masyarakat yang masih malu dengan penyakit yang ia derita,” ungkapnya.

    Soal Tari Pendet, Malaysia-RI hanya salah paham

    MEDAN Jenderal Malaysia di Medan menegaskan permasalahan klaim Tari Pendet dan Pulau Jemur yang dituduhkan sebagian masyarakat Indonesia kepada negaranya adalah salah paham.
    “Kami, pemerintah Malaysia tidak pernah mengklaim Tari Pendet dan Pulau Jemur sebagai milik bangsa kami,” kata Fauzi Omar, Konsul Jenderal Malaysia di Medan, hari ini.
    Dia menambahkan ada film documenter yang ditayangkan oleh Discovery Cannel dengan memasukkan potongan Tari Pendet di dalamnya. “ Kami sudah memberikan surat klarifikasi kepada Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Indonesia dan juga sudah meminta maaf, “ ungkapnya.
    Khusus klaim Pulau Jemur, konsul Malaysia itu menegaskan, sampai saat ini tidak ada klaim resmi yang dikeluarkan pemerintahnya bahwa pulau di perbatasan Malaysia-Indonesia itu diklaim sebagai milik Malaysia.
    Kalau pun ada pihak Malaysia yang membuat paket-paket wisata ke Pulau Jemur, jelasnya, itu hanya sebatas mempromosikan Pulau Indonesia itu sebagai salah satu tujuan wisata yang menarik. Ada kelompok pelancongan di Malaysia yang membuat paket wisata ke Pulau Jemur dan bukan mengklaim sebagai Pulau milik Malaysia.
    Ada salah faham di antara masyarakat Indonesia mengenai paket-paket pelancongan yang ditawarkan agen-agen persiaran dari Malaysia, padahal itu hanya sebagai salah satu cara membantu Indonesiamempromosikan pulau tersebut,” jelasnya.

    Konflik Malaysia-Indonesia berdampak ke perekonomian di Sumut


    MEDAN pagi Senin, (7/9) Konjen Malaysia mengadakan konferensi pers menanggapi polemik kebudayaan dan lagu terang bulan yang disadur menjadi lagu kebangsaan mereka.
    Menurut Konjen Malaysia Medan, Fauzi Omar kepada Bisnis di Medan (7/9) tadi pagi mengatakan, hubungan pengusahan Indonesia khususnya Sumatra Utara dengan Pengusahan Malaysia sudah sangat baik. Selain, negara serumpun, Sumut merupakan tempat berinvestasi yang baik bagi pengusaha Malaysia.
    Fauzi menjelaskan, dalam konflik antara Malaysia dan Indonesia menduga ada pihak ketiga mungkin, sebuag organisasi, kelompok maupun perorangan yang menginginkan hubungan bilateral kedua Negara renggang dan terjadi miss communication serta peranan media massa harus mampu memberitakan informasi kepada publik yang seimbang untuk mencegah konflik. Sebab, dapat mengganggu perekonomian dan dunia usaha yang ada di antara kedua negara.
    Ketika ditanyakan mengenai kebudayaan dan lagu telan bulan yang disadur mereka, Fauzi menjelaskan, kebudayaan Indonesia sudah lama diadopsi warga Malaysia yang dipelajari dari guru atau dosen Indonesia yang mengajar di Malaysia. Kebudayaan ini terus menerus berkembang hingga sekarang. Mengenai lagu kebangsaan tersebut, ia mengatakan, Lagu terang bulan sejak tahun 1940 sudah populer di Indonesia dan digunakan oleh Malaysia tahun 1950 sebagai lagu resmi kebangsaan tersebut. Lagu itu memang dibuat di Indonesia tapi penciptanya adalah kewarganegaraan Inggris. Jelasnya.
    Menanggapi hal itu, anggota DPD RI, Parlindungan Purba, apabila konflik ini berlanjut dan berlarut-larut akan berdampak kepada laju perekonomian di Sumut karena letak geografis sangat berdekatan. Dimana, para pekerja Indonesia kebanyak di Malaysia adalah pekerja formal. Seharusnya pemerintah membantu dan memperhatikan TKI dalam pengurusan surat menyurat mereka agar tidak ada lagi TKI illegal yang berkeliaran di Malaysia.
    Masalah kebudayaan dan lagu terang bulan, hal ini harus secepatnya dibicarakan antar kedua negara secara diplomatik agar tidak terjadi kesalahpahaman dan berlarut-larut. Namun kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk memberi hak cipta atau hak paten kepada seluruh bentuk dan unsur kebudayaan yang ada di Indonesia. “Seharusnya kita bangga karena kebudayaan kita bisa diterima dan dikembangkan oleh negara lain,” tegasnya.

    Malaysia bantah klaim Tari Pendet miliknya

    MEDAN Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pemilihan asal Sumut menegaskan pemerintah Malayasia tidak pernah mengklaim Tari Pendet dari Bali sebagai milik negara tersebut.
    Parlindungan Purba, anggota DPD pemilihan asal Sumut, yang baru saja mengunjungi Malaysia dan langsung mengkonfirmasi soal klaim Tari Pendet menjadi miliknya, merupakan salah kaprah dan provokasi dari kelompok tertentu.
    "Mereka mengatakan tidak pernah mengklaim Tari Pendet sebagai hak Malaysia. Saya langsung klarifikasi kepada Perdana Menteri Malaysia," ujarnya kepada Bisnis di Medan hari ini.
    Menurut dia, masuknya Tari Pendet dalam tayangan iklan promosi pariwisata daerah itu, bukan inisiatif pemerintah Malaysia, namun merupakan kreasi dari Production Hause yang membuat tayangan tersebut.
    Pembuat spot iklan itu, kata dia, sudah menghapus Tari Pendet dari tayangan dan sudah minta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia.
    Pekan lalu, kata dia, sejumlah anggota DPD pemilihan asal Sumut dan daerah lain mengunjungi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Akan tetapi, lanjut dia, ditengah perjalanan anggota DPD sekaligus melakukan klarifikasi mengenai klaim Tari Pendet.
    "Senin saya akan menemui Konsul Malaysia di Medan untuk menjelaskan bahwa Tari Pendet itu adalah milik Indonesia dan berasal dari Bali," tegasnya.
    Parlindungan sangat menyesalkan ada sekelompok orang dari Indonesia melakukan provokasi untuk menimbulkan ketegangan antara pemerintah Indonesia-Malaysia. Malahan, papar senator yang terpilih kembali periode 2009-2014 ini, ada yang siap melakukan perang dengan Malaysia.
    Bangsa serumpun, kata dia, harus bisa saling mendukung untuk membesarkan peradaban Melayu di seluruh dunia. Kalau Malaysia dan Indonesia tidak kompak dalam membesarkan peradaban Melayu, dia mengatakan, maka perlahan dan pasti peradaban Melayu akan terlindas peradaban yang lebih kuat dari penduduk lain yang menguasai dunia ini.
    Parlindungan mengajak semua pihak, agar mampu menahan diri dan jangan terprovokasi untuk melakukan perlawanan apalagi sampai melakukan perang dengan negara Jiran itu."Tidak ada untungnya bagi Indonesia melakukan perang terbuka, karena akan menghabiskan dana dan tenaga yang relatif besar," tegasnya.

    Ini Dia Lirik Lagu Terang Bulan dan Lagu Negaraku Malaysia

    Setelah Malaysia mengklaim tari Pendet sebagai kebudayaannya kini, Malaysia harus membela diri dengan lagu kebangsaannya yang hampir sama dengan lagu terang bulan ciptaan bangsa Indonesia.

    Lagu terang bulan sejak tahun 1940 sudah populer di Indonesia dan digunakan oleh Malaysia tahun 1950 sebagai lagu resmi kebangsaan.

