12.59 WIB Pelaksanaan Pemilihan Umum kembali menimbulkan polemik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyesalkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu, padahal dana pengamanan dan pengawasan yang dikeluarkan negara cukup besar. Manejer Kampanye dan Humas Panda Nababan Center (PNC) Rion Aritonang menyebutkan, secara nasional, negara sudah mengalokasikan dana pengamanan Rp 73 triliun, dan pengawasan Rp 13 triliun. Namun penyelenggara masih mengandalkan pengawasan dari masyarakat. Sedangkan Panwas dan kepolisian tidak mencermati persoalan-persoalan yang merugikan partai tertentu. "Sudah besar dana yang dikeluarkan mengapa masyarakat yang dituntut untuk mengawasi bersama, dan temuan menunggu reaksi masyarakat," katanya.
Buktinya masyarakat yang mengawasi, berbagai kesalahan yang terjadi di tempat pemungutan suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilihat oleh masyarakat, atau protes dari saksi parpol. Sedangkan Panwas tidak melihat adanya kesalahan sebelum adanya protes.
Padahal indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Panitia terlihat berdasarkan catatan PNC. Misalnya catatan yang tidak sama antara saksi berita acara di PPS, setelah di protes dan direvisi, di tingkat PPK masih salah juga. "Apakah ini tidak ada unsur kesengajaan," katanya.
Rion menambahkan tidak dilakukannya pengawasan secara baik menyebabkan kerugian oleh untuk beberapa partai. PDIP sendiri misalnya, di Kecamatan Medan Deli Kelurahan Titi Papan, ada 95 suara yang hilang ditingkat PPK. Setelah revisi pertama, ditemukan 45 suara yang hilang, sedangkan 40 sisanya masih dicari sampai Minggu (9/4).
Terkait berbagai temuan itu, PDIP sudah menyiapkan tim advokasi untuk menyoal kinerja yang merugikan parpol tertentu. "Kita masih menyiapkan data-data yang kuat, jika nanti di kabupaten/kota masih ditemukan kesalahan, kita akan lakukan gugatan," katanya.
0 comments:
Posting Komentar