    Lagu Negaraku juga iramanya sama dengan lagu Mamula Moon dari Hawai. Belum diketahui secara jelas apakah lagu Mamula Moon atau Terang Bulan yang pertama lahir.

    Berikut Lirik lagu terang bulan:
    Terang bulan
    Terang bulan di kali
    Buaya timbul disangkalah mati
    Jangan percaya mulutlah lelaki
    Berani sumpah 'tapi takut mati
    Jangan percaya mulutlah lelaki
    Berani sumpah 'tapi takut mati
    Waktu potong padi di tengah sawah
    Sambil bernyanyi riuh rendah
    Memotong padi semua orang
    Sedari pagi sampai petang
    Waktu potong padi di tengah sawah
    Sambil bernyanyi riuh rendah
    Bersenang hati sambil bersuka
    Tolonglah kami bersama sama


    Bandingkan dengan lirik lagu kebangsaan Malaysia "Negaraku".

    Negaraku
    Tanah tumpahnya darahku,
    Rakyat hidup
    bersatu dan maju,

    Rahmat bahagia
    Tuhan kurniakan,
    Raja kita
    selamat bertakhta,

    Rahmat bahagia
    Tuhan kurniakan.
    Raja kita
    selamat bertakhta


    Untuk lebih jelasnya silakan dengarkan ketiga rekaman lagu tersebut yakni terang bulan, Mamula Moon dan Negaraku.

    (Sumber: Maubaca.com)

    Kejadian serupa sudah terjadi berulang-ulang. Berikut ini antara lain budaya Indonesia yang diklaim Negara Malaysia:

    1. Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
    2. Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
    3. Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia
    4. Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
    5. Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia
    6. Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
    7. Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
    8. Lagu Soleram dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
    9. Lagu Injit-injit Semut dari Jambi oleh Pemerintah Malaysia
    10. Alat Musik Gamelan dari Jawa oleh Pemerintah Malaysia
    11. Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
    12. Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
    13. Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
    14. Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
    15. Motif Batik Parang dari Yogyakarta oleh Pemerintah Malaysia
    16. Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia
    17. Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat oleh Malaysia
    18. Kain Ulos oleh Malaysia
    19. Alat Musik Angklung oleh Pemerintah Malaysia
    20. Lagu Jali-Jali oleh Pemerintah Malaysia
    21 Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah Malaysia

    Menkop: Ramadan Fair layak dicontoh

    *Pinjaman modal koperasi 2009 naik signifikan

    MEDAN Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Suryadharma Ali salut melihat pelaksanaan Ramadan fair ke-VI. Sebab, penyelenggaraannya tidak hanya mengutamakan syiar Islam tapi juga menggairahkan bisnis bagi pengusaha kecil. Dalam kunjungannya kemarin malam, (5/9) saat berkunjung ke Ramadan Fair.
    Ia memberikan apresiasi yang setingginya kepada Walikota Medan dan juga pedagang yang terlah bertisipasi meramaikan even religius masyarakat Kota Medan tersebut. Di Ramadhan Fair, 200 pedagang. "Rata-rata pedagang mendapat omzet Rp5 juta per hari. Omzet itu sungguh sangat menggembirakan. Perharinya terjadi ransaksi sebesar Rp1 miliar," katanya.
    Surya menuturkan, pemerintah mengambil kebijakan pelarangan terhadap pelaku usaha koperasi dan UKM yang meminjam atau sedang meminjam tidak diperbolehkan lagi meminjam maksudnya agar terjadi pemerataan dalam mendapatkan dana bantuan modal usaha. "Waktu itu maksudnya agar orang yang pinjam tidak hanya ituitu saja.Kami ingin terjadi pemerataan dalam mendapatkan dana pinjaman,"ujarnyanya
    Menkop menambahkan, kendala lain yang menyebabkan rendahnya daya serap dana pinjaman untuk koperasi dan UKM juga terkait kesiapan dari lembaga penjaminan, terutama dalam hal pembayaran premi terhadap perbankan.
    Apakah dimungkinkan APBD Sumut dialokasikan untuk dana penjaminan Koperasi dan UKM? Menurut Surya Dharma Ali, jika ada kesepakatan antara Pemprovsu dan anggota DPRD Sumut hal itu sangat dimungkinkan. Sebab, pemerintah pusat kini sedang menggalakkan kredit usaha rakyat (KUR).
    Menurut Surya Dharma Ali, sangat sulit bisa terserap semuanya jika melihat perkembangannya. Sebab, sejak Januari hingga Juli 2009 saja yang terserap baru Rp3 triliun. "Saya khawatir tidak terserap semua. Tentu jika dana sebesar Rp20 triliun itu tidak terserap semua, nantinya bisa dilimpahkan ke anggaran dana pinjaman modal koperasi dan UKM Tahun Anggaran (TA) 2010 mendatang,"paparnya.
    Dia menambahkan, dibanding anggaran 2008, anggaran untuk pinjaman modal koperasi dan UKM 2009 mengalami peningkatan signifikan. Sebab, target 2008 hanya sebesar Rp14 triliun.Dari anggaran sebesar itu, hingga Desember 2008 dana yang terserap sebesar Rp12,7 triliun.
    Pj Wali Kota Medan, Rahudman Harahap mengatakan, pelaksanaan Ramadan Fair ini dilaksanakan sudah enam kali. Pada pelaksanaan ke-VI ini Pemko Medan mengalokasikan anggaran dari APBD 2009.Khusus pelaksanaan tahun ini,sebutnya ada 200 stan yang disediakan, 180 di antaranya khusus untuk kuliner dan 20 lainnya untuk menjual kerajinan asal Kota Medan dan pakaian busana muslim. “Selama ini ada nilai transaksi yang cukup bernilai yakni Rp5 juta per hari per stan, makanya ini tetap dipertahankan menjadi ikon Kota Medan,”ucap Rahudman.

    Gubsu Minta Insentif Guru Cair Sebelum Idul Fitri

    Medan Gubernur Sumut H Syamsul Arifin,SE meminta kepada Kadis Pendidikan Sumut agar segera mencairkan dana bantuan insentif guru sebelum Idul Fitri.

    Harapan gubsu ini dikatakan Kadis Infokom Sumut Drs.H Eddy Sofian,MAP selesai rapat koordinasi SKPD Pemprovsu di kantor Gubernur Sumut, Kamis pekan lalu.

    Bantuan insentif itu sebesar Rp600.000 bagi setiap guru yang telah dianggarkan agar segera diberikan. “ Tadi Gubsu telah berpesan segera diberikan.” tegas Eddy Sofyan.

    Dari hasil rapat evaluasi SKPD tersebut, disimpulkan APBD Sumut baru terserap 33,88 persen dari TA 2009 sebesar Rp3,6 Triliun. Sedangkan belanja langsung sebesar Rp354.237.699.129. dan belanja tidak langsung Rp743.155.333.578. Dari APBD belanja langsung dan tidak langsung berjumlah Rp1 Triliun lebih.

    Menyangkut permasalah pembayaran tender proyek di Pemprovsu Eddy Sofyan mengatakan TA 2009 tak ada lagi pembayaran di atas tanggal 31 Desember 2009, karena sistim yang diterapkan Surat Perintah Dana Pembayaran. “Jika diatas tanggal 31 pimpinan SKPD melakukan pencairan dana, maka tidak berlaku dan akan berhadapan dengan hukum.” tegas Eddy Sofyan

    Terakhir Gubsu meminta kepada SKPD agar tidak melakukan perjalanan dinas luar kota yang tidak perlu. Dinas harus menggunakan anggaran perjalan yang benar.

    100
    anggota DPRDSU priode 2019-1014 segera dilantik

    MEDAN 100 anggota DPRDSU priode 2019-1014 segera dilantik.Sekwan DPRDSU, Ridwan Bustan kepada Bisnis menjelaskan, pelantikan anggota dewan hasil pemilihan legislatif 2009 itu, digelar pada 14 September 2009. Karena, pada tanggal 14 September tersebut, tugas anggota dewan periode 2004-2009 sudah genab lima tahun.
    “SK anggota legislatif terpilih hasil Pemilihan Umum Legislatif April 2009 sudah di tandatangani Menteri Dalam Negeri. Jadi tinggal menunggu pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumut yang rencananya digelar pada 14 September 2009 ,” ujar Ridwan Bustan.
    Saat ini, ungkap Ridwan, Sekretariat DPRD Sumut sedang mempersiapkan segala keperluan pelantikan, mulai dari menyiapkan undangan, mempersiapkan ruangan-ruangan yang akan di tempati anggota dewan baru serta mempersiapkan ruang paripurna yang akan menjadi tempat pelantikan nanti,” kata Ridwan.
    Sebagaimana diketahui, anggota dewan untuk periode 2009-2014 ini menjadi 100 orang. Mengalami kenaikan sekitar 15 orang dari periode sebelumnya yang berjumlah 85 orang.

    Soal KSO PTPN II harus diambilalih KPK

    MEDAN Lambannya pengusutan dugaan korupsi kerja sama operasional (KSO) PTPN II dengan Koperasi Nuansa Baru di Kebun Limau Mungkur, membuat Gerakan Rakyat Penyelamat Harta Negara (Gerphan) kecew.
    Kekecewaan itu timbul karena Gerphan yang mengadukan dugaan korupsi itu ke Kejagung kemudian dilimpahkan ke Kejatisu. Gerphan juga curiga telah terjadi sesuatu di balik kelambanan itu.
    Direktur Gerphan Pusat, Janto Daermando, Rabu (9/9), kepada Bisnis mengaku mengantongi bukti-bukti dugaan korupsi PTPN II, terutama terkait kasus Kebun Limau Mungkur. Bukti-bukti itu juga telah dikantongi Kejatisu, karenanya dia mengaku heran, mengapa pengusutan kasusnya sangat lamban.
    Pihaknya berani dikonfrontir oleh tim penyidik Kejatisu untuk membuktikan adanya dugaan korupsi di PTPN II. Oleh karena itu, beberapa langkah pun ditempuh Gerphan untuk membuktikan dugaan korupsi di PTPN II. Salah satunya dengan meminta Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk mengaudit pembiayaan tak jelas di PTPN II. Dan syukurnya, ternyata BPK sudah lebih dulu melakukan hal itu. Tak hanya itu, Gerphan juga berencana meminta supervisi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih penanganan kasus ini.
    Pasalnya, Gerphan yang sudah mencoba bersabar dengan menanti janji Kejatisu untuk serius menggarap kasus ini ternyata melempem. “Kalau memang tak ada perkembangan atas kasus ini, maka kami akan minta supervisi ke KPK agar mereka yang ambil alih kasus ini,” lanjut Janto. Begitupun, Gerphan tetap meminta agar Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut tidak memandang kasus ini dari kacamata kuda. “Kepada Kajatisu,
    ini Sumut bukan daerah lainnya yang pernah dijalani. Orang Sumut sudah pintar-pintar dan tak bisa dibodoh-bodohi. Ayolah, serius dalam
    Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Maiyyasak Johan juga mengaku kecewa dengan pengusutan kasus itu. Karenanya, pembahasan soal lambannya pengusutan dugaan korupsi KSO Kebun Limau Mungkur antara PTPN II dan Koperasi Nuansa Baru, akan menjadi pembahasan Komisi III dengan Kajagung dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI, Kamis mendatang (10/9). pihaknya akan meminta penjelasan Kajagung soal kasus itu. “Biasanya dalam setiap RDP, Kajagung selalu didampingi para kepala kejaksaan,” jelasnya.
    Daging Kadaluarsa Beredar di Macro

    MEDAN Jika ingin membeli daging di Pasar Grosir Macro Jalan Binjai Medan, sebaiknya anda hati-hati. Pasalnya, pusat perbelanjaan itu masih memperdagangkan daging beku asal Australia yang sudah kadaluarsa (Expired date).
    Komisi B DPRDSU bersama pimpinan SKPD terkait, yakni Kadis Peternakan, Kadis Perindag, Kaban Ketahanan Pangan, Selasa kemarin (8/9) dalam inspeksi mendadak ke sana, menemukan daging kadaluarsa diperdagangkan di Makro itu.
    Parahnya lagi, daging kadaluarsa itu tidak dilindungi surat sertifikasi halal haram yang sah sesuai undang-undang nomor 8/1999, tentang perlindungan konsumen.
    Namun sangat mengherankan Kepala Dinas Peternakan Suamatera Utara, Drh Tetty Erlina Lubis MSi malah membela habis-habisan pihak Makro.
    Kadis ini seolah tidak ada masalah dalam penemuan itu, malah berupaya menyembunyikan kebobrokan pihak Makro. Padahal pada kemasan dalam dan luar jelas tertera, daging hati tersebut di packing pada 03 April 2009 dan masa kadaluarsa (expired date) 25 Agustus 2009.
    Anggota komisi B DPRD Sumut, Drs Penyabar Nakhe kecewa dengan Kadis Peternakan, yang malah selalu membela pengusaha. Akibatnya Sidak DPRDSU dan pimpinan SKPD yang seharusnya untuk pengawasan, malah menjadi pembelaan.
    Aktivis Lembaga Konsumen Indonesia (LKI), Joko Soesilo Chou menilai, sikap Macro memperdagangkan daging kadaluarsa sangat tercela. “Konsumen berhak menggugat pihak macro soal ini, karena memperdagangkan daging impor dari Australia”, kata Sekretaris LKI Binjai itu.

    Pemerintah menyerah soal lonjakan harga gula

    MEDAN Lonjakan harga gula di pasar yang saat ini sudah mencapai hingga Rp11 ribu per kilogram ternyata tak bisa diatasi oleh pemerintah. Bahkan, pemerintah sudah menyerah dan mengaku tak mampu mengatasi lonjakan harga gula tersebut.
    Kasi Pengadaan dan Penyaluran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, Idris Nasution, kepada Bisnis Rabu (9/9) di Medan. “Jangankan pemerintah daerah, pemerintah pusat saja tidak mampu mengatasi lonjakan karena untuk harga yang menentukan adalah pasaran gula luar negeri,” katanya
    Lagi-lagi pemerintah berdalih lonjakan harga di karenakan adanya permainan spekulan untuk menaikkan harga mengingat meningkatnya pemintaan, sedangkan stok melebihi kebutuhan gula di Sumut. “Saat ini stok kita mencapai 55.000 ton sedangkan kebutuhan untuk Sumatera Utara 25.000 ton per bulan, meski stok banyak kami tidak bisa menekan harga,”katanya.
    Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Pendistribusian Gula Sumatera Utara (AP2SU), Anton Panggabean mengakui pihaknya di Sumut hanya sebagai pemasok dan penyalur gula saja di Sumut. Sementara, terkait persoalan harga sudah ditentukan oleh mekanisme pasar. “Seandainya harga dari daerah pemasok tidak tinggi, ya otomatis kami akan menjual murah tidak seperti saat ini. Pasokan banyak harga tinggi kamipun tak mungkin mengurangi harga karena keuntungan yang kami dapat sedikit sekitar Rp100 hingga Rp200 per kilogramnya,” katanya.
    Selain itu panjangnya mata rantai membuat harga gula melonjak hingga Rp11.000 per kg, karena dari petani, pabrik ,distributor, hingga grosir masing-masing mengambil keuntungan mulai dari harga tebus, harga kapal hingga harga bungkus. Bayangkan saja harga tebus gula petani saat ini berkisar Rp8700 per kg, jelas ini membuat harga terus bertambah karena setiap mata rantai mengambil keuntungan. katanya.
    Anton menegaskan, AP2SU sendiri mengambil gula dari pemenang tender gula di pabrik. Umumnya yang menguasai gula secara nasional ada tujuh perusahaan distributor gula terbesar dari Jawa yang sering disebut dengan tujuh samurai. Ketujuh perusahaan ini sudah mengawal pasokan gula sejak masa petani menanam tebu.
    “Umumnya petani meminjam modal kepada mereka (mafia) dan setelah panen baru boleh ditenderkan dan siapa pemenang tender, dialah yang akan menentukan harga gula di pasar, yang jelas harga gula dikendalikan oleh pasar bukannya pemerintah,” tegasnya.

    ‘Samurai Gula’ Pertajam Harga Gula
    Kepala Divisi Regional Bulog I Sumut, M Sahat di sela-sela dengar pendapat dengan distributor gula dengan Dinas Perindag Sumut dan tak terkontrolnya harga gula konsumsi di Sumatera Utara menjelang Lebaran Idul Fitri 1430 diduga adanya pihak-pihak 'samurai gula' yang sengaja memperpanjang rantai distribusi penyaluran gula sampai ke berbagai daerah.
    ''Samurai gula ini diduga telah melakukan upaya untuk memperpanjang distribusi sehingga harga tebus gula di kalangan distributor menjadi lebih mahal,''kata Sahat menyakini jika para Samurai gula yang diduga beroperasi di Pulau Jawa itu bisa diminimalisir oleh pemerintah diyakini harga tebus gula yang sampai ke Sumatera Utara jauh lebih murah dibandingkan sekarang.
    ''Memang saat ini Bulog sudah dihunjuk untuk menjadi agen. Tetapi setelah dipesan 2.000 ton, sampai sekarang ini pun belum ada kabar. Padahal jika itu terealisasi tentu akan menambah kekuatan stok gula di Sumut, sehingga bisa menekan harga jual di pasaran,''ujarnya.
    Sahat menjelaskan sejauh ini sebagian para distributor gula di Sumut sebagian masih ada stok gula di gudang. Namun melihat situasi pasar dengan kondisi harga yang relatif tinggi, sebagian diduga masih menunggu untuk disalurkan.

    PDAM Meulaboh Kagumi Profesionalisme Tirtanadi

    Medan Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Tirta Meulaboh akan menerapkan program sebagaimana yang dilakukan PDAM Tirtanadi Medan dalam pengelolaan air bersih di daerah tersebut.

    Ilmu yang diperoleh setelah melakukan studi banding di Medan suatu pengalaman berharga untuk dicontoh, sehingga dengan kinerja yang solid akan menjadikan PDAM Meulaboh menjadi perusahaan penyedia air bersih handal seperti Tirtanadi.
    Setidaknya inilah bagian yang diucapkan Direktur Utama PDAM Meulaboh, Rizal Sumadjid seusai melakukan kunjungan berupa studi banding dirinya bersama rombongan ke PDAM Tirtanadi Medan pekan lalu. "Kami kagum dengan profesionalisme Tirtanadi dalam mengalola air bersih di Sumut khususnya Medan, sehingga ilmu yang kami dapat akan diterapkan di Meuolaboh," katanya.

    Kepala Divisi Publik Relation PDAM Tirtanadi, Ir. Delviyandri yang mendampigi kunjungan rombongan dari Provinsi NAD tersebut juga menyampaikan,

    tamu dari PDAM Tirta Meulaboh turut didampingi oleh satu orang Staff Caritas Swistzerland yang mana nantinya akan memberikan bantuan dana untuk pembangunan sistim penyediaan air minum di daerah Meulaboh.
    “Maksud kedatangan kami ke PDAM Tirtanadi yaitu untuk belajar tentang sistem pengolahan air minum yang dapat diterapkan di PDAM Tirta Meulaboh dimana saat ini PDAM Tirta Meulaboh dalam tahap pengembangan. Kami ingin menjadi besar dan sebaik PDAM Tirtanadi walaupun untuk kategori Kota Kecil,” ucap Rizal Sumadjid.

    Rombongan PDAM Tirta Meulaboh diterima oleh Ir. Subahri Ritonga, MM selaku Direktur Perencanaan & Produksi yang didampingi Kadiv. Produksi, Kadiv. Sistim Informasi Manajemen, Kadiv. Keuangan, Kadiv. Operasi Zona 1, Kadiv. Penelitian & Pengembangan serta Kepala Bengkel.
    Usai melakukan pertemuan di ruang rapat Direksi, rombongan PDAM Meulaboh dibawa ke Bengkel Meter untuk melihat proses rekondisi meter dan kalibrasi meter baru.
    Pada hari kedua, PDAM Tirta Meulaboh melakukan peninjauan langsung ke Instalasi Pengolahan Air Sunggal. PDAM Meulaboh mendapatkan penjelasan tentang sistem pengolahan air mulai dari air baku sampai dengan sistim pendistribusian ke pelanggan. “Kedepannya kami ingin dan akan mengirimkan beberapa staff kami untuk mengikuti Diklat di PDAM Tirtanadi agar dapat diterapkan di PDAM Meulaboh nantinya,” kata Rizal Sumadjid.

    Keinginan PDAM Meulaboh tersebut mendapat sambutan dari Ir. Subahri Ritonga. “Kami akan selalu menerima siapa saja yang ingin mengetahui dan belajar tentang sistim pengolahan air minum, dalam mengelola perusahaan, kami tidak selamanya tanpa kendala tetapi mudah- mudahan dapat segera kami atas,i” tutur Ir. Subahri Ritonga.

    APBD Sumut 2010

    Medan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APBD) Sumut tahun anggaran 2010 disahkan Kamis (3/9) lalu.

    Proses dan rincian anggaran yang tertera dalam lembaran APBD Sumut tahun 2010 itu banyak menuai tanda tanya.

    Selain tidak singkronnya antara nota keuangan dengan laporan panitia anggaran (panggar), kata Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri, waktu pembahasan R-APBD 2010 itu sendiri dinilai sangat singkat, sehingga terkesan terburu-buru dan bahkan dipaksakan.

    "Idealnya butuh 4,5 bulan untuk membahas APBD, seperti APBD 2009 yang disahkan pada 17 Desember 2008. Sementara APBD 2010 mau dipaksakan harus disahkan 3 September, atau 3,5 bulan lebih cepat dibanding tahun lalu," kata dia.

    Sigit juga menilai APBD 2010 itu belum menyentuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut.

    "Sejak awal pembahasan R-APBD ini sudah kacau," ujarnya di Medan, baru-baru ini.

    Fraksi PKS sendiri sebelumnya telah melayangkan surat protes kepada pimpinan dewan terkait pembahasan R-APBD 2010 yang dinilai amburadul.

    Kinerja Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Sumut dinilai tidak becus dan surat protes dilayangkan setelah Wakil Ketua DPRD Sumut yang juga Wakil Ketua Panggar, H Ali Jabbar Napitupulu mengakui adanya kesalahan dalam laporan panggar atas struktur R-APBD Sumut 2010.

    Ali Jabbar mengakui kesalahan tersebut telah mengakibatkan ketidaksesuaian struktur R-APBD antara nota keuangan yang disampaikan gubernur dengan laporan panggar.

    Ia berdalih kesalahan itu karena pembahasan yang terburu-buru.

    "Katanya kesalahan itu akan direvisi pada proses pembahasan tahap III, tapi kita berpendapat panggar harus menggelar rapat untuk menjelaskan semua kesalahan, karena pembahasan tahap III dilangsungkan setelah mendengar jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi," ujarnya.

    Sebenarnya tidak ada perbedaan jumlah anggaran antara nota keuangan yang disampaikan gubernur dengan laporan panggar, yakni sama-sama Rp3,731 triliun untuk proyeksi anggaran belanja daerah.

    Hanya saja, untuk belanja tidak langsung panggar dalam laporannya menyebut angka Rp2,058 triliun lebih, sementara dalam nota keuangan hanya Rp1,837 triliun.

    Sementara belanja langsung menurut laporan panggar sebesar Rp1,671 triliun, sedangkan menurut nota keuangan R-APBD yang disampaikan gubernur tercatat sebesar Rp1,893 triliun.

    Menurut Sigit, struktur anggaran itu sudah harus singkron ketika APBD 2010 disahkan.


    Sulitnya Mengungkap Pencurian BBM di Belawan


    Medan Pencurian bahan bakar minyak (BBM) milik PT Pertamina diduga terjadi di perairan Belawan.

    Berdasarkan laporan Polisi Masyarakat (Polmas) Kelurahan Bagan Deli, modus operandi pencurian tersebut diperkirakan dilakukan para pelakunya dengan cara mengebor pipa BBM yang khusus disiapkan untuk melayani kebutuhan kapal yang berlabuh sekitar perairan laut pelabuhan itu.

    BBM hasil curian itu diduga dibawa dengan kapal kayu atau tongkang ke tengah laut untuk selanjutnya dijual.

    Hingga kini diperkirakan belum ada satu orang pun oknum yang diringkus dalam kasus dugaan pencurian BBM tersebut.

    Pihak PT Pertamina Unit Pemasaran I Medan hanya menyatakan akan menindak tegas jika ada oknum pegawai di BUMN itu yang terbukti terlibat.

    "Jika kasus pencurian ini melibatkan oknum pegawai Pertamina, kami akan mengeluarkan tindakan tegas. Sedangkan, dalam hal pengamanan pipa BBM, kami selalu kordinasi dengan pihak kepolisian," kata General Manejer (GM) Pemasaran Pertamina Sumbagut, Suherimanto di Belawan baru-baru ini, usai menghadiri acara penyerahan kompor dan tabung gas elpiji kepada warga Pekan Labuhan.

    Kasus pencurian BBM dari pipa distribusi Pertamina itu telah dilaporkan pihak Polmas Kelurahan Bagan Deli.

    “Kami juga pernah memergoki kawanan pencuri BBM itu dan mengejar mereka hingga ke tengah laut,” kata Ketua Polmas Kelurahan Badan Deli, Khairuddin, Sabtu (29/8) lalu.

    Meski gagal mengamankan pencuri BBM itu, lanjut Khairuddin, pihaknya ketika itu berhasil menemukan barang bukti berupa alat mengebor pipa, martil berikut satu unit sampan.

    “Temuan tersebut selanjutnya kami laporkan kepada pihak Polres KP3 Belawan,” ujarnya.

    Berdasarkan laporan dan barang bukti yang ditemukan anggota Polmas Kelurahan Bagan Deli itu, pihak kepolisian sempat menyisir kawasan sepanjang jalur pipa Pertamina.

    Dari penyisiran itu ditemukan satu unit sampan pancung berisi drum yang berada tidak tidak jauh dari jalur pipa jetty Pertamina Gabion Belawan.

    Namun, kata dia, barang bukti berupa sampan saat ini diperkirakan tidak diketahui keberadannnya.

    Sinyalemen yang beredar menyebutkan sampan itu telah diambil pemiliknya.

    “Kami selaku Polmas Bagan Deli juga telah memberikan nama-nama oknum pelaku pencurian BBM jetty Pertamina,” ujarnya.

    Namun, Khairuddin tidak mengetahui kenapa pihak kepolisian belum mengusut lebih jauh dan menangkap para pelaku pencurian BBM yang diperkirakan merugikan negara itu.

    Humas Pertamina UPMS I Medan, Cut Erika, menegaskan, pihak Pertamina UPMS I akan menindak tegas oknum di jajarannya yang terbukti tidak menjalankan tugas dengan benar.

    “Tugas pengamanan sepanjang jalur pipa jetty Pertamina senantiasa harus dilakukan ekstra ketat. Begitu pun, kami berterimakasih dengan adanya laporan dan temuan pihak Polmas tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, kami akan melakukan kordinasi dengan pihak Polres KP3 Belawan," ujar mantan repoter sebuah perusahaan radio swasta itu.


    Menagih Janji Pertamina


    Medan Pemko Medan dan PT Pertamina bersikukuh merealisasikan program konversi minyak tanah ke gas. Padahal, program yang diawali dengan pemberian kompor dan tabung gas secara gratis kepada masyarakat itu hingga kini masih menuai kritik dan protes.

    Bahkan, Sekretaris Lembaga Petisi Anak Negeri, Chairuddin Amir, mengklaim bahwa sejumlah warga di kawasan Medan Marelan pada prinsipnya menolak kebijakan konversi minyak tanah ke gas.

    “Ada nuansa KKN (kolusi, korupsi dan nepotiosme, red) yang kental untuk meloloskan program konversi ini. Hingga kini, pengusaha pangkalan minyak tanah di Medan yang selama inidisebut-sebut sebagai ujung tombak pelaksanaan konversi ini tidak pernah diundang,” katanya di Belawan, baru-baru ini.

    Hal senada juga diungkapkan Hermanto selaku Ketua Forum Masyarakat Peduli BBM.

    Chairuddin lebih jauh mengatakan, di era demokrasi sekarang ini, pemerintah senantiasa dituntut mampu bersikap transparan.

    Namun, menurut dia, sikap transparan itu belum terlihat saat pemerintah menerapkan program konversi minyak tanah ke gas.

    "Masih banyak kejanggalan mengenai penerapan konversi ini. Pihak Pertamina berjanji akan memberikan dana segar kepada pangkalan untuk melaksanakan program ini, tetapi realisasinya nol besar, malah suara rakyat tak didengar,” kata Chairuddin.

    Dia mempertanyakan kemana saja dialokasikan dana sosialisasi program konversi minyak tanah ke gas.

    Bahkan, dia juga mengaku heran kenapa Pertamina tidak secara transparan mengumumkan kepada publik soal perusahan ansuransi mana yang bersedia untuk menanggung resiko kerugian konsumen bila kompor atau tabung yang dibagi-bagi gratis itu meledak.


    Kecewa

    Chairuddin berserta segenap aktifis Lembaga Petisi Anak Negeri dan Forum Masyarakat Peduli BBM lainnya, mengaku kecewa dengan sikap Pemko Medan di bawah kepemimpinan Pj.Walikota Medan, Rahudman Harahap, khususnya dalam hal konversi minyak tanah ke gas.

    Menurut mereka, Pj.|Walikota |Medan yang baru itu tidak berpihak kepada rakyat kecil, serta tidak pro terhadap usaha rakyat dan kalangan Usaha Kecil |Menenggah (UKM).

    Alasan mereka, pihak Pemko Medan beserta jajarannya hanya mendengarkan secara sepihak tentang dampak positif konversi minyak tanah.

    “Kalau mau jujur, justru pemaksaan penerapan konversi minyak tanah ke gas inilah nantinya dikhawatirkan dapat menambah angka pengangguran serta mematikan mata pencaharian pengusaha pangkalan minyak tanah,” ucap Chairuddin.

    Seharusnya, menurut dia, sebelum program konversi minyak tanah ke gas diimplementasikan kepada masyarakat, Pj Walikota Medan terlebih dahulu duduk bersama dengan pihak pemilik pangkalan, pihak Pertamina dan PT Pos Indonesia, guna membahas berbagai aspek dan dampak yang muncul dari program konversi.

    “Mencermati kinerja Pemko Medan dalam mengimplementasikan program konversi minyak tanah ke gas, wajar jika kami akhirnya meragukan kinerja Pj Walikota Medan,” tambahnya.


    Tak Memberatkan

    Menyahuti seputar masih adanya sikap kontra dalam program konversi minyak tanah ke gas di kota ini, pihak Pemko Medan dan Pertamina menyatakan bahwa penerapan program tersebut sama sekali tidak ada dilandasi maksud memberatkan masyarakat.

    “Program konversi minyak tanah ke gas ini justru kita laksanakan demi meringankan beban negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Pj. Walikota Medan, Rahudman Harahap saat menyerahkan secara simbolis tabung gas kepada warga di Kecamatan Marelan, Kamis (27/8) lalu.

    Sementara, General Manejer Pemasaran PT Pertamina Sumbagut, Suherimanto mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengunakan kompor gas tersebut.

    Sebab, kata dia, selain mudah dan efisien, pemakaian gas elpiji jelas lebih hemat ketimbang memakai BBM minyak tanah.

    Menyinggung soal kekhawatiran warga jika kompor gas itu meledak, dia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena setiap tabung gas elpiji yang didistribusikan kepada masing-masing kepala keluarga itu telah diansuransikan.

    Bahkan, warga juga tak perlu khawatir mengenai pasokan gas elpiji, karena untuk Kota Medan saja saat ini sudah dioperasikan enam stasiun pengisian gas elpiji dari 18 stasiun yang tersebar di Sumut.

    Suherimanto menambahkan, pemerintah selama ini terpaksa mensubsidi minyak tanah yang dikonsumsi masyarakat hingga mencapai sekitar Rp5.000 per liter.

    Kebijakan pemberian subsidi pada harga minyak tanah itu mengakibatkan beban subsidi yang harus dikeluarkan negara bertambah besar.

    “Akan tetapi dengan diterapkannya program pemerintah ini, maka secara otomatis beban subsidi bisa berkurang,” demikian kata Suherimanto.

    17 Anggota Poldasu Dipecat

    MEDAN Sebanyak 17 anggota Polda Sumut dikenakan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam prosesi yang dilaksanakan di Lapangan KS Tubun, Mapoldasu, kemarin. Dua dari 17 penegak hukum yang dikeluarkan dari kesatuan itu adalah perwira dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).
    “Dua Pama itu dipecat berdasarkan Skep Kapolri No 16/VIII/2009/tanggal 20 Agustus 2009 dan diberhentikan sejak 31 Agustus 2009, yaitu AKP Phieter Pasomba, Pamen Polresta Nias Selatan dipecat karena disersi dan AKP Edward Sitompul Pama Denma Polda Sumut karena disersi,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Baharudin, Senin (7/9).
    Sedangkan 15 Bintara se-jajaran Polda Sumut yang dipecat berdasar Skep Kapolda Sumut No 38/VIII/2009 tanggal 7 September dan dipecat mulai 31 September 2009, yakni Aiptu Junita Sebayang, personil Polresta Humbahas dipecat karena kasus Narkotika.
    Selain itu juga anggota Bintara Polresta Taput, Brigadir Darma Pertiwi Tarigan, anggota Bintara Polresta Tapanuli Utara, Bripda Pantas Silitonga dipecat akibat Disersi, anggota Bintara Polresta Samosir Bripka Edi Suranta Guru Singa (narkotika), dan anggota Bintara Polresta Samosir, Bripka Gunadi Gayo (disersi).
    Selain itu adalah anggota Bintara Polresta Siantar Briptu Alfranda Destama Siregar dipecat karena disersi, anggota Bintara Polresta Langkat Briptu Ferdinan Manurung (narkotika), anggota Bintara Polresta Langkat Bripda Hasbi bin Abdullah (pencurian), dan anggota Bintara Polresta Deli Serdang Briptu Robin Suit (disersi).
    Bintara Polresta KP3 Belawan Briptu Hasoloan Napitupulu (disersi), anggota Densus 88 Polda Sumut Bripka Agusman Sitanggang (narkoba), Bintara Brimobdasu Brigadir M Zein Batubara (disersi), anggota Bintara Brimobdasu Brigadir Ali Amran (disersi), dan Bintara Propam Polda Sumut Bripda Aidil Syahputra (disersi). Kepada mereka yang telah dipecat, tegas Baharudin, tidak diperbolehkan lagi menggunakan simbol-simbol kepolisian. Kalau ada masyarakat yang melihat mereka masih memanfaatkan simbol tersebut, segera laporkan ke Propam atau ke Bidang Humas Polda Sumut.
    Polda Sumut, kata Baharudin, sangat sedih atas pemecatan tersebut tapi diharap ini menjadi pemecatan terakhir. ‘’Jika masih didapati oknum polisi yang bertugas tidak sesuai Undang-undang berlaku, kita tak akan ragu-ragu memecat,’’ katanya.

    Hypermart parcel Lebaran diskon 15%

    MEDAN Bagi yang ingin mengirimkan parcel lebaran kepada sahabat, saudara atau saudara, tak salah bila menyambangi pusat perbelanjaan Hypermart. Pasalnya, Hypermart memberikan diskon hingga 15 persen untuk semua parcel lebaran.
    Aditya, Divisi Manager Fresh Hypermart Sun Plaza, mengatakan, untuk mendapatkan parcel dengan diskon 15 persen tanpa syarat dan ketentuan. Diskon berlaku sejak 7- 10 September 2009. “Untuk parcel, semua konsumen yang datang bisa mendapatkannya, tanpa ada ketentuan seperti harus menggunakan kartu Hypermart atau kartu lainnya, asalkan persediaan masih ada,” ujarnya.
    Selain produk parcel, diskon juga diberikan untuk produk elektronik Fiesta berasal dari berbagai merek. Diantaranya, Sharp, LG, Panasonic, Miyako, Sekai, Canon, Sahitel, Shimizu, Philips, Rinnai, Denpoo, Olympus, Vitron, Maspion Group, Samsung, Sanyo, Cosmos, Nanotec, Electrolux, dan Kodak. “Untuk elektronik tersebut Hypermart memberikan diskon hingga 50 persen. Diskon kita berikan tanpa ada syarat ketentuan,” kata Aditya.
    Masih dalam priode waktu yang sama, Hypermart juga memberikan penawaran harga murah untuk produk lain. Mulai dari pakaian muslim orang dewasa merek Kharis Malik harganya Rp34.900, sarung dewasa merek Akramin harganya Rp17.900, Rinso anti noda ukuran 900 gram harganya Rp11.475, Danisa butter cookies ukuran 454 gram harganya Rp27.195.
    Kemudian, produk Value Plus New Squash ukuran 630 ml harganya Rp3.995, Biore body foam ukuran 450 ml Rp15.275, Kara santan kelapa ukuran 200 ml harganya Rp4.285, daging rendang segar Rp58 ribu per kilogram. Untuk Bango kecap manis ukuran 600 ml harganya Rp11.800 dan setiap pembelian dua buah akan diberikan satu buah blue band saset ukuran 200 gram.

    Sebelum H-7, THR harus dicairkan

    MEDAN Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara (Apindo Sumut), memastikan kalau pengusaha di Sumut akan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja selambat-lambatnya H-7 sebelum hari Raya Idul Fitri 1430 H. Kebijakan tersebut dikeluarkan pihaknya seiring dengan imbauan yang telah dikeluarkan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin sebelumnya.
    “Sebelum Gubsu mengeluarkan imbauan, kita sebenarnya sudah lebih dulu mengimbau kepada seluruh anggota Apindo Sumut untuk melaksanakan kewajibannya membayarkan THR bagi pekerja selambatnya H-7 sebelum lebaran,” ujar Laksamana Adhyaksa, Sekretaris Apindo Sumut, kepada wartawan koran ini, kemarin (7/9).
    Laksamana menyebutkan imbauan yang dikeluarkan pihaknya berupa surat edaran kepada anggota juga imbauan yang dikeluarkan melalui media massa. Saat ini, sebut Laksamana jumlah anggota Apindo Sumut sekitar 700 perusahaan dengan total karyawan sebanyak 20 ribu orang lebih. Jumlah THR yang diberikan bervariasi tergantung masa kerja dari karyawannya masing-masing.
    Sementara itu, jika ada anggota Apindo yang membandel dan tak memberikan THR kepada karyawannya selambat-lambatnya H-7, pihaknya tak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. “Kita hanya mengimbau saja, dan tidak bisa memberikan sanksi secara langsung. Namun, dipastikan semua anggota Apindo akan memberikan tunjangan THR itu,” sebut Laksamana.
    Sebelumnya, Gubsu sudah mengingatkan seluruh pengusaha di Sumut agar benar-benar melaksanakan kewajibannya membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja selambat-lambatnya 7 hari sebelum Lebaran Idul Fitri 1430 H.
    “Peringatan ini agar seluruh pengusaha mentaati pembayaran THR Lebaran ini tepat waktu dan sesuai ketentuan berlaku. Kepada para Bupati dan Wali Kota juga saya minta mengingatkan dan memonitor para pengusaha di daerahnya masing-masing,” ujarnya, kemarin.
    Syamsul bilang, pihaknya sudah diminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno agar memantau pelaksanaan pembayaran THR ini. “THR ini diatur dengan Permenaker Nomor PER.04/MEN/1994 yang mewajibkan pengusaha memberikan THR Keagamaan kepada para pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan atau lebih secara terus menerus,” jelasnya. Menurutnya, Besar THR bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih yaitu sebesar satu bulan upah. Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional dengan menghitung masa kerja yang sedang berjalan dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.

    678 Penderita ODHA akibat Suntik

    MEDAN Dari data Dinas Kesehatan Sumut hingga Juni 2009 ini, setidaknya terdapat 40 persen dari sebanyak 1.715 Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) memiliki riwayat sebagai pengguna narkotik dan obat-obatan (narkoba) suntik. Hal ini berarti ada sebanyak 678 orang ODHA adalah para User (pengguna) narkoba suntik aktif. Bahkan faktor penularan virus HIV/AIDS yang berasal melalui jarum suntik pengguna ini diasumsikan merupakan satu penyebab yang terbesar selain faktor seks yang tidak aman.
    Faktanya, hingga saat ini, estimasi pengguna jarum suntik terbesar berada di empat kota di Sumut. Sebut saja, di Kota Medan ada sekitar 4.020 orang, Deliserdang ada sekitar 1.900 orang, Simalungun ada 820 orang dan Labuhan Batu dengan 270 orang. Bandingkan dengan jumlah Wanita Pekerja Seks (WPS) di Medan, yang tercatat ada sebanyak 1.850 orang, di Deliserdang sebanyak 780 orang, di Simalungun ada 650 orang dan di Labuhan Batu ada 450 orang. Hal ini dikatakan oleh Achmad Ramadhan, Sekretaris Pelaksanan Harian KPA Provsu, Jumat (4/9) di ruang kerjanya.
    Bukan hanya berdasarkan data yang mengacu pada Dinas Kesehatan sematan, “Bahkan menurut survey terpadu biologi-prilaku (STTB) pada kelompok risiko tinggi Indonesia tahun 2007, prevalensi HIV pada komunitas pengguna narkoba suntik di Medan mencapai 56 persen.
    Dengan kata lain, jika ada dua orang pengguna narkoba suntik (Penasun), maka satu diantara mereka sudah HIV positif,” katanya. Terkait hal ini, Dinas Kesehatan Sumatera Utara melalui Komisi Penanggulangan Aids (KPA) terus menggalakkan program Harm Reduction (HR), dimana muatannya berisi pengurangan dampak buruk akibat penggunaan narkoba suntik yang mengarahkan pada perubahan perilaku dari komunitas penggunaan suntik.
    Setidaknya dijelaskan Achmad, bahwa dalam HR ini, setidaknya terdapat 12 program yang telah dikembangkan, mulai dari out reach, VCT, CST, KIE, Peer Educator, Jarum Suntik Steril, kemudian Penyucihamaan Jarum Suntik Bekas.
    “Termasuk juga Terapi Ketergantungan, Subsitusi (Methadone) atau Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) dab Layanan Kesehatan Dasar, serta Penilaian Risiko dan Pemusnahan Jarum Suntik Bekas,” ungkap Achmad.
    Menurut Achmad, setidaknya dari sekian program yang dibeberkan tadi, selama ini salah satu program HR yang mampu mengurangi langsung penggunaan narkoba melalui jarum suntik adalah Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM). Memang diakuinya, bahwa selama ini, sudah ada dua lembaga yang sudah memiliki PTRM, yakni, pertama di Rumah Sakit Adam Malik dan kedua di Rutan (Rumah Tahanan).
    Dokter Citra Tarigan, Koordinator PTRM Adam Malik menjelaskan sejak program ini ada di Rumah Sakit Adam Malik pada 2007 lalu, setidaknya sudah ada sebanyak 160 pasien, empat diantaranya adalah perempuan sedangkan dua dari empat perempuan ini telah bebas narkoba.
    Di sini, kedua pasien ini sudah mampu menjalani perawatan dengan mengonsumsi metadhone sebagai pengganti narkoba. Namun dalam mengonsumsi metadhone ini, kata Citra tak bisa sembarangan. Dalam artian, pasien yang masuk PTRM di Adam Malik ini harus memiliki persayaratan, mulai dari memakai putaw (narkoba) dengan jarum suntik secara kronis, usia dewasa, bersedia datang ke poliklinik secara teratur

    75.000 Jarum Suntik Narkoba Dimusnahkan
    Sedikitnya 75.000 jarum suntik pengguna narkoba akan dimusnahkan dalam sepekan mendatang. Pemusnahan jarum suntik senilai Rp112.500.000 ini diprakarsai oleh Lembaga Pelayanan Tranning dan Education Aids (Galatea) Medan dengan RSU dr. Pirngadi Medan.
    ‘’Sebanyak 75.000 jarum suntik itu dikumpulkan Galatea dari pengguna narkoba sejak Agustus 2008 hingga Juli 2009. Tujuan pengumpulan jarum suntik ini agar pecandu narkoba jarum suntik tak menggunakan kembali jarum suntik yang sudah terpakai. Misinya adalah penghentian penyebaran virus HIV/AIDS,” ungkap Program Manager LSM Galatea Medan, Chandra, Rabu (8/9).
    Humas RSU Dr Pirngadi Medan, Drg Susyanto menyambut baik pemusnahan jarum suntik untuk menekan penderita HIV/AIDS. “Kami mendukung kegiatan ini. Semua upaya ini untuk meminimalisir HIV/AIDS,” ungkapnya.

    600 Personil Dishub disiagakan

    MEDAN Dinas Perhubungan Medan, menyiagakan sebanyak 600 orang personil untuk ditempatkan di titik-titik rawan saat terjadinya peningkatan mobilitas masyarakat yang bepergian atau yang akan melakukan mudik Lebaran.
    Hal tersebut dikatakan Kadishub Medan, Dearmando Purba SH, kepada wartawan, Kamis (9/9), saat pelepasan dan pemasangan stiker Angkutan Lebaran 2009 di Terminal Pinang Baris Medan.
    Pada kesempatan tersebut hadir, Wakadir Lantas Polda Sumut, AKBP Marolop Manik, Kadishub Sumut, N Dalimunthe MSP, Kepala Biro Perekonomian Setdapropsu, Kacab PT Asuransi Jasa Raharja Medan, Ketua DPD Organda Sumut, PT Isuindomas Putra, dan sejumlah pimpinan perusahaan angkutan lainnya.
    Kegiatan ini, lanjutan dari pelaksanaan pelepasan dan pemasangan stiker Angkutan Lebaran di Terminal Terpadu Amplas, pada Rabu (2/9). Di dua terminal tersebut, Dishub Medan menyiagakan personilnya di posko-posko yang telah disediakan dan melibatkan unsur Kepolisian, Kesehatan, Jasa Raharja, Organda dan PMI.
    Menurut perkiraan Kadishub Medan, Dearmando Purba, Lebaran tahun ini akan jatuh pada 21 – 22 September 2009, dan sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, akan terjadi peningkatan mobilitas masyarakat yang akan bepergian atau mudik lebaran.
    “Diperkirakan pada tahun ini arus mudik di Kota Medan akan mencapai peningkatan sebesar 10 persen dari tahun yang lalu,” ujar Dearmando Purba.

    70 % Tiket Sudah Dibooking

    MEDAN Harga tiket penerbangan dari Bandara Polonia hingga H-11 belum mengalami lonjakan drastis. Hingga Selasa (8/9), kemarin, harga tiket maskapai untuk rute gemuk (Medan-Jakarta), rata-rata masih berkisar Rp600-700 ribu. Harga tiket diperkirakan akan naik, di masa arus balik mudik lebaran nanti.
    Oleh karena itulah, penumpang penerbangan untuk arus balik (Medan-Jakarta) setelah lebaran dipastikan melonjak hingga 200 persen. Hingga kemarin, bookingan tiket penumpang untuk arus balik sudah mencapai 70 persen.
    Misalnya untuk maskapai Garuda Indonesia, mulai H+1 sampai dengan H+6 setelah Lebaran mencapai 91 persen. Ditegaskan Yunusn
    Sales Marketing Garuda Indonesia cabang Medan, sekitar 70 persen pesanan tiket umumnya untuk arus balik. “Penerbangan domestik rute Medan-Jakarta masih sepi, tapi bookingan untuk arus balik Lebaran mulai ramai. Ini karena Sumut masih menjadi daerah tujuan pemudik dari pulau Jawa,” tuturnya.
    Menghadapi lonjakan penumpang pascalebaran, Garuda Indonesia tidak akan menambah frekwensi penerbangan. Tetapi pada tanggal 18 September 2009, rute Medan-Jakarta dan sebaliknya akan dilayani dengan pesawat berbadan lebar berkapasitas penumpang lebih banyak, yakni pesawat jenis B747 dengan nomor penerbangan GA 185. Sedangkan tanggal 25 September 2009 rute Medan-Jakarta dan sebaliknya dilayani dengan pesawat baru jenis AB 330 seri 200 dengan nomor penerbangan GA 185.
    “Ini untuk melayani penumpang saat mudik lebaran lebih aman dan nyaman dengan mempercayai Garuda Indonesia sebagai transportasi mudik lebaran,” ujarnya.
    Maskapai penerbangan Sriwijaya Air juga masih sepi penumpang di jalur mudik lebaran rute Medan-Jakarta maupun Medan-Penang. Namun, untuk pemesanan tiket arus balik setelah mudik Lebaran mulai padat, mencapai 70 persen.
    “Jumlah pesanan arus balik dari mudik lebaran untuk Medan-Jakarta akan terus bertambah. Untuk itu segera pesan tiket sekarang karena nanti harganya melonjak. Sriwijaya memberlakukan harga tarif batas atas berkisar Rp1 jutaan, sedangkan rue Medan-Penang 125 dolar,” kata Distrik Manajer Sriwijaya Medan, Heru Tony.
    Sedangkan Distrik Manajer Lion Air cabang Medan Juli Aspita mengaku pemesanan tiket sudah mencapai 60-70 persen untuk arus balik setelah arus mudik, khususnya Medan-Jakarta. “Kalau saat ini harga tiket Medan-Jakarta masih murah, berkisar Rp600-700 ribu. Harga tiket akan mahal saat arus balik,” kata Juli Aspita.
    Sementara itu, sejumlah angkutan AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) mulai merencanakan kenaikan tarif lebaran sekitar 25 persen. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu sekitar 15 persen.
    Kenaikan itu tidak hanya terjadi pada tiket eksekutif juga ekonomi. Misalnya saja PT ALS yang rencananya memberlakukan tarif untuk lebaran tanggal 9 September (hari ini) hingga 1 Oktober 2009.
    “Sesuai perayaan tahun lalu, tarif untuk lebaran naik sekitar 25 persen, baik itu pada kelas ekonomi maupun eksekutif,” kata Erlina kasir PT ALS di loket Jalan SM Raja Medan.
    Untuk jumlah pesanan tiket, Erlina mengatakan mulai terlihat ramai dan meningkat sekitar 30 persen berbeda pada awal ramadan yang aktivitas penumpang masih terlihat satu atau dua orang yang datang memesan untuk berangkat hari itu juga.
    Berdasarkan surat instruksi Direktur PT ALS Ir H Chandra Lubis pihaknya tidak akan menaikan tarif melebihi ditetapkan. Untuk itu pihaknya sudah menyiapkan 300 armada untuk beroperasi melayani penumpang yang mudik lebaran, mengingat pentingnya rasa aman dan nyaman kepada penumpang.
    Hal serupa juga terlihat pada angkutan PMH yang loketnya tidak jauh dari PT ALS, menaikan tarif sekitar 15 persen dan berlakukan mulai sepekan sebelum lebaran, suasana loket tidak jauh seperti ALS yang mulai ramai didatangi untuk memesan tiket pulang kampung.
    “Kami siap melayani penumpang untuk mudik, meski saat ini baru penumpang tujuan antar kota seperti Kota Nopan, Padang Sidempuan, dan antar provinsi seperti Pekan Baru serta Bukit Tinggi. Dan untuk berangkat antar pulau seperti Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah, rencananya mulai berangkat H-4 lebaran,” kata M Siregar staf PMH.
    Sementara angkutan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) KUPJ Tour mengaku pihaknya tidak memberlakukan tiket pesanan, karena hal itu sudah menjadi keputusan dari direksi. “Umumnya armada kami berangkat begitu ada penumpang,” kata Nur Hasima penjaga loket KUPJ Tour di SM Raja Medan. Untuk persiapan lebaran ini pihaknya sudah menyediakan armada 71 unit yang siap dengan kondisi baik. Dengan tujuan Medan, Balam, Ajamu, Kampung Mesjid, Tj Balai, Sukaramai, Aek Kanopan, Aek Nabara. “Dalam sehari armada kita paling sedikit 2 unit berangkat, dan saat lebaran bisa naik 4 unit kesetiap jurusan, misalnya dari Medan ke Tanjung Balai,” katanya
    Untuk kenaikan tiket, pihaknya mengaku tidak menaikan harga harga meski ada lonjakan penumpang. “Kita tidak menaikkan tiket, dan itu sudah menjadi kebijakan Direksi KUPJ Tour,” ujarnya.

    0 comments: